@Raker Kemenhub 17 Nopember 2017

1. Reformasi Birokrasi
Dan
Pemberantasan Korupsi
Disampaikan oleh:
Cahya H. Harefa
(mewakili Bpk. Agus Rahardjo)
Rapat Kerja Kementerian Perhubungan 2017
Kamis, 16 November 2017 Jakarta

2. “Korupsi menggerus demokrasi dan penegakan hukum.
Dan dapat mengarah ke pelanggaran hak asasi serta
mengerus kepercayaan publik kepada pemerintah. Bahkan
bisa membunuh - sebagai contoh, aparat yang korup
mengizinkan pemakaian obat yang kadaluarsa, atau
menerima suap yang memungkinkan teroris dapat
melakukan aksinya. Korupsi dapat menghambat pelayanan
kepada publik, dan berdampak kepada kaum yang papa.
Serta menjadi kendala utama pencapaian tujuan
Pembangunan”
Ban Ki-Moon, Sekjen PBB
KORUPSI DAN PELAYANAN PUBLIK

3. No. Jenis Perkara Jumlah
1 Pengadaan
Barang/Jasa
164
2 Perijinan 21
3 Penyuapan 340
4 Pungutan 21
5 Penyalahgunaan
Anggaran
46
6 TPPU 19
7 Merintangi
Proses KPK
7
Jumlah 618
No. Jabatan Jumlah
1 Anggota DPR dan DPRD 134
2 Kepala Lembaga/Kementerian 25
3 Duta Besar 4
4 Komisioner 7
5 Gubernur 18
6 Walikota/Bupati dan Wakil 60
7 Eselon I / II / III 155
8 Hakim 15
9 Swasta 170
10 Lainnya 82
Jumlah Keseluruhan 670
Fakta Korupsi 2004-2017
https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi

4. Dampak Korupsi Di Mata Masyarakat

5. Prioritas Pemberantasan Korupsi di Mata Masyarakat

6. KORUPSI DAN KESELAMATAN MASYARAKAT
Korupsi
Uji
KIR
Manifes
Pelayaran
Kelaikan
penerbangan
Pengadaan
Balai
Pelatihan
Perizinan
Proyek

7. Pencegahan Korupsi Berbasis
Perbaikan Sistem dan Peningkatan Remunerasi
• Denmark merupakan Negara dengan skor CPI
90 (peringkat 1 tahun 2016)
• Perubahan besar dalam pemberantasan
korupsi di Denmark dimulai sejak 1840-1860
• Raja Fredrik IV mengatur tindakan
penerimaan suap adalah tindak pidana
• Raja Fredreik IV sadar bahwa korupsi tidak
bisa diberantas hanya dengan system represif
• Selain melakukan kriminalisasi tindakan suap,
disaat yang sama Raja Frederik IV menaikkan
gaji pegawai istana dan pemerintahan serta
memberikan dana pensiun yang mencukupi.
• Pers diberikan kebebasan yang secara efisien
berperan mengekpos korupsi
• Sistem audit diperkenalkan untuk melakukan
pengecekan terhadap dokumen dan
keuangan negara
• Hasilnya korupsi terus menurun!

8. Penilaian Standar Pelayanan
Kementerian Tahun 2016
Zona Hijau Zona Kuning Zona Merah
Nilai
Kemenhub
104,33
Penilaian Standar Pelayanan
Kementerian Tahun 2015
Zona Hijau Zona Kuning Zona Merah
Zonasi Penilaian Kepatuhan Komponen Standar Pelayanan
Kementerian Oleh OMBUDSMAN RI
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target capaian RPJMN 2015-2019.
Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi
dan perilaku koruptif.
KEMENHUB:
2015 = Kuning
2016 = Hijau
Nilai
Kemenhub
83,87
Sumber : Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan ORI

9. 0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Tidak Nyaman Tidak Sesuai Standar Ada Pungutan Liar Ada Calo
Keluhan
Meskipun tren kepatuhan komponen standar layanan publik kementrian
meningkat, namun masih ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian..
Survey Persepsi Pengguna Layanan Dalam Mengurus Layanan
Tahun 2016 Oleh Ombudsman RI

10. November 2017*
3,51 hari
Sistem Informasi Dwelling Time https://dev.idpcs.id/dev/f?p=122:1::::::

13. No.
MRT* Panjang
Jalur
Struktur
Bawah
Tanah
Biaya
Pembangunan
per Kilometer
1 Indonesia 21,7 KM 28,5% USD 98 juta
2 Singapura 67 KM 30% USD 37,3 juta
3 Korea 116,5
KM
80% USD 45,2 juta
4 India 16,5 KM 95% USD 41 juta
5 Meksiko 23,7 KM 25% USD 40,9 juta
6 Chile 2,8 KM 100% USD 70,4 juta
PERBANDINGAN INVESTASI TRANSPORTASI
INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
No. Kereta
Cepat**
Panjang
Jalur
Biaya
Pembangunan
Per Kilometer
1 Indonesia 150 KM USD 33,3 juta
2 China 308 KM USD 10 juta
3 Iran 400 KM USD 6,8 juta
*MTI, 2012 **FSP BUMN 2016

14. Sinergi Tata Kelola
Immigration
Quarantine
Custom
Studi kasus: CIQ Bandara
Pendulum
Nusantara
Tol
Laut
Sislognas
Hub &
Spoke
Studi kasus: Perkembangan
Pelabuhan & Konsep Pelayaran

