Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalime sumber daya manusia pada bidang kepariwisataan dan meningkatkan produktivitas serta daya saing, pelayanan kepada masyarakat dan para pengunjung (visitors) / wisatawan (tourists), perlindungan kepada pengusaha dan pekerja pariwisata serta konsumen, maka kegiatan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan, sesuai dengan perkembangan teknologi digital terkini..

1. 1
Peningkatan Profesionalime Sumber
Daya Manusia Bidang
Kepariwisataan
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalime sumber daya manusia pada
bidang kepariwisataan dan meningkatkan produktivitas serta daya saing, pelayanan
kepada masyarakat dan para pengunjung (visitors) / wisatawan (tourists),
perlindungan kepada pengusaha dan pekerja pariwisata serta konsumen, maka
kegiatan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan, sesuai dengan
perkembangan teknologi digital terkini..
Untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan yang bermutu
sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga profesional di bidang Biro Perjalanan
Wisata era digital maka diperlukan adanya kerja sama antara instansi pemerintah,
dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan baik pendidikan
formal, informal maupun pendidikan yang dikelola oleh industri itu sendiri.
Bentuk kerjasama dapat berupa pemberian data kualifikasi kerja yang dibutuhkan
oleh instansi pemerintah dan industri/pelaku usaha sehingga lembaga pendidikan
dan pelatihan dapat menyediakan tenaga lulusannya yang memenuhi kualifikasi
yang dibutuhkan. Hasil kerjasama tersebut dapat menghasilkan standar kebutuhan
kualifikasi.

2. 2
Standar kebutuhan kualifikasi SDM kepariwisataan tersebut diwujudkan ke dalam
Standar Kompetensi Kerja yang merupakan refleksi atas kompetensi yang
diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang
tersebut. Di samping itu standar tersebut harus memiliki ekivalen dan kesetaraan
dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain
bahkan berlaku secara internasional, sehingga akan memudahkan tenaga-tenaga
profesi Indonesia untuk bekerja di manca negara.
Adanya standar kompetensi kerja ini perlu didukung oleh suatu pedoman untuk
penerapan standar kompetensi, sistem akreditasi dan sertifikasi serta pembinaan
dan pengawasan penerapan kegiatan standar kompetensi, yang keseluruhannya
perlu tertuang dalam suatu sistem standardisasi kompetensi nasional.
Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:
1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan
2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 / 2007
4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP)
5 Kepmen Nomor KM 082/PW/PW.102/MPPT88 tentang Pramuwisata dan Pengatur
Wisata
6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
Per. 21/Men/X/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
SDM atau Sumber Daya Manusia pastinya menjadi aset sebuah organisasi
dalam menjalankan visi dan misi. Ketika berbicara mengenai kemampuan,
maka tidak sebatas mampu untuk berbicara di depan publik maupun mampu
dalam bekerja. Melainkan juga harus mampu untuk memanfaatkan teknologi
informasi yang sudah semakin berkembang saat ini. Perkembangan
teknologi secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan organisasi.

3. 3
Untuk itu, menyangkut SDM, maka setiap organisasi harus memastikan SDM
mereka memiliki komputer skill. Mengapa organisasi perlu mengikut-
sertakan para karyawan dengantraining komputer untuk SDM, tentu karena
alasan yang akan dijelaskan berikut ini.
Selalu Update Dengan Perkembangan Berita
Untuk dapat bersaing dengan dunia luar, maka sebuah organisasi harus tahu
apa yang sedang terjadi saat itu. Melalui teknologi internet, maka para
karyawan organisasi yang merupakan SDM mereka tentu dapat mencari
tahu perkembangan yang sedang update. Karyawan yang memiliki komputer
skill akan cepat memperoleh berita-berita terupdate karena tahu bagaimana
cara mengoperasikannya melalui komputer. Sehingga sangat diharapkan
dalam sebuah organisasi, setiap karyawan dapat dipastikan cakap dalam
teknologi dan jika tidak, maka perlunya training di bidang komputer skill
secepat mungkin.
Dapat Menjalankan Setiap Program Tanpa Masalah
Kemampuan komputer skill dipandang sebagai kemampuan yang utama
harus dimiliki oleh SDM sebuah organisasi. Ketika sebuah organisasi
memiliki karyawan yang cakap dalam komputer, maka mereka dapat
bekerja dengan lebih cepat dan tanpa masalah. Selain itu, pekerjaan para
karyawan tidak terhambat karena mereka tahu cara menggunakan program-
program di dalam komputer. Sebagai contoh, seorang akuntan tentu tidak
hanya dituntut untuk cakap dalam menjalankan program Microsoft Excel.
Organisasi pun akan beruntung memiliki SDM yang dapat lebih cepat dalam
mengerjakan tugas yang dibebankan pada setiap karyawannya. Semua
karena kemampuan komputer skill yang telah dimiliki oleh masing-masing
karyawan. Sehingga sebuah organisasi tidak perlu merasa rugi jika harus

