SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
Rahasia Dagang
By :
M. Zeldy Dahsyat 1711012
Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa
“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang.” Sedangkan yang dimaksud dengan hak
Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul
berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.
• Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (mulai berlaku tanggal 20 September Tahun
2000)
Rahasia Dagang
Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan
perusahaan/investor yang ingin tetap menjaga
kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena
kalau yang bersangkutan meminta paten dari negara, dia
harus membuka semua rahasia invensi.
• “ A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of
information which is used in one’s business, and which gives him
opportunity to obtain and advantage over competitors who
don’t know use it”.
• Robert Patrick Merges, Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition, 1997, hlm 1237 sebagaimana dikutip Ahmad
M. Ramli, Op-Cit, hlm. 29.
Rahasia Dagang
RAHASIA DAGANG
UU No.30 tahun 2000
Unsur-unsur
1. Informasi di bidang
teknologi dan/atau bisnis
2. Tidak diketahui oleh
umum
3. Mempunyai nilai ekonomi
4. Berguna dalam kegiatan
usaha
5. Dijaga kerahasiaannya
kriteria
1. Bersifat rahasia
2. Mempunyai nilai
ekonomi
3. Ada upaya jaga
kerahasiaan
Lingkup perlindungan
1. Metode produksi
2. Metode pengolahan
3. Metode penjualan
4. Informasi lain di bidang
teknologi dan bisnis
Jangka waktu perlindungan
Tidak ada/ selama
memenuhi syarat UU
Cara mendapatkan
hak
Tidak perlu di
daftarkan
Bentuk pelanggaran
1. Menggunakan/meng
ungkap demi
kepentingan
komersial
2. Mengingkari
kesepakatan
Penyelesaian sengketa
1. PN
2. Arbitrase/ADR
Upaya hukum
1. Gugatan
2. Tuntutan
Dialihkan
Hibah, Waris, Wasiat
Perjanjian tertulis,
Sebab lain.
• Perlindungan atas rahasia
dagang diatur dalam Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang
(UURD) dan mulai berlaku
sejak tanggal 20 Desember
2000.
Dasar Hukum Rahasia Dagang
Lisensi Rahasia Dagang
Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat Jenderal
dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada
Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap
pihak ketiga.
1
2
3
Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diumumkan dalam Berita Rahasia Dagang.
Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain
melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan
hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pasal 6 dan pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan
dengan:
• pewarisan;
• hibah;
• wasiat;
• perjanjian tertulis; atau
• sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang
Pengalihan dan Mekanisme Pengalihan Hak
Rahasia Dagang
1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis
5. Sebab lain ;
putusan
pengadilan
Data adm Dokumen
tentang pengalihan
hak
Pencatatan pada
ditjen HAKI
Diumumkan dalam
Berita resmi
rahasia dagang
Tidak ada akibat
hukum terhadap
pihak ke tiga
Data adm
bukan
substansi
rahasia
dagang
Rahasia dagang (trade secrets) atau yang kini dikenal
dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed
information) merupakan bagian dari HAKI yang sejajar
dengan bentuk-bentuk HAKI lainnya seperti paten,
merek, disain produk industri, hak cipta, dan lain-lain.
• Rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu pengertian
yang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas
suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti
tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya
saja.
Kedudukan Rahasia Dagang
SUBJEK (PEMEGANG) HAK ATAS RAHASIA DAGANG
• Dalam UURD tidak ada
ketentuan yang menjelaskan
secara rinci tentang istilah
pemegang hak. Namun, jika
dianalogikan dengan hak-hak
kekayaan intelektual lainnya,
pemegang hak atas rahasia
dagang diartikan sebagai
pemilik rahasia dagang atau
pihak lain yang menerima hak
dari pemilik.
• Menurut undang-undang No. 30
Tahun 2000 Pasal 2 meliputi
metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan
atau informasi lain di bidang
tekhnologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai
ekonomi dan tidak diketahui
oleh masyarakat umum.
OBYEK RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG
Ruang Lingkup Rahasia Dagang
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
1. Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang
• menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
• memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain
untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan
Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk
kepentingan yang bersifat komersial.
• Pasal 4 UU No 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
2. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang
• memelihara dan menjaga kerahasiaan atas informasi yang
dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti
melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan
pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis.
Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya
untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus
dirahasiakan.
Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia,
mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang
dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak
memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang
tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan
semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih
luas. Namun, tanpa batas waktu ini mempunyai syarat
yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa
rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga
kerahasiaannya melalui upaya semestinya.
Lamanya Perlindungan
• Bersifat rahasia
• Mempunyai nilai ekonomi
• Informasi dianggap dijaga
kerahasiaannya apabila
pemilik atau para pihak
yang menguasainya telah
melakukan langkah-langkah
yang layak dan patut.
Perlindungan Rahasia Dagang
Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi
tersebut sejatinya bersifat sebagai berikut
Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu
diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis),
karena undang-undang secara langsung melindungi
Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut
bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga
kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang
yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan
ke Ditjen. HKI - DepkumHAM.
Prosedur Perlindungan Rahasia Dagang
1. Jangka waktunya tidak terbatas
2. Segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga
kerahasiaannya
3. Boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya
dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah
orang lain juga mempunyai informasi serupa
4. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia
dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten
5. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi
paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang
Keuntungan-keuntungan perlindungan rahasia
dagang
1. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga
sebagai competitor
2. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi
produktifitas karena sistem perlindungannya yang sangat
ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi
termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan
karyawan
3. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung
selama kerahasiaannya itu terjaga dengan baik
Kerugian-kerugian perlindungan rahasia dagang
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia
Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia
Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat
siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai
contoh, menurut pasal 4 UURD.
• ”pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang
dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau
mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”.
Pelanggaran dan Sanksi
• Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan
Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan
pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan
masyarakat ;
• Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari
penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan
semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut
produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa
ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan
analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu
teknologi yang sudah ada.
Tidak Dianggap Melanggar Rahasia Dagang
Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa
rahasia dagang harus diselesaikan secara tertutup.
Namanya juga rahasia dan di Pengadilan Niaga tidak
mengenal adanya persidangan secara tertutup. Hanya
Pengadilan Negerilah dapat dilakukan persidangan secara
tertutup. Jadi, wajarlah jika undang-undang menentukan
Rahasia Dagang diselesaikan di Pengadilan Negeri.
Sejalan dengan perlindungan hukum dari segi hukum
perdata, dimuat juga dasar-dasar hukum perlindungan
dari segi hukum pidana.
• Pasal 16 dan Pasal 17 UU No30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang
Rahasia Dagang mesti di selesaikan di Pengadilan Negeri
ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan
padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah
dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam
berbagai forum oleh berbagai pihak seperti Pilihan
Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif
Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian
sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian
sengketa secara kooperatif.
• Lihat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH), memperkenalkan dan memberikan
sarana Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (ADR), didayagunakan/ diefektifkan sebagai
pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif.
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative
Dispute Resolution - ADR)
1. Pekerja harus tandatangan
perjanjian rahasia dagang
(CONFIDENSIALLY
AGREEMENTS).
2. Pihak luar perusahaan harus
tandatangan perjanjian tidak
mengungkapkan rahasia
perusahaan (NON
DISCLOSURE AGREEMENT).
3. Membatasi akses
fisik tempat
penyimpanan.
4. Tegakan aturan
perusahaan yang
berkaitan dengan
rahasia dagang.
5. Buat/gunakan kode
khusus informasi
rahasia dagang.
6. Beri tanda
peringatan pada
dinding area tempat
rahasia dagang.
7. Perlindungan khusus
pada data base.
Pengamanan Rahasia Dagang
Yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat
administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia
dagang yang diperjanjikan.
• Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari
pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing the
World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup juga Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)
dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur
tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama
kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk
praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu
dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 KUHP.
Pencatatan dan Pengaturan Rahasia Dagang
RAHASIA DAGANG
1. Bersifat sangat rahasia
2. Rahasia Dagang mendapat
perlindungan meskipun tidak
mengandung nilai kreativitas
atau pemikiran baru.
3. Rahasia Dagang tidak
semestinya ditulis. Yang penting,
bukan bentuk tulisan atau
pencatatan informasi yang
persis, tetapi penggunaan
konsep, ide atau informasinya
sendiri yang dapat diberikan
kepada pihak lain secara lisan.
1. Bentuk HAKI lain tidak bersifat
rahasia
2. Harus mengandung nilai
kreatifitas atau pemikiran baru.
3. Bentuk HAKI lain selalu berupa
bentuk tertentu yang dapat
ditulis, digambar atau dicatat
secara persis sesuai dengan
syarat pendaftaran yang
ditetapkan oleh instansi
pemerintah.
HKI LAINNYA
Antara Rahasia Dagang dengan HKI Lainnya
Thanks For
Your
Participation

