SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
LEMBAGA KERJASAMALEMBAGA KERJASAMA
BIPARTITBIPARTIT
(LKS BIPARTIT)(LKS BIPARTIT)
Oleh : R. Ruli AdiOleh : R. Ruli Adi
DASAR HUKUM :DASAR HUKUM :
• UU NO. 13 TH. 2003 TTG KETENAGAKERJAANUU NO. 13 TH. 2003 TTG KETENAGAKERJAAN
• KEPMENAKERTRANS NO. KEP-255/MEN/2003 TTGKEPMENAKERTRANS NO. KEP-255/MEN/2003 TTG
TATACARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNANTATACARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITKEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
HUKUMNYA WAJIBHUKUMNYA WAJIB
Perusahaan ygPerusahaan yg mempekerjaan 50 orangmempekerjaan 50 orang
pekerja atau lebihpekerja atau lebih WAJIBWAJIB MEMBENTUKMEMBENTUK
LKS Bipartit.LKS Bipartit.
• Ps. 106 ayat (1) UUKPs. 106 ayat (1) UUK
• Ps. 4 ayat (1) Kepmenakertrans.Ps. 4 ayat (1) Kepmenakertrans.
DEFINISIDEFINISI
LKS Bipartit adalahLKS Bipartit adalah forum komunikasi danforum komunikasi dan
konsultasikonsultasi mengenai hal-hal yg berkaitanmengenai hal-hal yg berkaitan
hubungan industrial di satu Perusahaan yanghubungan industrial di satu Perusahaan yang
anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikatanggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh yg sudah tercatat dipekerja/serikat buruh yg sudah tercatat di
instansi yg bertanggungjawab di bidanginstansi yg bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. (Ps.ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. (Ps.
1 butir 1 Kepmenakertrans No. 255/2003)1 butir 1 Kepmenakertrans No. 255/2003)
FUNGSI LKS BIPARTITFUNGSI LKS BIPARTIT
• Sebagai forumSebagai forum komunikasi, konsultasi dankomunikasi, konsultasi dan
musyawarahmusyawarah antara pengusaha dan wakil serikatantara pengusaha dan wakil serikat
pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh pada tingkatpekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh pada tingkat
perusahaan.perusahaan.
• Sebagai forum utkSebagai forum utk membahas masalah hubunganmembahas masalah hubungan
industrial di perusahaanindustrial di perusahaan guna meningkatkanguna meningkatkan
produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh ygproduktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh yg
menjamin kelangsungan usaha dan menciptakanmenjamin kelangsungan usaha dan menciptakan
ketenangan kerja.ketenangan kerja.
TUGAS LKS BIPARTITTUGAS LKS BIPARTIT
a.a. MelakukanMelakukan pertemuan periodiKpertemuan periodiK dan/atau sewaktu-dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.waktu apabila diperlukan.
b.b. MengkomunikasikanMengkomunikasikan kebijakan pengusaha dankebijakan pengusaha dan
aspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan kesejahteraanaspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan kesejahteraan
pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.
c.c. MelakukanMelakukan deteksi dinideteksi dini dandan menampungmenampung
permasalahan hubungan industrial di perusahaan.permasalahan hubungan industrial di perusahaan.
d.d. MenyampaikanMenyampaikan saran dan pertimbangan kepadasaran dan pertimbangan kepada
pengusahapengusaha dalam penetapan kebijakan perusahaan.dalam penetapan kebijakan perusahaan.
