MIGAS DOCUMENT

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................

i

PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................

iii

DAFTAR ISI ............................................................................................

iv

TABEL ....................................................................................................
DAFTAR GAMBAR..................................................................................
BAB I

PENDAHULUAN
1.

1

2.

Maksud dan Tujuan...........................................................

6

3.

Ruang Lingkup dan Sistematika.................................

6

4.

Metode dan Pendekatan ...........................................

8

5.
BAB II

Umum..................................................................................

Pengertian .................................................................

8

LANDASAN PEMIKIRAN
6.

9

7.

Paradigma Nasional..................................................

9

8.

Peraturan Perundang-undangan ...............................

13

9.

Landasan Teori...................................................................

15

10.
BAB III

Umum .................................................................................

Tinjauan Pustaka................................

17

KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL
DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI .................
11.
12.

Umum...................................................................................
Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang
Pengelolaan Migas Saat ini .....................................

13.

20

20

Implikasi pemberdayaan perusahaan nasional di
bidang migas terhadap kemandirian dan daya saing
bangsa dan implikasi peningkatan kemandirian dan
daya saing bangsa terhadap pembangunan nasional

14.

28

Pokok-pokok persoalan yang ditemukan ..................

31

v

BAB IV

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
15.

38

16.

Perkembangan Lingkungan Global ............................

38

17.

Perkembangan Lingkungan Regional ....................

40

18.

Perkembangan Lingkungan Nasional ....................

41

19.
BAB V

Umum....................................................................

Peluang dan Kendala ..........................................

48

KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL
DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS YANG
DIHARAPKAN ....................................................................
20.

Umum..........................................................................

52

21.

Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang

52

Pengelolaan Migas yang Diharapkan........................
22.

Kontribusi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di
Bidang Pengelolaan Migas terhadap peningkatan
kemandirian dan daya saing bangsa dan kontribusi
peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa
terhadap Pembangunan Nasional ..........................

23.
BAB VI

60

Indikasi Keberhasilan ................................................

64

KONSEPSI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN
NASIONAL DI BIDANG PENGELOLAAN MIGAS ............
24.

69

25.

Kebijakan...........................................................................

71

26.

Strategi..............................................................................

72

27.
BAB VII

Umum..................................................................................

Upaya...................................................................................

81

PENUTUP
28.

Kesimpulan.........................................................................

87

29.

Saran ...............................................................................

89

DAFTAR PUSTAKA :
DAFTAR LAMPIRAN :
1.

ALUR PIKIR

2.

POLA PIKIR

3.

PENGERTIAN
v

DAFTAR TABEL

TABEL 1

Harga Gas Kontrak Jangka Panjang di dunia periode 2002 – 2005

TABEL 2

Indikator Ekonomi Beberapa Negara di Kawasan

TABEL 3

BUMN berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di
kegiatan hulu migas

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

:

Positioning PT Pertamina EP dalam Produksi migas
di Indonesia

Gambar 2

:

Sumber Gas, Jaringan Pipa dan Fasilitas PGN

Gambar 3

:

Rencana jaringan gas PT. Pertamina

Gambar 4

:

Neraca Gas Indonesia

Gambar 5

:

Neraca Energi Indonesia

Gambar 6

:

Kendala fakta penunjang kegiatan usaha hulu migas

Gambar 7

:

Pentahapan Pembangunan RPJPN

Gambar 8

:

Harga Gas Ekspor vs Harga Gas Domestik

Gambar 9

:

Kualitas hidup dan pemakaian energi

Gambar 10

:

Wilayah Kerja Migas Indonesia

Gambar 11

:

Prospek Pengembangan Gas Bumi Indonesia

Gambar 12

:

Kebutuhan energi per sektor di Indonesia

Gambar 13

:

Produktivitas menuju keunggulan kompetitif

Gambar 14

:

Cadangan minyak dan Gas Bumi Indonesia

Gambar 15

:

Profil Produksi Minyak dan Gas Indonesia

Gambar 16

:

Sasaran bauran energi primer nasional 2025

Gambar 17

:

Trans Asean Gas Pipelines

viii

BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Fenomena Umum
Minyak dan Gas Bumi (migas) sebagai energi fosil adalah
sumber daya

alam nasional suatu bangsa. Dalam resolusi

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dinyatakan bahwa penduduk
dan bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan dan
sumber daya alamnya, karena itu pengusahaannya harus sesuai
dengan kepentingan pembangunan nasional penduduk dari negara
yang bersangkutan1. Dengan demikian, pengelolaan migas harus
merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus
dijaga keberlangsungan dan sustainabilitasnya, serta tidak boleh
dieksploitasi

sekadar

untuk

pemenuhan

kebutuhan

ekonomi

generasi saat ini.
Kecenderungan global2 menunjukkan bahwa perusahaan
nasional semakin lebih berperan dalam pengelolaan3 migas. Studi
James Baker menunjukkan bahwa dalam tahun 2005, dari 1.148
milyar barel cadangan terbukti minyak, 77% diantaranya dikuasai
oleh Perusahaan Nasional, sedangkan yang 23% sisanya oleh
International Oil Companies4. Penguasaan minyak sebagai sumber
energi memiliki nilai strategis, tidak saja untuk kebutuhan energi,
tetapi terkait dengan geopolitik dan keamanan nasional. Pemerintah
1

Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962 tentang Permanent sovereignity over
natural resources
2
The changes roles of National Oil Companies in international Energy Market, Baker Institute of
Policy Studies, April 2007.
3
Pengelolaan yang dimaksudkan di sini dibatasi pada kegiatan hulu, yakni kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi, atau lazim dikenal sebagai kegiatan hulu (ref. UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi, pasal 1 ayat 7.
4
International Oil Companies (IOC) dan National Oil Companies (NOC), adalah dua istilah yang
lazim di dunia migas. IOC menunjuk kepada perusahaan multi nasional yang beroperasi lintas
negara, seperti ExxonMobil, BP, Chevron, Shell. Sementara itu NOC adalah Perusahaan Negara
atau diberi mandat oleh negara, atau Hybrid, atau swasta nasional.

1

2

Amerika Serikat, dalam policy paper pada tahun 1940 an
menyatakan bahwa penguasaan sumber daya minyak di belahan
dunia lainnya, seperti Timur Tengah merupakan critical points untuk
keunggulan militer dan Keamanan Nasional5.
Perusahaan-perusahaan

pengelola

migas

di

dunia,

strukturnya berbeda beda, ada yang merupakan satu grup
perusahaan dari hulu hingga hilir. Bentuk seperti itu

disebut

perusahaan terintegrasi, termasuk pengelola peralatan dan jasa
penunjangnya. Bentuk lain

adalah perusahaan yang independen,

yakni berdiri sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Beberapa perusahaan migas besar di dunia seperti Chevron
Corporation dan Exxon Mobile adalah perusahaan terintegrasi.
Demikian juga Pertamina, merupakan Perusahaan terintegrasi
Dalam hal ini Pertamina (Persero) merupakan induk perusahaan
(holding)., dari anak-anak perusahaannya. Kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi, misalnya, dikelola oleh PT. Pertamina EP, sedangkan
core business lainnya seperti unit usaha kilang, transportasi,
perkapalan, niaga dan jasa pendukung dikelola oleh anak-anak
perusahaan lainnya. Selain melaksanakan kegiatan terintegrasi,
Pertamina juga menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah, yaitu
menjadi pelaksana dari Public Service Operation (PSO) untuk
penyaluran BBM bersubsidi minyak tanah, premium dan solar, serta
pelaksana konversi minyak tanah ke LPG.
Pertimbangan

Perusahaan

untuk

menjadi

perusahaan

terintegrasi adalah untuk memanfaatkan economics of scale yang
saling

menunjang

antar

unit

usaha,

dan

juga

dengan

mempertimbangkan size atau besar kapitalisasi pasar perusahaan .
Perusahaan independen pada umumnya adalah perusahaan skala
menengah kecil baik dari ukuran permodalan, karyawan maupun
produk yang dihasilkan.
Pengelolaan migas sebagai alat untuk mensejahterakan
masyarakat dan bangsa yang merupakan tujuan pembangunan
5

Michael Klare, Blood and Oil, Penguin Group, London 2004, hal. 29 -30

3

nasional, harus mempertimbangkan rangkaian lanjut dari pengguna
produk migas tersebut.
Perusahaan

Gas

Negara

adalah

perusahaan

yang

menyalurkan gas pipa Pertamina dan perusahaan gas lainnya di
Indonesia. Konsumen terbesar lainnya yang harus dipertimbangkan
adalah

Perusahaan

Listrik

Negara

(PLN),

yang

merupakan

konsumen pengguna gas untuk pembangkit tenaga listriknya.
Karena itu, agar pengelolaan migas menghasilkan daya saing, maka
kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya kepada
pengguna produknya.
b. Gambaran Beberapa Kasus
Pengelolaan

bisnis

minyak

dan

gas

bumi,

untuk

meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, harus diletakkan
dalam konteks yang komprehensif, integral dan holistik, baik dalam
penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan implementasinya.
Beberapa kasus digambarkan secara singkat. Lapangan
Berau, Muturi dan Wiriagar di Papua yang dikenal dengan lapangan
Tangguh, ditemukan tahun 1994

oleh Kontraktor yang bekerja di

bawah Pertamina. Namun, karena tidak ada pembeli, lapangan
tersebut tidak dikembangkan. Pemerintah pernah menawarkan
kepada PLN untuk menggunakan gas tersebut. Namun karena tidak
ada infrastruktur, dan masih tersedia sumber daya bahan bakar
berbasis minyak, PLN tidak menerima tawaran Pemerintah.
Kemudian Pemerintah menawarkan gas tersebut kepada
Pemerintah Cina untuk memasok gas ke kawasan industri Guan
dong. Namun, gas Indonesia kalah bersaing dengan tawaran dari
Australia.

Dengan itikad baik, untuk mempererat hubungan

perdagangan dan luar negeri, Pemerintah Cina bersedia menerima
gas Tangguh untuk dipasok ke Fujian dengan menggunakan terms
and condition seperti yang di Guan dong. Kontrak dengan pembeli
Fujian disepakati dengan volume total sebesar 3,2 MT, dengan
harga

USD 15 – 25 mmbtu, serta dapat dilakukan price review

secara berkala.

4

Tabel berikut menunjukkan bahwa harga gas Indonesia
adalah berada pada kisaran yang sama dengan gas dari bagian
dunia lain pada periode yang relatif sama 6.

Tabel 1 : Harga Gas Kontrak Jangka Panjang di dunia periode
2002 – 2005. ( sumber : BPMIGAS, 2008)

Belakangan, kesepakatan bisnis tersebut digugat beberapa
kalangan di dalam negeri, termasuk oleh PLN serta dipolitisir
berbagai kalangan. Pada hal faktanya, harga gas lapangan Tangguh
adalah relatif sama dengan harga gas lainnya di dunia yang
dinegosiasikan pada sekitar perionde tersebut7. Hal ini, selain
memberikan ketidak pastian dalam berbisnis, juga adalah karena
tidak

sinkronnya

pada

level

pengambil

kebijakan

antara

pengembang lapangan gas dengan pengguna di sektor hilir.
Berdasarkan pasal 28 ayat 10 PP 35 tahun 2004, atas wilayah
kerja yang habis jangka waktu Kontraknya, Pertamina dapat
meminta kepada Pemerintah untuk mengusahakannya. Lapangan
minyak blok Cepu, diperkirakan mengandung minyak dan gas
sangat

besar.

Pertamina

meminta

pengelolaan

sepenuhnya

lapangan tersebut setelah kontrak berakhir. Namun pada akhirnya
Pemerintah

6

memberikan

pengelolaannya

kepada

ExxonMobil,

Penjelasan BPMIGAS di DPR pada 23 Januari 2008
Sebagai rule of thumb, dengan memperhatikan kandungan kalorinya, perbandingan harga
minyak per barel versus gas per mmbtu adalah 1 : 6 – 7. Dengan variasi antara lain kualitas gas,
jarak dan infrastruktur serta kondisi keseimbangan supply demand pada waktu negosiasi.
7

5

walaupun

Pertamina

diikutkan

hanya

sebagai

pemegang

8

participating interest .
Kasus lain yang menarik untuk dibahas adalah mengenai
masa depan pengelolaan Blok Mahakam. Blok ini adalah salah satu
lapangan gas utama yang produksi gasnya diolah di kilang LNG
Badak di Bontang. Operator Wilayah Kerja ini adalah Total EP.
Kontrak Wilayah Kerja (WK) di mulai pada tahun 1967

dan telah

diperpanjang beberapa kali. Kontrak tersebut akan berakhir pada
tahun 2017.