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Makalah rahasia dagang
Makalah rahasia dagangMakalah rahasia dagang
Makalah rahasia dagangrahayusoeta
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasionalpuput riana
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarEvi Rohmatul Aini
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialindra wijaya
 
Hukum pidana i
Hukum pidana iHukum pidana i
Hukum pidana iyahyaanto
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 

Was ist angesagt? (20)

Makalah rahasia dagang
Makalah rahasia dagangMakalah rahasia dagang
Makalah rahasia dagang
 
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2Hukum perjanjian kuliah 2
Hukum perjanjian kuliah 2
 
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Hukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonialHukum dan politik agraria kolonial
Hukum dan politik agraria kolonial
 
Hukum pidana i
Hukum pidana iHukum pidana i
Hukum pidana i
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 

Ähnlich wie Rahasia dagang

Slide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarmaIdo Mantan
 
tugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptx
tugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptxtugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptx
tugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptxIlyasAlbar
 
HAKI RAHASIA DAGANG.ppt
HAKI RAHASIA DAGANG.pptHAKI RAHASIA DAGANG.ppt
HAKI RAHASIA DAGANG.pptsahjirinaldi1
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagangGindha Wayka
 
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagang
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangUu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagang
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangLegal Akses
 
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Dyana Anggraini
 
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...nabilasafitr
 
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptxHukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptxDinarRamdhanMubarok
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...BellaTriOktaviana2
 
Undang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan Intelektual
Undang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan IntelektualUndang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan Intelektual
Undang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan IntelektualMonica Dwi Andini
 
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxSosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxAdhySugara2
 
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...nabilasafitr
 
Mht ni laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagang
Mht ni  laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagangMht ni  laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagang
Mht ni laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagangMahatma Pranata
 
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
 
HUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptx
HUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptxHUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptx
HUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptxNiawali Halawa
 

Ähnlich wie Rahasia dagang (20)

Slide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai rahasia dagang universitas dirgantara marsekal suryadarma
 
Tugas hmi
Tugas hmiTugas hmi
Tugas hmi
 
Presentasi HKI
Presentasi HKI Presentasi HKI
Presentasi HKI
 
Uu 30 2000
Uu 30 2000Uu 30 2000
Uu 30 2000
 
tugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptx
tugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptxtugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptx
tugas_HAKI_makalah_rahasia_dagang_kelompok 1.pptx
 
HAKI RAHASIA DAGANG.ppt
HAKI RAHASIA DAGANG.pptHAKI RAHASIA DAGANG.ppt
HAKI RAHASIA DAGANG.ppt
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
 
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagang
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagangUu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagang
Uu tahun 2000 no. 3o tentang rahasia dagang
 
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
Hbl 13, dyana anggraini, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ...
 
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...
HBL 13, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, R...
 
Uu 30 2000 Pjls
Uu 30 2000 PjlsUu 30 2000 Pjls
Uu 30 2000 Pjls
 
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptxHukum Bisnis  Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
Hukum Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual.pptx
 
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...Hbl 13,  bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
Hbl 13, bella tri oktaviana, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak m...
 
Undang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan Intelektual
Undang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan IntelektualUndang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan Intelektual
Undang-Undang Macam-Macam Hak Atas kekayaan Intelektual
 
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptxSosialiasi HKI_Ria DA.pptx
Sosialiasi HKI_Ria DA.pptx
 
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
HBL, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Merk, Raha...
 
Ahde sesi 12-13 haki
Ahde   sesi 12-13 hakiAhde   sesi 12-13 haki
Ahde sesi 12-13 haki
 
Mht ni laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagang
Mht ni  laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagangMht ni  laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagang
Mht ni laporan jenis lisensi paten merk dagang desain industri rahasia dagang
 
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...
 
HUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptx
HUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptxHUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptx
HUKUM BISNIS_PRESENTASI KELOMPOK II.pptx
 

Mehr von Forum Tunas Bangsa (FORTUNA) (13)

Hambatan Non Tarif
Hambatan Non TarifHambatan Non Tarif
Hambatan Non Tarif
 
E-Commerce blibli.com
E-Commerce blibli.comE-Commerce blibli.com
E-Commerce blibli.com
 
Sa'id bin 'Amir
Sa'id bin 'AmirSa'id bin 'Amir
Sa'id bin 'Amir
 
Ramadhan
RamadhanRamadhan
Ramadhan
 
Perekonomian Indonesia Sumitro
Perekonomian Indonesia SumitroPerekonomian Indonesia Sumitro
Perekonomian Indonesia Sumitro
 
Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...
Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...
Perilaku Organisasi, Dasar Perilaku Individu serta Persepsi dan Pengambilan K...
 
Hak Paten
Hak PatenHak Paten
Hak Paten
 
Dasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individual
Dasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individualDasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individual
Dasar perilaku individu serta persepsi dan pengambilan keputusan individual
 
Pemeliharaan sdm
Pemeliharaan sdmPemeliharaan sdm
Pemeliharaan sdm
 
Etika bisnis
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnis
 
Kata turunan kata ulang dan gabungan kata
Kata turunan kata ulang dan gabungan kataKata turunan kata ulang dan gabungan kata
Kata turunan kata ulang dan gabungan kata
 
Alat alat output komputer
Alat alat output komputerAlat alat output komputer
Alat alat output komputer
 
Memperoleh Pegawai
Memperoleh PegawaiMemperoleh Pegawai
Memperoleh Pegawai
 

Kürzlich hochgeladen

Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfsaptari3
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 

