Penyusun: Dr. Yusnani Hasyim Zoem, S.H., M.Hum. File presentasi dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94. Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung

1. PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM
TINJAUAN SISTEM HUKUM INDONESIADr.YUSNANI HASYIMZUM,SH.M.HUM

2. Sudah berjalan 13
Th. RUU PRT
belum ada UU yg
mengikat, dan
mengakui PRT ini
diakui sbg pekerja
Hingga saat ini Pemerintah
Indonesia, belum meratifikasi
Konvensi ILO No. 189 ttg pekerja
rumah tangga,
Ketiadaan dua aturan Hk ini hak
setiap pekerja R. tangga, PRT,
menjadi rentan terdiskriminasi,
mengalami kekerasan dan
bahkan menjadi korban
perbudakan modern,

3. 1.Gaji tdk
dibayar/d
ibayar tdk
penuh
2. Dituduh
mencuri
PRT rentan
terhadap
kekerasan dan
diskriminasi
3.Mendptkan
kekerasan
physik
4.Tdk mendpt
Perlindungan
kesehatan
6.Tdk ada cuti
5.Kerja
lembur tdk
dibayar

4. Menurut data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Informasi di Instansi Badan Nasional penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia .(BNP2TKI )
TKI terbesar di Indonesia adlh :
1 Januari 2017s/d 30 Juni 2017
1. Prov.Jawa Timur
2. Prov Jawa Barat
3. Prov. Jawa Tengah
4. Prov. Lampung
70 % diantaranya adalah TKI
Perempuan
Penempatan TKI yg berasal
dari Prov Lampung
sepanjang th.2015
mencapai angka 16.108
orang
Dari Jumlah 10.012 orang /
mencapai 90 %. Dari total
TKI wanita dari Prov
Lampung bekerja di sektor
informal atau sbg penata
laksana R.Tangga di majikan
perorangan.: BP3TKI
Sumber data
BP3TKI
Lampung,
Th.2014

5. Kasus Pengaduan Crisis center BP3TKI Lampung
Periode Kasus yang masuk Kasus TKI wwanita yg bekerja
SBG penata laksana R.Tangga
Januari s/d Desember 2015 115 kasus 77 kasus
Kasus2 yg
berdasarkan
Pengaduan di
Crisis Center
Th.2015
1.Pemalsuan Data
4.Tindak
Kekerasan
6. Meninggal
dunia.
Sumber :Azma zahratun Nabila:Pejabat Fungsional BP3TKI Lampung. 21 April 2016

6. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BNP2TKI )
JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PROVINSI, JENIS KELAMIN DAN SEKTOR
TGL : 01/01/2016 S.D . 31/12/2016
N0 Provinsi Laki - laki Perempuan Jumlah
informal formal informal formal Informal formal
1` Bali 0 2.074 57 1.176 57 32.50
2 Bangka Belitung 0 19 15 2 15 21
3 Banten 25 1.116 1.293 449 1.318 1.565
4 Bengkulu 0 156 411 34 411 190
5 DI. Yogyakarta 3 579 830 665 833 1.244
6 DKI Jakarta 0 392 727 128 727 520
7 Jambi 0 143 43 220 43 363
8 Jawa Barat 368 9.788 42.243 4.799 42.611 14.587
9 Jawa Tengah 121 13.786 46.863 7.599 46.984 21.385
10 Jawa Timur 95 15.388 69.472 3.559 69.567 18.947
11 Lampung 33 4.750 13.113 1.007 13.146 5.757
12 Kalimantan Barat 4 1.194 146 580 158 1.774

7. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BNP2TKI )
JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PROVINSI, JENIS KELAMIN DAN SEKTOR
TGL : 01/01/2017 S.D . 30/06/2017
N0 Provinsi Laki - laki Perempuan Jumlah
informal formal informal formal Informal formal
1` Bali 0 1.745 6 1.166 6 2.911
2 Bangka Belitung 0 3 1 1 1 4
3 Banten 3 390 419 157 422 547
4 Bengkulu 0 58 63 19 63 77
5 DI. Yogyakarta 0 177 180 369 180 546
6 DKI Jakarta 3 155 190 56 193 211
7 Jambi 0 39 4 72 4 111
8 Jawa Barat 45 4.270 16.650 1.945 16.605 6.215
9 Jawa Tengah 19 6.135 15.760 3.637 15.779 9.772
10 Jawa Timur 32 6.345 20.275 1.897 20.307 8.242
11 Lampung 5 1.761 4.818 494 4.823 2.255
12 Kalimantan Barat 3 3.66 27 258 30 624

8. PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DLM UU NO.13 TH. 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN ( UUKK)
Hak perlindungan pekerja telah diatur dalam UU No.13 TH.2003
dan peraturan pelaksanaanya .
1. Hak untuk mendapatkan upah yg diatur dlm Psl.88 s/d
Psl.98
dan dalmkeputusan Menteri tenaga kerja dlm Keputusan
Menteri No.49/MEN/IV/2004.dlm rangka memberikan
pengupahan mk pemerintah menetapkan upah minimum
disetiap provinsi, kab/kota yg berubah setiap Tahun.

