Raymond Ginting 6:15 am on 4 July, 2012 Reply Tags: Indah Resources Pte. Ltd, Jacky William B. Noya ( 2 ), Kabupaten Rajaampat, masyarakat Papua, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, PT WAGEO MINERAL MINING PT WAGEO MINERAL MINING tidak membayar gaji karyawan masyarakat Papua 16 0 Rate This Postingan kali ini, saya coba teruskan dari suara isi hati masyarakat Papua pada sebuah komentar di postingan “JACKY WILLIAM B. NOYA RAJA EMAS TOKOH EMAS DARI AMBON” : Indah Resources Pte Ltd Indah Resources Pte Ltd Kami atas nama Karyawan PT WAGEO MINERAL MINING sebuah Perusahaan Explorasi Pertambangan Nikel cabang dari perusahaan Singapore Indah Resouces Pte. Ltd,yang berlokasi di Pulau Waegeo, kabupaten Rajaampat, Propinsi Papua Barat Indonesia. Kantor PT Waegeo Mineral Mining Indah Resources Pte, Ltd Jl. Pasir panjang no.108, Argi Plaza , Singapore 118535 Telp +6562386768 Faxs +6562386548 Mobil +6591120142 Jl Dr Saharjo Gedung Gajah lantai 3A no 111 Jakarta selatan, Jl Pendidikan No 14 KM 8 Sorong, Papua Barat , HP 081344641771, 081254231165, 081340070606, 081348212999, 081339769601, 081398060125, 085344551192 Kami ingin mengadukan bahwa : Perusahan tersebut tidak membayar gaji karyawan sejak bulan July 2011 hingga sekarang Sudah 11 bulan ), sehingga mengakibatkan Karyawan beserta keluarganya Kelaparan, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Kami menghimbau kepada Media, Kedutaan besar Singapura, Intansi yang berwenang, dan semua Pihak yang terkait untuk membantu karyawan PT WMM Permasalahannya Karena Derektur “ Indah Resources Pte. Ltd “ Tidak juga membayar gaji karyawan, karena Perusaan Penanam modal dari Singapura tersebut adalah Perusahaan Mafia atau Pencucian Uang dan Tidak mengerti Hukum di Indonesia. Kalau saja Perusahan tidak mampu mengolah tanah Papua, kenapa tidak diambil alih oleh perusahaan lainnya atau Pemerintah daerah segera mengambil alih Perusahaan Tersebut untuk segera melakukan kewajibannya membayar gaji karyawan. Kewajiban Perusahaan untuk membayar gaji yang belum dibayar selama 8 bulan : Gaji Karyawan yang bekeja dan yang dirumahkan Gaji Aparat Keamanan ( POLRI dan KOPASSUS ) Gaji aparat Desa Lambannya tanggapan aparat dari Kabupaten Rajaampat, dan terlalu banyaknya birokrasi perijinan mengakibatkan Ijin pinjam pakai Hutan belum juga dikeluarkan, Namun tidak berarti untuk mendapatkan ijin tersebut Perusahaan harus Menyandera Karyawan dengan tidak membayar gaji Karyawan, bagaimanapun juga yang namanya investor harus punya uang bukan modal dengkul. Itu Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Demikianlah surat Kami, mohon tanggapan Anda semua, karena menyangkut hajat orang banyak dan Karyawan beserta keluarganya sudah tidak punya uang untuk membeli makanan. Salam, Atas Nama Bangsa Indonesia Masyarakat Papua