Teks tersebut membahas pandangan beberapa tokoh tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti syura, keadilan, dan persamaan, meskipun ada perbedaan dalam pendekatan legislasi. Beberapa tokoh mendukung demokrasi yang dilandasi nilai-nilai agama.

1. 124
Artikel 45
“DEMOKRASI DALAM PANDANGAN TOKOH”
Muhammad Agung Setiawan
MAN Darussalam Banda Aceh
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan
rakyat",yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan"
atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota
Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari
ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut
saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena
Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang
bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua
pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan
demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian
besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak
suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak
abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin
Pertengahan lama.
Kata demokrasi muncul pada mazhab polotik dan filsafat yunani kuno di
negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthesnes, warga Athena mendirikan negara
yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SS.
Cleisthesnes di sebut “bapak demokrasi.
Abraham Lincoln: Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
Charles Costello: Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri
dengan kekuasaankekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk
melindungi hak-hak perorangan warga negara.
John L. Esposito: Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat.
Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun
mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja
lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif.
Hans Kelsen: Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang
melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana
rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di
dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

2. 125
Sidney Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan
mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
C.F. Strong: Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota
dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang
menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya
pada mayoritas tersebut.
Hannry B. Mayo: Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-
wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana
terjadi kebebasan politik.
Merriem: Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat;
khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada
rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah
sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas
yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber
otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau
kesewenang-wenangan.
Samuel Huntington: Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang
paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil,
jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.
Pengertian demokrasi menurut pandangan islam
Islam adalah agama egalitarian yang tidak membedakan manusia berdasarkan
suku, bangsa, agama, ras dan keturunan.Jika terjadi ketidaksamaan diantara mereka,
hanya semata-mata karena ketakwaan atau moralitas mereka. Secara spesifik, dalam
Islam tidak menyebutkan adanya demokrasi, tetapi nilai dan prinsip Islam
mendukung gagasan universal tentang demokrasi. Misalnya dalam prinsip Islam
yaitu:
_ ‘Adl (Keadilan)
- Syura (musyawarah)
- Musawwah (kesetaraan).
Ketiga prinsip itu tidak hanya cocok dengan demokrasi, tetapi jika ditafsirkan
secara benar, dalam dirinya sendiri sudah mengandung sebuah bentuk demokrasi.S
ehingga, demokrasi adalah sarana terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan
dan cita-cita kemasyarakatan Islam. Prinsip-prinsip itu dapat diimpelemtasikan di
seluruh wilayah publik, akan tetapi kebanyakan ilmuwan Muslim membatasinya pada
wilayah politik (siyasah).

3. 126
Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan
hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite
(persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi
manusia), dst. Di dalam Islam Demokrasi ini masih menjadi bahan perdebatan
diantara para Ulama dan intelektual Islam, untuk memposisikan Demokrasi secara
tepat kita lihat dulu prinsip-prinsip Demokrasi dari pandangan para ulama, yaitu :
Menurut Sadek, J. Sulayman, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang
menjadi standar baku. Di antaranya :
1. Kebebasan berbicara setiap warga negara.
2. Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak
didukung kembali atau harus diganti.
3. Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas
4. Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat.
5. Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
6. Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).
7. Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu
Al-Maududi: tokoh ini secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak
mengenal paham ini yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk
menetapkan segala hal.Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari dunia
Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler.Karenanya, al-Maududi
menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik.Islam
menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan).Tentu saja bukan teokrasi
yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan
tak terbatas pada para pendeta.
Mohammad Iqbal: Intelektual Pakistan ternama Muhammad Iqbal sangat mengkritik
adanya demokrasi.Menurutnya, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama,
demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari
etika.Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat telah mengabaikan keberadaan agama.Parlemen sebagai salah satu pilar
demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama
kalau anggotanya menghendaki. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep
demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan.Jadi yang ditolak
oleh Iqbal bukan demokrasinya melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat.
Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut :
- Tauhid sebagai landasan asasi
- Kepatuhan pada hukum
- Toleransi sesama warga.
- Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit.
- Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

4. 127
Muhammad Imarah: Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak
dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif
(membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat.
Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang
Allah yang memegang kekuasaan hukum tertinggi .Wewenang manusia hanyalah
menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan
serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah
berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh
(yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.
Demokrasi Barat berasal pada pandangan mereka tentang batas kewenangan
Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya.
Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif.
Sementara, dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah
befirman Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah,
Tuhan semesta alam. (al-A’râf: 54). Inilah batas yang membedakan antara sistem
syariah Islam dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum
atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan
sebagainya adalah sejalan dengan Islam.
Yusuf al-Qardhawi: Menurut beliau, substansi demokrasi sejalan dengan Islam.Hal
ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya:
- Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk
mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan
mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka
sukai.Demikian juga dengan Islam.Islam menolak seseorang menjadi imam shalat
yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.
- Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan
Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada
pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.
- Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang
tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih
menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak
layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada
saat dibutuhkan.
- Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan
dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam
syura.Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah
seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara
terbanyak.Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh.Jika suara
yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari
luar mereka. Yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat
jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini
adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas.