e.e. MenyampaikanMenyampaikan saran dan pendapat kepadasaran dan pendapat kepada
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikatpekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat
buruh.buruh.
PERUSAHAAN
SERIKAT PEKERJA :
1. HIKA Bio Farma
2. SP KORPRI
Musyawarah
LKS BIPARTIT:
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
-Membentuk LKS BIPARTIT
- Menetapkan Keanggotaan
•Berita Acara
•(6 – 20 orang)
SUDIN NAKERTRANS
Dicatat ke:
- BA Pembentukan
- Susunan Organisasi
- Alamat
MEKANISME PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT
14
Hari kerja
KETUA : CEPOT
WAKA : UDEL
SEKRETARIS : BAGONG
ANGGOTA (SP) : ARDJUNA
PERMADI
DJANOKO
ABIMANYU
ARIMBI
ANGGOTA (PERUSH) :
NINGRUM
GUNDALA
ZIMBA
SULTAN
GAMAL
TRIDARMA
SUSUNAN PENGURUS
LKS BIPARTIT PT ABC
TH. 2006 - 2007
BERAKHIRNYA JABATANBERAKHIRNYA JABATAN
KEANGGOTAAN LKS BIPARTITKEANGGOTAAN LKS BIPARTIT
1.1. Meninggal duniaMeninggal dunia
2.2. Mutasi atau Keluar perusahaanMutasi atau Keluar perusahaan
3.3. Mengundurkan diri sbg anggota LKSMengundurkan diri sbg anggota LKS
4.4. Diganti atas usul dari unsur yg diwakilinyaDiganti atas usul dari unsur yg diwakilinya
5.5. Sebab lain yg menghalangi tugas-tugas dalamSebab lain yg menghalangi tugas-tugas dalam
keanggotaan LKS BIPARTIT.keanggotaan LKS BIPARTIT.
MEKANISME KERJAMEKANISME KERJA
1.1. Pertemuan Min.Pertemuan Min. 1 X dalam sebulan1 X dalam sebulan atauatau
setiap kali dipandang perlu.setiap kali dipandang perlu.
2.2. Materi pertemuanMateri pertemuan, bisa dari unsur :, bisa dari unsur :
Pengusaha, Pekerja/SP, Pengurus LKSPengusaha, Pekerja/SP, Pengurus LKS
BIPARTIT.BIPARTIT.
3.3. Menetapkan & membahas agenda pertemuanMenetapkan & membahas agenda pertemuan
sesuai kebutuhan.sesuai kebutuhan.
4.4. Hubungan dgn lembaga lain di Perush. :Hubungan dgn lembaga lain di Perush. :
Koordinatif – konsultatif - KomunikatifKoordinatif – konsultatif - Komunikatif
LAPORANLAPORAN
1.1. PembentukanPembentukan LKS BIPARTITLKS BIPARTIT
2.2. Pergantian KeanggotaanPergantian Keanggotaan Pengurus LKSPengurus LKS
BIPARTITBIPARTIT
3.3. KegiatanKegiatan LKS BIPARTIT per 6 bulan.LKS BIPARTIT per 6 bulan.
SUNDIN NAKERTRANS
KABUPATEN/KOTA
BASIS DARI BIPARTITBASIS DARI BIPARTIT
• DASAR PROSES PENGAMBILANDASAR PROSES PENGAMBILAN
REKOMENDASI ADALAH;REKOMENDASI ADALAH;
– VISI & MISI ABC:VISI & MISI ABC:
• PARADIGMAPARADIGMA
• NILAI-NILAINILAI-NILAI
• STRATEGIC GOALSSTRATEGIC GOALS
• STRATEGYSTRATEGY
• PROGRAMPROGRAM
• MEASUREMENT (PENGUKURAN)MEASUREMENT (PENGUKURAN)
• DASAR FORUM BIPARTIT ADALAH;DASAR FORUM BIPARTIT ADALAH;
– PERUSAHAAN YANG SEHAT DAN TUMBUHPERUSAHAAN YANG SEHAT DAN TUMBUH
SEHINGGA PENGHARKATAN KARYAWAN DAPATSEHINGGA PENGHARKATAN KARYAWAN DAPAT
SEJALAN DENGAN CITA-CITA PERUSAHAAN.SEJALAN DENGAN CITA-CITA PERUSAHAAN.
PERUSAHAAN YANGPERUSAHAAN YANG
SEHAT DAN TUMBUHSEHAT DAN TUMBUH
SEHINGGASEHINGGA
PENGHARKATANPENGHARKATAN
KARYAWAN DAPATKARYAWAN DAPAT
SEJALAN DENGAN CITA-SEJALAN DENGAN CITA-
CITA PERUSAHAANCITA PERUSAHAAN
DASAR FORUM PROSES
FORUM
REKOME
NDASI
KE
PERUSA
HAAN
KEPUTUSAN
PERUSAHAA
N
VISI, MISI ABC
PARADIGMA
NILAI-NILAI
STRATEGIC GOALS
STRATEGY
PROGRAM
PENGUKURAN
ABC SEKAR
Lampiran-3MODEL
Lks bipartit 4