4. 4
mengajak ara karyawan untuk mengikuti training komputer untuk SDM.
Melihat manfaatnya yang tidak hanya akan diterima oleh si individu
karyawan itu sendiri, namun juga bermnafaat untuk kemajuan dan
perkembangan organisasi, maka memang wajib dilakukan.
Beberapa Strategi Pelatihan
Strategi pelatihan SDM adalah cara dan langkah-langkah yang digunakan
untuk memberikan pelatihan yang memiliki berbagai tujuan pengembangan
potensi pada diri Anda. Dalam memaksimalkan potensi pada diri seseorang,
terkadang berbagai jenis pelatihan juga dibutuhkan untuk memperlihatkan
potensi yang tak terlihat tersebut. Sebagai seorang pekerja, baik pekerja
wirausaha maupun pekerja kantoran, mengikuti berbagai jenis pelatihan pun
menjadi salah satu hal yang wajib untuk Anda lakukan. Berbagai jenis
pelatihan SDM juga akan Anda dapatkan selama Anda bekerja. Apabila Anda
ingin mengetahui pelatihan apa yang paling baik untuk Anda, maka berikut
ini merupakan beberapa strategi pelatihan SDM terbaik yang mungkin Anda
ikuti.
Berdasarkan Potensi yang Dibutuhkan
Jenis strategi pelatihan SDM yang banyak digunakan adalah jenis pelatihan
dimana materinya akan diberikan berdasarkan kemampuan khusus yang
dibutuhkan oleh para peserta pelatihan. Hal ini sering kali dilakukan oleh
pihak SDM atau Human Resource Development yang banyak memberikan
pelatihan untuk berbagai jenis kemampuan yang akan dimaksimalkan.
Pelatihan inipun akan diadakan secara rutin oleh berbagai perusahaan agar
para peserta yang juga merupakan karyawan perusahaan tersebut dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki sekaligus memberikan pengalaman
berupa berbagai jenis pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh para peserta.

5. 5
Apabila pelatihan dapat dilakukan dengan seluruh proses yang berjalan
dengan lancar, maka strategi pelatihan tersebut dapat dikatakan berhasil.
Berdasarkan Kebutuhan Perusahaan
Selain jenis pelatihan yang diberikan berdasarkan kebutuhan akan
pengembangan potensi yang dibutuhkan oleh para peserta, ada juga strategi
pelatihan SDM yang juga diberikan berdasarkan kebutuhan perusahaan
tersebut akan diberikan kepada para karyawan perusahaan yang
bersangkutan. Pelatihan akan dititik beratkan pada kebutuhan yang dimiliki
oleh perusahaan dan akan dilatihkan untuk para karyawan perusahaan.
Strategi tersebut terbukti cukup efektif untuk mengembangkan sebuah
perusahaan. Dengan mengadakan berbagai jenis pelatihan SDM, maka
perusahaan yang bersangkutan juga akan mendapatkan berbagai dampak
positif untuk jangka panjang. Strategi pelatihan SDM juga dapat
menentukan keberhasilan pelatihan yang diadakan oleh perusahaan dan
memberikan kemampuan serta potensi tambahan untuk seluruh peserta
yang mengikuti pelatihan tersebut.
mengapa strategi hrm dikatakan positif bagi perusahaan (1)
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
( SKKNI ) PARIWISATA
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) adalah
rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang di tetapkan sesuai dengan