5. 128
- Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas
pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.
Salim Ali al-Bahnasawi: Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang
tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan
Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak
bertentangan dengan Islam.Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak
legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram.
Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:
- Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah.
- Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya.
- Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan
dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36).
- Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang
bearmoral yang duduk di parlemen jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab
Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari
wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia.Dengan
demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri.Namun begitu menurut Mahasin,
tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam
perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi:
Syura(musyawarah)
Merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara
eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan
Ali Imran:159 Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal
sebagai pelaksana syura adalah ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin.
Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara
atau khalifah. Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan
pertimbanagan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah
keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah
akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk
dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang
disampaikan menjadi pertimbangan bersama.
Al-adli‘(keadilan)
Adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam
berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana.Kolusi dan
nepotisme tidak dibolehkan. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah
pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain
dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa’:58 dst. Betapa prinsip
keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang
“ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akanlestari kendati ia negara kafir,
sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan)
Islam”.

6. 129
Al-Musawah(kesejajaran)
Adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang
lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan
kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.Kesejajaran ini
penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas
rakyat.Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi
wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk
melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat.
Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat
demikian juga kepada Tuhan.Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki
sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil.Sebagian ulama’ memahami al-
musawah ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip al-syura dan al-‘adalah. Diantara
dalil al-Qur’an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13,
sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada’
dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.
Al-Amanah(dapat di pearcaya)
Adalah sikap kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh
sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik.Dalam konteks
kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat
harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung
jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT
dalam surat an-Nisa’:58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan
tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa
prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut.Inilah etika Islam.
Al-Masuliyyah(tanggun jawab)
Adalah tanggung jawab.Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan
jabatan itu adalah amanah yangh harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus
disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus
dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini mememiliki dua pengertian, yaitu
amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang
harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ibn
Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam
mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya.
Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (al-masuliyyah) ini diharapkan
masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi
masyarakat luas.Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada
posisi sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-
ummah (pelayan umat).Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa
menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa,
bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

7. 130
Al-Hurriyyah(kebebasan)
Adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi
hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu
dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan
dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka tidak ada alasan
bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya
kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial
bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat,
maka kezaliman akan semakin merajalela. Jika suatu negara konsisten dengan
penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka
pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dus dengan demikian maka roda
pemerintahan akan berjalan dengan stabil.
Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang
dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktek-praktek yang dilakukan oleh
sebagian penguasa Bani ‘Abbasiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk
melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis.Seperti pengamatan Mahasin
(1999:31), bahwa di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah
mengesankan pemerintahan raja-raja yang korup dan otoriter. Inilah memang, betapa
sulitnya menegakkan demokrasi, yang di dalamnya menyangkut soal: persamaan hak,
pemberian kebebasan bersuara, penegakan musyawarah, keadilan, amanah dan
tanggung jawab. Sulitnya menegakkan praktik demokratisasi dalam suatu negara oleh
penguasa, seiring dengan kompleksitas problem dan tantangan yang dihadapinya, dan
lebih dari itu adalah menyangkut komitmen dan moralitas sang penguasa itu sendiri.
Dengan demikian, meperhatikan relasi antara agama dan demokrasi dalam sebuah
komunitas sosial menyangkut banyak variabel, termasuk variabel independen non-
agama.
Konsep demokrasi sebenarnya tidak sepenuhnya bertentangan dan tidak
sepenuhnya sejalan dengan Islam. Prinsip dan konsep demokrasi yang sejalan dengan
islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, dan menurunkan
pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya. Adapun
yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak
sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari
rambu-rambu ilahi.Oleh karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi
yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu di antaranya:
- Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama.
- Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya
- Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah
- Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan
utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakr ketika mengambil suara
minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar
zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang
dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya
dengan cukup mengambil pajaknya.

