1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum (Isu-isu Strategis)
Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, sistem
perencanaan dan diikuti dengan akuntabilitas yang baik akan mewujudkan kepemerintahan yang baik pula (good
governance).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good gevornance dalam penyelenggaraan
bernegara.
Salah satu unsur dari sistem akuntabilitas dalam mewujudkan (good governance) adalah penyusunan rencana
strategis.
Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana stratejik yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan
berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana stratejik dimaksudkan
untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimamfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat
diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.
1

2. Pasca pemilu presiden tahun 2009, bangsa Indonesia memiliki pemerintahan baru yaitu Kabinet Indonesia
Bersatu II yang akan menyelenggarakan pemerintahan untuk periode 2010-2014.
Mengiringi awal pemerintahan KIB II tersebut, berbagai persoalan besar di bidang penegakan hukum dan
praktik peradilan, dan tidak kalah pentingnya juga persoalan klasik di tubuh birokrasi tentang pelayanan public semakin
mengemuka. Berbagai persoalan yang langsung dirasakan masyarakat luas cenderung mendorong munculnya gerakan
dan tuntutan public atas penyelesaian persoalan tersebut, sehingga mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga politik
pengampu kepentingan seperti DPR dan dari pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah. Dengan masuknya berbagai isu
public dalam lembaga-lembaga politik menjadi agenda public, selanjutnya diperlukan suatu kebijakan sebagai langkah
untuk menangani dan menyelesaikan persoalan bangsa yang ada.
Sehubugan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan
birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM Nasional sebelumnya akan semakin mendapatkan
perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan.
Reformasi hukum diarahkan pada penegakan hukum dan keadilan yang didalamnya mencakup aspek yang luas.
Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan
kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, kemudian didukung oleh sumber
daya manusia aparatur yang professional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya
pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional reformasi hukum yang menjadi
2

3. bagian dari penyelenggaraan good governance dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat
maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya.
Pengadilan Agama Enrekang sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman
(yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Enrekang, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009.
Rencana stratejik Pengadilan Agama Enrekang ini merupakan rumusan stratejik dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada
masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hokum dan masyarakat di Kabupaten
Enrekang, kondisi internal dari organisasi Pengadilan Agama dalam wilayah hokum serta memperhatikan kondisi
perkembangan hokum dan masyarakat secara nasional.
Penyusunan rencana stratejik Pengadilan Agama Enrekang ini tidak lepas dari Cetak Biru Pembaharuan
Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung dan hasil rakernas Mahkamah Agung, sehingga terdapat keselarasan dan
keserasian dengan program-program pada Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu pengadilan tingkat pertama yang ada dalam wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sebagai kawal depan ( port post ) dalam penegakan hukum, khususnya bidang
3

4. perdata agama Islam, maka dituntut adanya sinergi yang berkesinambungan dalam usahanya untuk membantu
mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.
Enrekang adalah sebuah nama daerah dengan status Daerah Tingkat II di kawasan Prop. Sulawesi Selatan,
terbentang mulai dari Km. 195 s/d Km.280 dari sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar.) Tepatnya pada
3°14’36’’ - 3°50’0’’ LS dan 119°40’53’’ - 120°6’33’’ BT, dengan luas sekitar 1.786,01 Km2 atau sekitar 2,83% dari luas Prop.
Sulawesi Selatan.
Kabupaten Enrekang berbatasan dengan wilayah:
 Sebelah utara: Kabupaten Tana Toraja
 Sebelah timur: Kabupaten Luwu
 Sebelah Selatan: Kabupaten Sidenreng Rappang
 Sebelah Barat: Kabupaten Pinrang.
Dalam pada itu, ia mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga peradilan lainnya dalam melaksanakan
fungsi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (
vide. Pasal 20, 21, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Undang-
undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun
4

5. 2004 disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan
ditetapkan dengan undang-undang.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah
Agung, tanggal 23 Maret 2004 maka secara administratif pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan
Agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama namun dialihkan ke Mahkamah Agung sesuai dengan maksud
pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan
financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Stratejik Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010-2014 mempunyai maksud :
1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan serta kondisi lima tahun ke depan Pengadilan Agama
Enrekang yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai
lembaga pelayanan hokum.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal
kontribusi Pengadilan Agama Enrekang dalam pembangunan hokum di wilayah Kabupaten Enrekang.
5

6. 3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauhmana Pengadilan Agama Enrekang
dapat memamfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala
kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Enrekang dan jajarannya dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Enrekang.
Tujuan penyusunan Rencana Stratejik adalah :
1. Tersusun dokumen perencanaan taktis stratejik Pengadilan Agama Enrekang yang berfokus pada skala prioritas
stratejik dalam wilayah hokum Kabupaten Enrekang.
2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja
tahunan Pengadilan Agama Enrekang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi peradilan.
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Enrekang.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan mengacu pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung
6

7. Tugas pokok pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
adalah :
1. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.
2. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
3. Menyelesaikan sengketa hak milik atau sengketa lain yang subyek hukumnya orang –orang yang beragama Islam,
sepanjang berkaitan dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
4. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan Undang-undang, antara lain
memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat
maupun di Daerah, apabila diminta.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta
penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama ( Umum,
Kepegawaian dan Keuangan).
7

8. 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah
hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara
orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat
dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Rencana Stratejik (Renstra) Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2010-2014 adalah sebagai
berikut :
Kata Pengantar, Daftar Isi.
8

9. BAB I
Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang Kondisi Umum,maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi
(tupoksi), serta sistematika penyajian.
BAB II
Visi, Misi dan tujuan, dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 beserta Visi dan Misi, tujuan dan sasaran strategis,
program utama dan kegiatan pokok.
BAB III
Arah Kebijakan dan strategis, dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi
kinerja), analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV
Penutup, dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Matriks Rencana Strategis 2010-2014
9

10. BAB II
RENCANA STRATEGIS 2010-2014
PENGADILAN AGAMA ENREKANG
A. Pernyataan Visi dan Penjelasan Maknanya.
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan
hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana
Pengadilan Agama Enrekang akan dibawah dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif,
inovatif, dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat (stakeholder).
Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan rencana stratejik berupa visi dan misi
Pengadilan Agama Enrekang yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.
Visi Pengadilan Agama Enrekang adalah sebagai berikut :
”MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG SEBAGAI PERADILAN YANG BERSIH, BERWIBAWA
DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN”.
Pernyataan visi Pengadilan Agama Enrekang tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut :
10

11. Pengadilan Agama Enrekang yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik
berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan
bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses
penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Enrekang kedepan dipercaya sebagai lembaga peradilan
yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran
keadilan masyarakat.
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme
dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan
keadilan yang diharapkan akan terwujud dan dirasakan oleh segenap masyarakat.
B. Pernyataan Misi dan Penjelasan Maknanya.
Misi Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan tugas pokoknya Menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh ummat Islam di Indonesia di bidang perkawinan, waris dan wasiat,
wakaf, zakat, infak, hibah, shadaqah dan ekonomi syari’ah adalah :
11

12. 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan;
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
Penjelasan makna misi :
Misi pertama ”mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” mengandung makna bahwa untuk
mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan yang
cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif terhadap eofora reformasi hukum yang selalu
didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa berproses ke
pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal ditepis dengan misi tersebut.
Misi kedua ”meningkatkan sumber daya aparatur peradilan” yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan
meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta kesekretariatan. Peningkatan sumber daya dimaksud dapat
dilakukan melalui : (1) pendidikan formal (2) pendidikan dan pelatihan terstruktur (3) pengalaman kerja melalui mutasi
terencana.
Misi ketiga ”meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif”. Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1)
menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
12

13. berlaku, (2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan
melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.
Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.
Misi keempat ”meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat”, bahwa ada tiga pilar yang menentukan
kesuksesan pencapaian tujuan hukum yakni (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, (3) budaya hukum. Budaya hukum
sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum suatu masyarakat. Dikemukakan ada tiga tingkatan kualitas
ketaatan hukum, pertama ketaatan hukum yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya
karena takut terkena sanksi, kedua ketaatan hukum yang bersifat identification, yaitu jika seorang taat terhadap suatu
aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan orang lain menjadi rusak, ketiga ketaatan hukum yang bersifat
internalization yaitu jika seorang taat terhadap hukum karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang
dianutnya. Model ketaatan yang ketiga sangat diharapkan terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang
untuk mencapai visi misiya.
Misi kelima ”meningkatkan sarana dan prasarana hukum” yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana dan
fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut
mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan
lain-lain.
13