Cadangan gas terbukti (P1) adalah 4.8 TCF yang

diperkirakan akan habis terkuras pada akhir kontrak, namun
cadangan probable (P2), masih ada sekitar 6,5 TCF. Cadangan
probable ini

memerlukan usaha dan investasi besar untuk

membuktikannya.9
Pertamina telah menunjukkan minatnya dan meminta kepada
Pemerintah agar pasca 2017, menjadi pengelola utama lapangan
tersebut. Total Indonesie sebagai pengelola (operator) saat ini, juga
menyatakan masih berminat untuk melanjutkan pengelolaannya 10.
Hingga saat ini Pemerintah masih belum memutuskannya. Pada hal
keputusan lebih awal tersebut diperlukan untuk adanya transitional
smoothness dan untuk menjaga integritas operasional. Akibat tidak
tegasnya

Pemerintah

dalam

memberi

pemihakan

kepada

Perusahaan Nasional, maka kesempatan untuk mandiri dan berdaya
saing bagi perusahaan nasional jadi tidak meningkat yang pada
gilirannya tidak menyukseskan pembangunan nasional.

8

.Beberapa kalangan menyampaikan bahwa di lapangan Banyu Urip Cepu mengandung cadangan minyak
mentah dengan kandungan 1,478 milyar barel dan gas mencapai 8,14 milyar kaki kubik, sedangkan hak
pengelolaan Kontraktor sebelumnya telah berakhir. Dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya
menunjuk group ExxonMobil menjadi operator, dengan mengakui past cost sebelumnya, serta 45%
participating Interest ada pada Pertamina. Bacaan lanjutan http://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Cepu., juga
Tragedi dan Ironi Blok Cepu – Nasionalisme yang tergadai – Marwan Batubara, dkk.
9

Deputi Operasi BPMIGAS – Gde Pradnyana - dikutip – detikfinance Selasa, 06/11/2012 09:54 WIB
10

Dalam Kontrak Production Sharing (PSC) tidak ada kewajiban Pemerintah untuk memperpanjang Kontrak
kepada existing Operator. Namun, dalam kasus Mahakam, dari awal pemerintah gamang oleh beberapa
kepentingan. Pertama, komitmen pasokan gas untuk ekspor jangka panjang ke Jepang hingga 2020. Kedua,
komitmen pasokan di dalam negeri terkait kebutuhan gas yang semakin meningkat, antara lain untuk pabrik
pupuk Kaltim, PLN, PGN, serta pasokan terminal regasifikasi LNG di Jawa yang sudah beroperasi. Ref. Eddy
Purwanto http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/03/04//Polemik.Blok.Mahakam

6

c.

Rumusan Masalah
Mengacu pada fenomena umum dan identifikasi terhadap

beberapa kasus sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan
masalah dalam taskap ini adalah sebagai berikut :
“Bagaimana

mewujudkan

pemberdayaan

perusahaan

migas nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian dan
daya

saing

bangsa

guna

mensukseskan

pembangunan

nasional”.

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud dari penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap)
ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran

tentang

pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas.
Pembahasan tersebut meliputi Identifikasi permasalahan, kondisi
saat ini, pengaruh lingkungan strategis, dan

kondisi yang

diharapkan, peluang dan kendala, serta konsepsi agar kemandirian
dan daya saing bangsa meningkat guna suksesnya pembangunan
nasional
b.

Tujuan
Tujuan utama penulisan taskap ini adalah untuk memberikan

pemahaman secara utuh dan komprehensif mengenai gagasan
pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas
guna meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa dalam
rangka

pembangunan

Nasional

bagi

semua

fihak

yang

berkepentingan. Dengan demikian penentu kebijakan, insitusi atau
kementerian yang terkait dapat merumuskan kebijakan, strategi
serta

upaya

pengelolaan

berkesinambungan.

migas

secara

optimal

dan

7

3. Ruang Lingkup dan Sistematika
a. Ruang Lingkup
Fokus pembahasan penulisan taskap ini adalah pada
aspek pemberdayaan perusahaan nasional dalam pengelolaan
migas. Ruang lingkup pembahasannya meliputi sisi hulu untuk
penyediaan migas, sisi hilir untuk pengolahan, distribusi dan
niaga, serta jasa penunjang. Kaitan dan kontribusi masingmasing segmen bisnis tersebut diharapkan akan memberi
gambaran bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan daya
saing perusahaan nasional membutuhkan integrasi dalam
kebijakan, pelaksanaan dan pemahaman migas sebagai sebuah
industri strategis bagi pembangunan nasional.
b. Sistematika
Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang
permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode dan
pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah,
sistematika/ tata –urut dan pengertian atau definisi operasional.
Bab II. Landasan Pemikiran. Berisi instrumental input dengan
paradigma nasional sebagai bahasan inti, peraturan perundangundangan, landasan teori dan tinjauan pustaka.
Bab III. Kondisi saat ini. Berisi mengenai bagaimana realitas
pengelolaan migas saat ini yang diperankan oleh perusahaan
nasional, implikasinya terhadap peningkatan kemandirian dan
daya saing bangsa,

implikasi peningkatan kemandirian dan

daya saing bangsa terhadap suksesnya pembangunan nasional.
Pada bab ini akan dirumuskan pokok-pokok persoalan yang
ditemukan.
Bab IV. Perkembangan Lingkungan Strategis. Menjelaskan
mengenai perkembangan lingkungan strategis, regional di Asean
dan Nasional beserta peluang untuk pemecahan masalah, dan
kendala yang perlu diantisipasi yang menghambat pemecahan
masalah.

8

Bab V. Kondisi yang diharapkan. Berisi mengenai bagaimana
seyogianya

pengelolaan

perusahaan

nasional,

migas

yang

implikasinya

kemandirian dan daya saing bangsa,

diperankan

terhadap

oleh

peningkatan

implikasi peningkatan

kemandirian dan daya saing bangsa terhadap suksesnya
pembangunan nasional. Pada bab ini akan dirumuskan berbagai
indikasi keberhasilan yang dapat menunjukkan tanda-tanda
bahwa kondisi yang diharapkan akan terwujud.
Bab VI. Konsepsi. Berisi mengenai konsepsi rumusan untuk
memecahkan persoalan. Bagaimana Kebijakan, Strategi dan
Upaya itu digunakan, serta oleh siapa berbuat apa dengan cara
atau metode yang bagaimana.
Bab VII. Penutup. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan dan
menyampaikan

saran

terkait

pemberdayaan

perusahaan

nasional di bidang pengelolaan migas guna meningkatkan
kemandirian

dan

daya

saing

bangsa

dalam

rangka

pembangunan nasional. Alur pikir dan pola pikir ditempatkan
sebagai lampiran, demikian juga dengan daftar istilah yang
bersifat teknis.
4. Metode dan Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penulisan taskap ini adalah metode
deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dengan dukungan data
sekunder, pengalaman penulis di lapangan dan pandangan praktisi
lainnya. Penulisan kertas karya ini dilakukan dengan pendekatan
komprehensif integral dengan menggunakan Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional sebagai pisau analisis.
5. Pengertian – pengertian
(lihat lampiran).

BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN

6. Umum
Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam tidak
terbarukan (non renewable resources). Sebagai pencerminan
penguasaan kolektif bangsa, maka pengelolaan migas harus dapat
bertransformasi secara berkelanjutan (sustainable). Selain itu
pengelolaan sumber daya migas harus tetap dalam konteks
pengejawantahan kedaulatan negara, kemandirian bangsa dan daya
saing operasional di tengah pertarungan global. Daya saing bangsa
akan dapat terus ditingkatkan apabila pembangunan ekonomi
direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, terarah dan
berkesinambungan. Pengalaman empiris bangsa-bangsa yang maju
menunjukkan

bahwa

keberhasilan

tersebut

diperoleh dengan

transformasi perekonomian berbasis sumber daya alam (resourcedriven economy), ke ekonomi yang berbasis investasi (investment –
driven economy) dan akhirnya menjadi perekonomian dengan
pengandalan pengetahuan (knowledge base economy)11.
Dengan memperhatikan hal-hal di atas, dan selaras dengan
cita-cita Indonesia merdeka yaitu menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur maka dalam pemberdayaan perusahaan nasional di
bidang migas harus berpedoman kepada Pencasila sebagai
landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan
nusantara sebagai landasan visional, ketahanan nasional sebagai
landasan konseptual, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
sebagai landasan operasional
7. Paradigma Nasional
Paradigma

adalah

lingkungannya

yang

cara

pandang

akan

orang

terhadap

mempengaruhinya

11

dalam

diri

dan

berpikir

H. Sampurno, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka
Belajar, Jakarta, 2007, hal. 100

9

10

(kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Dengan
kata lain, paradigma merupakan sistem nilai, kerangka dan pola
berfikir yang dijadikan landasan, cara dan arah untuk

mencapai

tujuan. Paradigma nasional yang dianut oleh Bangsa Indonesia
untuk menjalankan sistem kehidupannya

adalah PANCASILA

(sebagai Landasan Idiil dalam menjalankan kehidupan nasional);
UUD 1945 (sebagai landasan konstitusional bangsa dan negara
Indonesia); WAWASAN NUSANTARA (sebagai landasan visional
bangsa

Indonesia);

dan

KETAHANAN

NASIONAL

(sebagai

landasan konsepsional bangsa).
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil
Pancasila merupakan weltanschaung (yakni landasan filosofis
yang menjadi dasar negara) dan ideologi dari negara kebangsaan
Indonesia.

Sebagai

weltanschaung

atau

landasan

filosofis,

selanjutnya Pancasila dipergunakan dalam menyusun visi, misi dan
tujuan negara. Sebagai weltaschaung untuk menjelma menjadi
realita harus diperjuangkan. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia,
sebagaimana dimuat dalam butir-butir pengamalan Pancasila12,
bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan,
serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
Dalam pengelolaan sumber daya alam migas, Pancasila harus
dapat diaktualisasikan dengan mengembalikan migas sebagai
kekayaan nasional yang keseluruhannya diabdikan untuk kejayaan
bangsa Indonesia selama-lamanya. Kepentingan pribadi, golongan,
sektor maupun institusi harus mengalah dan menundukkan diri
kepada kepentingan bangsa dan negara yang bersifat jangka
panjang. Dengan demikian, sumber kekayaan alam berupa migas ini
betul-betul menjadi kekayaan negara yang mampu mensejahterakan

12

TAP MPR nomor II/ MPR/ 1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

11

seluruh rakyatnya secara berkeadailan, sesuai dengan sila ke lima
dari Pancasila.
b. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional
UUD

atau konstitusi (constituio – latin) bagi suatu negara

adalah merupakan norma hukum tertinggi, yang merupakan rujukan
dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, serta acuan
dalam

perumusan

peraturan

perundang-undangan

sebagai

instrumen dalam bernegara. UUD NRI Tahun 1945 merupakan
penjabaran dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila
sebagai

filsafat

negara.

Konstitusi

juga

memberikan

koridor

pembatas kepada penyelenggara negara dalam melaksanakan
kewenangannya.
Dalam

pasal

33

UUD

NRI

1945,

dinyatakan

bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ini harus merupakan jiwa dan
arah dalam pengelolaan kegiatan migas13.
c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional
Konsepsi Wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik
Indonesia yang mengandung rasa kebangsaan, paham kebangsaan
dan semangat kebangsaan. Wawasan nusantara adalah cara

13

Dalam UU 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria pada pasal 2 ayat 2 , terdapat
elaborasi dan penjelasan makna pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : hak menguasai dari Negara
memberi wewenang untuk (a)., mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, (b). Menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c)
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi
pada putusan nomor 36/PUU-X/2012 menjelaskan makna kedaulatan, dimana rakyat secara
kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), pengurusan
(bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan
(toezichthoudensdaad).

12

pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai
ideologi nasional yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagai
aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di
tengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak kebijaksanaan
dalam mencapai tujuan nasional dan menjamin kepentingan
nasional.
Pengelolaan migas harus dapat mendorong kemandirian dan
daya saing bangsa, serta berdimensi jangka panjang. Pemihakan
kebijakan kepada Perusahaan Nasional utamanya perusahaan
nasional dalam pengelolaan migas, termasuk transformasi dari
resource based ke knowledge based economy. Kemandirian dan
daya saing tersebut akan mendorong suksesnya pembangunan
nasional. Disamping itu, pemanfaatan sumber kekayaan alam
khususnya migas bagi kesejahteraan seluruh anak bangsa secara
adil dan merata akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
sebagaimana nilai

- nilai yang terkandung pada Wawasan

Nusantara.
d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang meliputi
segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala
tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang
dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integritas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai
tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan
pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional
dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Karena itu tata
laku dalam mengimplementasikan pengelolaan sumber daya alam
migas harus dilaksanakan secara komprehensif integral, yakni
secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam seluruh aspek

13

kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, harus
mendorong

kemandirian

dan

daya

saing

bangsa

dalam

pembangunan nasional. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka segala
ancaman dan gangguan yang datang, akan dapat ditangkal secara
baik.

