Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana Perbankan

Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana Perbankan

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana Perbankan

  1. 1. MALANG– MARET 2016
  2. 2. 2 Fraud : Definisi, Penyebab, dan Jenisnya Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan dan Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang berindikasi Tipibank Ruang Lingkup Tipibank Deteksi, pencegahan dan Penanganan Fraud / Tipibank
  3. 3. 3  Black’s Law Dictionary : A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment.  ACFE : fraud can encompass any crime for gain that uses deception as its principal modus operandus. Definisi Fraud
  4. 4. 4  The Institute of Internal Auditor (IIA) : “An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception”: sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Definisi Fraud
  5. 5. 5  International Standards of Auditing seksi 240 – The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statement paragraph 6 mendefenisikan fraud sebagai “…tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan dg cara yang tidak adil atau illegal”. Motifnya sama, yaitu sama-sama memperkacaya diri sendiri/golongan dan modus operandinya sama, yaitu dengan melakukan cara-cara yang illegal. Definisi Fraud
  6. 6. 6  Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  by greed (keserakahan)  by need (kebutuhan)  by opportunity (kesempatan) Penyebab Terjadinya Fraud  Donald R.Cressey : Fraud Triangle (segitiga fraud). “Non-shareable” Financial problem/ Pressure Rationalization “Perceived “ Opportunity
  7. 7. 7  Kranacher : Fraud Diamond Pressure/Incentive Rationalization Opportunity Criminal Mindset Arrogance The Pathological Fraudster (Predators) Accidential Fraudsters Opportunity Penyebab Terjadinya Fraud
  8. 8. 8 Jenis Fraud : Fraud Tree by ACFE Corruption Asset Misappropriation Fraudulent Statement Conflict of Interest Bribery Illegal Gratuity Economic Extortion Financial Non Financial Employment Credential Internal Document External Document Asset/Revenue Overstatement Asset/Revenue Understatement Cash Non Cash Larceny Fraudulent Disbursement Skimming Misuse Larceny Sales Receivables Refund & Other Billing Payroll Expense Reimbursement Check Tampering Register Disbursement Timing Differences Fictitious Revenues Concealed Liab. & Expenses Improper Disclosures Improper Asset Valuation Invoice Kickback Bid Rigging Other Schemes Purchase Schemes Sales Schemes Other Schemes Cash on Hand From Deposit Asset Req. & Transfer False Sales & Shipping Purchasing & Receiving Unconcealed Larceny
  9. 9. 9
  10. 10. 10 Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan Definisi Umum : “Perbuatan pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (crimes through the bank) dan sasaran (crimes against the bank)”.
  11. 11. “Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung” SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum 11 Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan
  12. 12. 12 Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan  Tindakan Sengaja  Melanggar Ketentuan internal (sistem operasional prosedur) dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku  Demi kepentingan pribadi atau pihak lain  Berpotensi merugikan bank, nasabah atau pihak lain baik material maupun non materil.  Tindakan Sengaja (Penyimpangan / Pembiaran)  Mengelabui, menipu, atau memanipulasi (bank, nasabah, atau pihak lain)  Di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank  Mengakibatkan kerugian atau pihak lain memperoleh keuntungan keuangan (langsung atau tidak langsung)
  13. 13. 13 Moch. Anwar menggolongkan tindak pidana di bidang perbankan ke dalam dua kelompok, yaitu: 1. Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan- perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam UU Perbankan. 2. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok bank yang diatur dalam ketentuan-ketentuan di luar UU Perbankan, seperti KUHP, UU Pemberantasan Tipikor, dll. Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan
  14. 14. 14 Penyimpangan Ketentuan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 1. Pendanaan 2. Kredit atau Pembiayaan 3. Pemberian Jasa 4. Operasional Akuntansi 5. Operasional Lainnya
  15. 15. 15 Penyimpangan Ketentuan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 1. Pendanaan, al. :  Menghimpun dana tanpa izin OJK  Pencatatan dana yang sebenarnya tidak ada setoran  Tidak dicatat dana yang sebenarnya ada setoran  Penarikan dana dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan ybs.  Pemberian marketing fee/special rate/bonus/bunga/margin simpanan kepada pihak tertentu secara pribadi  Pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku (Rahasia bank).  dll