15. PERMENPAN-RB
NOMOR 11 TAHUN 2015
Tentang
Road Map Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019

16. 1.7 1.7
1.9
2.4 2.3
2.6
2.8 2.8 3
3.2 3.2 3.4
3.6
3.7
3.4
3.1
3.4
3.3
3.5 3.6 3.6 3.5 3.6
3.9 4
3.6
3.7
4
5.1
4.8
5.2
5 5.1 5.1
4.5
5
4.3
1999 2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indonesia
China
Malaysia
Philippines
Cambodia
Vietnam
Thailand
Peningkatan 1999-2016:
Indonesia : 2,0
Vietnam : 0,7
China : 0,6
Thailand : 0,3
Cambodia : 0
Philippines : -0,1
Malaysia : -0,2
Corruption Perception Index
Trend yang Stabil Terus Meningkat
5,2
5
4,9
4,4
3,6
2,8 2,5
2,5 2,5
2,3 2,4 2,4
2,6
3,6
3,6
3,8
Sumber : http://www.transparency.org/research/cpi
2,1
3,5 3,5
4,9
2
1,8
2
2,1 2,1 2,2
2 2,1 2,1 2,1
2,6 2,5 2,4
2,6 2,6 2,7
2,7
2,9
3,1 3,1 3,1
3,33,2
3,2
3,3
3,6
3,3
3,5 3,4 3,5 3,4
3,7
3,5
3,8
3,5

18. MOMENTUM
PERUBAHAN

19. INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA

20. Perkembangan GDP Per Kapita (in million US$)
http://www.worldbank.org
Negara
1967 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2015 2016
317 1.728 2.652 4.797 3.915 6.223 10.405 9.643 9.502
53 475 632 1.137 748 1.586 3.634 3.336 3.570
207 535 715 1.159 957 1.392 2.352 2.878 2.951
- 437 143 337 449 796 1.543 2.107 2.185
144 - - 319 321 540 882 1.163 1.270
167 813 1.715 3.043 1.893 3.369 5.491 5.815 5.908
96 282 333 709 1.053 2.099 5.634 8.069 8.123
Sumber : World Development Indicators (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)
Last Updated Date 14/11/2017

21. Perkembangan GDP (in million US$)
Negara
1967 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2015 2016
3.188 27.734 49.142 100.854 92.783 162.690 297.951 296.283 296.359
5.667 79.954 116.621 227.369 160.446 364.570 892.969 861.256 932.259
6.809 29.868 45.417 82.848 76.262 122.210 224.143 292.774 304.905
- 26.336 9.613 24.657 35.291 66.371 135.539 193.241 202.615
962 - - 3.506 3.984 7.274 12.829 18.049 20.016
5.638 43.096 98.234 183.035 120.296 221.758 370.818 399.234 406.839
72.881 300.759 383.372 863.746 1.393.395 2.752.132 7.572.554 11.064.664 11.199.145
Sumber : World Development Indicators (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD)
Last Updated Date 14/11/2017

22. Langkah-Langkah Perbaikan
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
Perbaikan system
Penanaman nilai etika/moral
Peningkatan sinergi APH
Peran aktif masyarakat
PEMBANGUNAN

23. Kerjasama KPK - Kemenhub
Pendidikan
Anti-Korupsi
di Sekolah
Kedinasan
Kemenhub
MoU ITS-
Kemenhub-
KPK
Pengelolaan
LHKPN
Unit
Pengendalian
Gratifikasi
Selanjutnya?

24. Terima Kasih!

25. Kisah inspiratif mengenai akuntabilitas

26. Ibrani 13:5a

27. Amsal 16:8
Lebih baik penghasilan
sedikit disertai kebenaran,
dari pada penghasilan
banyak tanpa keadilan

28. Bahwa karma phala berarti buah perbuatan. Setiap
perbuatan akan mendatangkan hasil. Tiada satu pun di
alam semesta ini akan luput dari hukum karma phala,
karena setiap pekerjaan akan menampakkan hasil. Jika
tidak ada sebab tidak akan mungkin ada hasil. Ini adalah
hukum sebab akibat yang merupakan keyakinan yang
sangat mendasar dalam ajaran agama Hindu.
Jika karma kita baik (subha karma) maka akan
mendapatkan perjalanan hidup yang lancar dan
bahagia. Apabila karma kita tidak baik
(asubhakarma) maka akan mendapatkan pengalaman
hidup yang berat dan sengsara

29. Sang Buddha menjelaskan dalam Majjhima Nikaya 117, bahwa mata pencaharian
akan menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk:
1. Menipu (kuhana),
2. Membual (lapana),
3. Memeras (nemittakata),
4. Menggelapkan (nippesikata),
5. Merampok agar mendapat hasil yang banyak (labha)
Di dalam sutta (ucapan Sang Buddha) tersebut Sang Buddha menjelaskan
bahwasanya cara-cara kita dalam mencari kekayaan tidak boleh seperti itu.

30. Kisah Inspiratif Tokoh Dunia

31. 23 “Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
(24) dan mengenakan manusia baru, yang telah
diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran
dan kekudusan yang sesungguhnya. (25) Karena itu
buanglah Dusta dan berkatalah benar seorang kepada
yang lain, karena kita adalah sesame anggota. (26)
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat
dosa : janganlah matahari terbenam, sebelum padam
amarahmu. (27) Dan janganlah beri kesempatan kepada
iblin. (28) Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan
yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
(29) Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu ,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
dimana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya,
beroleh kasih karunia….”

32. Selfie or Selfish ??2 Timotius 3:1-4
Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan Mencintai dirinya
sendiri dan menjadi Hamba uang.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak
terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu
mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak
dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka
mengkhianat, tidak berfikir panjang, belagak tahu, lebih
menuruti hawa nafsu daripada menuruti
Allah”

34. Terima Kasih!