Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan

disampaikan dalam pelatihan fasilitator PPSP 2014, Jakarta 2014

Profilsanitasi:kelembagaan&keuangan
Pelatihan fasilitator PPSP 2014
Gambaran pengelolaan sanitasi eksisting oleh pemangku
kepentingan, kebijakan terkait pengelolaan sanitasi, dan
pendanaan sanitasi bersama sama dengan gambaran teknis
akan menghasilkan profil sanitasi yang lengkap

esensi
• Gambaran kondisi
kelembagaan & kebijakan
sanitasi saat ini
tujuan
• Identifikasi stakeholder
pembangunan &
pengelolaan sanitasi
• Identifikasi tugas & fungsi
masing-masing
stakeholder
• Identifikasi kondisi
ketersediaan &
pelaksanaan kebijakan
sanitasi

 Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
 Peraturan KDH tentang Tupoksi SKPD
 RPJMD, RKPD, Renstra SKPD
 Kebijakan / Aturan yang terkait dengan :
– Pengelolaan layanan sanitasi
– Retribusi layanan sanitasi
– Kerjasama daerah terkait sanitasi

 Tabel pemangku kepentingan
 Tabel Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sanitasi

No. Langkah Pemetaan Kelembagaan Output Proses
1 Pengumpulan data sekunder
2 Pengkajian Perda ttg Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Daerah
a. Struktur pengelolaan sanitasi saat ini
b. Informasi ttg regulator dan operator :
• Nomenklatur organisasi regulator & operator
• Bentuk unit organisasi regulator & operator
3 Pengkajian Perda /PerKDH ttg
Tupoksi SKPD
a. Tabel pemangku kepentingan pengelolaan sanitasi
saat ini
b. Daftar fungsi pengelolaan sanitasi yang belum
ditangani oleh kab/kota
4 Pengkajian Perda, Per KDH ttg
pengelolaan sanitasi di kab/kota
a. Tabel peraturan / kebijakan sanitasi kab/kota
b. Informasi kesediaan peraturan sanitasi (yang ada &
belum ada)
c. Informasi efektifitas pelaksanaan peraturan
5 Identifikasi SWOT kelembagaan Informasi SWOT dalam masing-masing komponen
sanitasi

 UU 32/2004 ttg Pemerintah Daerah
 PP 41/2007 ttg Organisasi Perangkat Daerah
 Permendagri 57/2007 ttg Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah
 Permendagri 56/2010 ttg Perubahan Permendagri
57/2007 ttg Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah

 Justifikasi tingkat layanan sanitasi eksisting
 Justifikasi alokasi anggaran sanitasi ke depan
 Justifikasi sinkronisasi program sanitasi antar SKPD
 Justifikasi permintaan pendanaan dari sumber selain
APBD Kab/Kota

 Realisasi APBD (5 tahun terakhir)
 Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (5 tahun
terakhir)
 LAKIP
 DPA-SKPD
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN (KMK tentang
Kapasitas Fiskal Daerah setiap tahunnya)
Pilih salah
satu…

 Struktur umum APBD kabupaten/kota
 Belanja sanitasi per-SKPD
 Belanja sanitasi per-subsektor
 Belanja sanitasi per-penduduk
 Realisasi retribusi sanitasi per-subsektor
 DSCR-Ruang Fiskal-Public Saving
 Isu-isu keuangan

DSCR =((PAD+DBH+DBH Prov.+DAU) –
Blj.Wajib ) / (Pokok Pinjaman +
Bunga + Biaya Lain2)
Merupakan Indikator kemampuan Pemda Dalam Memenuhi Kewajiban keuangannya
Ruang Fiskal =Total Pendap – (DAK +
Pendap.Hibah + Dana
Darurat + Dana Peny./Otsus) –
Belanja Pegawai Tdk. Langsung
Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai : ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran
pemerintah, untuk menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan
posisi keuangan pemerintah. (Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang
pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya
mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion
Paper, 2005)
Public Saving = Penerimaan – Belanja Wajib
Merupakan Tabungan Masyarakat (Pendanaan yang tersedia di APBD yang dapat digunakan
untuk kepentingan masyarakat