Rahasia dagang

  • 1. Rahasia Dagang By : M. Zeldy Dahsyat 1711012
  • 2. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), khususnya pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Sedangkan yang dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. • Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (mulai berlaku tanggal 20 September Tahun 2000) Rahasia Dagang
  • 3. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan/investor yang ingin tetap menjaga kerahasiaan formula, metode, atau invensinya. Karena kalau yang bersangkutan meminta paten dari negara, dia harus membuka semua rahasia invensi. • “ A trade secret is any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain and advantage over competitors who don’t know use it”. • Robert Patrick Merges, Patent Law and Policy, Cases and Materials, Second Edition, 1997, hlm 1237 sebagaimana dikutip Ahmad M. Ramli, Op-Cit, hlm. 29. Rahasia Dagang
  • 4. RAHASIA DAGANG UU No.30 tahun 2000 Unsur-unsur 1. Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis 2. Tidak diketahui oleh umum 3. Mempunyai nilai ekonomi 4. Berguna dalam kegiatan usaha 5. Dijaga kerahasiaannya kriteria 1. Bersifat rahasia 2. Mempunyai nilai ekonomi 3. Ada upaya jaga kerahasiaan Lingkup perlindungan 1. Metode produksi 2. Metode pengolahan 3. Metode penjualan 4. Informasi lain di bidang teknologi dan bisnis Jangka waktu perlindungan Tidak ada/ selama memenuhi syarat UU Cara mendapatkan hak Tidak perlu di daftarkan Bentuk pelanggaran 1. Menggunakan/meng ungkap demi kepentingan komersial 2. Mengingkari kesepakatan Penyelesaian sengketa 1. PN 2. Arbitrase/ADR Upaya hukum 1. Gugatan 2. Tuntutan Dialihkan Hibah, Waris, Wasiat Perjanjian tertulis, Sebab lain.
  • 5. • Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Dasar Hukum Rahasia Dagang
  • 6. Lisensi Rahasia Dagang Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 1 2 3 Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Rahasia Dagang. Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Pasal 6 dan pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  • 7. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: • pewarisan; • hibah; • wasiat; • perjanjian tertulis; atau • sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan Hak Rahasia Dagang
  • 8. Pengalihan dan Mekanisme Pengalihan Hak Rahasia Dagang 1. Pewarisan 2. Hibah 3. Wasiat 4. Perjanjian tertulis 5. Sebab lain ; putusan pengadilan Data adm Dokumen tentang pengalihan hak Pencatatan pada ditjen HAKI Diumumkan dalam Berita resmi rahasia dagang Tidak ada akibat hukum terhadap pihak ke tiga Data adm bukan substansi rahasia dagang
  • 9. Rahasia dagang (trade secrets) atau yang kini dikenal dengan informasi yang dirahasiakan (undisclosed information) merupakan bagian dari HAKI yang sejajar dengan bentuk-bentuk HAKI lainnya seperti paten, merek, disain produk industri, hak cipta, dan lain-lain. • Rahasia dagang itu sendiri merupakan suatu pengertian yang mengindikasikan adanya suatu sifat khusus atas suatu informasi yang bersifat eksklusif, dalam arti tidak diketahui umum dan hanya dimiliki oleh pemiliknya saja. Kedudukan Rahasia Dagang
  • 10. SUBJEK (PEMEGANG) HAK ATAS RAHASIA DAGANG • Dalam UURD tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Namun, jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik. • Menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang tekhnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. OBYEK RUANG LINGKUP RAHASIA DAGANG Ruang Lingkup Rahasia Dagang Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
  • 11. 1. Hak Pemilik (Pemegang) Rahasia Dagang • menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; • memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. • Pasal 4 UU No 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang 2. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang • memelihara dan menjaga kerahasiaan atas informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Perlindungan Rahasia Dagang Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya
  • 12. Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. Namun, tanpa batas waktu ini mempunyai syarat yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya semestinya. Lamanya Perlindungan
  • 13. • Bersifat rahasia • Mempunyai nilai ekonomi • Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Perlindungan Rahasia Dagang Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat sebagai berikut
  • 14. Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI - DepkumHAM. Prosedur Perlindungan Rahasia Dagang
  • 15. 1. Jangka waktunya tidak terbatas 2. Segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiaannya 3. Boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa 4. Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten 5. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang Keuntungan-keuntungan perlindungan rahasia dagang
  • 16. 1. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai competitor 2. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktifitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan 3. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiaannya itu terjaga dengan baik Kerugian-kerugian perlindungan rahasia dagang
  • 17. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD. • ”pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”. Pelanggaran dan Sanksi
  • 18. • Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ; • Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Tidak Dianggap Melanggar Rahasia Dagang
  • 19. Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa rahasia dagang harus diselesaikan secara tertutup. Namanya juga rahasia dan di Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya persidangan secara tertutup. Hanya Pengadilan Negerilah dapat dilakukan persidangan secara tertutup. Jadi, wajarlah jika undang-undang menentukan Rahasia Dagang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Sejalan dengan perlindungan hukum dari segi hukum perdata, dimuat juga dasar-dasar hukum perlindungan dari segi hukum pidana. • Pasal 16 dan Pasal 17 UU No30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Rahasia Dagang mesti di selesaikan di Pengadilan Negeri
  • 20. ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak seperti Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. • Lihat UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH), memperkenalkan dan memberikan sarana Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (ADR), didayagunakan/ diefektifkan sebagai pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution - ADR)
  • 21. 1. Pekerja harus tandatangan perjanjian rahasia dagang (CONFIDENSIALLY AGREEMENTS). 2. Pihak luar perusahaan harus tandatangan perjanjian tidak mengungkapkan rahasia perusahaan (NON DISCLOSURE AGREEMENT). 3. Membatasi akses fisik tempat penyimpanan. 4. Tegakan aturan perusahaan yang berkaitan dengan rahasia dagang. 5. Buat/gunakan kode khusus informasi rahasia dagang. 6. Beri tanda peringatan pada dinding area tempat rahasia dagang. 7. Perlindungan khusus pada data base. Pengamanan Rahasia Dagang
  • 22. Yang “wajib dicatatkan” pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. • Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup juga Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 382 KUHP. Pencatatan dan Pengaturan Rahasia Dagang
  • 23. RAHASIA DAGANG 1. Bersifat sangat rahasia 2. Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. 3. Rahasia Dagang tidak semestinya ditulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. 1. Bentuk HAKI lain tidak bersifat rahasia 2. Harus mengandung nilai kreatifitas atau pemikiran baru. 3. Bentuk HAKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. HKI LAINNYA Antara Rahasia Dagang dengan HKI Lainnya