14. C. Tujuan dan Sasaran Strategis
1. Tujuan
Tujuan stratejik adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap.
Tujuan stratejik ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan
analisis stratejik. Tujuan stratejik tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan stratejik akan mengarahkan perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat
2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan
target.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
4. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
14

15. 2. Sasaran Strategis
Sasaran stratejik adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran.
Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan
pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-
masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesiambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran yaitu :
1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai, meningkatkan kualitas SDM pegawai, meningkatkan mutu dan jumlah tenaga
terampil dan professional, terciptanya keamanan dan kebersihan agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan
baik serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke PTA Makassar dan Mahkamah Agung serta pihak terkait.
2. Tersedianya dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya standarisasi biaya perkara.
4. Terwujudnya system pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.
5. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
6. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara.
15

16. 3. Indikator Kinerja
Guna mencapai sasaran tersebut dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah
ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran
disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.
Dari sasaran diatas berikut adalah indicator sasarannya :
1. Persentase perkara perkawinan yang diterima.
2. Persentase perkara kewarisan yang diterima.
3. Persentase perkara perkawinan yang dimohon banding.
4. Persentase perkara kewarisan yang dimohon banding.
5. Persentase perkara perkawinan yang dimohon kasasi.
6. Persentase perkara kewarisan yang dimohon kasasi.
7. Jumlah perkara wasiat.
8. Jumlah perkara hibah.
9. Jumlah perkara wakaf
10. Jumlah perkara infaq dan sadaqah.
11. Jumlah sosialisasi hokum.
12. Persentase saldo/sisa perkara.
16

17. 13. Persentase perkara yang dimediasi.
14. Persentase perkara perkawinan yang diputus/selesai.
15. Persentase perkara kewarisan yang diputus/selesai.
16. Persentase perkara yang dieksekusi.
17. Persentase perkara prodeo.
18. Persentase perkara sidang keliling.
19. Biaya perkara perkawinan.
20. Biaya perkara kewarisan.
21. Biaya perkara Lainnya.
22. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek.
23. Jumlah pegawai yang mengikuti workshop.
24. Koordinasi PA. Enrekang ke PTA Makassar.
25. Jumlah surat yang masuk/keluar.
26. Jumlah barang Komputer/Laktop.
27. Jumlah Printer.
28. Daftar Inventaris.
29. Jumlah barang inventaris yang rusak berat.
17

18. 30. Jumlah penghapusan barang inventaris.
31. Biaya pemeliharaan gedung kantor.
32. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat.
33. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua.
34. Biaya jasa keamanan dan kebersihan kantor.
35. Pengadaan buku perpustakaan.
36. Persentase penggunaan buku perpustakaan oleh pegawai.
37. Jumlah barang meubelair/inventaris.
38. Jumlah Anggaran DIPA
39. Jumlah realisasi anggaran DIPA
40. Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan
41. Laporan rencana program kerja.
42. Pembuatan laporan evaluasi kerja.
D. Analisis Lingkungan, Faktor Penentu Keberhasilan
Analisis kondisi strategis sangat urgen dalam menentukan perencanaan dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian
lingkungan, sehingga perencanaan disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.
18

19. Analisis kondisi strategi menggunakan metode analisis SWOT (strengths, weaknesses, oppotunities and thereaths) terhadap
kondisi real dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang. Dengan melakukan analisis peluang/kesempatan yang
tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana strategis Pengadilan
Agama Enrekang ke depan.
analisis SWOT (strengths = kekuatan, weaknesses = kelemahan, oppotunities = kesempatan and thereaths = ancaman) tersebut dibagi
dalam bentuk :
1. Analisis lingkungan internal
Ada dua sisi pada lingkungan internal :
a. Kekuatan atau keunggulan
Pengadilan Agama Enrekang mempunyai yurisdiksi wilayah hukum Kabupaten Enrekang, serta mempunyai
kompetensi di wilayah Kabupaten Enrekang berupa penambahan kewenangan yaitu Ekonomi Syariah untuk
memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat yang penduduknya mayoritas agama Islam.
b. Kelemahan
Masih terbatasnya jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Enrekang.
19