9. 2. Perlindungan jam kerja
1.Jam kerja normal 40 jam seminggu maka jumlah jam kerja 1 har
= 7 jam dan hari sabtu 5 jam kerja.
Jam kerja yg dihitung sebagai lembur
Jam kerja lembur diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja
dan
Transmigrasi No.Kep.102/Men/VI/2004 tentang waktu lembur
dan upah kerja lembur
3.HAK PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN THR:
Tunjangan hari raya keagamaan adlah sesuatu yg wajib diberikan oleh
Pengusaha kepada pekerjanya.(PerMen Tenaga Kerja RI No.
Per,104/MEN/1994 )

10. 4. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
JAMSOSTEK merupakan hak dasar pekerjayg wajib mereka
terima dlm rangka mewujudkan masyarakat yg sejahtera
Makmur dan merata.( UU NO.3 Th.1992)
Berdasarkan PPNo.14 tahun 1993 Program Jamsostek
Ada4 Program:
a) Jaminan Kecelakaan
b) Jaminan Kematian
c) Jaminan Hari tua
d) Jaminan pemeliharaan Kesehatan.

11. 5. HAK CUTI
Cuti adalah istirahat tahunan yg harus diambiloleh pekerja
Setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. (Psl.79 UUKK)
6.PENGHITUNGAN PESANGON PEKERJA DI PHK
Bila terjadi PHK ada 4 komponen sbg kompensasiPHK
1.Uang ganti kerugian 4. Uang Pisah ( ketika mengundurkan
diri /Pensiun)

12. PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI
Mengatur
kewajiban
pengusaha yg
memperkerjakan
Pekerja/buruh
perempuan
pada malam hari
antara pukul
23.00 s/d 07.00,
Perlindungan
keamanan fisik dan
psikispekerjaperem
puan pada
Malam hari agar
terhindar dari
perampokan
pemerasan dsl..
DikeluarkannyaPer
men tenaga kerja
No.03/Men/1989
tentang larangan
PHKbagi pekerja
wanita krn menikah
hamil atau
melahirkan.

13. 3.CUTI HAID
Cuti haid bagi perempuan diatur dlm Psl,81 ayat1 UUKK
menyatakan Pekerja buruh perempuan yg dalam masa haid
Merasakan sakit dan memberitahukan kpd pengusaha
tidak wajib bekerja pd hari pertama dan kedua.alam masa haid
Sebagian
perempuan tdk
setuju psl,81 ayat 1
dan menanggap
adanya perlakuan
diskriminatip
Sebag perempyg setuju psl81
ayat 1 bhw kewajiban
cutihaid adlh hak boleh
diambildan boleh tidak.

14. 4. CUTI HAMIL/KEGUGURAN. ( Psl.82 UUKK)
Ayat 1 :Pekerja buruh perempuan berhak memperoleh istirahat
1,5 bulanSebelum melahirkandan 1,5 bulan sesudah melahirkan
Menurut Perhitungan dokter kandungan atau bidan
Ayat,2 pekerja buruh perempuan yangmengalamikeguguran
Kandungan berhak istirahat 1,5 bulan atau sesuaidengan sura t
Keterangan dokter.
Pasal 83 : menyatakan : pekerja buruh perempuan yg anaknya
masih menyusuiharus diberikan kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal itu hrs dilakukan selama waktu kerja.

15. Bentuk
sanksi
pelanggaran
hak pekerja
perempuan
1.Teguran ,peringatan
,pencabutan izin usaha
Batalnya perjanjian
kerja berubahnya
perj kerja waktu
tertentu, perj kerja
waktu tdk tertentu
Batalnya perjanjian kerja
bila perjanjian kerja
bukan krn kesepakatan
Mogok kerja yg dilakukan
secara tdk sah mk
pekerja yg melakukan
mogok dianggapmangkir
dan jika sdhdipanggil tdk
dtg dianggap
mengundurkan diri

16. SANKSI –SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
HAK PEKERJA PEREMPUAN
1.SANKSI ADMINISTRATIF
Jika pengusaha / siapapun memper
lakukan pekerja termasuk perempuan
Secara dikriminasi(Psl 190.UUKK)
Berupa :
1. teguran,
2.peringatan tertulis
3. Pembatasan kegiatan
usaha
4.Pembekuan kegiatan
usaha .
5. Pembatlan persetujuan
6.Penghentian sementara
sebagian /seluruh alat
produksi
7.Pencabutan izin usaha

17. SANKSI PERDATA Bila pekerjaan yg diperjanjikan ternyata
bertentangan dgn kesusilaan dan norma
Norma umum akibatnya perjanjian tsb
batal ( Psl 52. dan Psl 155.UUKK)
SANKSI PIDANA
Sanksi pidana penjara dan denda terhadap
pelanggaran hakpekerja perempuan
termuat dalam beberapa Pasal UUKK
Sanksi pidana kejahatan dgn ancaman pidana penjara paling singkat
Satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sediki
Rp.100.000.000dan yg paling banyak Rp.400.000.000.bagi pengusaha
Yg tdk memberikan kpdpekerja perempuan hak istirahat selama1,5 bul
Sebelummelahirkan dan1,5 bulansetelahmelahirkan sesuaidgn
keterangan dokter atau bidan ( Psl185.UUKK)