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRDStandar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRDAswel Darussamin
 
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerja
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerjaBuku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerja
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerjaaswel13
 
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan StrategisKey performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan StrategisRahmat Taufiq Sigit
 
Lembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihanLembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihanYayasan TERANGI
 
Prosedur Standar Operasional
Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional
Prosedur Standar Operasional Ari Warokah Latif
 
KPI Manajer SDM - KPI HR Manager
KPI Manajer SDM - KPI HR ManagerKPI Manajer SDM - KPI HR Manager
KPI Manajer SDM - KPI HR ManagerYodhia Antariksa
 
Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis Yodhia Antariksa
 
Developing matrix competency
Developing matrix competencyDeveloping matrix competency
Developing matrix competencyP. Dibyagung
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Perspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialPerspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialSeta Wicaksana
 
Tabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdf
Tabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdfTabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdf
Tabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdfBintangFebriyani
 
Contoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja KaryawanContoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja KaryawanYodhia Antariksa
 
Analisa Kebutuhan Pelatihan
Analisa Kebutuhan PelatihanAnalisa Kebutuhan Pelatihan
Analisa Kebutuhan PelatihanYodhia Antariksa
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementEko Mardianto
 

Was ist angesagt? (20)

Outsourcing
OutsourcingOutsourcing
Outsourcing
 
TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)
TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)
TATA TERTIB KERJA NEW (Repaired)
 
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRDStandar Operasional Prosedur (SOP) HRD
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD
 
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerja
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerjaBuku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerja
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerja
 
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan StrategisKey performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
Key performance indicators-Presentasi Perencanaan Strategis
 
Lembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihanLembar evaluasi pelatihan
Lembar evaluasi pelatihan
 
Prosedur Standar Operasional
Prosedur Standar Operasional Prosedur Standar Operasional
Prosedur Standar Operasional
 
PHK
PHKPHK
PHK
 
KPI Manajer SDM - KPI HR Manager
KPI Manajer SDM - KPI HR ManagerKPI Manajer SDM - KPI HR Manager
KPI Manajer SDM - KPI HR Manager
 
Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis Manpower Planning dan Workload Analysis
Manpower Planning dan Workload Analysis
 
Developing matrix competency
Developing matrix competencyDeveloping matrix competency
Developing matrix competency
 
Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)Evaluasi kinerja (18 1-07)
Evaluasi kinerja (18 1-07)
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Perspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialPerspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan Industrial
 
Tabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdf
Tabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdfTabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdf
Tabel Perhitungan Pesangon PP 35.pdf
 
Contoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja KaryawanContoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Performance appraisal - Penilaian Kinerja Karyawan
 
Analisa Kebutuhan Pelatihan
Analisa Kebutuhan PelatihanAnalisa Kebutuhan Pelatihan
Analisa Kebutuhan Pelatihan
 
Contoh Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Penilaian Kinerja KaryawanContoh Penilaian Kinerja Karyawan
Contoh Penilaian Kinerja Karyawan
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD Departement
 
CONTOH JOBDES LENGKAP
CONTOH JOBDES LENGKAPCONTOH JOBDES LENGKAP
CONTOH JOBDES LENGKAP
 

Andere mochten auch

Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Instansi
 
Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...
Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...
Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...Gunawan Wicaksono
 
Prosedur PK Kary
Prosedur PK KaryProsedur PK Kary
Prosedur PK Karyhrdmargaria
 
Contoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni Sundjojo
Contoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni SundjojoContoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni Sundjojo
Contoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni SundjojoDaniel Doni
 
Hasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialHasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialRia Palupi
 
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaHubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaMaxMedia
 
Prosedur Pengembangan
Prosedur PengembanganProsedur Pengembangan
Prosedur Pengembanganhrdmargaria
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganrintoriyan19
 
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Tsuchey Oetami
 
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanKebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanervinjmb
 

Andere mochten auch (20)

organisasi pengusaha dan LK Bipartit
organisasi pengusaha dan LK Bipartitorganisasi pengusaha dan LK Bipartit
organisasi pengusaha dan LK Bipartit
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Prosedur Hubind
Prosedur HubindProsedur Hubind
Prosedur Hubind
 
Panduan kerjasama manajemen dan pekerja
Panduan kerjasama manajemen dan pekerjaPanduan kerjasama manajemen dan pekerja
Panduan kerjasama manajemen dan pekerja
 
HRadmin
HRadminHRadmin
HRadmin
 
Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia
 
Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...
Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...
Forum SDM Bali - Sosialisasi Budaya bali Kepada TKA - Hubungan Industrial unt...
 