2007 2008 2009 2010 20011
DSCR
PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172
DBH 32,250 34,790 37,803 41,406 46,219
DBHD
DAU 261,174 273,514 287,084 302,039 318,560
Blj.Wajib :
Blj. Pegawai 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826
Angs.Pokok Pinj. 23,830
Angs.Bunga Pinj.
By. Lain
Pokok Pinjaman - - - - -
Bunga
By. Lain-lain 5,749 6,414 7,247 8,330 9,793
DSCR 13.16 15.31 13.24 11.05 8.80
RUANG FISKAL
Total Pendapatan 418,043 440,886 466,924 497,126 533,213
DAK 37,060 40,321 44,313 49,358 55,961
Pendap. Hibah
Dana Darurat
Dana Peny./Otsus 68,344 71,214 74,414 78,093 82,339
Blj. Pegawai Tdk. Lgs 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826
R.Fiskal 108,953 108,554 107,462 105,028 101,087
PUBLIC SAVING
Penerimaan
PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172
DBH Pajak & DBH bkn. Pajak 32,250,000 34,789,688 37,803,344 41,405,530 46,218,954
DAU 261,173,715 273,514,173 287,083,895 302,038,992 318,559,855
DAK 37,060,200 40,321,498 44,313,326 49,358,398 55,961,256
DBH Pajak - Provinsi 9,438,310 10,372,703 11,527,962 13,004,478 14,961,593
Belanja Wajib
Belanja Mengikat 203,686,903 220,796,602 240,734,536 264,646,697 293,825,663
Kewajiban Daerah
Public Saving 136,245,100 138,212,132 140,005,773 141,173,928 141,891,168

 Fasilitasi setiap anggota Pokja untuk merekap anggaran terkait sanitasi di
SKPD masing-masing 5 tahun terakhir
 Arahkan data sesuai tabel keuangan yang akan disusun
 Hitung rata2 pertumbuhan persentase masing-masing struktur pendapatan
dan belanja APBD
 Hitung total anggaran sanitasi per-SKPD dan per-subsektor sanitasi
 Hitung rata2 pertumbuhan dan komparasi anggaran sanitasi terhadap total
belanja APBD tahun bersangkutan
 Hitung total anggaran per-jumlah penduduk untuk memperlihatkan posisi
investasi sanitasi kab/kota terkait terhadap investasi sanitasi ideal
 Tampilkan perhitungan ekonomi untuk memperlihatkan kemungkinan
peningkatan anggaran sanitasi

 Konvensional
 CAGR
 Regresi sederhana – Regresi dengan model ekonometrika
 Moving Average
 Exponential Smoothing
 dll
Compound Annual Growth Rate (CAGR)
What Does Compound Annual Growth Rate (CAGR) Mean? The year-over-year growth rate of an investment over a specified period; calculated by
taking the (N)th root of the total percentage growth rate, where (N) is the number of years in the period being considered. It is expressed as follows:
Investopedia explains Compound Annual Growth Rate (CAGR) In reality, CAGR is not the actual return but an imaginary number that describes the
rate at which an investment would have grown if it had grown at a steady rate. CAGR can be thought of as a way to smooth out returns.
This concept may seem fuzzy, and CAGR is better defined by example. Suppose you invest $10,000 in a portfolio on January 1, 2005, and it grows to
$13,000 by January 1, 2006, then to $14,000 by 2007, and finally to $19,500 by 2008. Your CAGR would be the ratio of your ending value to your
beginning value ($19,500/$10,000 = 1.95) raised to the power of 1/3 (since 1/number of years = 1/3). Then 1 is subtracted from the resulting number:
1.95 raised to 1/3 power = 1.2493. (This could be written as 1.95^0.3333.) 1.2493 - 1 = 0.2493. Another way of writing 0.2493 is 24.93%. The CAGR for
your three-year investment is equal to 24.93%, representing the smoothed-out annualized gain earned over the time frame of the investment.

“ Interpretasi terhadap perhitungan yang dilakukan :
apakah alokasi anggaran selama ini cukup/tidak…??? Isu
apa saja yang muncul dari pemetaan keuangan
tersebut…??? ”

KEKUATAN (STRENGTH)
Pendanaan sanitasi telah dilakukan di
setiap SKPD terkait
KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pendanaan sanitasi seringkali kalah dari
pembangunan sektor lain
PELUANG (OPPORTUNITY)
Pendanaan DAK Sanitasi yang diterima setiap
tahun
Program RPIJM untuk sanitasi
TANTANGAN (THREAT)
20% pendanaan untuk pendidikan
10% pendanaan untuk kesehatan

 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

TERIMAKASIH

Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (13)

Ähnlich wie Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan

Ähnlich wie Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan (20)

Mehr von infosanitasi

Mehr von infosanitasi (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan