Dokumen tersebut berisi pedoman pengawasan proses pemutakhiran data pemilih oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kelurahan/Desa. Dokumen menjelaskan tahapan pemutakhiran data pemilih, tugas Panwaslu dan Pantarlih, fokus pengawasan, dan strategi pencegahan serta pengawasan untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan dengan baik.
3. DAFTAR PEMILIH
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
AKURAT MUTAKHIR KOMPREHENSIF TRANSPARAN
Tidak ada kesalahan
informasi atau
keterangan dalam
penulisan
Disusun berdasarkan
informasi terbaru
Memuat Pemilih
yang MS, dan
Mencoret yang TMS
Menyampaikan
informasi dan
menerima masukan
dari publik
4. Prinsip Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Penyelenggaraan Pemilu
a. komprehensif;
b. inklusif;
c. akurat;
d. mutakhir;
e. terbuka;
f. responsif;
g. partisipatif;
h. akuntabel;
i. perlindungan data diri; dan
j. aksesibel.
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
5. Penyerahaan Data Kependudukan
dari Kementerian Dalam Negeri
kepada KPU dan WNI bertempat
tinggal diluar negeri dari Kementerian
Luar Negeri kepada KPU
Sinkronisasi Data
Kependudukan
dan Data WNI di
luar negeri
Penyerahan Daftar Potensial
Pemilih Lokasi khusus dari
KPU Kabupaten/Kota kepada
KPU melalui KPU Provinsi
Penyerahan DP4 oleh
Menteri Dalam Negeri
dan DP4LN oleh
Menteri Luar Negeri
kepada KPU
Penyandingan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir
yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan
dengan DP4 hasil sinkronisasi dan
Penyandingan DPTLN Pemilu terakhir dengan
DP4 LN hasil sinkronisasi oleh KPU
Penyerahan Data Pemilih dari
KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan
Penyerahan Data Pemilih Luar
Negeri dari KPU kePPLN
Penyusunan
bahan
Pencocokan
dan Penelitian
Pencocokan
dan
Penelitian
Penyusunan,
Rekapitulasi
dan Penetapan
DPS/DPSLN
Pengumuman
DPS/DPSLN dan
Masukan/Tanggapan
Masyarakat, Pengawas
dan Peserta Pemilu
Perbaikan
DPS/DPS
LN
Pengumuman
DPSHP/DPSHP LN dan
Masukan/Tanggapan
Masyarakat, Pengawasdan
Peserta Pemilu
Penyusunan,
Rekapitulasi
dan Penetapan
DPT/DPT LN
Pengumuman
DPT
Penyusunan
dan Rekapitulasi
Daftar Pemilih
Tambahan
1 2 3
4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15
Alur Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih
6. 2023 6
SYARAT PEMILIH
a. WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau
sudah pernah kawin.
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-
el;
d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat
Perjalanan Laksana Paspor;
e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c
dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
f. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
PKPU 7 Tahun 2022
7. 2023 7
Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa
• 1. Mengawasi Proses :
• Pencocokan dan penelitian data pemilih
• Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan/Desa dan penyampaian
hasil kepada PPK
• Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, Perbaikan DPS
• Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat Kelurahan/Desa dan penyampaian hasil kepada PPK
• 3. Menyusun Form Pencegahan, Form A pengawasan dan mengisi AKP
• 4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan
8. FOKUS PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
1
Pembentukan Pantarlih
2
Pencocokan dan Penelitian
(Proses & Hasil)
3
Penyusunan
DPS, Pengumuman &
Perbaikan DPS
4 Penyusunan
DPT & Pengumuman
5
Penyusunan
DPTb dan DPK
6
Penyusunan
TPS Lokasi Khusus
11. Pemilih dalam TPS paling banyak 300 orang, dengan memperhatikan:
1. Tidak menggabungkan kelurahan/desa
2. Kemudahan pemilih ke TPS
3. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda
4. Aspek geografis setempat
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang
waktu pemungutan suara
Pemetaan TPS
12. PENGAWASAN PROSES COKLIT
2023 12
Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan bahwa Pantarlih :
1. Berkoordinasi dengan RT RW setempat
2. Melakukan coklit dari rumah kerumah & tidak boleh digantikan oleh orang lain
3. Mencocokkan daftar pemilih dalam form model A dengan KTP-el
4. Mencatat pemilih yang telah MS tapi belum terdaftar, memperbaiki data pemilih
5. Mencoret pemilih yang TMS tapi masih tercantum [meninggal dunia,pindah domisili,berubah status
TNI-POLRI,belum genap 17 dan belum kawin,tidak ada keberadaanya, terganggu jiwa berdasar
keterangan dokter, sedang dicabut hakpilih berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap]
6. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis dissabilitas
7. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki
KTP-el
8. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat
di TPS wilayah kerja Pantarlih & menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah
9. Pantarlih menyerahkan hasil pemutakhiran kepada PPS
13. Pengawasan penyusunan Daftar Pemilih
hasil pemutakhiran
2023 13
Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan bahwa Pantarlih :
1. Memastikan PPS menyusun daftar perubahan pemilih berbasis TPS dengan menggunakan
formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih
2. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi melalui forum rapat pleno terbuka
3. Berkoordinasi dengan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi
4. Menghimpun catatan khusus yang akan disampaikan dalam rapat pleno terbuka penyusunan DP
5. Menyampaikan saran masukan/perbaikan kepada PPS dalam hal proses rekapitulasi tidak sesuai
ketentuan, dokumentasikan
6. Mendapat salinan hasil rekapitulasi model A-Rekap PPS dan Form A-Daftar perubahan pemilih,
SALINAN NASKAH ASLI
7. Memastikan PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK
8. Menuangkan form A Pengawasan & Form F Pencegahan
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslucam sebagai bahan konsolidasi data
10. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi PKD melaporkan hasil pengawasan kepada
Panwascam
14. 2023 14
Kerawanan pencocokan penelitian
(coklit)
1. Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung (alasan Kesehatan, menganggap
mengetahui keberadaan pemilih diwilayah kerjanya dll);
2. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit;
3. Tidak menindaklanjuti masukan/ tanggapan masyarakat;
4. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu
5. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang TMS seperti pemilih yang MD dengan dibuktikan
dengan suket kematian atau dokumen lainnya, pemilih ganda, berubah status dari sipil
menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun dan belum pernah kawin.
