2. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa
“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang.” Sedangkan yang dimaksud dengan hak
Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul
berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.
• Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (mulai berlaku tanggal 20 September Tahun
2000)
Rahasia Dagang
3. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan
perusahaan/investor yang ingin tetap menjaga
kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena
kalau yang bersangkutan meminta paten dari negara, dia
harus membuka semua rahasia invensi.
• “ A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of
information which is used in one’s business, and which gives him
opportunity to obtain and advantage over competitors who
don’t know use it”.
• Robert Patrick Merges, Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition, 1997, hlm 1237 sebagaimana dikutip Ahmad
M. Ramli, Op-Cit, hlm. 29.
Rahasia Dagang
4. RAHASIA DAGANG
UU No.30 tahun 2000
Unsur-unsur
1. Informasi di bidang
teknologi dan/atau bisnis
2. Tidak diketahui oleh
umum
3. Mempunyai nilai ekonomi
4. Berguna dalam kegiatan
usaha
5. Dijaga kerahasiaannya
kriteria
1. Bersifat rahasia
2. Mempunyai nilai
ekonomi
3. Ada upaya jaga
kerahasiaan
Lingkup perlindungan
1. Metode produksi
2. Metode pengolahan
3. Metode penjualan
4. Informasi lain di bidang
teknologi dan bisnis
Jangka waktu perlindungan
Tidak ada/ selama
memenuhi syarat UU
Cara mendapatkan
hak
Tidak perlu di
daftarkan
Bentuk pelanggaran
1. Menggunakan/meng
ungkap demi
kepentingan
komersial
2. Mengingkari
kesepakatan
Penyelesaian sengketa
1. PN
2. Arbitrase/ADR
Upaya hukum
1. Gugatan
2. Tuntutan
Dialihkan
Hibah, Waris, Wasiat
Perjanjian tertulis,
Sebab lain.
5. • Perlindungan atas rahasia
dagang diatur dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang
(UURD) dan mulai berlaku
sejak tanggal 20 Desember
2000.
Dasar Hukum Rahasia Dagang
6. Lisensi Rahasia Dagang
Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat Jenderal
dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada
Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap
pihak ketiga.
1
2
3
Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam Berita Rahasia Dagang.
Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan
hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pasal 6 dan pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan
dengan:
• pewarisan;
• hibah;
• wasiat;
• perjanjian tertulis; atau
• sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang
8. Pengalihan dan Mekanisme Pengalihan Hak
Rahasia Dagang
1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab lain ;
putusan
pengadilan
Data adm Dokumen
tentang pengalihan
hak
Pencatatan pada
ditjen HAKI
Diumumkan dalam
Berita resmi
rahasia dagang
Tidak ada akibat
hukum terhadap
pihak ke tiga
Data adm
bukan
substansi
rahasia
dagang
9. Rahasia dagang (trade secrets) atau yang kini dikenal
dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed
information) merupakan bagian dari HAKI yang sejajar
dengan bentuk-bentuk HAKI lainnya seperti paten,
merek, disain produk industri, hak cipta, dan lain-lain.
• Rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu pengertian
yang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas
suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti
tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya
saja.
Kedudukan Rahasia Dagang
10. SUBJEK (PEMEGANG) HAK ATAS RAHASIA DAGANG
• Dalam UURD tidak ada
ketentuan yang menjelaskan
secara rinci tentang istilah
pemegang hak. Namun, jika
dianalogikan dengan hak-hak
kekayaan intelektual lainnya,
pemegang hak atas rahasia
dagang diartikan sebagai
pemilik rahasia dagang atau
pihak lain yang menerima hak
dari pemilik.
• Menurut undang-undang No. 30
Tahun 2000 Pasal 2 meliputi
metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan
atau informasi lain di bidang
tekhnologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai
ekonomi dan tidak diketahui
oleh masyarakat umum.
OBYEK RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG
Ruang Lingkup Rahasia Dagang
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
11. 1. Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang
• menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
• memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain
untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan
Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk
kepentingan yang bersifat komersial.
• Pasal 4 UU No 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
2. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang
• memelihara dan menjaga kerahasiaan atas informasi yang
dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti
melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan
pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis.
Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya
untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus
dirahasiakan.
Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia,
mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
12. Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang
dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak
memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang
tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan
semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih
luas. Namun, tanpa batas waktu ini mempunyai syarat
yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa
rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga
kerahasiaannya melalui upaya semestinya.
Lamanya Perlindungan
13. • Bersifat rahasia
• Mempunyai nilai ekonomi
• Informasi dianggap dijaga
kerahasiaannya apabila
pemilik atau para pihak
yang menguasainya telah
melakukan langkah-langkah
yang layak dan patut.
Perlindungan Rahasia Dagang
Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi
tersebut sejatinya bersifat sebagai berikut
14. Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu
diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis),
karena undang-undang secara langsung melindungi
Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut
bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga
kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang
yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan
ke Ditjen. HKI - DepkumHAM.
Prosedur Perlindungan Rahasia Dagang
15. 1. Jangka waktunya tidak terbatas
2. Segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga
kerahasiaannya
3. Boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya
dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah
orang lain juga mempunyai informasi serupa
4. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia
dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten
5. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi
paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang
Keuntungan-keuntungan perlindungan rahasia
dagang
16. 1. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga
sebagai competitor
2. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi
produktifitas karena sistem perlindungannya yang sangat
ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi
termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan
karyawan
3. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung
selama kerahasiaannya itu terjaga dengan baik
Kerugian-kerugian perlindungan rahasia dagang
17. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia
Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia
Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai
contoh, menurut pasal 4 UURD.
• ”pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang
dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”.
Pelanggaran dan Sanksi
18. • Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan
Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan
pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan
masyarakat ;
• Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari
penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan
semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut
produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa
ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan
analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu
teknologi yang sudah ada.
Tidak Dianggap Melanggar Rahasia Dagang
19. Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa
rahasia dagang harus diselesaikan secara tertutup.
Namanya juga rahasia dan di Pengadilan Niaga tidak
mengenal adanya persidangan secara tertutup. Hanya
Pengadilan Negerilah dapat dilakukan persidangan secara
tertutup. Jadi, wajarlah jika undang-undang menentukan
Rahasia Dagang diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Sejalan dengan perlindungan hukum dari segi hukum
perdata, dimuat juga dasar-dasar hukum perlindungan
dari segi hukum pidana.
• Pasal 16 dan Pasal 17 UU No30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang
Rahasia Dagang mesti di selesaikan di Pengadilan Negeri
20. ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan
padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah
dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam
berbagai forum oleh berbagai pihak seperti Pilihan
Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif
Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian
sengketa secara kooperatif.
• Lihat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH), memperkenalkan dan memberikan
sarana Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (ADR), didayagunakan/ diefektifkan sebagai
pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif.
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative
Dispute Resolution - ADR)
21. 1. Pekerja harus tandatangan
perjanjian rahasia dagang
(CONFIDENSIALLY
AGREEMENTS).
2. Pihak luar perusahaan harus
tandatangan perjanjian tidak
mengungkapkan rahasia
perusahaan (NON
DISCLOSURE AGREEMENT).
3. Membatasi akses
fisik tempat
penyimpanan.
4. Tegakan aturan
perusahaan yang
berkaitan dengan
rahasia dagang.
5. Buat/gunakan kode
khusus informasi
rahasia dagang.
6. Beri tanda
peringatan pada
dinding area tempat
rahasia dagang.
7. Perlindungan khusus
pada data base.
Pengamanan Rahasia Dagang
22. Yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat
administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia
dagang yang diperjanjikan.
• Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari
pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing the
World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup juga Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)
dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur
tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama
kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk
praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu
dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 KUHP.
Pencatatan dan Pengaturan Rahasia Dagang
23. RAHASIA DAGANG
1. Bersifat sangat rahasia
2. Rahasia Dagang mendapat
perlindungan meskipun tidak
mengandung nilai kreativitas
atau pemikiran baru.
3. Rahasia Dagang tidak
semestinya ditulis. Yang penting,
bukan bentuk tulisan atau
pencatatan informasi yang
persis, tetapi penggunaan
konsep, ide atau informasinya
sendiri yang dapat diberikan
kepada pihak lain secara lisan.
1. Bentuk HAKI lain tidak bersifat
rahasia
2. Harus mengandung nilai
kreatifitas atau pemikiran baru.
3. Bentuk HAKI lain selalu berupa
bentuk tertentu yang dapat
ditulis, digambar atau dicatat
secara persis sesuai dengan
syarat pendaftaran yang
ditetapkan oleh instansi
pemerintah.
HKI LAINNYA
Antara Rahasia Dagang dengan HKI Lainnya