6. 6
ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Kompetensi tidak berarti
hanya kemampuan menyelesaikan suatu tugas, tetapi dilandasi pula oleh
bagaimana dan mengapa tugas itu dikerjakan. Standar kompetensi meliputi
faktor-faktor yang mendukung, seperti pengetahuan dan kemampuan untuk
mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja serta
kemampuan mentransfer dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan
pada situasi dan lingkungan yang berbeda. Standar Kompetensi merupakan
rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang/orang
perorangan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang dilandasi oleh
ilmu pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja, serta
penerapannya sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang/orang
perorangan, maka yang bersangkutan akan memahami :
Bagaimana mengerjakan suatu tugas/pekerjaan.
Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat
dilaksanakan.
Apa yang harus dilakukan, bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan
rencana semula.
Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk
memecahkan masalah dan atau melaksanakan tugas/pekerjaan dengan
kondisi yang berbeda.
SKKNI ini di tetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia. SKKNI sektor pariwisata pertama yang di tetapkan oleh Menteri
tenaga kerja dan transmigrasi RI adalah mengenai Biro Perjalanan Wisata
dengan SK. MENANKERTRANS KEP.238/MEN/X/2004 dan Hotel dan
Restourant dengan SK. KEP.239/MEN/X/2004. SKKNI sebelum di tetapkan,
maka hal tersebut wajib dikonvensikan karena kovensi dilakukan dalam

7. 7
suatu forum untuk mencapai konsensus yang melibatkan masyarakat sektor
profesi dan pakar tentang Rancangan SKKNI menjadi SKKNI. Setelah
dikonvensikan SKKNI perlu ditetapkan. Penetapan SKKNI adalah kegiatan
menetapkan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Tujuan dari SKKNI sendiri yaitu sebagai acuan pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian khususnya
Pariwisata dengan kebutuhan masing-masing pihak (institusi
pendidikan/pelatihan, dunia usaha/industri dan penyelenggara pengujian
dan sertifikasi). Selain daripada itu, penyusunan standar juga bertujuan
untuk mendapatkan pengakuan tenaga kerja secara nasional dan
internasional.
Dalam pembinaan, peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja
Indonesia sangat membutuhkan adanya SKKNI. Lembaga Pelatihan Tenaga
Kerja, Lembaga DIKLAT Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi bersama-
sama dengan pengguna jasa/industri dapat melakukan kesepakatan untuk
menggunakan SKKNI sebagai standar kompetensi yang dipergunakan untuk
penyelenggaraan program pelatihan kerja dan peningkatan kualitas/
kompetensi tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
dan dunia usaha.
Adapun kegunaan SKKNI dalam memenuhi kebutuhan dalam pembinaan,
peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia antara
lain :
1. Lembaga/ Institusi Pendidikan dan Pelatihan Kerja
a. Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum dan
silabus.

8. 8
b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja,
penilaian peserta pelatihan/ pekerja berpengalaman melalui uji kompetensi
dan sertifikasi.
2. Pasar Kerja dan Dunia Usaha/ Indsutri Serta Pengguna Tenaga Kerja
a. Membantu dalam proses rekruitmen tenaga kerja.
b. Membantu penilaian unjuk kerja.
c. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/ keahlian tenaga kerja.
d. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan
kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri.
3. Lembaga/ Institusi Penyelenggara Sertifikasi Profesi
a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan
kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan kualifikasi kompetensinya/
level atau klastering sertifikasi kompetensi.
b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari LSP di Indonesia.
Standar Kompetensi dapat dimanfaatkan pada Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan, Perusahaan dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi personel.
1. Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan : Standar Kompetensi
dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan
pengembangan pengajaran. Serta sekaligus mendorong konsistensi dalam
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan penetapan Kualifikasi
Pendidikan dan atau Pelatihan.
2. Pada Dunia Usaha/Perusahaan : Standar Kompetensi dimanfaatkan sebagai
alat manajemen, terutama dalam :
Menentukan organisasi kerja dan perancangan jabatan.
Membantu dalam evaluasi/penilaian karyawan dan pengembangannya.
Membantu dalam rekrutmen
Mengembangkan program Pelatihan yang khas/spesifik sesuai kebutuhan
Perusahaan.