6. Pantarlih tidak mencatat pemilih yang MS
7. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat coklit
8. Pantarlih tidak menempelkan stiker coklit untuk setiap 1 KK setelah dilakukan coklit
9. Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu
15. STRATEGI PENCEGAHAN
2023 15
1. Panwaslu Desa/Kelurahan menjalin koordinasi dan menghimbau kepada PPS agar mengangkat Pantarlih sesuai
ketentuan dan memastikan pantarlih manjelankan tugas secara maksimal
2. Mengingatkan agar PPS terbuka dalam kegiatan penyusunan dan penetapan daftar pemilih, memaksimalkan
sosialisasi, koordinasi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemutakhiran.
3. Identifikasi Kerawanan pengelolaan data Pemilih
4. Optimalisasi simpul-simpul Pengawas Partisipatif : secara spesifik mengajak mitra untuk cekdptonline mandiri
[himpun hasilnya, lengkapi dokumen pendukung dan konsolidasikan]
5. Koordinasi stakeholder [instansi-institusi, organisasi, Partai Politik dan Lembaga Pemantau] tahapan ini krusial,
harus menjadi perhatian bersama
6. Berkoordinasi dengan Jajaran PPS untuk mendapatkan akses rencana kerja Pantarlih
7. Membentuk Posko Pengaduan masyarakat (online/offline)
8. mendokumentasi dan Publikasikan seluruh kerja pencegahan
9. Konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan
16. STRATEGI PENGAWASAN
2023 16
1. Tentukan Fokus Pengawasan
2. Membentuk Posko Pengaduan masyarakat
3. Melakukan Pengawasan melekat dan melakukan uji petik
4. Analisis data, Audit dan investigasi
5. Penggunaan instrumen hukum cegah di lapangan, saran perbaikan (lakukan secara
berjenjang)
6. Konsolidasi data dengan jajaran [berlapis,sebelum rekap setingkat diatasnya]
7. Mencermati seluruh form A pengawasan di wilayah masing-masing, sampaikan secara
tertulis kepada PPS melalui Panwaslu Kecamatan atau melalui /di forum
koordinasi/rapat pleno terbuka
8. mendokumentasi dan Publikasikan seluruh kerja pengawasan
9. Konsultasi dengan Panwaslu Kecamatan
17. ESENSI COKLIT
01
02
03
04
Mencoret Data Pemilih
yang Tidak Memenuhi
Syarat
Memberikan Tanda Bukti
Pendaftaran Pemilih dan
Menempelkan Stiker di bagian depan
rumah Pemilih
Memperbaiki Data Pemilih yang
Belum Lengkap/Benar
Mencatat/Mendaftar Pemilih yang
Belum Terdaftar
18. 2023 18
3
1
4
2
Memastikan pantarlih
melaksanakan tugas sesuai
dengan tata cara, prosedur
dan mekanisme coklit
PK/D berkoordinasi dengan
PPS berkaitan dengan
pelaksanaan coklit
PK/D Melakukan pengawasan
MELEKAT terhadap 5 Kepala
Keluarga per hari dengan
pantarlih yang berbeda (selama
masa coklit)
Menuangkan hasil pengawasan
kedalam AKP, Laporan Hasil
Pengawasan (Form A) dan Form
pencegahan serta melaporkannya ke
Panwaslu Kecamatan.
PKD
PK/D melakukan uji petik terhadap 10 KK/ hari dalam satu
kelurahan/desa dengan sebaran seluruh TPS (pengawasan tidak
melekat – uji petik dilakukan pada pemilih yang telah di coklit)
5
