Hubungan Industrial Pancasila
•Als PPTX, PDF herunterladen•
3 gefällt mir•6,526 views
Presentasi Hubungan Industrial di semester 6, Ilmu Komunikasi - FISIP UNTIRTA. Judul: MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN PENGUSAHA-PEKERJA DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP)
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (20)
Ähnlich wie Hubungan Industrial Pancasila
Ähnlich wie Hubungan Industrial Pancasila (20)
Mehr von Hestu Subhika Garindi
Mehr von Hestu Subhika Garindi (19)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Hubungan Industrial Pancasila
- 1. HUBUNGANINDUSTR IAL Ayu Fazriyani 6662110582 Cucu Rahmawati 6662100893 Fingkan F. Alkausar 6662110239 Hestu Subhika Garindi 6662110876 Sylvia Windyasari Utami 6662110297 Kelompok 6
- 2. MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN PENGUSAHA-PEKERJA DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP)
- 3. SEJARAH HUBUNGAN INDUSTRIALPANCASILA Sejarah Hubungan Industrial Pancasila (HIP) tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pasang-surut tahap-tahap perjuangan bangsa mempengaruhi perkembangan Hubungan Industrial di Indonesia. Pada masa-masa pergerakan kemerdekaan, karena pengaruh dari perjuangan politik waktu itu, maka hubungan industrial lebih banyak berorientasi pada masalah-masalah sosial politik daripada masalah sosial ekonomi. Hal ini tercemin dari gerakan serikat pekerja yang tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan anggotanya, akan tetapi juga bertujuan untuk perjuangan kemerdekaan.
- 4. TUJUAN, LANDASAN, POKOK PIKIRAN, DAN ASAS HIP
- 5. TUJUAN HIP • Menyukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. • Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. • Menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. • Meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. • Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya.
- 6. LANDASANHIP • Landasan idiil, yaitu Pancasila yang artinya sila-sila dari Pancasila harus ditafsirkan dan diterapkan secara terkait satu sama lain secara bulat dan utuh. Jadi semua perilaku yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusaha buruh dan pemerintah) wajib berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa. • Landasan Hukum (Konstitusional), yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan landasan hukum sekaligus sumber hukum HIP. Sebagai sumber hukum atau hukum dasar artinya segala perundangan undangan peraturan dan hal yang sifatnya mengatur kehidupan HIP haruslah berpedoman pada hukum dasar tersebut.
- 7. LANDASANHIP • Landasan Struktural dan TAP MPR No 11 artinya dalam pola struktur pelaksana HIP berdasarkan dan mengacu pada P4. • Landasan Operasional: Garis-garis Besar Haluan Negara serta ketentuan-ketentuan pelaksananya yang diatur oleh pemerintah di dalam program pembangunan. • Hubungan Industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk menciptakan keamanan nasional, stabilitas nasional, meningkatnya partisipasi sosial dan kelanjutan pembangunan nasional.
- 8. POKOK PIKIRAN HIP • Hubungan Industrial Pancasila didasarkan atas keseluruhan sila-sila daripada Pancasila secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. • Hubungan Industrial Pancasila meyakini bahwa kerja bukanlah hanya sekedar mencari nafkah, akan tetapi kerja sebagai pengabdian manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. • Dalam Hubungan Industrial Pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai faktor produksi belakam akan tetapi kerja sebagai manusia pribadi sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya. • Dalam Hubungan Industrial Pancasila, pengusaha, dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin. Karena Hubungan Industrial Pancasila berupaya mengembangkan orientasi kepada kepentingan nasional.
- 9. POKOK PIKIRAN HIP • Sesuai dengan prinsip musyarawah dan mufakat maka Hubungan Industrial Pancasila berupa menghilangkan perbedaan-perbedaan dan mengembangkan persamaan- persamaan dalam rangka menciptakan keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. • Dalam Hubungan Industrial Pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk itu seluruh hasil upaya perusahaan harus dapat dinikmati bersama oleh pengusaha dan pekerja secara serasi, seimbang dan merata.
- 10. ASAS-ASAS HIP • Hubungan Industrial Pancasila dalam mencapai tujuannya mendasarkan diri kepada asas-asas pembangunan nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara seperti asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, keseimbangan dan lain-lain. • Hubungan Industrial Pancasila dalam mencapai tujuannya juga mendasarkan diri pada asas kerja, yaitu : Pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam proses produksi yang berarti keduanya harus bekerjasama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam menikmati hasil perusahaan yang berarti hasil perusahaan harus dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi.
- 11. MENGATASI KONFLIK KEPENTINGAN PENGUSAHA-PEKERJA DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIALPANCASILA Untuk menciptakan suasana yang menunjang sikap mental dan sikap sosial HIP bisa tumbuh maka perlu dikembangkan sarana-sarana utama yang menunjang terlaksananya HIP
- 12. Sasaran Menumbuhkan Sikap Mental dan Sikap Sosial • Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit • Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) • Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial • Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan • Pendidikan Hubungan Industrial
- 13. Beberapa Masalah Yang Perlu Diselesaikan HIP • Masalah pengupahan • Pemogokan
- 14. POSISI PEKERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA Banyak sekali buruh yang diputuskan hubungan kerja (PHK) karena hal tersebut atau hal-hal lain. Secara yuridis, pengusaha harus meminta izin dahulu kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Daerah dan Pusat. Sayangnya lembaga peradilan perburuhan ini hanya mengurus PHK-nya saja dan tidak meneliti sebab-sebab keresahan kaum pekerja. Dalam pegurusan masalah PHK, lembaga tersebut tidak begitu banyak menolong kaum pekerja.