Prosedur PK Kary
Prosedur PK KaryProsedur PK Kary
Prosedur PK Kary
 
Contoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni Sundjojo
Contoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni SundjojoContoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni Sundjojo
Contoh Flow Analysis People Development by Daniel Doni Sundjojo
 
Hubungan industrial
Hubungan industrialHubungan industrial
Hubungan industrial
 
Hasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialHasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrial
 
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaHubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
 
Prosedur Pengembangan
Prosedur PengembanganProsedur Pengembangan
Prosedur Pengembangan
 
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubunganAsosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
Asosiasi pengusaha dan lembaga tripartit dan pemutusan hubungan
 
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
 
HRP Blue Print
HRP Blue PrintHRP Blue Print
HRP Blue Print
 
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaanKebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
Kebijakan pengukuran pembangunan ketenagakerjaan
 
Comprehensive Industrial Relation
Comprehensive Industrial RelationComprehensive Industrial Relation
Comprehensive Industrial Relation
 
Human Resorces Development Blueprint
Human Resorces Development BlueprintHuman Resorces Development Blueprint
Human Resorces Development Blueprint
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 

Ähnlich wie Lks bipartit 4

Permenakertrans LKS Bipartit.pdf
Permenakertrans LKS Bipartit.pdfPermenakertrans LKS Bipartit.pdf
Permenakertrans LKS Bipartit.pdfAnonymousVgjdEMbJjy
 
(4) skim peg perhubungan perusahaan
(4) skim peg perhubungan perusahaan(4) skim peg perhubungan perusahaan
(4) skim peg perhubungan perusahaansyafa01
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAFardalaw Labor
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Imam Prastio
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Daniel Krismantoro
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PT. Trinity Auto
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 
Union Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfUnion Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfEngeChristina1
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptabdou hamadah
 
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmHukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmDadang Budiaji
 
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxHUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxssuser5a3fb1
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaAlen Pepa
 
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISPENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISDissa MeLina
 
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogorNorma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor53714
 
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...Kanaidi ken
 

Ähnlich wie Lks bipartit 4 (20)

Permenakertrans LKS Bipartit.pdf
Permenakertrans LKS Bipartit.pdfPermenakertrans LKS Bipartit.pdf
Permenakertrans LKS Bipartit.pdf
 
Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
(4) skim peg perhubungan perusahaan
(4) skim peg perhubungan perusahaan(4) skim peg perhubungan perusahaan
(4) skim peg perhubungan perusahaan
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
 
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan ...
 
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
Permenakertrans no28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan pe...
 
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
PERMENAKERTRANS NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN ...
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
 
Union Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfUnion Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdf
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
 
Tehnik presentasi
Tehnik presentasiTehnik presentasi
Tehnik presentasi
 
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mmHukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
Hukum ketenagakerjaan & hubungan industrial by dadang budiaji mm
 
Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan ketenagakerjaan 3 des 11.24
Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan   ketenagakerjaan 3 des 11.24Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan   ketenagakerjaan 3 des 11.24
Strateg pembangunan hi terhadap indeks pembangunan ketenagakerjaan 3 des 11.24
 
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxHUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
 
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISPENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNIS
 
A
AA
A
 
Msdm hub.industrial
Msdm hub.industrialMsdm hub.industrial
Msdm hub.industrial
 
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogorNorma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
Norma kebebasan berserikat dan berunding (14 05-2010) pusdiklat cisarua-bogor
 
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
Tata Kelola yang Baik bagi Dewan Komisaris & Dewan Pengawas BUMN (Permen BUMN...
 

