Rudi Wijaya

2 Followers

universitas lampung constitutional rights indigenous people's jurnal perempuan pekerja rumah tangga hak masyarakat lokal hak masyarakat transmigran peran pemerintah lembaga negara bpk hukum tata negara ombudsman republik indonesia kebijakan publik rudi wijaya ikon daerah pemetaan potensi kota metro lampung metro desa adat desa village law constitutional law indigenous law kasepuhan ciptagelar sistem hukum indonesia ombudsman republik indonesia perwakilan lampung pelayanan publik masyarakat lokal vs asyarakat transmigran evaluasi undang-undang transmigrasi sertifikasi tanah transmigran pemberian sertifikat tanah penempatan wilayah transmigrasi transmigran harmonisasi legislasi masyarakat hukum adat hak konstitusional perempuan adat hukum pidana kuhp delik dalam kuhp pemuda siswa osis organisasi hukum mahasiswa

Aktivität
Info

Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Vor 7 Jahren • 1041 Aufrufe

Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Vor 7 Jahren • 679 Aufrufe

Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat

Vor 6 Jahren • 381 Aufrufe

efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigran dalam Penempatan Wilayah dan Pemberian Sertifikat Tanah

Vor 6 Jahren • 250 Aufrufe

Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya dengan Pemberian Sertifikasi Tanah Bagi Para Transmigran

Vor 6 Jahren • 327 Aufrufe

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

Vor 6 Jahren • 780 Aufrufe

Current Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia

Vor 5 Jahren • 99 Aufrufe

Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro

Vor 4 Jahren • 147 Aufrufe

Rudi Wijaya

Präsentationen

Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum Mahasiswa

Mengelola Organisasi Kesiswaan

Kejahatan Terhadap Kehormatan Orang

Ombudsman Republik Indonesia

Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Adat

efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigran dalam Penempatan Wilayah dan Pemberian Sertifikat Tanah

Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya dengan Pemberian Sertifikasi Tanah Bagi Para Transmigran

Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?

Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan Pyblik

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia

Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, dan Bandung)

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Pada Kasepuhan Ciptagelar Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat)

Current Construction of Indigenous Village Regulation in Indonesia

Kajian Pemetaan Potensi dan Ikon Daerah Kota Metro