Bahkan

ancaman

(threat)

yang

masukpun

dapat

ditransformasikan menjadi kesempatan (opportunity).
8. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan
operasional, yakni sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi.
Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa minyak dan gas
bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang
dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan
penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya
harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan.
Undang-undang ini juga menata peran pengelolaan migas,
dengan pengaturan antara lain, mengenai kuasa pertambangan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan kontrak kerja sama. Penguasaan
oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang
Kuasa Pertambangan. Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan,
Pemerintah menentukan terms and conditions/ persyaratan Kontrak
Kerja Sama, wilayah kerja kontrak kerja sama, serta Kontraktor yang
akan melaksanakan kegiatan usaha hulu. Selanjutnya Pemerintah
sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BPMIGAS.
Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS 14.

14

Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 mengeluarkan amar putusan Nomor 36/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa frasa-frasa terkait dengan BPMIGAS bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berimplikasi pada dialihkannya
tugas BPMIGAS kepada Pemerintah cq. Kementerian terkait Selanjutnya dengan PerPres nomor 95

14

b. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa keuangan mnegara
meliputi antara lain bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,
piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/
perusahaan daerah (pasal 2 f)
c. Undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara. Undang-undang ini antara lain menyatakan BUMN terdiri
dari 2 (dua) macam, yaitu Perusahaan Perseroan (“Persero”) dan
Perusahaan

Umum (“Perum”).

Persero

adalah

BUMN

yang

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, Perum adalah BUMN
yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
Terhadap BUMN yang berbentuk Persero berlaku segala ketentuan
dan

prinsip-prinsip

yang

berlaku

bagi

perseroan

terbatas

sebagaimana terdapat dalam Undang – undang Perseroan Terbatas.
d. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang – undang ini
merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk

menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan

jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan di
tingkat Pusat dan Daerah
e. Undang-undang

Nomor

17

tahn

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025.
Undang-undang ini merupakan pedoman dalam arah dan prioritas

tahun 2012, pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi BPMIGAS dialihkan ke MESDM. Dengan
maksud untuk memberikan kepastian hukum, pada tanggal 14 Januari 2013 dengan PerPres nomor
9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dibentuk Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKKMIGAS) sampai dengan diterbitkannya
undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. Dengan pembentukan tersebut, maka
seluruh tugas dan tanggungjawab beralih kepada SKKMIGAS

15

pembangunan jangka panjang secara menyeluruh sehubungan
dengan tidak dibuatnya lagi Garis-garis Besar Haluan Negara
sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional
f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Undang-undang ini

antara lain menyatakan Pemerintah

memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal
yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan
penanaman modal di Indonesia (pasal6). Penanam modal diberi hak
untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing danHak
Guna Usaha selama 95 tahun
g. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Undangundang ini menyatakan bahwa peranan energi sangat penting
artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional,
sehingga

pengelolaan

energi

yang

meliputi

penyediaan,

pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara
berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.
h. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.

Undang-undang ini

menyatakan

bahwa

perseroan

terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan
modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya
merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum.
i. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).

Dokumen

ini

merupakan

pelengkap

dari

dokumen

perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional
yang lebih solid
9. Landasan Teori
a. Teori pertumbuhan ekonomi. W.W Rostow mengungkapkan
teori pertumbuhan ekonomi dalam lima tahap 15, yaitu masyarakat

15

http://www.sylabus.web44.net/pembangunan file

- TEORI PERTUMBUHAN DAN

PEMBANGUNAN EKONOMI . Pemerintah Indonesia pada masa orde baru, mengikuti mazhab ini

16

tradisional, pra syarat untuk tinggal landas (take off), tinggal landas
(take off), menuju kedewasaan (the drive to maturity) dan masa
konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption). Masing-masing
tahapan memerlukan prasyarat dan kondisi untuk dapat menuju
tahapan berikutnya. Rostow menyatakan bahwa Pemerintah perlu
membangun infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan. Hal
tersebut karena pembangunan infrastruktur bersifat jangka panjang,
lintas departemen, sehingga tidak menarik bagi sektor swasta untuk
berinvestasi di bidang itu tanpa mendapat insentif dari Pemerintah.
Harus ada leading sector yang akan menggerakkan perekonomian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah
faktor sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan
dan teknologi, budaya dan sumber daya modal.
b. Teori pertumbuhan baru (endogenous growth theory). Teori
ini dikembangkan oleh Frankel (1962). Sebagaimana dikutip oleh
Sampurno16 adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa untuk
sustainabilitas perekonomian
mempunyai

karakteristik

mengendalikan

proses

maka

knowledge

peningkatan
pertumbuhan.

hasil

dan

teknologi

(returns)

Pertumbuhan

yang

ekonomi

dihasilkan dari sistem itu sendiri sebagai hasil langsung dari proses
internal. Penguatan Human capital (sumber daya manusia) suatu
bangsa

akan

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

melalui

pengembangan inovasi teknologi dan cara berproduksi yang lebih
efisien dan efektif17.
10. Tinjauan Pustaka
Silvana Tordo, dari Bank Dunia18 menunjukkan bahwa hampir
90 % cadangan minyak dunia, dan 75% produksi minyak dan gas,
beserta infrastrukturnya dikuasai oleh perusahaan nasional. Selain
dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (REPELITA), dengan doktrin ekonomi trilogi
pertumbuhan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
16
H. Sampurno, Knowledge-based economy : Sumber Keunggulan Daya Saing Bangsa, Pustaka
Belajar, Jakarta, 2007, hal. 100
17
IBID, Hal. 63
18
National Oil Companies and Value Creation, Volume I by Silvana Tordo with Brandon Tracy and
Noora Arfaa. World Bank Working Paper Series #218, tahun 2011 hal. 16

17

itu, diperkirakan 60% cadangan migas yang belum discovery,
berada di lapangan-lapangan migas yang dikendalikan National Oil
Companies. Perusahaan nasional, terutama perusahaan negara
juga

biasa

dibebani

misi

sosial

ekonomi

dan

politis

oleh

Pemerintahnya. Buku tersebut mengulas, bahwa penciptaan nilai
(value creation) tidak boleh semata-mata diukur dari efisiensi, tetapi
harus juga dari

kebijakan yang ada dalam pengendalian

Pemerintah, yang meliputi partisipasi di industri, kebijakan model
pembuatan Kontrak dan Lisensi pengusahaan migas, perpajakan
dan kebijakan umum terhadap komersialiasi sumber daya migas
yang ada (depletion policy).
Studi Forfas (2010)19, menunjukkan bahwa di negara-negara
maju (OECD) pun peran BUMN sebagai pelaksana kebijakan
Pemerintah untuk tanggung jawab publik tetap dikedepankan.
Implikasi infrastruktur dan kebijakan terhadap perusahaan negara,
meliputi beberapa hal yaitu, pengembangan kebijakan nasional
mengenai peran dari perusahaan milik negara, mengevaluasi misi
dan tujuannya, mengimplementasikan

kerangka tata kelola

perusahaan yang lebih tegas, termasuk kebebasan komersial dalam
mengambil kebijakan.
Gde Pradnyana20 menggambarkan bahwa dalam pengelolaan
migas memiliki multi peran, secara vertikal maupun secara
horizontal. Secara vertikal, migas harus dapat menyeimbangkan
peran sebagai sumber pendapatan negara dari hasil ekspor migas
dan sekaligus sumber energi untuk kebutuhan domestik di dalam
negeri. Secara horizontal menyeimbangkan kepentingan daerah
dalam

rangka

tanggung

jawab

sosial

perusahaan

untuk

menyejahterakan masyarakat di sekitar daerah operasinya dan
kepentingan nasional untuk menumbuhkan multiplier effect.

19

Forfas study, The role of State Owned Enterprises : Providing Infrastructure and Supporting
Economic Recovery, Dublin 2010, hal. 20.
20
Gde Pradnyana, Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya migas guna peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam rangka pembangunan SDM, TASKAP, Lemhannas RI , tahun 2010, hal. 57

18

Task Force Report on Strategic Energy Policy21 Amerika
Serikat mengatakan bahwa ukuran pertimbangan keuntungan
ekonomi semata adalah merupakan motivasi utama dari perusahaan
swasta baik asing maupun nasional, sedangkan Perusahaan yang
dikendalikan oleh Negara dapat didesain untuk mengemban
kebijakan dan misi Negara. Penciptaan nilai (value creation)
merupakan ukuran keberhasilan yang tidak langsung dapat dikaitkan
dengan perusahaan, namun memberikan efek berganda terhadap
roda perekonomian.
Munir Fuadi (2005)22 , menyatakan bahwa dalam suatu
kontrak bisnis, asas yang mengatur adalah asas kontrak sebagai
hukum mengatur, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt
servanda, asas konsensual, asas obligatoir. Inti dari asas-asas
tersebut adalah bahwa suatu kontrak akan mengikat bagi kedua
belah pihak, serta menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila
kewajiban

kontraktual tidak dilaksanakan,

maka

pihak yang

dirugikan dapat menuntut wanprestasi dengan ganti rugi atau
pemenuhan

perjanjian.

Sebagai

asas

universal,

Pemerintah

melindungi warga negaranya termasuk hak-hak kebendaan dan
kontraktualnya dari kesewenang-wenangan pihak lain maupun
Pemerintah negara lain.
Studi-studi tersebut di atas, belum ada yang membahas
secara spesifik mengenai peran perusahaan nasional di bidang
migas dalam kaitannya dengan kemandirian dan daya saing bangsa,
yang merupakan fokus bahasan dalam TASKAP ini.

21

Strategic Energy Policy, Challenges for the 21st Century, Council on Foreign Relations, Inc., 2001,
hal. 4
22
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal. 11 -12

BAB III
KONDISI PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN NASIONAL DI
BIDANG PENGELOLAAN MIGAS SAAT INI
11. Umum
Dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari mata rantai
energi, Pemerintah harus mempertimbangkan secara komprehensif,
terpadu

dan

holistik

manajemen

penyediaan,

pemanfaatan,

berkeadilan,

berkelanjutan,

pengelolaan

dan

yang

meliputi

pengusahaannya

secara

rasional,

optimal,

dan

terpadu.

Kemandirian dan daya saing perusahaan nasional tidak saja
ditentukan oleh kekuatan operasional atau permodalan suatu
perusahaan,

tetapi

banyak

tergantung

juga

pada

fasilitasi,

kemudahan dan kebijakan afirmatif yang harus dilakukan oleh
Pemerintah. Pemerintah dalam rangka mengemban mandat dari
rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional harus bermuara
pada terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yakni tercapainya
masyarakat yang sejahtera, aman dan berkeadilan dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kondisi

Pemberdayaan

Perusahaan

Nasional

di

Bidang

Pengelolaan Migas Saat ini
Kondisi perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas
saat ini, dapat ditinjau dari berbagai hal, baik mulai dari sisi hulu,
hilir, pengguna hingga industri penunjang. Dari sisi hulu terkait
dengan operatorship, upaya eksplorasi dan penguasaan cadangan
migas. Di sisi hilir terkait dengan industri pengolahan bahan bakar
minyak, pengelolaan dan penguasaan jalur transmisi dan distribusi
migas, dan pengaturan tarif akses penggunaan jalur pipa. Adapun di
sisi industri penunjang adalah partisipasi industri penunjang usaha
hulu migas dalam mata rantai pengelolaan migas.
Kondisi dan fakta objektif tersebut berpengaruh terhadap
kemandirian dan daya saing bangsa, dalam hal nilai ekonomi yang
diperoleh dari lingkup pengelolaan kegiatan migas belum merupakan
kontribusi optimal dari pelaku ekonomi dalam negeri. Kemandirian
19

20

dan daya saing bangsa yang masih rendah pada gilirannya
berpengaruh

pada

tidak

optimalnya

pencapaian

tujuan

pembangunan nasional.
a. Keterlibatan perusahaan nasional dalam kegiatan hulu
migas
Perusahaan migas di sektor hulu dari sisi kepemilikan dan
operatorship

memiliki

tiga

kategori

besar.

Pertama

adalah

perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia serta
secara nyata dikendalikan oleh bangsa Indonesia. Kedua adalah
perusahaan yang diketahui dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi tidak
didirikan berdasarkan hukum Indonesia, serta yang ketiga adalah
perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, tetapi
pengendalian operasional dan lalu lintas keuangannya dikendalikan
sepenuhnya oleh perusahaan induknya di luar negeri23. Pada akhir
tahun 2012 tercatat di sektor hulu migas sebanyak

308 blok, atau

wilayah kerja di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut, wilayah
kerja yang sudah berproduksi baru ada 75 blok. Dari jumlah
tersebut, perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia
hanya PT. Pertamina EP.
Perbatasan Indonesia, merupakan garda terdepan integritas
wilayah kedaulatan Indonesia. Sampai saat ini belum ada
perusahaan nasional Indonesia yang memegang operatorship di
wilayah perbatasan. Sementara, dari sisi Produksi minyak dan Gas
di Indonesia, posisi PT. Pertamina EP juga belum signifikan.