Mehr von Wahyu Saputro

Track 18 ekuslie goetandi
Track 18    ekuslie goetandiTrack 18    ekuslie goetandi
Track 18 ekuslie goetandiWahyu Saputro
 
Track 17 irvandi ferizal
Track 17   irvandi ferizalTrack 17   irvandi ferizal
Track 17 irvandi ferizalWahyu Saputro
 
Track 16 octa melia jalal
Track 16   octa melia jalalTrack 16   octa melia jalal
Track 16 octa melia jalalWahyu Saputro
 
Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)
Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)
Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)Wahyu Saputro
 
Track 13 rully safari - Employee Engagement
Track 13   rully safari - Employee EngagementTrack 13   rully safari - Employee Engagement
Track 13 rully safari - Employee EngagementWahyu Saputro
 
Pleno 2 paulus bambang
Pleno 2   paulus bambangPleno 2   paulus bambang
Pleno 2 paulus bambangWahyu Saputro
 
Pleno 1 dwi soetjipto
Pleno 1   dwi soetjiptoPleno 1   dwi soetjipto
Pleno 1 dwi soetjiptoWahyu Saputro
 
Track 10 dedi prawira
Track 10   dedi prawiraTrack 10   dedi prawira
Track 10 dedi prawiraWahyu Saputro
 
U u p p h i versi seorang pengacara
U u p p h i versi seorang pengacaraU u p p h i versi seorang pengacara
U u p p h i versi seorang pengacaraWahyu Saputro
 
Materi sharing sdm list (phi mtq)
Materi sharing sdm list (phi mtq)Materi sharing sdm list (phi mtq)
Materi sharing sdm list (phi mtq)Wahyu Saputro
 
Bagan pphi work shop
Bagan pphi work shopBagan pphi work shop
Bagan pphi work shopWahyu Saputro
 
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcinghubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcingWahyu Saputro
 
Sarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialSarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialWahyu Saputro
 
Hik hr for non hr (novotel april 08)
Hik   hr for non hr (novotel april 08)Hik   hr for non hr (novotel april 08)
Hik hr for non hr (novotel april 08)Wahyu Saputro
 

Mehr von Wahyu Saputro (20)

Track 18 ekuslie goetandi
Track 18    ekuslie goetandiTrack 18    ekuslie goetandi
Track 18 ekuslie goetandi
 
Track 17 irvandi ferizal
Track 17   irvandi ferizalTrack 17   irvandi ferizal
Track 17 irvandi ferizal
 
Track 16 octa melia jalal
Track 16   octa melia jalalTrack 16   octa melia jalal
Track 16 octa melia jalal
 
Track 15 achirina
Track 15   achirinaTrack 15   achirina
Track 15 achirina
 
Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)
Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)
Track 14 talent management in auto2000 3 (revised)
 
Track 13 rully safari - Employee Engagement
Track 13   rully safari - Employee EngagementTrack 13   rully safari - Employee Engagement
Track 13 rully safari - Employee Engagement
 
Track 12 bekti h
Track 12   bekti hTrack 12   bekti h
Track 12 bekti h
 
Track 11 ruky
Track 11   rukyTrack 11   ruky
Track 11 ruky
 
Track 1 joris xl
Track 1   joris xlTrack 1   joris xl
Track 1 joris xl
 
Pleno 2 paulus bambang
Pleno 2   paulus bambangPleno 2   paulus bambang
Pleno 2 paulus bambang
 
Pleno 1 dwi soetjipto
Pleno 1   dwi soetjiptoPleno 1   dwi soetjipto
Pleno 1 dwi soetjipto
 
Track 10 dedi prawira
Track 10   dedi prawiraTrack 10   dedi prawira
Track 10 dedi prawira
 
U u p p h i versi seorang pengacara
U u p p h i versi seorang pengacaraU u p p h i versi seorang pengacara
U u p p h i versi seorang pengacara
 
Pphi work shop ok
Pphi work shop okPphi work shop ok
Pphi work shop ok
 
Materi sharing sdm list (phi mtq)
Materi sharing sdm list (phi mtq)Materi sharing sdm list (phi mtq)
Materi sharing sdm list (phi mtq)
 
Bagan pphi work shop
Bagan pphi work shopBagan pphi work shop
Bagan pphi work shop
 
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcinghubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
hubungan kerja, pk, pkwt, pkwtt & outsourcing
 
Sarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialSarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrial
 
Hubungan industrial
Hubungan industrialHubungan industrial
Hubungan industrial
 
Hik hr for non hr (novotel april 08)
Hik   hr for non hr (novotel april 08)Hik   hr for non hr (novotel april 08)
Hik hr for non hr (novotel april 08)
 

