Hak Cipta

1. Hak Cipta dan Paten
Wisnu S. Dewobroto

2. I. HAK CIPTA secara umum
1. Hak Cipta = suatu hal khusus untuk
mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya memberi izin tanpa
mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundangan yang
berlaku

3. 2. Yang dimaksud dengan Pencipta
adalah:
a. seorang / beberapa orang bersama-
sama lahirkan suatu ciptaan
b. orang yang merancang suatu ciptaan
c. membuat karya cipta

4. 3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta
sebagai Pemilik Hak Cipta, orang yang
menerima hak dari Pencipta, atau orang
lain yang menerima lebih lanjut hak dari
orang tersebut.
4. Ciptaan adalah hasil setiap karya dalam
bentuk yang khas menunjuk keasliannya
dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

5. 5. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan
suatu kewajiban untuk mendaftarkan Hak
Cipta
Surat Pendaftaran Ciptaan dapat dijadikan
sebagai alat bukti, jika terjadi sengketa.
6. Pelaku adalah aktor , penyanyi dll,
mempermainkan karyanya
Produser Rekaman Suara adalah orang
atau Badan Hukum yang pertama kali
merekam atau memiliki prakarsa trsebut

6. 7. Kantor Hak Cipta adalah suatu
organisasi di lingkungan departemen
yang melaksanakan tugas dan
kewenangan di bidang hak cipta
8. Hak cipta dapat dialihkan sebagian
atau seluruhnya: pewarisan, hibah,
wasiat, perjanjian yang harus
dilakukan dengan akta,

7. 9. Dalam UU hak cipta, ciptaan yang
dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu
pengetahuan, seni dan sastra:
l buku, program komputer, semua hasil
karya tulis lainnya
l Ceramah, kuliah, pidato yang
diwujudkan dengan cara diucapkan
l alat peraga yang digunakan untuk
pendidikan dan ilmu pengetahuan
l Ciptaan lagu atau musik tanpa teks
l dll.

8. 10. Yang tidak dapat didaftar sebagai
ciptaan adalah:
l ciptaan diluar ilmu pengetahuan ,
seni dan sastra
l ciptaan yang tidak orisinil
l ciptaan yang sudah milik umum

9. 11. Perlindungan hal cipta atau budaya
nasional:
l negara memegang hak cipta atas
karya peninggalan sejarah
l hasil kebudayaan rakyat menjadi
milik bersama dipelihara dan
dilindungi oleh negara dan sekaligus
negara sebagai pemegang hak cipta
terhadap luar negeri

10. 12. Indonesia saat ini telah meratifikasi
konvensi internasional dibidang hak
cipta yaitu namanya Berne
Convension tanggal 7 Mei 1997
dengan Kepres No. 18/ 1997 dan
dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5
Juni 1997, dengan konsekuensi
Indonesia harus melindungi dari
seluruh negara atau anggota Berne
Convention.

11. 13. Suatu pendaftaran ciptaan dinyatakan
hapus, jika:
l penghapusan atas permohonan
orang, badan hukum, atau pemegang
hak cipta
l dinyatakan batal oleh putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap

12. 14. Lama perlindungan suatu ciptaan:
l ciptaan buku, alat peraga, tari, peta,
berlaku selama hidup penciptanya
ditambah 50 tahun setelah pencipta
meninggal dunia
l ciptaan program komputer, rekaman
suara, karya siaran, berlaku selam 50
tahun sejak pertama kali diumumkan
l ciptaan ata fotografi berlaku 25 tahun
sejak diumumkan
l hak cipta dipegang oleh negara berlaku
tanpa batas

13. 15. Yang dimaksud hak khusus adalah hak
untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun
memberi ijin dengan tidak mengurangi
pembatasan menurut peraturan
perundangan hak cipta

14. 16. Pelaksanaan Lisensi Wajib ditentukan
oleh 3 tahap:
a. Pertama mewajibkan Pemegang Hak
Cipta untuk melaksanakan sendiri
penerjemahan / perbanyakan
ciptaannya
b. Jika a. tidak dipenuhi, dimintakan
untuk memberikan izin menerjemahkan
/ memperbanyak kepada orang lain
c. Jika b. juga tidak dapat dipenuhi maka
Pemerintah melaksanakan sendiri
penerjemahan / perbanyakan ciptaan

15. 17. Lisensi Wajib adalah izin yang
dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI
untuk menerjemahkan /
memperbanyak suatu ciptaan untuk
suatu tujuan pendidikan, ilmu
pengetahuan penelitian dan
pengembangan melalui prosedur dalam
Peraturan Pemerintah no.1 tahun 1989

16. 18. Lisensi Wajib diatur dalam Peraturan
Pemerintah no. 1 tahun 1989, dengan
ketentuan:
a. kepada Pemegang Hak Cipta pertama kali
diminta untuk menerjemahkan /
memperbanyak ciptaan tersebut
b. Jika tidak dapat melaksanakan a. maka
Pemegang Hak memberikan kepada izin
kepada seseorang atau Badan Hukum di
Indonesia untuk melaksanakannya
c. Jika b. tidak ditanggapi oleh Menteri
Kehakimsetelah mendengar Dewan Hak
Cipta, akan mengeluarkan izin

17. 19. Dewan Hak Cipta yang diangkat oleh
Presiden berdasar usulan Menteri
Kehakiman,mempunyai tugas
membantu Pemerintah dalam
memberikan penyuluhan, bimbingan
tentang Hak Cipta
20. Perlindungan Hak Cipta diatur dalam
Undang-undang no.6 tahun 1982
tentang Hak Cipta , diubah UU no.7
tahun 1987, diubah lagi UU no. 12
1987beserta Peraturan pelaksanaannya.

18. II. Beberapa Hal Tentang
Pengajuan Permintaan
Hak Cipta
Sarat untuk permohonan pendataran Hak Cipta:
l mengisi formulir pendaftaran ciptaan
rangkap dua
l surat permohonan pendaftaran ciptaan
mencantumkan: nama, kewarganegaraan
l uraian ciptaanrangkap dua
l surat permohonan pendaftaran ciptaan
hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan

19. lmelampirkan bukti kewarganegaraan pencipta
dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP
lpermohonan pendaftaran ciptaan diajukan
atas nama lebih dari seorang dan satu Badan
Hukum dengan demikian nama-nama harus
ditulissemuanya , dengan menetapkan satu
alamat pemohon
lmelampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan
pendaftarannya atau penggantinya
lmembayar biaya permohonannya pendaftaran
sebesar Rp. 75.000 (tujuhpuluh lima ribu
rupiah)

20. III. Pelanggaran Hak Cipta
1. Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu
pelanggaran Hak Cipta jika perbuatan
tersebut melanggar hak khusus dari
Pemegang Hak Cipta
2. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan
gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri
atas pelanggaran Hak Ciptanya

21. 3. Tindak Pidana dibidang Hak Cipta
dikatagorikan sebagai tindak kejahatan
Ancaman Pidana dalam UU Hak Cipta
diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta
4. Setelah Penyidik Pejabat Polisi Negara RI
juga Pejabat Pegawai Negeri tertentu
dilingkungan Departemen lingkupdan
tanggung jawabnya meliputi dan diberi
wewenang khusus sebagai penyidik