23

Perusahaan yang sepenuhnya didirikan berbadan hukum Indonesia dan dikendalikan oleh
bangsa Indonesia adalah PT. Pertamina EP, yang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina
(Persero). Perusahaan yang diketahui dimiliki oleh orang Indonesia, tetapi tidak berbadan hukum
Indonesia contohnya adalah interest holder dari Medco group., sedangkan perusahaan yang
menggunakan badan hukum Indonesia, tetapi seluruh manajemen dan lalu lintas keuangannya
dikendalikan oleh perusahaan induk adalah PT. CPI, yang dikuasai oleh Chevron Inc. dan Texaco
Inc.. Hal ini ditandai antara lain bahwa struktur organisasi pengendali operasi dan beneficiary
account dari hasil usahanya adalah atas nama perusahaan induknya di luar negeri.

21

Gambar 1 : Positioning PT Pertamina EP dalam Produksi migas di
Indonesia . (sumber : Pertamina , 2013).
Posisi

Produksi

migas

Pertamina,

belum

signifikan

dibandingkan dengan Produksi migas keseluruhan di Indonesia.
Namun demikian, yang menggembirakan adalah bahwa produksi
minyak Pertamina cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam
10 tahun terakhir. Dalam tahun 2003, produksi minyaknya adalah
sekitar 72.000 barel per hari, sedangkan pada tahun 2010 sudah
meningkat menjadi rata-rata 130.000 barel per hari. Dengan
perbandingan relatif terhadap produksi minyak Indonesia, itu
adalah peningkatan besar

dari sekitar 7% ke 15%. Sedangkan

produksi gas rata-rata 970 mmcfd, atau sekitar 11% dari total
produksi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada gas. Hal ini
antara lain adalah karena Pertamina dapat jadi lebih fokus ke
kegiatan intinya untuk eksplorasi dan eksploitasi migas, dengan
adanya Undang-undang migas24.
b. Pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi gas
Manajemen gas pipa diatur oleh badan pengatur hilir, yaitu
BPHMIGAS, sesuai Undang-undang no. 22 tahun 2001 dan PP 67
tahun 2002. Pengaturan itu meliputi konsep unbundling, open
access,

24

hak

khusus,

tarif,

ring

fencing,

sistem

informasi

http://finance.detik.com/read/2012/11/18/123917/2093563/1034/bp-migas-membuatpertamina-lebih-efisien-dan-produksi-naik

22

pengusahaan, harga gas bumi rumah tangga dan pelanggan kecil,
jaringan pipa transmisi dan distribusi.

Jaringan pipa gas saat ini

belum terkoneksi. Konsentrasi terbesar dari lapangan gas masih di
pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Gas yang ada di Pulau Kalimantan
baru hanya terkoneksi utamanya untuk kilang LNG di Bontang dalam
rangka ekspor gas dalam bentuk LNG.
Jaringan pipa gas memiliki karakteristik yang khusus, yaitu :
-

Sifatnya yang dedicative dan terbatas sebagai open access.
Jaringan pipa gas pada umumnya didesain untuk mentransmisi
dan mendistribusikan gas dari suatu lapangan tertentu, ke
jaringan distribusi untuk disambungkan dengan sumber gas dari
lapangan lain

-

Investasi yang berdimensi jangka panjang
Mengingat investasi yang berdimensi jangka panjang, diperlukan
adanya kepastian pasokan dan penggunaannya untuk dapat
justifiable secara ekonomis

-

Cenderung monopolistis sehingga posisi tawar lebih tinggi pada
pemilik jaringan gas. Keterbatasan kapasitas muat dan angkut,
dapat menjadi alasan bagi pemilik jaringan pipa gas untuk
menolak masuknya gas new entrance, atau menerimanya tetapi
dengan toll fee yang mahal.
Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas sebagian besar

dimiliki oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan afiliasinya.,
sedangkan sebagian lagi dioperasikan oleh anak perusahaan
Pertamina (PT. Pertagas). PT. PGN bersama dengan PT. PLN
adalah merupakan warisan dari perusahaan yang telah ada sejak
zaman kolonial. Pada zaman kemerdekaan dengan Peraturan
Pemerintah nomor 19 tahun 1965 dialihkan menjadi perusahaan
Negara. PT PGN dan PT PLN adalah perusahaan strategis yang
menguasai hajat hidup orang banyak untuk kepentingan umum.

23

Gambar 2 : Sumber Gas, Jaringan Pipa dan Fasilitas PGN
Sumber - Laporan Tahunan PGN, 2012
Dengan sifat monopolistis yang dipunyainya, serta peran
strategis untuk mendistribusikan gas dari lapangan-lapangan gas.,
Pemerintah telah melepaskan kendali manajemen strategisnya ke
perusahaan publik. Di sinilah salah satu salah kelola kebijakan
Pemerintah, yang melepas BUMN strategis dan menguntungkan ke
swasta, sementara sektor pelayanan publik yang merugi masih
dipegang oleh Pemerintah.25 Mengingat sifatnya yang monopolistik
dan dedicative, posisi kepemilikan pipa transmisi dan distribusi
tersebut sangat menentukan harga keekonomian gas. PT. PGN
berfungsi selain transporter adalah trader, yang membeli gas dari
perusahaan

gas

pengguna akhir

hulu,

memilikinya

dan

menjualnya

kepada

seperti PT. Perusahaan Listrik Negara, Industri

Pupuk, Petrokimia dan industri umum. 26

25

Berdasarkan data BPS, Statistik Gas Indonesia., volume gas yang digunakan domestik tahun
2011 ada sebesar 562.326,09 MMSCF, dgn komposisi pengguna 84,62% untuk sektor industri,
1,28% komersial, rumah tangga 0,16%, SPBG 0,18% dan Pembangkit Listrik 13,77%. PT. PGN dan
Entitas anak perusahaannya mengoperasikan pipa transmisi sepanjang 2.047 km, dan pipa
distribusi sepanjang 3.865 km. Jalur pipa transmisi gas bumi PGN terdiri dari jaringan pipa
bertekanan tinggi yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli.
PGN menerima Toll Fee untuk pengiriman gas sesuai dengan Perjanjian Transportasi Gas (GTA)
yang berlaku selama 10-20 tahun. Pipa distribusi gas menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik,
industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga di
wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. PGN mendapatkan keuntungan dari
penjualan gas kepada konsumen, Sumber : Laporan tahunan PT. PGN tahun 2012
26
Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2012 adalah, Pemerintah RI 56,94% dan publik
43,06%. Dari saham publik tersebut, 84,14% dimiliki asing. Pemerintah Indonesia juga memiliki

24

Gambar 3 : Rencana jaringan gas PT. Pertamina
Sumber - PT. Pertamina (Persero), 2013
c.

Penyerapan alokasi migas dan produk turunan pengolahan
migas di dalam negeri.
Sebagian terbesar hasil migas Indonesia masih diekspor

dalam bentuk bahan mentah. Minyak mentah bagian Kontraktor KKS
maupun bagian Pemerintah yang tidak dapat diolah di dalam kilang
domestik masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, yang tidak
memberikan nilai tambah. Demikian juga halnya, dengan gas, baik
berupa gas pipa maupun gas dalam bentuk LNG semuanya diekspor
dalam bentuk bahan mentah.
Grafik di bawah ini menunjukkan komposisi penggunaan
migas untuk domestik maupun untuk ekspor.

satu lembar saham seri A Dwi warna, yang tidak dapat dipindah tangankan, memiliki hak-hak
istimewa antara lain dalam hal Perubahan modal, Penunjukan manajemen, anggaran dasar dan
likuidasi Perusahaan. Sumber : laporan tahunan PT. PGN 2012

25

12.000

BBTUD

10.000
8.000

6.000
4.000
2.000

Contracted Export
Existing Supply

Contracted Domestic
Project Supply

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

0

Potential Domestic
Potential Supply

Gambar 4 : Neraca Gas Indonesia
Sumber : BPMIGAS, 2012

Gambar 5 : Peta Neraca Energi Indonesia, sumber : lampiran
PerPres 5 tahun 2006 tentang Blue Print Pengelolaan Energi
Indonesia
d.

Peran perusahaan penunjang migas dalam mata rantai
pengelolaan migas.
Industri penunjang kegiatan hulu migas, sebagian masih

mengandalkan dukungan perusahaan asing. Nilai pengadaan
barang dan jasa yang menggunakan komponen dalam negeri (local

26

content)., menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun. Namun
jumlah tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan total
rencana anggaran Kontraktor hulu migas. Dalam tahun 2012 27
misalnya., total komitmen pengadaan barang dan jasa ada sebesar
$16.61 milyard. Dari jumlah tersebut, pengadaan yang melalui
BUMN

adalah $ 2.518 juta. Penyebab hal ini terutama adalah

karena belum ada atau minimnya fasilitas dan peralatan kerja serta
sumber daya manusia, dan permodalan.

Gambar 6 :Inventarisasi kendala fakta penunjang kegiatan usaha
hulu migas. Sumber : BPMIGAS - 2012
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
pengelolaan migas, baik dari sisi hulu dalam hal eksplorasi migas
dan pengoperasian blok migas, pengolahan dan distribusi di sisi hilir,
penyediaan kepada konsumen akhir serta dukungan
penunjang

belum

mencerminkan

adanya

keterpaduan

industri
dalam

kebijakan yang memungkinkan optimalnya pengelolaan migas yang
mendukung kemandirian, kedaulatan dan daya saing bangsa.

27

Laporan tahunan SKKMIGAS tahun 2012., hal. 93 – 94.

27

13. Implikasi

Pemberdayaan

Perusahaan

Nasional

di

Bidang

Pengelolaan Migas terhadap Kemandirian dan Daya Saing
Bangsa dan Implikasi Kemandirian dan Daya Saing Bangsa
terhadap Suksesnya Pembangunan Nasional
Globalisasi

di

bidang

ekonomi

telah

mengakibatkan

kebebasan pergerakan lintas yurisdiksi negara terhadap arus
barang, arus jasa, arus investasi., modal dan tenaga kerja. Akses
yang terbuka tersebut telah mempersempit dan mengurangi
efektivitas negara-negara untuk memberikan kemudahan, fasilitasi
dan

proteksi

terhadap

perusahaan

dalam

negeri.

Restriksi

pengenaan tarif, kuota, bea, standardisasi mutu dan akreditasi serta
saling pengakuan (mutual recognition arrangement) akan jasa
profesional lintas negara, dan ditambah kemajuan teknologi
informasi akan meningkatkan produktivitas perekonomian. Tetapi di
sisi lain, hal tersebut akan dapat membuat terseleksi dan
tersingkirnya pelaku ekonomi yang tidak efisien.
Peran kelembagaan28 dalam meningkatkan daya saing
merupakan sesuatu yang mutlak. Daya saing adalah seperangkat
lembaga, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat
produktivitas

suatu

negara.

Tingkat

produktivitas

tersebut,

selanjutnya menentukan tingkat kemakmuran yang dapat diperoleh
dari perekonomian. Tingkat produktivitas tersebut juga menentukan
tingkat pengembalian investasi (rate of return), yang merupakan
faktor mendasar dalam mendorong pertumbuhan. Dengan demikian,
pertumbuhan yang berkelanjutan akan diperoleh dari perekonomian
yang lebih kompetitif29. Perekonomian yang bertumbuh secara
berkesinambungan, dengan daya saing yang lebih baik pada
gilirannya akan mendorong kemandirian para pelaku usaha dalam
menghadapi pasar bebas.

28

Ada 12 pilar daya saing, salah satu di antaranya adalah kelembagaan. Ref. Global Economic
Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013, hal. 5
29
ibid

28

a. Implikasi Pemberdayaan Perusahaan Nasional di Bidang
Pengelolaan Migas terhadap Kemandirian dan Daya Saing
Bangsa
Pemberdayaan perusahaan nasional mengandung makna
adanya suatu kebijakan yang memungkinkan perusahaan nasional
lebih memiliki kemampuan dalam menguasai pasar,

berproduksi

secara lebih efisien dan memberi dukungan kepada kemandirian dan
daya saing bangsa. Salah satu indikator kebesaran ekonomi suatu
negara adalah besarnya tingkat produk domestik bruto (gross
domestic product). Pengukuran dengan parameter tersebut dalam
suatu pasar bebas dapat menyesatkan. Gross domestic bruto
mengukur produksi yang dihasilkan di suatu negara, tanpa
mengaitkan dan membedakan siapa subjek yang menghasilkan
tersebut apakah perusahaan nasional atau perusahaan asing.
Di bidang pengelolaan migas, di sektor hulu perusahaan
nasional hal ini diwakili oleh Pertamina EP sebagai anak usaha dari
PT Pertamina (Persero). Dalam tahun 201230 kontribusi PT
Pertamina EP terhadap produksi minyak nasional hanya 14,81%. Di
sisi pengolahan, seluruh kilang minyak adalah dikelola oleh PT
Pertamina. Namun demikian, margin kilang minyak relatif kecil,
sehingga tidak banyak perusahaan yang berinvestasi di bidang
tersebut.