Lks bipartit 4

  • 1. LEMBAGA KERJASAMALEMBAGA KERJASAMA BIPARTITBIPARTIT (LKS BIPARTIT)(LKS BIPARTIT) Oleh : R. Ruli AdiOleh : R. Ruli Adi
  • 2. DASAR HUKUM :DASAR HUKUM : • UU NO. 13 TH. 2003 TTG KETENAGAKERJAANUU NO. 13 TH. 2003 TTG KETENAGAKERJAAN • KEPMENAKERTRANS NO. KEP-255/MEN/2003 TTGKEPMENAKERTRANS NO. KEP-255/MEN/2003 TTG TATACARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNANTATACARA PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTITKEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT
  • 3. HUKUMNYA WAJIBHUKUMNYA WAJIB Perusahaan ygPerusahaan yg mempekerjaan 50 orangmempekerjaan 50 orang pekerja atau lebihpekerja atau lebih WAJIBWAJIB MEMBENTUKMEMBENTUK LKS Bipartit.LKS Bipartit. • Ps. 106 ayat (1) UUKPs. 106 ayat (1) UUK • Ps. 4 ayat (1) Kepmenakertrans.Ps. 4 ayat (1) Kepmenakertrans.
  • 4. DEFINISIDEFINISI LKS Bipartit adalahLKS Bipartit adalah forum komunikasi danforum komunikasi dan konsultasikonsultasi mengenai hal-hal yg berkaitanmengenai hal-hal yg berkaitan hubungan industrial di satu Perusahaan yanghubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikatanggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yg sudah tercatat dipekerja/serikat buruh yg sudah tercatat di instansi yg bertanggungjawab di bidanginstansi yg bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. (Ps.ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. (Ps. 1 butir 1 Kepmenakertrans No. 255/2003)1 butir 1 Kepmenakertrans No. 255/2003)
  • 5. FUNGSI LKS BIPARTITFUNGSI LKS BIPARTIT • Sebagai forumSebagai forum komunikasi, konsultasi dankomunikasi, konsultasi dan musyawarahmusyawarah antara pengusaha dan wakil serikatantara pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh pada tingkatpekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh pada tingkat perusahaan.perusahaan. • Sebagai forum utkSebagai forum utk membahas masalah hubunganmembahas masalah hubungan industrial di perusahaanindustrial di perusahaan guna meningkatkanguna meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh ygproduktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh yg menjamin kelangsungan usaha dan menciptakanmenjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja.ketenangan kerja.
  • 6. TUGAS LKS BIPARTITTUGAS LKS BIPARTIT a.a. MelakukanMelakukan pertemuan periodiKpertemuan periodiK dan/atau sewaktu-dan/atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.waktu apabila diperlukan. b.b. MengkomunikasikanMengkomunikasikan kebijakan pengusaha dankebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan kesejahteraanaspirasi pekerja/buruh berkaitan dengan kesejahteraan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha.pekerja/buruh dan kelangsungan usaha. c.c. MelakukanMelakukan deteksi dinideteksi dini dandan menampungmenampung permasalahan hubungan industrial di perusahaan.permasalahan hubungan industrial di perusahaan. d.d. MenyampaikanMenyampaikan saran dan pertimbangan kepadasaran dan pertimbangan kepada pengusahapengusaha dalam penetapan kebijakan perusahaan.dalam penetapan kebijakan perusahaan. e.e. MenyampaikanMenyampaikan saran dan pendapat kepadasaran dan pendapat kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikatpekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.buruh.