8. 131
Agar sistem atau konsep demokrasi yang islami di atas terwujud, langkah yang
harus dilakukan:
1. Seluruh warga atau sebagian besarnya harus diberi pemahaman yang benar
tentang Islam sehingga aspirasi yang mereka sampaikan tidak keluar dari
ajarannya
2. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat harus diisi dan didominasi oleh
orang-orang Islam yang memahami dan mengamalkan Islam secara baik,
Muhammad Natsir
Tokoh ini berpendapat bahwa Islam menganut sistem demokratis, dalam
pengertian bahwa Islam menolak istibdad (despotisme), absolutisme, dan
otoritarianisme.Tidak semua hal dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui
Dewan Permusyawaratan. Keputusan demokratis diimplementasikan hanya pada
masalah yang tidak disebutkan spesifik dalam syariah. Islam mempunyai konsep dan
karekter demokratis sendiri, mempunyai sintesis antara demokrasi dan otokrasi.
Jalaludin Rahmat: Tokoh ini mendukung demokrasi sebagai prinsip bagi sistem
politik yang didasarkan pada dua konsep yaitu partisipasi politik dan hak asasi
manusia.Konsep ini tidak hanya sesuai dengan Islam tetapi juga merupakan
perwujudan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa.
Masykuri Abdillah: Beranggapan bahwa para pemimpin dan intelektual serta aktivis
politik muslim Orde Baru juga mendukung demokrasi karena, nilai-nilai demokrasi
sesuai dengan nilai-nilai Islam tentag masyarakat dan demokrasi adalah cara yang
tepat untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan-kepentingan Islam.
Abdurrahman Wahid: Tokoh Indonesia ini pro-demokrasi.Beliau mengkalim bahwa
“perjuangan untuk menegakkan keadilan, mewujudkan demokrasi, dan
mengembangkan kemampuan dasar tiap individu dalam mengatasi permasalahanya,
mendapat konsep-konsepnya dari keyakinan agama”.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga Negara nya memiliki hak
setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka,demokrasi
mengizinkan warga Negara berpastisipasi baik secara langsung atau melalui
perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi
mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya Pratik
kebebasan politik secara bebas dan setara yang belandaskan azas kemanusiaan Hak
Azasi Manusia (HAM).
Tetapi bisakah kita lihat dingkungan sekitar kita masih banyak rayat yang
salah dengan pengertian demokrasi. Mereka mengira demokrasi itu adalah kebebasan
untuk mengharap kebahagiaan hidup sepenuh kepada pemimpin (wakil rakyat). Yang
maksudnya mereka ingin hidup bahagia, damai , dan tentram tampa beusaha apapun
dan mengharap pemimpin (wakil rakyat) lah yang akan menjamin mereka bahagia.
Mereka berdemo di depan kantor wakil rakyat apa bila kemauan mereka tak

9. 132
terpenuhi. Maka nya ada satu pendapat ulama agama islam beliau mengatakan bawah
“ system demokrasi itu haram dan menyesatkan’’.
Karena rakyat nya telah menduakan tuhan nya (Allah swt )sendiri. Emang iya
kita hidup di dunia ini perlu pemimpin tapi bukan sepenuhnya kita mengharap
kepada pemimpin, sebenarnya sIstem demokrasi itu bagus karena sIstem demokrasi
adalah sisitem yang menberi kebebasan bagi umat manusia untuk memilih jalan
kehidupan nya sendiri, dan supaya tidak terikat dengan beban manusia lainya atau
bisa di katakan tidak akan terjadinya penindasan atau kekerasan dalam lingkungan
hidup kita. Dan pemimpin atau wakil rakyat belum tentu mereka bisa mengubah
kehidupan kita, kerena mereka sendiri masih banyak kekurangan yang harus mereka
perbaiki walaupun mereka ada kelibihan bangian harta kekayaan, karena harta
kekayaan mereka belum tentu bisa menutup kekurangan Mereka sendiri. Dan
harapan saya kedepan “ janganlah suka menadahkan tangan mu di dalam kotoran
makluk ciptaan sang pencipta, untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang buta.
Tapi menadahkan lah tangan mu di tempat sujud mu dan meminta lah pentunjuk agar
hidup mu berkat dan teruslah diri mu berusaha demi jalan kehidupan mu bahagia dan
terang menerang bagaikan sinar sansurya di dunia untuk kamu bawak amalan mu
kealam sebenarnya yaitu alam akhirat .
Karena kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari kerberkatan untuk kita
bawak amalan kebajikan kealam yang sebenarnya yaitu alam akhirat. Dan janganlah
kita suka mengharap kepada orang lain ketika kita masih bisa melihat mentari sang
surya (berusaha). Dan cara lebih baik cara menyelesaikan sesuatu permasalahan atau
keputusan adalah dengan musyawarah, karena musyawarah adalah keputusan yang
terbaik dalam suatu permasalahan dan musyawarah kita dapat mengikatkat tali
silturahmi, keadilan, kekompakan, dan kesatuan dan persatuan.
Saya berharap generasi muda bisa memahami tulisan ini, dan semoga bisa
bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan bagi generasi penurus Negara Repubilik
Indonesia.