Dalam jaringan distribusi, sebagian besar jaringan

distribusi gas adalah dioperasikan oleh PT. Perusahaan Gas
Negara, dan PT Pertamina Gas. Jaringan distribusi gas tersebut
bersifat open access31, yang dapat digunakan oleh pemilik gas yang
lain.
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan
migas berbeda-beda untuk bidang hulu, pengolahan maupun hilir/
jaringan pipa. Sehatnya perusahaan nasional tersebut dapat dilihat
30

Produksi minyak PT Pertamina EP tahun 2012 tercatat 46.595.000 BBL., sedangkan produksi
nasional 314.700.000 BBL. Sementara itu utk gas porsi produksi PT Pertamina EP terhadap nasional
adalah 12,02 % (358.970.000 MSCF/ 2.987.672.000 MSCF). Ref. Laporan Konsolidasi KKKS SKKMIGAS
31
Regulasi terkait pengaturan, pemanfaatan, tarif gas pipa melalui open access, merupakan
kewenangan BPHMIGAS.

29

dari kemampuan perusahaan dimaksud untuk melakukan operasi,
ekspansi dan penetrasi pasar secara efisien. Perusahaan nasional
yang sehat akan dapat mengurangi ketergantungannya baik dari sisi
permodalan,

keahlian

dan

kemampuan

keuangan

kepada

perusahaan asing maupun kepada fasilitasi dari Pemerintah.
Kemandirian bangsa akan terwujud dalam hal perusahaan
nasional memiliki kemampuan yang memadai untuk menghasilkan
sendiri (self generate) berdasarkan pilihan kebijakan independennya
strategi yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan bidang
usahanya.
Daya saing bangsa, secara internasional diakui dan diukur
berdasarkan indeks daya saing. Indeks tersebut akan meningkat
dalam hal perusahaan nasional di bidang pengelolaan dapat menjadi
penggerak,

lokomotif

dan

soko

guru

perekonomian

yang

memberikan efek pengganda (multiplier effect). Bergeraknya sektor
perekonomian

yang

lain

sebagai

bagian

dari

mata

rantai

pengelolaan migas akan meningkatkan daya saing bangsa.
b. Implikasi Kemandirian dan Daya Saing Bangsa terhadap
Suksesnya Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Tujuan bernegara adalah berhasilnya

Pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Pembangunan

Nasional

sebagaimana

tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional
(RPJPMN) memerinci tahapan yang akan dicapai sebagai berikut32 :

32

PerPres 5 tahun 2010 butir 3.1 gambar 3.10

30

Gambar 7 : Pentahapan Pembangunan RPJPN
Sumber : Dokumen MP3EI
Dari pentahapan di atas, jelaslah bahwa pemberdayaan
perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas, akan
memberikan implikasi dan korelasi positif terhadap kemandirian
dan daya saing bangsa. Selanjutnya kemandirian dan daya
saing bangsa tersebut akan berimplikasi untuk menguatkan,
memantapkan dan mengokohkan terwujud suksesnya tujuan
pembangunan nasional.
14. Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan
Pengelolaan migas meliputi suatu mata rantai yang harus
dipandang secara menyeluruh, terintegrasi dan holistik mulai dari
sisi hulu, hilir , industri pendukung hingga pengguna akhir. Yang
sering

menjadi

persoalan

adalah

perbedaan

prioritas

yang

merupakan tanggung jawab sektor-sektor, dan sering bertolak
belakang. Misalnya, antara meningkatkan

produksi migas dari

lapangan migas yang telah ada, dengan usaha untuk mencari
cadangan migas baru. Juga kebijakan untuk mengalokasikan gas
untuk kebutuhan domestik yang harganya lebih murah, atau
mengekspor gas dengan harga yang lebih mahal untuk menopang
APBN.

31

Gambar berikut menunjukkan perbedaan harga rata-rata gas untuk
domestik versus harga gas untuk tujuan ekspor

Gambar 8 : Harga Gas Ekspor vs Harga Gas Domestik
Sumber - SKKMIGAS, 2013
Pokok-pokok

persoalan

yang

ditemukan

yang

menyebabkan

perusahaan nasional di bidang migas belum terberdayakan dalam
rangka peningkatan

kemandirian dan daya saing bangsa adalah

sebagai berikut :
a. Melemahnya peran migas dalam pembangunan nasional
Melemah dan termarginalisasinya peran strategis migas dapat
dilihat dari degradasi muatan materi pada undang-undang yang
mengaturnya. Sebagai penjabaran dari UUD NRI 1945 pasal 33,
dalam Undang-undang no. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan
minyak dan gas bumi dinyatakan bahwa minyak dan gas bumi
merupakan kekayaan nasional yang mempunyai arti yang khusus
untuk pertahanan nasional33 . Dalam Undang-undang no. 8 tahun
1971 tentang Pertamina, frase “kekayaan nasional” tersebut
menghilang dan diganti menjadi “bahan galian strategis”, baik untuk
perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan Nasional34. Undang-undang nomor 22 tahun 2001

33

Butir menimbang c. “bahwa minyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional”. Ayat 2:
Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan
nasional yang dikuasai oleh Negara.
34

Butir menimbang poin a pada Undang-undang nomor 8 tahun 1971.

32

mendegradasi peran migas lebih rendah lagi menjadi sumber daya
alam strategis serta hanya sekedar
perekonomian

nasional

tanpa

“komoditas vital” dalam

dikaitkan

dengan

kepentingan

pertahanan dan keamanan nasional. Konsekuensi lanjutan dari hal
tersebut adalah peran migas hanya dipandang sebagai instrumen
untuk memenuhi tujuan jangka pendek dalam rangka memenuhi
target

APBN.

Pemerintah

lebih

mengutamakan

perusahaan

manapun yang dianggap dapat beroperasi lebih efisien. Pemerintah
juga ragu untuk mempercayakan operatorship wilayah kerja produktif
kepada perusahaan negara, atau perusahaan nasional yang belum
terbukti kinerjanya dibanding dengan perusahaan asing. Hal yang
sama juga berlaku dalam memperlakukan industri hilir dan industri
penunjang.
Perubahan cara pandang tersebut terkonfirmasi pada undangundang penanaman modal yang sama sekali tidak memberikan
proteksi atau afirmasi positif kepada industri dalam negeri dalam
berhadapan dengan perusahaan asing35. Tidak ada lagi pemihakan
kepada perusahaan negara atau perusahaan Nasional

sebagai

bagian dari instrumen Negara untuk kemandirian dan kedaulatan
ekonomi apabila efisiensi keuangan dan operasionalnya lebih
rendah dari perusahaan asing.
b. Kurang terpadunya manajemen pengelolaan migas
Pada dasarnya setiap penggalan dalam mata rantai kegiatan
pengelolaan migas memiliki tanggung jawab kinerja masing-masing.
Namun apabila tidak ada suatu manajemen strategi yang memiliki
benang merah yang terpadu, maka kemandirian perusahaan migas
nasional tidak akan tercapai. Beberapa contoh dapat diberikan di
sini.
Gas yang diproduksikan oleh BP di Papua, tidak ada yang
dapat diserap di bumi Papua. Seluruh gas tersebut telah terikat
dengan kontrak jangka panjang untuk dijual sebagai LNG/ liquid
natural gas ke pembeli di luar negeri. Sementara itu, apabila ada
35

Ref. Pasal 6 dan pasal 8 UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

33

pengembangan lapangan baru (dikenal dengan Tangguh 3), juga
akan ditujukan untuk ekspor atau dikirim ke pulau Jawa, untuk
diregasifikasi memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Jawa. Tidak
ada dalam desain pemerintah untuk membangun industri pengguna
seperti petrokimia, pabrik semen atau pabrik pupuk di Papua, yang
akan dapat merangsang tumbuhnya perekonomian lokal dari nilai
tambah hasil olahan gas.
Swastanisasi

PT.

Perusahaan

Gas

Negara,

dengan

mencatatkannya di bursa pasar modal. PT PGN adalah

suatu

perusahaan yang memiliki sifat monopolistis secara alami sebagai
pemilik jaringan gas dan diperkenankan untuk bertindak sebagai
transporter

dan

trader

dapat

dipandang

merugikan

kepada

konsumen industri. Pemerintah memberikan fasilitasi kepada PT
PGN dengan margin harga yang jauh berbeda antara harga di hulu
dengan di hilir, akan mengurangi daya saing industri hilir, sementara
keuntungan

PT.PGN

tidak

seluruhnya

kembali

ke

Negara.

Pemerintah juga tidak memberikan dukungan yang kuat dan
rasional terhadap pemberdayaan industri pendukung. Tidak ada
kebijakan nyata untuk mendorong tumbuhnya industri pendukung
seperti industri baja, perpipaan, galangan kapal, yang dikaitkan
dengan industri migas. Yang dilakukan Pemerintah adalah yang
sifatnya artifisial dan menimbulkan rente ekonomi. Misalnya, adanya
asas

cabotage

Indonesia.

Di

yang
sini

mewajibkan

ada

dua

semua

problem,

kapal

yaitu

berbendera

yang

pertama

mendefinisikan kapal terlalu luas, sehingga termasuk fasilitas
terapung tempat memproduksi dan menyimpan migas (FPSO) di
laut, yang tidak memungkinkan diproduksi di Indonesia. Yang kedua
adalah

penggunaan

bendera

tersebut

lebih

kepada

tujuan

penegakan yurisdiksi hukum di atas kapal, dan bukan menyangkut
kegiatan membangun kapal di galangan Indonesia36.
36

Pasal no 341 UU 17/2008 tentang Pelayaran berisikan tentang penerapan asas cabotage, yaitu
suatu keharusan untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia oleh pers angkutan laut
nasional. Selama ini mayoritas angkutan laut dilayani oleh kapal kapal asing dan berbendera
asing. Penerapan asas ini dimulai pada tanggal 7 Mei 2011.

34

Definisi mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN/ local
content) yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, sifatnya
adalah artifisial dan tidak mendasar. Barang yang sepenuhnya
diproduksi di luar negeri, tetapi dimiliki oleh orang Indonesia, diakui
sebagai komponen lokal37.
c. Rendahnya kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan
bisnis migas
Kontrak Kerja Sama migas adalah kontrak perdata, bersifat
jangka panjang yang dibuat oleh Pemerintah serta disetujui oleh
pihak Kontraktor migas. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat baik
untuk pengakuan pendapatan maupun untuk pembebanan biaya
telah diatur dalam kontrak kerja sama tersebut. Namun belakangan
ini, kontrak kerja sama ini mendapatkan penentangan dari banyak
pihak38
Di berbagai kalangan juga terjadi perdebatan, apakah
kekayaan badan usaha milik negara (BUMN) adalah kekayaan
korporasi atau kekayaan publik. Apabila tunduk kepada hukum
publik,maka mekanisme operasional, dan pertanggungjawabannya
akan melalui hukum publik. Undang-undang keuangan Negara tidak
37

Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16/M-Ind/Per 2/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, pasal
2 ayat 6 misalnya., menyatakan bahwa alat kerja yang diproduksi di dalam negeri, tetapi dimiliki
oleh orang di luar negeri, diakui sebagai TKDN 75%. Anehnya, sebaliknya, alat kerja yang
diproduksi di luar negeri, tetapi dimiliki oleh orang di dalam negeri, juga diakui sebagai TKDN 75%.
Di sini terdapat kerancuan antara tempat memproduksi atau pemiliki faktor produksi, tetapi duaduanya diberi pengakuan yang sama sebagai TKDN. Tampaknya kebijakan tersebut lebih
dimaksudkan untuk mendorong perusahaan asing bermitra dengan perusahaan domestik.
38

http://m.energitoday.com/2013/05/18/tak-ada-kepastian-hukum-investasi-sektormigas-akan-terganggu/ Hal ini dimulai dengan masuknya pengaturan cost recovery, atau
pengembalian biaya operasi ke undang-undang APBN. Kemudian ada Peraturan Pemerintah nomor
79 tahun 2010 yang memformilkan ketentuan kontraktual keperdataan ke hukum publik.
Selanjutnya Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011 mengatur lalu
lintas pembukuan hasil ekspor migas. Bahkan Mahkamah Konstitusi menganggap tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat pasal-pasal dalam UU 22 tahun 2001 terkait BPMIGAS, sekalipun
keberadaan BPMIGAS adalah mewakili Pemerintah dalam melaksanakan mandat yang diberikan
Undang-undang untuk manajemen Kontrak Kerja Sama migas. Saat ini sedang bergulir satu kasus di
pengadilan untuk pertama kalinya, sejak sistem kontrak kerja sama ada tahun 1960 an, di mana perlakuan
pengakuan penghasilan dan biaya berdasarkan kontrak kerja sama perdata, diuji dan diperiksa berdasarkan
hukum publik menyangkut keuangan negara. Sekalipun semua institusi yang berwenang termasuk Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Production Sharing Contract adalah kontrak perdata,
namun sampai saat ini aparat penegak hukum melihatnya dalam konteks hukum publik.