9. 9
3. Pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Personel : Standar Kompetensi
dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan:
Klasifikasi dan Kualifikasi
Kriteria pengujian dan instrumen/alat ukur pengujian.
SKKNI DI SEKTOR PARIWISATA
SKKNI yang di miliki oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata tahun
2011 dan telah memperoleh penetapan oleh kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI)
Standar kompetensi mencerminkan kemampuan yang dilandasi oleh
pengetahuan, keterampilan dan didukung oleh sikap kerja. Penerapannya
mengacu pada unjuk kerja dan syarat kerja. Standar kompetensi meliputi
faktor-faktor pendukung seperti pengetahuan dan keterampilan untuk
mengerjakan suatu tugas dalam kondisi normal di tempat kerja, serta
kemampuan mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan
pada situasi yang berbeda.
Standar kompetensi dapat juga dirumuskan kemampuan yang harus dimiliki
seseorang untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang mempersyaratkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tertentu. Seseorang yang
memiliki kompetensi mampu:
1. Mengerjakan suatu tugas/ pekerjaan tertentu;
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Melakukan penyesuaian bila terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana
semula;

10. 10
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah
dan atau melaksanakan tugas/pekerjaan dengan kondisi yang berbeda.
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berbasiskan kompetensi dijadikan
sebagai acuan nasional dalam mengembangkan program pendidikan dan
pelatihan serta dalam proses pembelajaran melalui pengalaman di tempat
kerja dan dalam masyarakat. Kerangka Kualifikasi Nasional dimaksudkan
menjadi kerangka kerja sistem sertifikasi yang mengintegrasikan sistem
sertifikat bidang pendidikan dan sistem sertifikat bidang pelatihan dalam
rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja.
Penting Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
1. KKNI sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan sistem
pendidikan dan pelatihan.
2. Pemenuhan KKNI merupakan pengakuan nasional atas luaran sistem
pendidikan dan pelatihan. Dengan banyaknya jenis sertifikasi dan kualifikasi
yang berkembang di berbagai sektor saat ini mengakibatkan sulit untuk
menetapkan dan mendapatkan pengakuan nasional. Untuk itu diperlukan
acuan yang dirumuskan dan ditetapkan bersama oleh semua pemangku
kepentingan atau pihak terkait sehingga diakui, diterima dan dilaksanakan
oleh semua pihak.
3. Integrasi dan korelasi antara jenjang karier dan jenjang kualifikasi. KKNI
sangat bermanfaat untuk digunakan membangun sistem perencanaan dan
pengembangan karier, dengan mengkorelasikan kualifikasi yang dimiliki
seseorang dengan rencana pengisian jabatan dan jenjang kariernya.

11. 11
4. Fleksibilitas paket pendidikan dan pelatihan. KKNI membuka fleksibilitas
pembinaan SDM dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi melalui
kombinasi sistem pendidikan, sistem pelatihan dan pengembangan di
berbagai tempat.
5. Memberi arah yang jelas kepada setiap individu untuk mengembangkan
kompetensinya. KKNI memudahkan setiap individu menetapkan pilihan
secara dini untuk memilih jalur pengembangan kompetensi, dan juga
memberi peluang untuk melakukan perpindahan jalur dari pelatihan ke jalur
pendidikan atau bekerja dan sebaliknya.
6. Mendorong optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
Apabila pihak terkait memberikan komitmen yang tinggi menerapkan KKNI,
pendayagunaan sumberdaya akan lebih optimal.
7. Menumbuhkan pengakuan nasional dan internasional terhadap kualifikasi
SDM Indonesia. SDM Indonesia yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan
KKNI, lambat laun akan memperoleh pengakuan nasional dan internasional.
Perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Sebuah kerangka kualifikasi memerlukan kriteria sebagai pedoman
penyusunan setiap jenjangnya. Kriteria tersebut merupakan sekumpulan
penjelasan yang pemenuhannya akan dijabarkan di setiap jenjang dengan
gradasi yang berbeda-beda. Kriteria tersebut adalah :
1. Derajat kesulitan pekerjaan yang diukur mulai dari tugas-tugas yang
mudah, yang sekedar pengulangan tanpa pertimbangan sampai dengan
yang teramat rumit, berubah, tak terduga yang memerlukan pertimbangan;

