Dipresentasikan di LAN Antang, Makassar

1. Disampaikan pada
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, 2014
Lembaga Administrasi Negara RI
Makassar, 21 Agustus 2014 MUSLIMIN B. PUTRA
Bidang Pencegahan OMBUDSMAN RI Perwakilan
Sulsel

2. Apa Itu Pelayanan Publik ?
• Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik (UU No.
25/2009)

3. Hakikat Layanan Publik
• Hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi
masyarakat.
• Pengejawantahan Kedaulatan rakyat dengan cara
memenuhi hak-hak masyarakat sebagai penerima
layanan publik.

4. Domain Pelayanan Publik
• Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang
publik atau barang yang memiliki eksternalitas tinggi
biasanya tidak dapat diselenggarakan oleh korporasi
atau diserahkan kepada pasar karena mereka tidak
dapat mengontrol siapa yang mengkonsumsi barang dan
jasa tersebut. Sementara barang dan jasa tersebut
sangat penting bagi kehidupan warga dan masyarakat
luas.
• Misalnya, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan
preventif dan dasar, pertahanan negara, pembersihan
pencemaran udara, dan pembangunan jalan umum.

5. Domain Pelayanan Publik
• Penyediaan barang dan jasa yang dilakukan
untuk mencapai tujuan dan misi negara,
walaupun barang dan jasa itu bersifat privat,
dapat dikatakan sebagai pelayanan publik.
Tujuan dan misi negara biasanya diatur dalam
konstitusi atau peraturan perundangan lainnya.
Contoh pelayanan untuk memenuhi tujuan dan
misi negara adalah pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan jaminan sosial

6. Domain Layanan Publik
• Layanan publik dimaknai sebagai dua pengertian:
• Pelayanan oleh negara kepada masyarakat, baik
diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah
maupun badan hukum lain milik pemerintah.
• Pelayanan yang diberikan oleh swasta kepada
masyarakat sebagai customer-nya.
• Pengertian kedua ini seringkali tidak dikategorikan
sebagai layanan publik, tetapi dimaknai sebagai
layanan pada sektor swasta

7. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(ORI)
Adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik,
baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan
pemerintahan, termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan Badan Hukum Milik
Negara serta badan Swasta atau
perseorangan yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.

8. Bersifat mandiri dan tidak memiliki
hubungan organik dengan lembaga
negara dan instansi pemerintahan
lainnya, serta dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya bebas dari
campur tangan kekuasaan lainnya.
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(ORI)

9. VISI ORI
Menjadi lembaga negara
yang mampu melaksanakan
fungsi pengawasan
sehingga masyarakat dapat
memperoleh pelayanan
sebaik-baiknya dari
penyelenggara negara,
penyelenggara
pemerintahan, badan
ataupun perseorangan yang
berkewajiban memberi
pelayanan publik.

10. MISI ORI
1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan
rekomendasi dan mencegah maladministrasi dalam
pelaksanaan pelayanan publik.
2. Mendorong penyelenggara Negara dan pemerintahan
agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran
hukum masyarakat dan supremasi hukum yang
berintikan pelayanan, kebenaran dan keadilan.

11. ASAS ORI
1. Kepatutan;
2. Keadilan;
3. Non-diskriminasi;
4. Tidak memihak;
5. Akuntabilitas;
6. Keseimbangan;
7. Keterbukaan; dan
8. Kerahasiaan.

12. Tujuan Dilahirkannya ORI
1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan
sejahtera;
2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan
yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang
agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh
keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin
baik;

13. 4. Membantu menciptakan dan
meningkatkan upaya untuk
pemberantasan dan pencegahan
praktek-praktek Maladministrasi,
Diskriminasi, Kolusi, Korupsi, serta
Nepotisme;
5. Meningkatkan budaya hukum
nasional, kesadaran hukum
masyarakat, dan supremasi hukum
yang berintikan kebenaran serta
keadilan.

14. MENYELESAIKAN
LAPORAN
PUBLIK
1. menerima
Laporan atas
dugaan
Maladministrasi
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik;
2. melakukan
pemeriksaan
substansi atas
Laporan;
3. menindaklanjuti
Laporan yang
tercakup dalam
ruang lingkup
kewenangan
Ombudsman;
• 2
• OWN
MOTION
INVESTIGATI
ON
4. melakukan
investigasi
atas prakarsa
sendiri
terhadap
dugaan
Maladministra
si dalam
penyelenggara
an pelayanan
publik;
4
PENCEGAHAN
7. melakukan
upaya
pencegahan
Maladministras
i dalam
penyelenggara
an pelayanan
publik; dan
8. melakukan
tugas lain yang
diberikan oleh
undangundang
• 3
• KOORDINASI
5. melakukan
koordinasi dan
kerja sama
dengan
lembaga
negara atau
lembaga
pemerintahan
lainnya serta
lembaga
kemasyarakat
an dan
perseorangan;
6. membangun
jaringan kerja;
EMPAT TUGAS ORI