35

mengenal dan mengakui adanya kerugian negara. Orang atau pihak
yang menimbulkan kerugian negara akan dapat dituntut berdasarkan
undang-undang tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, bisnis adalah menyangkut kalkulasi, estimasi dan
keberanian dalam memanfaatkan peluang yang ada sepanjang telah
melalui pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan,
dengan kemungkinan akhir akan rugi atau beruntung. Kecepatan
dan keberanian dalam mengambil peluang merupakan salah satu
kunci sukses. Seseorang dalam bisnis tidak boleh dipersalahkan
atas hasil dari suatu kebijakan yang diambilnya, sepanjang telah
dilaksanakan dengan kehati-hatian (fiduciary duties) dan dengan
pertimbangan yang matang (business judgment rules).
Ambigu dalam memandang BUMN maupun Kontrak Kerja
Sama migas dalam yurisdiksi hukum publik atau hukum perdata,
telah memperlemah fleksibilitas dalam bersaing dengan perusahaan
swasta maupun asing. Pimpinan BUMN dan manajemen Kontraktor
Kontrak Kerja Sama dalam pengambilan keputusan menjadi kurang
decisive serta cenderung birokratis, konservatif.
Kewenangan

Pemda

dalam

mengatur

dan

menerbitkan

berbagai aturan dan perizinan, maupun mencabut dan membatalkan
perizinan dan aturan yang telah diberikan oleh pejabat sebelumnya
menambah ketidak pastian dalam berbisnis39.
d. Rendahnya kompetensi Perusahaan Nasional
Kompetensi suatu perusahaan

dalam kegiatan terkait

pengelolaan migas diukur dari kemampuan sumber daya manusia,
kemampuan permodalan dan kemampuan teknologi, sarana dan
prasarana.

Eksposur

atau

pengalaman

di

lapangan

dalam

menangani berbagai masalah akan memperkaya dan mematangkan
39

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, bahwa Peraturan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah kabupaten adalah aturan
hukum yang mengikat. Perizinan yang diperdakan dengan segala kewajiban pungutan dan
retribusi, harus dipenuhi terlebih dahulu, sekalipun bertentangan dengan undang-undang yang
lebih tinggi. Kementerian Keuangan di tahun 2012 mencatat dari 14.000 perda, terdapat 4000
perda bermasalah, namun baru dapat dicabut 1800 , sementara jumlah perizinan tersebut empat
kali lebih banyak. Perizinan di Indonesia, lebih banyak , lebih lama dan lebih mahal. Ref. www.
Hukumonline.com/pemerintah belum cabut ribuan perda bermasalah

36

perusahaan. Di sektor hulu migas, misalnya. PT Pertamina EP
hanya berusaha di daratan (on shore)., sedangkan potensi migas
yang ada saat ini sudah mengarah ke laut dalam. Operator wilayah
kerja di laut dalam saat ini adalah perusahaan-perusahaan asing.
Kontrak-kontrak pengadaan untuk proyek besar seperti EPCI
(Engineering, Procurement, Construction dan Installation) hingga
maintenance ditangani perusahaan-perusahaan asing. Perusahaanperusahaan tersebut sebagian adalah perusahaan yang terafiliasi
dengan perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia.
Kemampuan permodalan perusahaan dituntut untuk tinggi,
mengingat industri migas terutama di sektor hulu merupakan industri
yang sarat resiko, berdimensi jangka panjang dan membutuhkan
modal besar. Perusahaan-perusahaan nasional tidak memiliki akses
pasar yang cukup untuk menarik mitra financial banking untuk
mendanai aktivitasnya.
Hal yang sama juga terjadi di industri penunjang 40. Sebagian
terbesar jasa penunjang industri migas ditangani oleh perusahaan
engineering41 yang merupakan jaringan perusahaan internasional.
Perusahaan-perusahaan besar memiliki jaringan atau pusat-pusat
riset dan pengembangan. Rotasi dan penugasan di berbagai level
dan kompleksitas lapangan, serta dukungan sarana dan prasarana
memperkaya dan memperkuat kemampuan sumber daya manusia
pada perusahaan-perusahaan tersebut.

40

Perusahaan Jasa Penunjang Migas diatur dalam PerMen ESDM nomor 27 tahun 2008
Haliburton, inc dan Schlumberger yang beroperasi di lebih 70 negara, adalah pemain utama
dalam industri jasa penunjang di Indonesia. http://en.wikipedia.org/wiki/Halliburton;
http://en.wikipedia.org/wiki/Schlumberger
41

BAB IV
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
15. Umum
Perkembangan Lingkungan Strategis adalah perkembangan
situasi internal dan eksternal, baik yang statis (Trigatra) maupun
dinamis (Pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaian
tujuan nasional42. Karena itu faktor lingkungan strategis perlu
dicermati dan dianalisis baik terhadap potensi kontribusi untuk
mendapatkan dan mengoptimalkan peluang dan mengatasi kendala
yang

ada.

Pengelolaan

perekonomian

nasional

melalui

pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas,
tidak terlepas dari konstelasi dan perkembangan situasi di
lingkungan global, regional, maupun lingkungan domestik.
16. Perkembangan Lingkungan Global
a. Peran strategis migas dalam percaturan kekuasaaan negara
adi daya
Jejak peran strategis migas dalam dunia modern dapat
ditelusuri dalam sejarah modern konflik dan perang dunia. Winston
Churchil (yang kelak menjadi Perdana Menteri Inggeris pada masa
perang dunia kedua), pada tahun 1912 telah menyatakan pentingnya
minyak dikuasai oleh Negara untuk tujuan strategis baik pada masa
damai maupun masa perang. Kemenangan suatu negara secara
signifikan ditentukan oleh kemampuan logistik dalam memenuhi
kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dan alat-alat perang43.

42

Dikutip dari Lembaga Ketahanan Nasional RI, Naskah Lembaga Perkembangan Lingkungan
Strategis, tahun 2013, hal. 3
43
Invasi Jerman ke Rusia pada tahun 1941 adalah untuk menguasai ladang minyak di laut Kaspia,
Azerbaijan. Kekalahan pasukan tank Jerman di bawah jenderal Rommel di gurun El Alamein Mesir
adalah ketika tidak ada cukup pasokan bahan bakar untuk menggerakkan mesin perangnya.
Amerika memperkuat ketahanan energinya pada masa perang dunia kedua dengan membangun
jalur pipa dari Texas ke pantai atlantik, yang mengalirkan minyak sejumlah 6,3 milyar barel. Invasi
Jepang ke Hindia Belanda, adalah untuk mengamankan pasokan minyak dari Indonesia, dengan
menyerang Tarakan, Riau dsb. Kekalahan Jepang dari sekutu, bermula dari berhasilnya Inggeris dan
Amerika Serikat memotong jalur pasokan minyak dari Indonesia. Pada operasi di Irak dan
Afganistan, dimana AS menempatkan 190.000 pasukannya, memerlukan 10 juta galon minyak per
hari, setara dengan kebutuhan 20 juta orang penduduk kota dalam satu hari. Ref. Michael Klare,

37

38

Kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah44, maupun
bantuan serta kebijakan strategis dan taktis, tidak terlepas dari
kepentingan strategis Amerika Serikat untuk mendapatkan dan
mengamankan akses ke sumber minyak yang ada di negara-negara
teluk dan timur tengah. Perang dan kekerasan sipil yang terjadi
dewasa ini di Suriah, juga tidak terlepas dari kepentingan strategis
negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia45
b. Peran

regulasi

perdagangan

dunia

melalui World

Trade

Organization (WTO)
WTO saat ini beranggota

159 Negara, termasuk Indonesia46.

Tujuannya adalah untuk memperlancar arus perdagangan barang
dan jasa serta liberalisasi perdagangan dunia. WTO berfungsi untuk
mengadministrasikan

perjanjian

perdagangan,

negosiasi

perdagangan, menangani perselisihan perdagangan, memonitor
kebijakan negara-negara di bidang perdagangan, memberikan
bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang, serta
bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional. Demikian
juga dengan adanya standardisasi47 produk maupun jasa untuk
dapat memasuki satu pasar tertentu dapat merupakan penghalang
atau penambahan unit cost atas barang maupun jasa yang akan

Blood
and
Oil,
Penguin
Group,
London
2004,
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/oil-wars
44
American security alliance in the middle east,
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-handbookpolicymakers/2009/9/hb111-52.pdf
45
Kepentingan Geo Politik dan geo energi Amerika Serikat dan Rusia, terasa dalam pertikaian yang
terjadi di Suriah dewasa ini. Pada bulan Juli tahun 2012, bersamaan dengan perang sipil di Suriah,
Pemerintah Suriah, Iran dan Irak menandatangai MoU untuk kerangka kerja pembangunan jalur
pipa gas dari Iran melewati Irak
46
http://www.wto.org/english/news.e/htm
47
Badan Standardisasi Internasional (International Standardization Organization), didirikan tahun
1947 berkantor pusat di Geneva sebenarnya adalah organisasi sukarela mengenai standardisasi
barang maupun jasa. Namun demikian, dengan perkembangan konsensus global, badan ini
menjadi sedemikian powerful, dan dijadikan rujukan termasuk oleh WTO dalam hal terdapat
dispute yang terkait dengan persyaratan dan penghalangan/ barrier memasuki pasar tertentu.
Sampai dengan saat ini telah tercatat lebih dari 19.500 standar internasional. ISO beranggota 163
negara, dan memiliki 3.368 technical bodies. Ref. http://www.iso.org/iso/home/about.htm

39

diekspor. Hubungan antara ISO dengan WTO adalah “critical for
international trade”.
c. Krisis ekonomi dan keuangan di berbagai belahan dunia
Krisis keuangan di berbagai negara anggota masyarakat
Eropah, seperti Spanyol, Italia dan Yunani terjadi karena pinjaman
yang diberikan perbankan lebih banyak disalurkan kepada sektor
konsumtif seperti property yang tidak dapat dikembalikan pada saat
jatuh tempo. Krisis karena mismanagement di perbankan tersebut
adalah dampak dari krisis serupa yang terjadi sebelumnya di
Amerika Serikat.48
Berbagai program bail out, penghematan, disiplin anggaran dan lainlain telah diupayakan oleh Pemerintah dan lembaga keuangan
internasional seperti IMF. Proteksionisme untuk pemulihan Ekonomi
Eropah serta program penyelamatan secara finansialnya, akan
memberikan pengaruh kepada pemberdayaan perusahaan nasional
dalam menembus pasar Eropah.
d. Dinamika politik dan keamanan di berbagai belahan dunia
Terjadinya pergantian pemerintahan berdasarkan gelombang
tuntutan demokratisasi di negara-negara Afrika Bagian Utara dan
Timur Tengah, yang dikenal dengan Arab Spring49, telah membawa
perspektif baru.
Dari sisi politik, menurut Barzegar dari Harvard Kennedy
School50, adanya demokratisasi, reformasi politik, penghapusan
rezim otoriter, pengembangan pasar ekonomi, bangkitnya kelas
menengah, dan hak asasi telah menjadi perhatian dari negaranegara di kawasan.
17. Perkembangan Lingkungan Regional
Organisasi kerja sama yang menonjol dan patut diperhitungkan di
lingkungan regional Indonesia antara lain adalah51 ASEAN, ASEAN
48
49

http://www.neurope.eu/article/reasons-behind-eurozone-financial-crisis
://www.powerandpolicy.com/2012/10/30/the-arab-spring-and-the-balance-of-power-in-the-middle-east

50

:ibid

51

http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Free_Trade_Area

40

– Australia – New Zealand Free Trade Area, ASEAN – China Free
Trade Area, ASEAN – India Free Trade Area, ASEAN – Japan
Comprehensive Economic Partnership, ASEAN – Korea Free Trade
Area, Comprehensive Economic Partnership for East Asia, ASEAN
Regional Forum dan APEC. Intensitas integrasi dan luas lingkup
ekonomi dengan para mitra ASEAN dilakukan secara bergradasi dan
bertahap. Selain dengan ASEAN, beberapa negara di kawasan juga

bekerja sama, misalnya three lateral cooperation antara Cina, Korea
Selatan dan Jepang52.
Tabel 2 : Indikator ekonomi beberapa Negara di kawasan
Sumber : The world fact book – CIA publication, 2012
Negara-negara ASEAN53, akan membentuk kawasan integrasi
ekonomi regional di tahun 2015. Karakteristik utamanya adalah
52

http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Japan%E2%80%93South_Korea_trilateralsummit
ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967, saat ini beranggota 10 Negara di Asia Tenggara. Tujuan
pendiriannya dikenal dengan tiga pilar yaitu Politik dan Keamanan, Perekonomian dan Sosial
Kebudayaan. Prinsip fundamental ASEAN ada enam yaitu, (1). Saling menghormati kemerdekaan,
kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas nasional masing-masing, (2). Hak dari
masing-masing Negara untuk mempertahankan eksistensi nasionalnya terbebas dari campur
tangan eksternal, subversi dan permusuhan, (3). Tidak campur tangan dalam urusan domestik
masing-masing, (4). Penyelesaian perbedaan dan sengketa dengan cara damai, (5). Menolak
ancaman dan penggunaan kekerasan ,(6). Mengefektifkan kerja sama regional. Ref.
http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Summit
53

41

untuk membentuk (a). basis pasar dan produksi tunggal, (b)
kawasan

ekonomi

yang

sangat

kompetitif,

(c).