  16. 16. 16 Penyimpangan Ketentaan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 2. Kredit atau Pembiayaan, al. :  Rekayasa Pemberian Kredit  Pemberian Kredit Fiktif (Fiktif debitur dan atau usahanya).  Pemberian Kredit Topengan.  Pemberian kredit untuk menampung pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan serta adanya pengeluaran fiktif  Nilai taksasi agunan di-mark-up untuk mengcover maksimum kredit yang diberikan  Pelanggaran BMPK al. dengan cara melakukan pemecahan fasilitas kredit menjadi beberapa fasilitas/grup usaha yang sengaja disamarkan, pass through loan, swap loan, dsb  Pelunasan “kredit” dari hasil pencairan kredit baru  Laporan keuangan debitur direkayasa  Pemberian kredit yg melanggar prinsip kehati-hatian
  17. 17. 17 Penyimpangan Ketenutan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 2. Kredit atau Pembiayaan, al. :  Menerima dana/komisi dari debitur sehubungan dengan pencairan kredit  Melanggar CDO dengan melakukan kegiatan penyaluran dana pada saat bank ditetapkan sebagai bank “Dalam Pengawasan Khusus (DPK)  Menggunakan potongan biaya provisi dan administratif untuk kepentingan pribadi  Tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan bank atas pembayaran angsuran/pelunasan kredit dari debitur  Penarikan agunan tidak sesuai ketentuan, al. penarikan agunan berupa kendaraan yg tdk diikat dg fiducia, dll
  18. 18. 18 Penyimpangan Ketentuan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 3. Pemberian Jasa, al. :  Pengambilalihan WEB yg terdapat discrepancies & tidak sesuai ketentuan intern bank (L/C fiktif)  Jual Beli Valas untuk kepentingan pribadi dan atau pihak tertentu  Pemberian bank garansi yang disengaja untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan bank
  19. 19. 19 Penyimpangan Ketentuan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 4. Penyimpangan Operasional Akuntansi, al. :  Melakukan perubahan parameter bunga atau bagi hasil sehingga biaya dana meningkat dan dipindahkan ke rekening tabungan oknum.  Window dressing  Membukukan hasil tansaksi forex dengan rate yang tidak sama dengan yang tertera/tertulis pada deal slip.
  20. 20. 20 Penyimpangan Ketentuan Perbankan Yang Berindikasi Tipibank a.l : 5. Penyimpangan Operasional Lainnya, al. :  Pengadaan barang/jasa lebih mahal dr harga pasar (mark-up)  Pengambilan uang tunai dari khazanah bank  Penghilangan/pemusnahan dokumen bank  Penggelapan pajak & pendapatan Bank (denda, bunga kredit, dsb)  Penyalahgunaan password karena sharing password  Penyalahgunaan dana hasil penerimaan denda atau dana kebajikan bank syariah
  21. 21. 21
  22. 22. 22 Ruang Lingkup Pasal Penanganan Tindak Pidana Perbankan: • UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 : Pasal 46 – 50A. • UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Pasal 59 – 66 TP berkaitan dengan : 1. Perizinan (Ps.46 UUP dan Ps.59 UU PS) 2. Rahasia bank (Ps.47-47A UUP & Ps.60-61 UU PS) 3. Pengawasan bank (Ps.48 UUP dan Ps.62 UU PS) 4. Kegiatan usaha bank (Ps.49 UUP & Ps.63 UU PS) 5. Pihak terafiliasi (Ps.50 UUP dan Ps.64 UU PS) 6. Pemegang saham (Ps.50A UUP & Ps.65 UU PS) 7. Prinsip kehati-hatian (Ps. 66 UU PS) 22 Ruang Lingkup Tipibank :
  23. 23. 23 Ruang Lingkup Tipibank : Tindak pidana berkaitan dengan perizinan 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dr Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. 2) Apabila kegiatan dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan dilakukan terhadap pemberi perintah dan atau pimpinan perbuatan di dalam badan tersebut. Pasal 16 ayat (1) Setiap pihak yg melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.
  24. 24. 24 Ruang Lingkup Tipibank : Pasal 47 UUP : (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis/izin dr Pimpinan BI sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A & 42, dgn sengaja memaksa bank/Pihak Terafiliasi utk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank/Pihak Terafiliasi lainnya yg dgn sengaja memberikan keterangan yg wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M & max Rp8 M. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank Pasal 47A UUP: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A & 44A, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 7 th serta denda min Rp4 M & max Rp15 M. Pasal 40, 41, 41 A & 42 Merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Rahasia Bank serta pengecualian terhadap ketentuan dimaksud.