15. Kewenangan ORI
Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau
pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan
kepada Ombudsman; Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau
dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk
mendapatkan kebenaran suatu laporan;Meminta klarifikasi dan/atau
salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun
untuk pemeriksaan laporan dari instansi laporan;

16. Kewenangan ORI
Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan
pihak lain yang terkait dengan laporan;Menyelesaikan
laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan
para pihak;Membuat rekomendasi mengenai
penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk
membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi
kepada pihak yang dirugikan;

17. Kewenangan ORI
Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan,
kesimpulan, danrekomendasi;Menyampaikan saran kepada Presiden,
kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara Negara lainnya
guna perbaikan dan penyempurnaan
organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan/atau Presiden, DPRD dan/atau kepada daerah
agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan
lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

18. Kewenangan ORI
Menjatuhkan rekomendasi kepada Terlapor dan Atasan Terlapor yang
sifatnya wajib dilaksanakan (legally binding), sesuai Ayat 1, Pasal 38,
UU 37 Tahun 2008.
Mengajukan saran perubahan atau perbaikan terhadap peraturan
perundang-undangan yang menyangkut masalah pelayanan publik
baik kepada Presiden, DPR, serta Kepala Daerah dan DPRD,
termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan
BHMN.

19. Kewenangan ORI
Berwenang menghadirkan secara paksa Terlapor, Pelapor ataupun
Saksi yang telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi
panggilan (Pasal 31 UU 37 Tahun 2008 dan sudah diperkuat dengan
MOU ORI dengan Kepolisian RI).
Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan, dapat melakukan
pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu (Pasal 34, UU 37 Tahun 2008).
Berwenang untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait yang diperlukan
dari instansi manapun untuk melakukan pemeriksaan laporan atau
berdasarkan inisiatif sendiri (huruf b, ayat 1, pasal 8 UU 37 Tahun 2008).

20. Ancaman & Imunitas
Ancaman pidana bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman
dalam melakukan pemeriksaaan, dipidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp.1 milyar (Pasal 44, UU 37
Tahun 2008).
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman
Republik Indonesia diperkuat dengan pasal imunitas, yaitu tidak
dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka
pengadilan (pasal 10, UU 37 Tahun 2008).
Instruksi Presiden No.9 Tahun 2011, bahwa semua Kementerian,
Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib
berkoordinasi dengan ORI (Ombudsman Republik Indonesia), KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Pelaporan dan
Analis Transaksi Keuangan), BI (Bank Indonesia), LPSK (Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta MA (Mahkamah
Agung).

21. 3 Wujud penyalahgunaan Wewenang
 Kebijakan yg BERTENTANGAN dengan peraturan
perundangan, baik secara prosedural / formal
maupun secara material / substansial
(Onrechmatige overheidsdaad).
 Seorang pejabat menggunakan wewenangnya
UNTUK TUJUAN LAIN dari maksud diberikannya
wewenang tsb. Artinya, telah terjadi
penyalahgunaan wewenang (Detournement de
Pouvoir).
 Seorang pejabat seharusnya TIDAK SAMPAI
KEPADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN tsb. Artinya,
pejabat tsb berbuat sewenang-wenang (Abus de
Droit).

23. Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk menangani (undue
delay).
Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power).
Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not impartiality).
Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai dengan
aturan/fakta.
Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy).
Intervensi (intervention).
Inkompetensi (incompetence).
Imbalan/praktek KKN.
Penyimpangan prosedur (procedure deviation).
Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal
possesion & ownership).
Bertindak tidak layak (inappropriate practices).
Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).

24. Terjadinya Pungli di hampir semua sekolah terutama di kota
Makassar.
PENERBITAN IMB Yang tidak sesuai Aturan .
Seringnya bayi atau pasien meninggal karena ditolak Rumah
sakit
Masih banyaknya Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan
Masih banyaknya mafia dalam pengurusan IMB
Seringnya Masyarakat Mengadukan kinerja Kepolisian
Masih sangat ribetnya pengurusan sertfikat tanah di BPN
Masih banyaknya pungutan yg dilakukan kep.daerah kepada para
kep.sekolah dan pejabat dibawahnya.
Pengurusan Passport di Kantor Imigrasi
Kisruh hasil kelulusan honorer Kategori II
Dll

25. Penanda Tanganan Pakta Integritas
Bupati dan Walikota se Sulsel

26. Penanda Tanganan Pakta Integritas
seluruh Kepala Sekolah di Makassar

27. TERIMA KASIH
27