Kawasan

pengembangan ekonomi dengan kesempatan perlakuan yang sama,
(d). Kawasan yang mengintegrasikan sepenuhnya dengan ekonomi
global. Singkatnya, ASEAN akan bertransformasi menjadi kawasan
dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terlatih dan modal yang
bebas54.
18. Perkembangan Lingkungan Nasional
Dalam lingkup nasional, pemberdayaan perusahaan nasional
di bidang pengelolaan migas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik
dipandang dari sisi perusahaan yang ada, kebijakan pemerintah
yang terkait serta sisi permintaan masyarakat akan pemenuhan
kebutuhan energi secara nasional.
Sedangkan dari sisi masyarakat pengguna atau pemanfaat
dipengaruhi oleh adanya tuntutan dan harapan untuk memperoleh
energi yang tersedia (available), pada harga yang terjangkau
(accessible), dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka apakah
output yang tersedia di pasar merupakan produk dari perusahaan
nasional atau perusahaan bukan nasional tidak lagi merupakan
pertimbangan utama.
Dari perspektif lingkungan nasional, perkembangan aspekaspek statis (trigatra) dan dinamis (pancagatra) juga merupakan
determinan dalam kebijakan pemberdayaan perusahaan nasional di
bidang migas untuk menjadi perusahaan yang memiliki daya saing
dan kemandirian di tengah-tengah percaturan dan tuntutan lokal dan
global yang dinamis
a. Aspek Geografi
Indonesia adalah negara yang terletak di antara jalur lalu lintas
ekonomi dan perdagangan yang menghubungkan kawasan timur
tengah ke Asia Timur dan Pasifik. Kedua kawasan tersebut memiliki
karakteristik yang relatif berbeda. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik
54

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community

42

terdapat negara-negara industri maju seperti Jepang, Cina, Korea
Selatan dan Taiwan. Negara-negara ini memerlukan pemasaran
barang dan jasanya hingga ke kawasan di Timur Tengah. Di sisi lain,
Negara-negara industri maju tersebut memerlukan pasokan energi
dari kawasan Timur Tengah baik berupa minyak mentah maupun
LNG yang melewati Selat Malaka yang merupakan kawasan
perbatasan Indonesia55.
Indonesia juga merupakan persilangan dari negara-negara
maju di kawasan Pasifik Selatan seperti Australia dan New Zealand
yang memiliki hubungan dagang dan ekonomi dengan negaranegara di kawasan Utara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan
India yang dapat melewati wilayah Indonesia.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki rentang wilayah
yang memanjang di sepanjang garis khatulistiwa, dengan letak
antara 940 -1410 BT dan 60LU – 110LS56. Sumber daya migas
tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ketersediaan
jaringan distribusi, jalur transportasi dan persebaran penduduk
merupakan faktor yang juga menentukan dalam pemberdayaan
perusahaan nasional di bidang migas.

55

Dalam tahun 2011, lebih dari 60.000 kapal melewati selat malaka, membawa hampir
seperempat komoditas yang diperdagangkan dunia. 15,2 juta barel per hari minyak mentah dan
produk minyak melewati kawasan tersebut. Merupakan jalur pasokan 77% energi kebutuhan
Republik Rakyat China. Kedalaman selat yang hanya 25 meter (82 ft) membuat rute alternatif laut
dalam melalui selat lombok, salah satu jalur ALKI Indonesia menjadi semakin penting,. Upaya lain
yang dilakukan Pemerintah Cina adalah dengan mendukung terbukanya jaringan pipa gas di
daerah semenanjung Asia Tenggara Ref. http://www.academia.edu/1931497/
The_Strait_of_Malacca_as_one_of_the_most_important_geopolitical_regions_for_the_Peoples_R
epublic_of_China., diunduh 7 Juni 2013 jam 11.00
56
Dalam perdebatan pembentukan Negara Indonesia di BPUPKI, wilayah Indonesia disepakati
berdasarkan voting, namun tidak jadi dimasukkan dalam dokumen negara seperti Undang-undang
Dasar. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah berdasarkan deklarasi Djuanda tanggal 13
Desember 1957. Deklarasi tersebut mendapatkan pengakuan masyarakat Internasional melalui
Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS 1982, yang disahkan dengan UU no. 17 tahun 1985.
Salah satu konsekuensi dari Negara Kepulauan adalah harus dibukanya sebagian jalur menjadi jalur
lintas internasional, yang dikenal dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). UU no. 43 tahun
2008 tentang Wilayah Negara menegaskan secara normatif yang menjadi batas yurisdiksi negara,
namun tidak mencantumkan titik-titik koordinat batas wilayah Indonesia. Hal ini dilatar belakangi
karena masih ada beberapa titik perbatasan yang masih dalam perundingan dengan negara
tetangga . Bacaan lanjut : http://indomaritimeinstitute.org/?p=546 diunduh 6 Juni 2013 jam 20.00

43

b. Aspek Demografi
Penduduk Indonesia pada tahun 2013 ada sekitar 245 juta
jiwa.57.

Jumlah penduduk tersebut tidak tersebar secara merata.

Pulau Jawa yang hanya meliputi 7% dari seluruh luas Indonesia,
dihuni antara 55 – 60% penduduk. Komposisi usia produktif (15 – 64
tahun) adalah sekitar 68%, atau dependency ratio sekitar 45%.
Tingkat pendidikan rata-rata Indonesia adalah 7.2 atau kelas satu
SMP58. Adapun pendapatan per kapita penduduk adalah sekitar $
3700 per tahun, dengan tingkat persebaran (Gini ratio 59), 0,41. Gini
rasio tersebut merupakan resultan dari kemampuan individu,
kesempatan

kerja

yang

tersedia dan kebijakan

Pemerintah.

Berdasarkan human development index 2012 60, Indonesia berada
pada urutan nomor 121 dari 186.
Apabila pemakaian listrik digunakan sebagai proxy indikator
peningkatan kesejahteraan61, maka rasio elektrifikasi rumah tangga
Indonesia, meningkat dari tahun ke tahun, hanya penyebarannya
tidak merata. Dalam tahun 2012 misalnya, meningkat menjadi

57

Simulasi dan proyeksi parameter kependudukan dapat diunduh di http://www.datastatistikindonesia.com/proyeksi/index.php. data diunduh pada 6 Juni 2013 jam 23.00
58
Saat ini sekitar 50% tenaga kerja di Indonesia berpendidikan SD, dan hanya 8% berijazah
diploma atau sarjana. Ref. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025, section Tantangan Indonesia, hal. 19 dst.
59
Gini ratio adalah indikator yang mengukur tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi
pendapatan, yang bergerak dari indeks nol (0) yang merupakan pemerataan sempurna hingga 1,
yang merupakan ketimpangan sempurna (yaitu seluruh penghasilan nasional hanya dimiliki oleh
satu orang. Kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan tersebut, dikenal dengan kurva
Lorentz.
60
Human Development Index, diterbitkan oleh UNDP. Untuk tahun 2012 diterbitkan tanggal 14
Maret 2013. Index tersebut mengukur kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan parameter
harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kualitas kehidupan dan standar hidup.
Index tersebut diperkenalkan sejak tahun 1990 oleh Amartya Sen, seorang ekonom India. Dengan
indeks ini, suatu negara akan dikelompokkan sebagai negara maju (developed), berkembang
(developing) dan terbelakang (under develop).
61
Index quality of life yang dikaitkan dengan energy consumption, antara lain terdapat pada kajian
Global Energy Issues.
http://www.geni.org/globalenergy/issues/global/qualityoflife/QualityOfLifeVsEnergyConsumption.
Leslie White, mengembangkan the theory of cultural development C = E x T dengan postulat
bahwa Culture/ Civilization (C) adalah jumlah penggunaan energi per kapita per tahun (E) dikalikan
dengan Efisiensi alat/ teknologi yang dipakai untuk mengeksploitasi energi (T). Untuk yang tertarik
mendalaminya dapat membaca pada jurnal : Advance of Energy Studies, 2010 “can we break the
additon to fossil energy”. Penulis belum menemukan indeks penelitian serupa yang dilakukan dan
dipublikasikan di Indonesia.

44

73,37%

dari

tahun

sebelumnya

72,9%.

Namun,

tingkat

penyebarannya tidak merata, dimana yang tertinggi adalah di
Jakarta 99,9%, dan terendah di Papua sebesar 35,89% 62. Bank
dunia mencatat, pemakaian energi per kapita meningkat dari tahun
ke tahun di Indonesia63.
Grafik berikut menunjukkan ada korelasi yang positif antara
tingkat pemakaian energi dengan pendapatan per kapita sebagai
proxy dari quality of life64.

Gambar 9 : Kualitas hidup dan pemakaian energi
Sumber : energy.wesrch.com/page-summary-pdf

c. Aspek Sumber Kekayaan Alam
Indonesia memiliki sumber daya alam yang merupakan
kekayaan alam nasional yang beragam, melimpah dan tersebar di
seluruh wilayah, baik yang berupa kekayaan alam yang terbarukan
maupun tidak terbarukan. Sumber daya alam Indonesia berupa
berbagai jenis flora, fauna, kehutanan, kelautan dan perikanan,
mineral, pertambangan dan energi. Kekayaan sumber daya alam
Indonesia, terbentuk karena beberapa faktor, yakni 65 :
62

Publikasi Statistik PLN, 2012
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.KG.OE., Pemakaian kilogram of oil equivalent
per capita Indonesia, berturut turut adalah 2008 (796), 2009 (836), 2010 (867). Pemakaian ratarata per kapita di USA adalah 7000 Koec, sedangkan di Bangladesh adalah sekitar 190koec.
64
http://energy.wesrch.com/page-summary-pdf-TR1AU1PJUEQJH-catee-quality-of-life-is-stronglycorrelated-with-energy-consumption-4
65
Ref. http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam., diunduh tanggal 7 Juni 2013 jam 08.00
WIB
63

45

1) Faktor astronomi, sebagai daerah tropis yang memiliki curah
hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan.
2) Faktor geologi, yang terletak pada titik pergerakan lempeng
tektonik, yang banyak terbentuk pegunungan kaya akan mineral
3) Daerah perairan kaya berbagai jenis tanaman dan hewan laut,
serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini yang berdasarkan
desentralisasi dan otonomi pada daerah kabupaten/ kota., sumber
kekayaan alam menjadi salah satu modal pembangunan di daerah 66.
Hal ini selain merupakan modal kekayaan, pada tingkat tertentu
apabila dieksploitasi secara berlebihan dan dengan persaingan antar
daerah yang ketat dapat menimbulkan ekses yang tidak diharapkan.
d. Aspek Ideologi
Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan falsafah dan
pandangan

bangsa

Indonesia.