  • 7. PERUSAHAAN SERIKAT PEKERJA : 1. HIKA Bio Farma 2. SP KORPRI Musyawarah LKS BIPARTIT: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota -Membentuk LKS BIPARTIT - Menetapkan Keanggotaan •Berita Acara •(6 – 20 orang) SUDIN NAKERTRANS Dicatat ke: - BA Pembentukan - Susunan Organisasi - Alamat MEKANISME PEMBENTUKAN LKS BIPARTIT 14 Hari kerja
  • 8. KETUA : CEPOT WAKA : UDEL SEKRETARIS : BAGONG ANGGOTA (SP) : ARDJUNA PERMADI DJANOKO ABIMANYU ARIMBI ANGGOTA (PERUSH) : NINGRUM GUNDALA ZIMBA SULTAN GAMAL TRIDARMA SUSUNAN PENGURUS LKS BIPARTIT PT ABC TH. 2006 - 2007
  • 9. BERAKHIRNYA JABATANBERAKHIRNYA JABATAN KEANGGOTAAN LKS BIPARTITKEANGGOTAAN LKS BIPARTIT 1.1. Meninggal duniaMeninggal dunia 2.2. Mutasi atau Keluar perusahaanMutasi atau Keluar perusahaan 3.3. Mengundurkan diri sbg anggota LKSMengundurkan diri sbg anggota LKS 4.4. Diganti atas usul dari unsur yg diwakilinyaDiganti atas usul dari unsur yg diwakilinya 5.5. Sebab lain yg menghalangi tugas-tugas dalamSebab lain yg menghalangi tugas-tugas dalam keanggotaan LKS BIPARTIT.keanggotaan LKS BIPARTIT.
  • 10. MEKANISME KERJAMEKANISME KERJA 1.1. Pertemuan Min.Pertemuan Min. 1 X dalam sebulan1 X dalam sebulan atauatau setiap kali dipandang perlu.setiap kali dipandang perlu. 2.2. Materi pertemuanMateri pertemuan, bisa dari unsur :, bisa dari unsur : Pengusaha, Pekerja/SP, Pengurus LKSPengusaha, Pekerja/SP, Pengurus LKS BIPARTIT.BIPARTIT. 3.3. Menetapkan & membahas agenda pertemuanMenetapkan & membahas agenda pertemuan sesuai kebutuhan.sesuai kebutuhan. 4.4. Hubungan dgn lembaga lain di Perush. :Hubungan dgn lembaga lain di Perush. : Koordinatif – konsultatif - KomunikatifKoordinatif – konsultatif - Komunikatif
  • 11. LAPORANLAPORAN 1.1. PembentukanPembentukan LKS BIPARTITLKS BIPARTIT 2.2. Pergantian KeanggotaanPergantian Keanggotaan Pengurus LKSPengurus LKS BIPARTITBIPARTIT 3.3. KegiatanKegiatan LKS BIPARTIT per 6 bulan.LKS BIPARTIT per 6 bulan. SUNDIN NAKERTRANS KABUPATEN/KOTA
  • 12. BASIS DARI BIPARTITBASIS DARI BIPARTIT • DASAR PROSES PENGAMBILANDASAR PROSES PENGAMBILAN REKOMENDASI ADALAH;REKOMENDASI ADALAH; – VISI & MISI ABC:VISI & MISI ABC: • PARADIGMAPARADIGMA • NILAI-NILAINILAI-NILAI • STRATEGIC GOALSSTRATEGIC GOALS • STRATEGYSTRATEGY • PROGRAMPROGRAM • MEASUREMENT (PENGUKURAN)MEASUREMENT (PENGUKURAN) • DASAR FORUM BIPARTIT ADALAH;DASAR FORUM BIPARTIT ADALAH; – PERUSAHAAN YANG SEHAT DAN TUMBUHPERUSAHAAN YANG SEHAT DAN TUMBUH SEHINGGA PENGHARKATAN KARYAWAN DAPATSEHINGGA PENGHARKATAN KARYAWAN DAPAT SEJALAN DENGAN CITA-CITA PERUSAHAAN.SEJALAN DENGAN CITA-CITA PERUSAHAAN.
  • 13. PERUSAHAAN YANGPERUSAHAAN YANG SEHAT DAN TUMBUHSEHAT DAN TUMBUH SEHINGGASEHINGGA PENGHARKATANPENGHARKATAN KARYAWAN DAPATKARYAWAN DAPAT SEJALAN DENGAN CITA-SEJALAN DENGAN CITA- CITA PERUSAHAANCITA PERUSAHAAN DASAR FORUM PROSES FORUM REKOME NDASI KE PERUSA HAAN KEPUTUSAN PERUSAHAA N VISI, MISI ABC PARADIGMA NILAI-NILAI STRATEGIC GOALS STRATEGY PROGRAM PENGUKURAN ABC SEKAR Lampiran-3MODEL