  25. 25. 25 Ruang Lingkup Tipibank : (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal 34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 10 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M. (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg lalai memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal 34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana kurungan min 1 th & max 2 th & atau denda min Rp1 M & max Rp2 M. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank
  26. 26. 26 Ruang Lingkup Tipibank : (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu; b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk dilakukannya pencatatan; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan …, atau dgn sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/ merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank; diancam dgn pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
  27. 27. 27 Ruang Lingkup Tipibank : Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank  Meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui utk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,  utk keuntungan pribadinya atau utk keuntungan keluarganya,  dlm rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi org lain dlm memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dr bank, atau  dlm rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, & kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun  dlm rangka memberikan persetujuan bagi org lain utk melaksanakan penarikan dana yg melebihi batas kreditnya pd bank; diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M. (2) a Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :
  28. 28. 28 Ruang Lingkup Tipibank : Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank (2) b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja : Tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank; diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M.
  29. 29. 29 Ruang Lingkup Tipibank : Pasal 50 : Pihak Terafiliasi yg dgn sengaja tdk melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank, diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5M & max Rp100M. Pasal 50A : Pemegang saham yg dgn sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank utk melakukan atau tdk melakukan tindakan yg mengakibatkan bank tdk melaksanakan …, diancam dgn pidana penjara min 7 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M. Contoh : Penyimpangan thd prosedur pemberian kredit yg sehat, tdk melaksanakan action plan pelanggaran BMPK, pelanggaran CDO, setoran modal fiktif, dsb. Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi & pemegang saham bank
  30. 30. 30
  31. 31. Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan ( Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK) a Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan c Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank d Pemeriksaan bank b Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank 31 Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank
  32. 32. 32 Meliputi: 1. Manajemen Risiko; 2. Tata Kelola Bank; 3. Prinsip Mengenal Nasabah dan APU; dan 4. Pencegahan Pembiayaan Terorisme dan Kejahatan Perbankan. c Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank Prinsip kehati-hatian adalah merupakan rambu-rambu yang diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha bank guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. 32 Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan ( Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK) Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank
  33. 33. d Pemeriksaan bank 33 Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan ( Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK) Pemeriksaan umum dan khusus (minimal 1 kali pertahun) Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank
  34. 34. 1. OJK melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan (Ps 31 UU Perbankan) 2. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK berwenang : a. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank; b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI/OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan c. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan. (Ps 52 ayat 3 UU Perbankan Syariah Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan (UU No. 7/1992 diubah 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ) 34 Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank
  35. 35. Kewajiban Bank Sesuai UU Perbankan UU No. 7/1992 diubah 10/1998 Terkait Pemeriksaan/Investigasi 1. Menyampaikan kepada BI/OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK. (Ps. 30 ayat (1). 2. Memberi kesempatan pemeriksaan buku2/berkas2 yang ada padanya, serta memberi bantuan yg diperlukan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank ybs.  ditetapkan sanksi pidana yang diatur dalam Ps 48 UU Perbankan bagi pihak terkait bank yg tidak memberikan/lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi. 35 Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank
  36. 36. Kewajiban Bank Sesuai UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Terkait Pemeriksaan/Investigasi 1. Menyampaikan kepada BI/OJK segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang ditetapkan dengan PBI. (Ps. 52 ayat (1). 2. Memberi kesempatan pemeriksaan buku2/berkas2 yang ada padanya, serta memberi bantuan yg diperlukan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank Syariah dan UUS ybs. (Ps. 52 ayat (2). 36 Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank
  37. 37. 37  Pengawasan (Offsite Supervision)  Pemeriksaan (Onsite Supervision)
  38. 38. 38 Deteksi Fraud Pengawasan (Offsite Supervision)  Penelitian dan analisis laporan-laporan bank a.l.:  Analisis vertikal atas laporan keuangan bank  Analisis horizontal atas laporan keuangan bank.  Rasio-rasio keuangan Bank  Penelitian dan tindak lanjut atas pengaduan nasabah / masyarakat
  39. 39. 39 Deteksi Fraud Pemeriksaan (Onsite Supervision) a.l.:  Penelitian / pengecekan kelengkapan dokumen  Ketataatan terhadap Sistem dan Prosedur  On the spot (kunjungan ke nasabah)  Klarifikasi / pengecekan ke instansi terkait dll
  40. 40. 40  Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)  Manajemen Risiko  Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/Know Your Customer Principles (KYC)  Fit and Proper Test  Penugasan Compliance Director  Internal Audit yang Independen dan Konsisten  Pengelolaan SDM
  41. 41. 41  Good Corporate Governance (GCG) : Tujuannya :  Untuk menghadapi risiko yg semakin kompleks  Melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan per-UU-an yg berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan  Memperkuat kondisi internal perbankan nasional UPAYA PENCEGAHAN
  42. 42. 42 UPAYA PENCEGAHAN TRANSPARANCY keterbukaan informasi & proses dalam pengambilan keputusan; ACCOUNTABILITY kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan bank efektif; FAIRNESS keadilan & kesetaraan dlm memenuhi hak-hak stakeholder RESPONSIBILITY kepatuhan thd per-UU-an & prinsip pengelolaan sehat; INDEPENDENCY pengelolaan yg profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;  Good Corporate Governance (GCG) : Prinsip Dasar :
  43. 43. 43 UPAYA PENCEGAHAN  Good Corporate Governance (GCG) :  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris  Pelaksanaan tugas komite-komite (khususnya komite audit)dan fungsi pengendalian intern  Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern yg independen dan konsisten, auditor ekstern  Penerapan manajemen risiko (khususnya untuk risiko hukum, reputasi, kepatuhan)  Transparansi kondisi keuangan
  44. 44. 44 UPAYA PENCEGAHAN  Penerapan Manajemen Risiko (khususnya untuk risiko hukum, reputasi, kepatuhan) 1. Pengawasan aktif dari Direksi & Komisaris 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen 4. Sistem Pengendalian Informasi yang menyeluruh (PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum)
  45. 45. 45 UPAYA PENCEGAHAN  Know Your Customer (KYC). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dg melakukan Customer Due Diligent (CDD) dan atau Enhancing Customer Due Diligent (ECDD) untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yg mencurigakan. Hal ini dapat membantu PJK memproteksi diri secara dini dari ancaman masuknya dana ilegal ke dalam sistim keuangan (PJK sebagai garda terdepan pencegahan pencucian uang) Wajib dilakukan : • Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah • Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah • Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan thd rekg dan transaksi nasabah • Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan KYC
  46. 46. 46 UPAYA PENCEGAHAN  Fit and Proper Test Tujuan : 1. Memastikan industri perbankan dimiliki oleh orang yg berintegrasi tinggi utk pengembangan bank & tidak memanfaatkan utk kepentingan pribadi & grup; 2. Memastikan perbankan dikelola oleh pengurus yg berintegrasi tinggi & kompetensi yg memadai, shg tercipta perbankan yg sehat; 3. Menyediakan informasi Fit & Proper pemilik, pengurus, & pejabat eksekutif dlm rangka pengawasan & pengaturan bank.
  47. 47. 47 UPAYA PENCEGAHAN  Penugasan Compliance Director 1. Menetapkan langkah-langkah yg diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan BI/OJK, peraturan per-UU-an yg berlaku & perjanjian serta komitmen dengan OJK. 2. Memantau & menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 3. Memantau & menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen Bank kepada OJK. 4. Mencegah Direksi agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 5. Melaporkan kepada OJK atas Keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. (PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum)
  48. 48. 48 UPAYA PENCEGAHAN  Internal Audit yg Independen dan Konsisten 1. menganalisis dan menilai seluruh kegiatan bank melalui pemeriksaan langsung & pengawasan tidak langsung 2. mengidentifikasi kemungkinan perbaikan & efisiensi 3. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif atas kegiatan yang diperiksa pada setiap tingkatan manajemen 4. melaporkan kpd OJK pelaksanaan audit dan pokok- pokok hasil audit, serta setiap temuan audit yang diperkirakan mengganggu kelangsungan usaha bank (PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum)
  49. 49. 49 UPAYA PENCEGAHAN  Pengelolaan SDM - Peningkatkan akuntabilitas, integritas dan kompetensi SDM secara berkala; - Pemberian reward yang memadai; - Penegakan hukum berupa pemberian sanksi yang tegas dan konkrit - Penerapan sistem rotasi/mutasi secara berkala.
  50. 50. 5050 Penanganan Tipibank (Ps. 49 – 51 UU OJK No.21 Th.2011) Pemeriksaan/ Investigasi oleh Pegawai OJK Penyidikan oleh: 1. Pejabat Penyidik Kepolisian Neg. RI yang ditempatkan di OJK; dan/atau 2. PPNS yang ditugaskan di OJK OJK PENEGAK HUKUM Penuntutan oleh Jaksa Tindak Lanjut (maksimal 90 hari sejak diterima hasil penyidikan) 50

×