20. 2. Analisis lingkungan eksternal.
a. Peluang
Penerapan sistem satu atap Pengadilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung bersama Peradilan Umum,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Pendudukan Kabupaten Enrekang masyoritas beragama Islam sehingga kekuasaan Pengadilan Agama
menyangkut rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai bidang perdata tertentu merupakan peluang
pemberdayaan lembaga peradilan agama untuk memberikan pelayanan hukum.
Animo peningkatan sumber daya aparat, yaitu adanya sejumlah aparat Pengadilan Agama Enrekang yang telah
mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S1 dan S2) tanpa bea siswa dari instansi.
b. Hambatan
1. Hampir setiap tahun Pengadilan Agama Enrekang memiliki saldo/sisa perkara yang seharusnya terselesaikan
pada tahun sebelumnya namun sisa perkara tersebut terselesaikan pada tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi
karena perkara masuk pada akhir tahun.
2. Lambatnya penyelesaian perkara disebabkan oleh adanya perkara ghaib atau perkara yang tidak jelas domisili
bagi pihak berperkara, sedangkan penyelesaian perkara telah memiliki batas waktu penyelesaian sebagaimana
yang telah diatur oleh Undang-undang.
20

21. 3. Perkara permintaan bantuan yaitu perkara bagi pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi Pengadilan Agama
Enrekang atau pihak yang berperkara berada di luar negeri, yang menginginkan penyelesaian perkaranya di
Pengadilan Agama Enrekang.
4. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.
5. Krisis multi dimensi yang masih belum berakhir.
E. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Enrekang memiliki kebijakan dan program
yaitu :
1. Peningkatan mutu pelayanan dalm hal ini penerimaan perkara, dengan 11 (sebelas) kegiatan :
1.1. Menerima pendaftaran perkara baru;
1.2. Menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak perkara;
1.3. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan;
1.4. Menyampaikan panggilan ikrar talak kepada para pihak;
1.5. Menerima pendaftaran perkara banding dan mencatat dalam buku register perkara tingkat banding;
1.6. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada pembanding dan terbanding;
1.7. Menerima pendaftaran perkara kasasi dan mencatat dalam buku register perkara tingkat kasasi;
21

22. 1.8. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi;
1.9. Menerima pendaftaran perkara PK dan mencatat dalam buku register perkara tingkat PK;
1.10. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada pemohon PK dan termohon PK;
1.11. Melakukan tahapan persiapan persidangan perkara tingkat pertama;
2. Peningkatan mutu dalam persidangan dengan 4 (empat) kegiatan :
2.1. Menyelesaikan sisa perkara gugatan/permohonan;
2.2. Melakukan pemeriksaan perkara tingkat pertama;
2.3. Menyidangkan perkara baru tingkat pertama melalui tahap persidangan;
2.4. Melakukan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk;
3. Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara, dengan 6 (enam) kegiatan :
3.1. Memutus sisa perkara tingkat pertama;
3.2. Memutus perkara tingkat pertama;
3.3. Membuat salinan putusan
3.4. Menyampaikan salinan putusan;
4. Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara, dengan 3 (tiga) kegiatan :
4.1. Melaksanakan eksekusi dengan target 2 perkara ;
22

23. 4.2. Membuat akta cerai dan di terimanya akta cerai oleh berkas suami dan istri serta di terimanya salinan
putusan/penetapan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
4.3. Melakukan sidang keliling untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, di daerah
yang sulit di jangkau;
5. Pengelolaan biaya perkara, dengan 4 (empat) kegiatan :
5.1. Membuat surat keputusan panjar biaya perkara ;
5.2. Menetapkan alokasi komponen biaya perkara tingkat pertama;
5.3. Membuat dan memasang papan biaya perkara ;
5.4. Membuat pembukuan dan petanggung jwaban biaya perkara ;
6. Pengendalian manajemen, dengan 9 (sembilan) kegiatan :
6.1. Membuat uraian pekerjaan dan pembagian tugas ;
6.2. Menyusun rencana dan program kerja ;
6.3. Pencatatan hasil kerja ;
6.4. Menyusun pedoman kerja ;
6.5. Melakukan evaluasi program kerja ;
6.6. Menanggapi dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat
6.7. Membuat laporan berkala adanya pengaduan ;
23