12. 12
2. Pengetahuan yang diperlukan mulai dari sekedar hanya mengandalkan
ingatan sampai pada yang memerlukan pertimbangan;
3. Tanggung jawab yang diemban yang dapat meliputi tanggung jawab pada
orang lain dan juga atas jumlah dan kualitas hasil;
4. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan, pendidikan dan pekerjaan yang
tinggi.
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata
sangat erat kaitannya dengan upaya untuk mencapai tingkat kebersaingan
yang tinggi. Oleh karena itu perlu didasarkan pula pada manajemen daya
saing yang akan dapat meningkatkan profesionalisme dalam pemberian
pelayanan secara comprehensive. Arus globalisasi perekonomian dunia yang
merebak ke segala sektor dan hampir merambah ke segenap kegiatan usaha
tidak terkecuali telah dirasakan dampaknya pada bidang pendidikan dan
pelatihan. Tantangan pengembangan di sektor pariwisata dinilai sangat
kompleks, mulai dari ketatnya persaingan dan tuntutan konsumen
(Customer Demand) serta pengaruh globalisasi. Untuk menciptakan SDM
yang berkualitas dan profesional di bidang pariwisata, maka peran lembaga
pendidikan dan pelatihan menjadi sangat menentukan.
Pengembangan sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh BNSP
terkait dan terpadu dengan pengembangan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) serta pengembangan pelatihan berbasis
kompetensi di lembaga-lembaga pelatihan kerja sebagai kesatuan Sistem

13. 13
Latihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1),
(2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003, sertifikasi kompetensi kerja
merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap kompetensi kerja
yang telah dikuasai oleh lulusan pelatihan kerja atau tenaga kerja yang telah
berpengalaman. Pengaturan sertifikasi kompetensi kerja ini merupakan
bagian integral dari SISLATKERNAS.
Berikut tata cara Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja:
Pelatihan berbasis kopetensi adalah pelatihan yang berorientasi pada
pencapaian kopetensi peserta latih, sehingga hasil akhir dari pelatihan
adalah meningkatnya kopetensi peserta latih yang dapat di ukur melalui
aspek sikap,pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa hal yang perlu di
perhatikan sebelum menyelenggarakan pelatihan berbasis kopetensi dapat
dilihat pada alur di bawah ini:
a. Penetapan Tim Penyusun
Sebelum menyelenggarakan program pelatihan, perlu di bentuk dan
ditetapkan tim penyusun program yang terdiri dari unsur-unsur,
diantaranya:
1. Asosiasi usaha pariwisata
2. Asosiasi profesi pariwisata
3. Instruktur/ aksesor kompetensi
4. Pakar dan praktisi yang kompeten di bidangnya
5. Instansi pemerintah.
b. Analisis Kebutuhan Pelatih