- 15. PJP I Terdapat Beberapa Kendala • Pertama, perusahaan belum melaksanakan ketentuan UU perburuhan, khususnya ketentuan tentang upah sesuai kebutuhan fisik minimum (KFM) dan hanya mengikuti peraturan perusahaan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta merugikan pihak naker. • Kedua, kurang efektifnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan aparat Depnaker terhadap perusahaan- perusahaan. Fungsi ini sangat penting untuk mengontrol apakah perusahaan melaksanakan dengan baik ketentuan peraturan tentang syarat-syarat kerja, termasuk upah dan kesejahteraan naker. Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 16. PJP I Terdapat Beberapa Kendala • Ketiga, masih sulitnya sikap keterbukaan pengusaha unk menampung aspirasi naker yang menghendaki pemberian upah berdasarkan pertimbangan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam ide HIP. • Keempat, belum terlaksananya demikratisasi dalam hubungan kerja, khususnya mekanisme musyawarah dan mufakat untuk melaksanakan kesepakatan kerja bersama. • Kelima, pertumbuhan dan perkembangan industri yang pesat namun tidak didukung upa peningkatan kesejahteraan naker, khususnya peningkatan upah dan jaminan sosial lainnya.
- 17. PENGERTIANHIP Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan atara pekerja dala proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manivestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan UUD 1945 yang tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.
- 18. Hubunga Kerja BerlandaskanPancasila Dan UUD1945 Dengan MenerapkanAsasKemitraan YangMeliputi : • Tenaga kerja dan pimpinan perusahaan adalah mitra dalam produksi. • Tenaga kerja dan pimpinan perusahaan adalah mitra dalam keuntungan. • Naker dan pimpinan perusahaan adalah mitra dalam bertanggung jawab yaitu : – Bertanggung jawab terhadap perusahaan tempat naker melaksanakan pekerjaannya – Terhadap naker yang bekerja pada perusahaan bersangkutan – Terhadap masyarakat sekitarnya – Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 19. KonsekuensiLogisMengenai Apa Yang Harus Diperbuat Oleh Ketiga Pelaku Dalam Sistem HIP • Pemerintah sebagai lembaga pengawas dalam sistem HIP harus bertindak netral, akif dan tegas. Netral, artinya pada setia perselisihan yang terjadi dalam kerangka proses produksi. • Pengusaha, sebagai pemilik modal dalam kerangka proses produksi mempunyai peranan besar dan dominan. Namun sistem HIP dipaksa untuk menempatkan peranan tersebut pada posisi seimbang dengan mitra kerjanya, yaitu pekerja. • Pekerja adalah komponen vital dalam proses produksi. Namun arti vitalitas komponen tersebut jika tidak ada yang menggunakannya. Berarti digunakan atau tidak buruh masih tergantung pada pihak lain. Dalaam hal ini adalah pengusaha.
- 20. Buruh dalam Sistem Perekonomian Sistem ekonomi kapitalis Sistem ekonomi sosialis/komunis Sistem ekonomi pancasila Peran pemerintah Pemerintah tidak campur tangan sama sekali Pemerintah berperan penuh Pemerintah mengatur dan mengawasi jalannya ekonomi untuk kepentingan masyarakat Kedudukan perseorang Bebas penuh/ liberal Tidak bebas/ tidak dikenal arti individu yang ada hanyalah kolektif Bebas terpimpin dalam batas-batas yang terlah ditentukan Pemilik lapangan pekerjaan Bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kehendak masing-masing dan digunakan untuk kepentingan diri sendiri Semua orang adalah buruh. Hanya ada kelas buruh. Lapangan pekerjaan ditentukan oleh negara Bebas memilih pekerjaan yang tersedia. Dikerjakan untuk menghidupi diri sendiri, sekeluarga dan kepentingan nasional Hubungan kerja (upah, jam kerja, dan lingkungan) Berdasarkan kontrak kerja. Upah disesuaikan dengan kekuatan pasar. Hubungan sangat impersonal Ditentukan dan direncanakan oleh negara. Manusia hanyalah alat produksi. Berdasarkan hubungan manusiawi. Upah disesuaikan dengan KFM.
- 21. Upaya Mengatasi Permasalahan Perselisihan perburuhan di Indonesia sebenarnya sudah dicoba diselesaikan lewat apa yang dikenal dengan HIP (Hubungan Industrial Pancasila). HIP adalah suatu paham dimana “persuahaan menyadari bahwa tanpa buruh atau naker, mereka akan lumpuh, akan tetapi buruh pun hendaknya menyadari bahwa tanpa perusahaan mereka tidak akan mempunyai pekerjaan.” Paham ini menghendaki agar kedua belah pihak bisa melaksanakan tugas dan haknya berdasarkan kesadaran akan saling ketergantungan.
- 22. Penutup Masa depan adalah era bakal dipenuhi dengan pertumbuhan industri yang sangat pesat, baik industri yang menghasilkan barang untuk ekspor maupun keperluan pasar dalam negeri. Semua berkembang merata di tanah air, kepengusahaan akan berkembang cepat jika dibarengi semakin besarnya jumlah karyawan. Karenanya penataan hubungan pengusaha dan karyawan, timbulnya pemogokan, dan lainnya tidak hanya merugikan pengusaha maupun karyawan, tetapi juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Bukan tidak mungkin hal ini menyebabkan investor kehilangan minatnya untuk menanamkan modal di negara kita.