Ideologi

Pancasila

tersebut

merupakan tolok ukur, dan penuntun dalam menakar kepantasan
dalam kebijakan, sikap dan tindakan dalam praktek pergaulan
kemasyarakatan dan kenegaraan. Kemajuan pendidikan, interaksi
dengan masyarakat luas serta globalisasi membawa pengaruh
terhadap sikap dan persepsi bangsa Indonesia dalam menyikapi
tantangan yang dihadapi.
Pengelolaan migas yang sarat dengan dimensi perhitungan
bisnis, hendaknya tetap dilekatkan pada harmonisasi dengan
kerangka ideologi Pancasila. Pilihan kebijakan yang ada hendaknya
mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa untuk jangka
panjang, dengan memperkokoh kemampuan pelaku ekonomi
nasional melalui peningkatan daya saingnya di tengah arus
globalisasi.
e. Aspek Politik
Arsitektur perpolitikan dewasa ini di Indonesia menunjukkan
pola yang unik. Sistem pemerintahan adalah kabinet presidensial,
66

UU 32 tahun 2004 pasal 17, sebenarnya lebih menekankan pada bagi hasil pemanfaatan sumber
daya alam. Namun karena penafsiran yang tidak seragam mengenai kewenangan Pusat dan
kewenangan daerah, terlihat dominasi yang lebih besar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
dalam manajemen sumber daya alam, melalui mekanisme perizinan.

46

namun pendulum bendul politik sangat heavy parliament. DPR
memiliki hak legislasi, hak anggaran, hak pengawasan. Di sisi lain,
Presiden tidak memiliki hak veto untuk menolak pengesahan
undang-undang atau untuk membubarkan DPR67. Demokrasi politik
Indonesia tidak memiliki keseimbangan atau balancing power antara
lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif yang merupakan ciri-ciri
tidak sehatnya sistem perpolitikan68.
Politik negara di bidang migas terlihat aktif secara signifikan.
Pemerintah juga melakukan perubahan mendasar dalam arsitektur
pengelolaan migas, dengan membentuk BPMIGAS di sisi hulu, dan
BPHMIGAS di sisi hilir. Sebelumnya fungsi tersebut menyatu di
Pertamina. Kegiatan migas juga menarik secara politis, terbukti dari
adanya hak angket DPR menyangkut kebijakan harga BBM, dan
beberapa kali pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
terkait dengan minyak maupun listrik.
f. Aspek Ekonomi
Dengan adanya globalisasi, kemajuan informasi komunikasi
dan teknologi, serta standardisasi produk dan jasa serta peraturanperaturan perdagangan internasional, maka aspek ekonomi suatu
negara tidak lagi menjadi sesuatu yang otonom dalam yurisdiksi
pengaturan negara yang bersangkutan. Integrasi pasar menuntut
adanya efisiensi. Konsumen barang, jasa diperhadapkan dengan
berbagai pilihan dengan pertimbangan utama harga, mutu dan
ketersediaannya.

67

Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR., DPR., DPD., dan
DPRD., pada pasal 26 ayat 1, menyatakan bahwa undang-undang dibahas bersama dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tetapi dalam pasal 102 ayat 2 Peraturan Tata
tertib DPR dinyatakan bahwa dalam hal suatu RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden,
namun tidak ditandatangani oleh Presiden, dalam jangka 30 hari RUU tersebut berlaku sah dan
wajib diundangkan sebagai undang-undang. Di sisi lain, Peraturan Tata tertib DPR tersebut
sesungguhnya tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia berdasarkan UU no. 12 tahun 2011.
68
Contoh yang nyata dalam praktek adalah seperti kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga
bbm untuk menekan beban subsidi di APBN misalnya. Hal ini akan sangat tergantung pada DPR
yang mengambil penafsiran bahwa segala sesuatu yang menyangkut penggunaan dan alokasi
APBN merupakan domain DPR.

47

Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas tidak
selamanya mendapat dukungan dari masyarakat domestik, apabila
perlindungan Pemerintah dianggap memberatkan. Masyarakat akan
dapat menuntut dibukanya keran impor dan pasar dalam negeri
terhadap produk asing, apabila hal tersebut dipandang lebih efisien.
g. Aspek Sosial Budaya
Jati diri sosial budaya asli Indonesia adalah semangat
kekeluargaan, keharmonisan dan kebersamaan yang kental. Namun
dengan adanya globalisasi, kemajuan ekonomi dan tuntutan
persaingan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan taraf hidup,
serta demokratisasi, aspek sosial budaya telah tergeser ke
pragmatisme dan kepentingan individu, kelompok, partai dan
sebagainya. Pandangan politik, keagamaan dan tata nilai yang
bergeser serta beragam telah membuat tidak mudah untuk
menyederhanakan perumusan pola dan peri laku sosial budaya di
Indonesia.
Kemungkinan adanya benturan sosial maupun psikologis
dengan adanya keseimbangan baru yang dibawa kemajuan ekonomi
di daerah juga perlu mendapat perhatian. Pengelolaan sumber daya
alam migas dengan atribut pengutamaan perusahaan nasional harus
tetap diletakkan dalam kerangka yang dapat mengantisipasi dan
mengakomodasi perubahan perspektif sosial budaya yang mulai
bergeser

dari

pandangan

tradisional

agraris

ke

modernitas

industrialis kapitalis.
h. Aspek Pertahanan Keamanan
Pengelolaan sumber daya alam migas erat kaitannya dengan
aspek pertahanan keamanan. Sumber daya alam migas di daerah
perbatasan negara, selain mempertimbangkan faktor ekonomi
hendaknya juga dikaitkan dengan konektivitas dan kohesivitasnya
dengan pengembangan kawasan sebagai bagian terdepan beranda
Republik Indonesia. Konflik dan klaim berbagai negara di kawasan
Laut Cina Selatan misalnya, erat kaitannya dengan perebutan

48

sumber daya alam. Indonesia sendiri memiliki masa depan
eksploitasi gas di kawasan kepulauan Natuna, Laut Cina Selatan.
Industri penunjang migas hendaknya tetap dikaitkan dengan
kesadaran ruang sebagai negara kepulauan, dengan memperkokoh
industri yang mendukung aspek pertahanan keamanan, seperti
galangan kapal, transportasi laut dan sebagainya. Adanya jalur
bebas Internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia), serta posisi
Indonesia sebagai salah satu choke point69 penting, harus tetap
memperhatikan integritas dan keamanan negara termasuk terhadap
infiltrasi informasi dan data kekayaan alam Indonesia .
Fungsi migas maupun energi secara umum dalam memperkuat
pertahanan dan keamanan sangat signifikan. Ketahanan energi,
menyangkut ketersediaan, keterjangkauan dan sustainabilitasnya
merupakan salah satu faktor yang menjaga stabilitas perekonomian
dan perpolitikan di Indonesia.
19. Peluang dan Kendala
Perkembangan lingkungan

global,

regional

dan

nasional

menunjukkan adanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan. Di
samping itu terdapat juga kendala-kendala yang harus diantisipasi
dan diatasi agar tujuan pembangunan nasional dengan peningkatan
kemandirian dan daya saing bangsa tersebut dalam pengelolaan
perusahaan nasional di bidang migas dapat diwujudkan.
a. Peluang
1) Globalisasi dan standardisasi yang dipromosikan oleh WTO
memberikan

perlindungan

kepada

konsumen

dari

kemungkinan kecurangan negara-negara dalam menghalangi
kesempatan memasuki pasar di luar negeri. Kepastian dan
perlindungan hukum serta asas perlakuan yang adil bagi para
pelaku bisnis dapat dimanfaatkan untuk menerobos pasar di
luar negeri.
69

Choke point dalam strategi militer adalah satu wilayah geografis sempit dimana mobilisasi
pasukan harus melewatinya. Dari sisi pandangan pertahanan maritim, terdapat tujuh check point
di dunia, seperti terusan suez, gibraltar, dan panama. Selat Malaka di perbatasan Indonesia adalah
salah satu di antaranya. Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Choke_point

49

2) Konflik, sengketa dan krisis ekonomi, finansial dan perbankan
di berbagai negara akan mengalihkan perhatian negaranegara dimaksud untuk memulihkan kondusivitas bisnis. Hal
ini relatif akan mengurangi persaingan dari negara-negara lain
yang relatif lebih stabil seperti Indonesia.
3) Pertumbuhan ekonomi dunia, dan kebutuhan energi untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut memberi peluang
untuk penguatan industri domestik memasuki pasaran negara
lain. Permintaan energi termasuk migas akan merangsang
tumbuh dan berkembangnya industri migas dalam negeri
4) Pasar ASEAN yang terbuka dan terintegrasi akan mendorong
alokasi dan efisiensi sumber daya. Imbas pertumbuhan di
kawasan

sekitar

diharapkan

mampu

merangsang

pertumbuhan ekonomi domestik
5) Jumlah penduduk yang besar, yang secara demografis
memiliki dependency ratio yang baik merupakan bonus
demografi. Jumlah penduduk tersebut selain merupakan
sumber tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi, juga
merupakan konsumen dan pasar produk industri barang dan
jasa
6) Demokrasi yang sedang mencari bentuk dalam menuju satu
titik

ekuilibrium baru

memberikan

kesempatan

kepada

masyarakat luas untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat
di era keterbukaan akan mendorong efisiensi dan moralitas
pasar.
7) Posisi geografis Indonesia yang membentang luas, dan
memanjang,
menyebar,

serta

memiliki

merupakan

sumber

peluang

daya

untuk

alam

yang

pengembangan

infrastruktur, dan pusat-pusat sentra pertumbuhan ekonomi di
daerah.
8) Sebagai industri yang memberikan kontribusi langsung ke
APBN sekitar 30 % - 40%, penguatan industri migas akan

50

memberikan

kontribusi

nyata

terhadap

perkembangan

perekonomian Indonesia.
9) Adanya BUMN Pertamina yang sepenuhnya dikuasai oleh
Negara, dan PT PGN yang pemegang saham mayoritasnya
saat ini adalah Pemerintah, serta permintaan BUMN dan
industri strategis lainnya akan migas dan produk turunan
migas, memungkinkan Pemerintah memiliki leverage yang
cukup kuat untuk mengarahkan dunia usaha ke kerja sama
yang sinergis, dan penciptaan nilai tambah dari hasil migas.
b. Kendala
1) Globalisasi memiliki aturan dan mekanisme yang baku atas
pengaduan pihak-pihak yang tidak mendapatkan perlakuan
yang wajar dalam berbisnis. Fleksibilitas kebijakan pemihakan
untuk melindungi dan membesarkan industri dalam negeri
memiliki keterbatasan
2) Konflik, sengketa dan krisis ekonomi di berbagai belahan
dunia lain, akan memperlambat pertumbuhan ekonominya.
Pelambatan tersebut akan mengurangi daya serap terhadap
permintaan produk-produk dalam negeri.
3) Permintaan energi di kawasan lain, pada harga yang lebih
profitable akan dapat mengalihkan prioritas pasokan energi ke
negara

lain.

Kebutuhan

energi

sebagai

bahan

baku

(feedstock) di dalam negeri, akan terdorong ke harga yang
lebih tinggi untuk dapat bersaing ketersediaannya.
4) Keunggulan daya saing masing-masing negara di ASEAN
yang ditopang oleh struktur permodalan dan riset yang kuat,
akan merupakan faktor yang dapat meminggirkan perusahaan
nasional dalam berpartisipasi mengisi pembangunan nasional.
5) Jumlah penduduk besar, dengan ketrampilan rendah akan
mengurangi produktivitas, kreativitas dan inovasi dalam
berbisnis. Kemampuan daya beli yang rendah juga tidak akan
mendorong berkembangnya bisnis domestik

51

6) Era

demokratisasi

dan

otonomi

daerah

akan

dapat

memperpanjang mata rantai pengambilan keputusan, serta
kepastian dalam aturan dan ketaatan pada kesepakatan
kontrak. Sentimen kedaerahan akan merupakan faktor
penghalang terhadap jaringan bisnis nasional di kancah
daerah
7) Posisi geografis sebagai negara kepulauan yang terbuka
membuat rawan untuk diinfiltrasi baik oleh penyelundupan,
perdagangan tidak sah dan barang-barang murah dari luar
negeri. Ketidak merataan jaringan infrastruktur dan penduduk
mengakibatkan terpusatnya sentra-sentra pertumbuhan bisnis
di daerah tertentu seperti pulau Jawa.
8) Sebagai industri yang merupakan kontributor penting ke
APBN, ada keengganan untuk melakukan inovasi dengan
mengikutkan partisipasi perusahaan nasional yang belum
memiliki track record yang teruji dalam kegiatan pengelolaan
migas.
9) Pemerintah yang menekankan pengukuran Key Performance
Indicators (KPI) yang berbeda-beda kepada BUMN, dan juga
perusahaan strategis yang sudah tercatat di bursa, membuat
prioritas masing-masing badan usaha berbeda-beda, serta
tidak mudah untuk disinergikan.

MIGAS DOCUMENT

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (16)

Ähnlich wie MIGAS DOCUMENT

Ähnlich wie MIGAS DOCUMENT (20)

Mehr von Sampe Purba

Mehr von Sampe Purba (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

MIGAS DOCUMENT