14. 14
Langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pelatihan/Traning Need
Analysis (TNA). Analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihdari
setiap kualifikasi jabatan yang terdapat di usaha pariwisata. Beberapa hal
yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menganalisa
kebutuhan pelatihan berbasis kopetensi adalah:
1. Kesenjangan antara kompetitif yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan
kompetensi yang di butuhkan pada usaha pariwisata.
2. Jenis dan jumlah usaha pariwisata yang terdapat di daerah tempat
penyelenggaraan pelatihan dan banyak memperkerjakan masyarakat
setempat.
c. Penetapan Program Pelatihan
Penetapan jenis pelatihan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan
dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:
1. Kinerja, sejauh mana element kopetensi yang dipersyratkan, terukur
berdasarkan tingkat yang diinginkan.
2. Persyaratan kinerja, sejauh mana kondisi kriterian unjuk kerja yang
diaplikasikan.
3. Acuan penilaian, sejauh mana acuan dapat di pergunakan dalam
melaksanakan penilaian.
Dalam menetapkan jenis pelatih, penetapan unit kompetensi yang terdiri
dari kompetensi umum kompetensi inti dan kompetensi khusus mengacu
pada hasil analisis yang telah di peroleh, sehingga program pelatihan

15. 15
menjadi tepat guna,tepat sasaran dan dapat menjawab kesenjangan antara
kompetansi tenaga kerja dengan kompetensi yang di butuhkan oleh usaha
pariwisata.
d. Penyusunan Kurikulum Pelatihan
Penyusunan kurikulum pelatihan didasarkan atas penetapan program
pelatihan dan merupakan salah satu tahapan kegiatan penyelenggaraan
pelatihan. Kurikulum pelatihan mencakup:
1. Kelompok unit dan kode unit kompetensi : kompetensi umum, inti dan
khusus.
2. Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja.
3. Materi pelatihan berdasarkan kelompok unit kompetensi
4. Perkiraan waktu pelatihan.
e. Penyusunan Silabus Pelatihan
Penyusunan silabus mengacu pada unit-unit kompetensi yang terdapat pada
kurikulum yang telah di tetapkan. Pencapaian kompetensi dilakukan melalui
analisis terhadap kriteria unjuk kerja (KUK) pada setiap elemen kompetensi
sesuai indikator keberhasilan pencapaian kompetensi.
Dalam mengembangkan silabus pelatihan yang perlu diperhatikan adalah:
1. Standar kompetensi kerja, standar kompetensi kerja harus mengacu keda
2 aspek yaitu:
Aspek kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap kerja)
Tingkat/gradasi kompetensi kunci sebagai tingkat kinerja.

16. 16
3. Langkah-langkah penyusunan silabus pelatihan
Langkah proses penyusunan silabus terdiri dari pencapaian tujuan
kompetensi dan ldentifikasi dan analisis kebutuhan standar kompetensi.
Pencapaian tujuan pembelajaran: tujuan pembelajaran di kembangkan
berdasarkan rumusan silabus, selanjutnya dikaji dan di tetapkan dalam
bentuk strategi pembelajaran (learning strategi) yang meliputi: kegiatan
pembelajaran teori (T) dan Praktek (P), metodologi dan media pembelajaran
yang dibutuhkan dan jumlah jam pembelajaran yang di butuhkan.
f. Persyaratn Peserta Pelatihan
Persyaratan peserta pelatihan merupakan peranan penting dalam
keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan, sehingga pelatihan yang
dilaksanakan menjadi efektif, efesien dan tepat sasaran. Penetapan
persyaratan peserta pelatihan mengacu pada:
1. Pendidikan formal, min SLTA/SMK sederajat
2. Pengalaman perkerjaan, memiliki pengalaman kerja di bidang tugasnya
minimal selama satu tahun.
3. Pelatihan yang pernah diikuti, disesuaikan dengan jenis pelatihan yang
akan di selenggarakan ditunjukan dengan bukti sertifikat.
4. Utusan dan/atau Rekomendasi yang bersifat tertulis dari industri
pariwisata.
5. Sehat jasmani dan rohani.
g. Kriteria Penetapan Instruktur

17. 17
Instruktur dalam pelatihan berbasis kompetensi harus memiliki kemampuan
sebagai pembicara sekaligus pemandu sehingga peserta pelatihan tidak
hanya memperoleh keterampilan dan gambaran sikap dalam melaksanakan
perkerjaanya. Dalam menetapkan instruktur pelatihan, beberapa hal yang
harus diperhatikan, diantaranya adalah:
1. Assesor kompetensi dan/atau Master Assesor
2. Memahami SKKNI
3. Memiliki Sertifikat Training of Trainers (ToT) atau sejenisnya
4. Menguasai teknis subtansi sesuai dengan nama dan jenjang pelatihan yang
akan dilaksanakan
5. Mampu berinovasi dan berimprovisasi dengan metode yang tepat.
h. Fasilitas Pelatihan
Fasilitas pelatihan merupakan hal yang penting dalam mendukung
kelancaran penyelenggaraan pelatihan dan pencapaian tujuan kompetensi
yang diharapkan dari peserta pelatihan. Fasilitas pelatihan yang di butuhkan
berupa:
1. Tempat penyelenggaraan : tempat penyelenggaraan pelatihan harus
menggambarkan kondisi nyata yang terdapat di dunia usaha
pariwisata/industri. Contoh: pelatihan pramukamar dapat dilakukan di hotel,
lembaga kepariwisataan yang memiliki sarana praktek kamar (mockup
room) dan/atau tempat asesmen kompetensi (TAK) yang telah di verifikasi
oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP).
2. Modul/ materi pelatihan
3. Alat dan/atau bahan praktek
4. Media pembelajaran (audio visual, white board, LCD, dsb).

18. 18
i. Penyelenggaraan Pelatihan
Dalam penyelenggaraan pelatihan, terdapat beberapa hal yang harus di
persiapkan oleh penyelenggara, seperti:
1. Buku panduan peserta
2. Jadwal pelatihan
3. Modul/materi pelatihan
4. Tempat pelatihan
5. Instruktur
Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
1. Penyelenggara pelatihan harus didukung oleh instruktur sesuai dengan
kriteria yang telah di tetapkan.
2. Penyelengara pelatihan harus didukung fasilitas pelatihan yang memenuhi
persyaratan untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja.
3. Penetapan kelulusan dilakukan dengan cara memberikan penilaian kepada
peserta pelatihan berdasarkan hasil test yang dapat berupa penilaiaan
tertulis, simulasi dan praktek.
4. Peserta yang dinyatakan kompeten oleh instruktur dinyatakan lulus
pelatihan dan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan kerja.

19. 19
5. Sertifikat pelatihan kerja ditandatangani oleh pimpinan instansi
penyelenggara pelatihan (kepala dinas kebudayaan pariwisata provinsi dan
dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota)
j. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
Evaluasi berbasis kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
pelatihan yang di selengarakan tepat sasaran, efesien dan efektif. Dengan
adanya evaluasi, maka pelatihan yang dilakukan dapat mempertanggung
jawabkan mutunya. Pelaksanaan evaluasi dapat dilihat dari komponen
aspek:
1. Evaluasi Instruktur
2. Evaluasi perserta pelatihan
3. Evaluasi Penyelenggara
Dampak dengan adanya SKKNI di bidang Pariwisata
Melihat perkembangan sektor Pariwisata Indonesia saat ini, dimana hampir
semua jenis usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang meningkat.
Mulai dari usaha milik sebuah perusahaan maupun milik perorangan. Maka
dari itu pemerintah sebagai pihak yang sentral dalam peran pengembangan
sektor Pariwisata Indonesia melakukan tugasnya dengan baik sampai saat
ini, namun tetap ada pekerjaan rumah sebelumnya yang harus di benahi
oleh Pemerintah.
Sertifikat tenaga kerja bidang pariwisata diberikan kepada tenaga kerja
pariwisata yang telah memenuhi Standar Kompetenti Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI), yang disusun oleh instansi pemerintah bidang pariwisata
bersama-sama asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan akademisi.

20. 20
Sertifikat ini diberikan melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar nasional
dan/atau standar khusus.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyaring
insan-insan pariwisata yang berkualitas dan handal di bidang yang bergerak
di Pariwisata. Seperti contoh sertifikasi Pemanduan, sertifikasi bekerja di
hotel serta lainnya. Hal tersebut dilakukan agar insan-insan Pariwisata yang
ada di Indonesia benar-benar bisa menunjang berkembangnya sektor
Pariwisata, yang mana menjadi penyumbang devisa terbesar setelah Minyak
dan Gas bumi.
Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 23 April 2012 itu, merupakan pelaksanaan dari ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
yang didalamnya mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun sertifikasi
kompetensi kompetensi dan sertifikan usaha yang bergerak di bidang
pariwisata.
Pada awal tahun 2016 nanti akan menjadi awal diberlakukannya MEA
(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Disinilah para insan sektor Pariwisata
Indonesia akan benar-benar di uji keahliannya. Karena merekalah yang
menjadi ujung tombak dari sektor Pariwisata Indonesia akan dibawa kemana
nantinya. Apakah mampu bersaing dengan masyarakat ASEAN ataukah
sebaliknya, malah menjadi titik kelemahan.

21. 21
Begitu pentingnya menyiapkan insan-insan Pariwisata Indonesia ke depannya dengan adanya
program sertifikasi ini dapat menjadi tolak ukur apakah Pariwisata bisa mencapai target yang di
canangkan pemerintah untuk mendatangkan 20 juta turis mancanegara pada tahun 2019 nanti.
Apabila target tersebut benar-benar tercapai nantinya maka Indonesia dapat di sejajarkan dengan
negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang mana mereka sangat mengandalkan sektor
Pariwisata.
Saat ini memang terkesan terburu-buru dan instan melihat sisa waktu yang ada, namun bukan
tidak mungkin Indonesia akan benar-benar siap nantinya dalam bidang Pariwisata yang akan
mendatangkan turis-turis mancanegara. Bukan hanya Pemerintah Pusat saja yang harus bekerja
keras disini, namun Pemerintah Daerah pun dituntut harus membantu dalam menyiapkan insan-
insan Pariwisata.
Contoh Kasus SKKNI :
 Kerugian Karena Tidak Ada SKKNI
Tepat 3 bulan yang lalu perusahaan KH (Inisial Perusahaan) mengalami kerugian besar
yg disebabkan persuahaan kurang memperhatikan SKKNI, kita mulai kronologi pak AA ( inisial
) telah membangun perusahaan KH yang merupakan perushaan Travel penyedia produk Pilgrim
Haji dan Umrah. Saat awal mula pak AA membangun PT. KH ini dia membagi sahamnya
dengan salah satu kerabatnya yaitu Pak PR (inisial) dengan pembagian saham 70 : 30, lalu
mereka berdua merekrut beberapa staff untuk mengoprasikan PT. KH tersebut. tetapi para staff
yang direkrutnya bukan dari kalangan dunia pariwisata atau lulusan pariwisata dan telah lama
bekerja di bidang pariwisata, sehingga terjadinya PT. KH ini mengalamin kerugian sangat besar,
Pak AA yang merupakan pemilik harus berfikir keras agar PT. KH ini tidak collapse.
PT. KH yang telah didirikan dari tahun 2011 yang berlokasi di daerah Pondok Kelapa,
Jakarta Timur harus menelan kerugian sebesar Rp 2M karena salah satu dari staff perusahaan ini
telah menyelewengkan uang perisahaan, di sinyalir staff berinisial ibu MK ini telah melakukan
penyelewengangan karena ketidak adanya profesionalisme sebagai karyawan di bidang
pariwisata, ibu MK telah melakukan praktik curang dengan cara pemalsuan atas nama PT. KH
dan memperalat staff-staff lainnya sebagai umpannya. setelah tercium oleh pak AA dan pak PR
maka tindak praktik ini sudah ketahuan, akan tetapi pak AA dan pak PR tidak memiliki bukti
atau barang bukti yang kuat untuk melaporkan tindakan curang ibu MK tersebut.

22. 22
PT. KH Tour and Travel ini harus menelan kerugian Rp. 2M dan pak AA selaku pemilik
harus mengganti kerugian uang operasioanl perusahaan. hal ini karena kurangnya standar para
staff yang bekerja di PT. KH ini, oleh karena itu tindak praktik curang ibu MK gampamg
dilakukannya. namun sekarang PT. KH telah dibeli oleh perushaan batu bara dan membagi
saham 40 : 60