24. 6.8. Pembentukan hakim pengawas bidang ;
6.9. Melakukan pengawasan teknis yustisial dan administrasi ;
7. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan :
7.1. Mengusulkan peserta test yang lulus untuk di angkat sebagai calon pegawai Negri Sipil ;
7.2. Mengikut sertakan CPNS untuk mengikuti LPJ/PRAJABNAS ;
7.3. Mengusulkan surat keputusan pegawai Negri sipil bagi CPNS yang telah memenuhi syarat ;
7.4. Melakukan penyumpahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah di angkat sebagai PNS ;
7.5. Mengirimkan pegawai Negri sipil untuk mengikuti diklat bendaharawan ;
7.6. Mengirimkan pegawai Negri sipil untuk mengikuti Workshop ;
7.7. Membuat SK kenaikan gaji Berkala bagi pegawai Negri sipil PA Bantaeng ;
7.8. Mengusulkan kenaikan pangkat ;
7.9. Mengusulkan kenaikan pangkat yang didelegasikan/dikuasakan oleh mahkama Agung ;
7.10. Melakukan sidang Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dan sidang beperjakat ;
7.11. Membuat usulan surat keputusan pengangkatan Tim pengelola Dana Kepaniteraan ;
7.12. Membuat usulan surat keputusan pengangkatan/pemindahan dari dan dalam jabatan yang
didelegasikan/dikuasakan oleh PTA Makassar ;
24

25. 7.13. Melakukan penyumpahan dan pelantikan jabatan pejabat baru ;
7.14. Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat PA Bantaeng ;
7.15. Mengusulkan SPMT/SPMJ terhadap ketua PA kepada PTA Makassar ;
7.16. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran peradilan Agama se PTA Makassar ;
7.17. Melaksanakan pembina pegawai PA Bantaeng ;
7.18. Merekap absensi pegawai PA Bantaeng setip bulan ;
7.19. Menerbitkan surat ijin cuti pegawai ;
7.20. Mengusulkan KARIS/KARSU pegawai ;
7.21. Mengusulkan KARPEG ;
7.22. Mengusulkan askes ;
7.23. Melakukan penataan file pegawai ;
7.24. Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian ;
7.25. Membuat statistis pegawai ;
7.26. Mengirimkan pegawai Negri sipil untuk mengikuti pelatihan verifikasi dan validasi data kepegawaian
(SIMPEG);
8. Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan 3 (tiga) kegiatan
:8.1. Memerima, mencatat dan mendistribusikan surat ;
25

26. 8.2. Mengarsipkan surat ;
8.3. Melakukan retensi arsip ;
9. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, dengan 8 (delapan) kegiatan :
9.1. Mengadakan sarana prasarana kantor ;
9.2. Menyelenggarakan administrasi SABMN ;
9.3. Mendistribusikan peralatan SABMN/SMAPBMN (membuat DIR ,KIB ,DIL DAN BIB);
9.4. Mengadakan dan menatausahkan keperluan rumah tangga kantor ;
9.5. Menghapus barang investaris kekayaan Negara (non kendaraan dinas);
9.6. Menghapus investaris kekayaan Negara kendaraan yang rusak berat ;
9.7. Merekapitulasi laporan investaris dari UPB dan mengirim laporan investaris kepada PPI,PBI, dan PEBIN ;
9.8. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas PA Bantaeng ;
10. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor, dengan 5 (lima) kegiatan :
10.1. Memelihara gedung kantor Pengadilan Agama Bantaeng, seluas 1350M ;
10.2. Memelihara kendaraan dinas 1 unit roda 4 ;
26

27. 10.3. Memelihara 10 unit kendaraan roda 2 ;
10.4. Memelihara sarana gedung ;
10.5. Memelihara keamanan dan kebersihan lingkungan kantor seluas 1350M;
11. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan, dengan 5 (lima) kegiatan :`
11.1. Membuat tata terbid dan sanksi bagi pengguna perpustakaan ;
11.2. Menetapkan pengelola perpustakaan;
11.3. Melakukan pembuatan katalogisasi;
11.4. Membuat kartu tanda anggota;
11.5. Melakukan pemeliharaan/perawatan buku/kutib;
12. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Enrekang, dengan 3 (tiga) kegiatan :
12.1. Merealisasikan belanja modal pengadaan perlengkapan sarana gedung Meubelari;
12.2. Merealisasikan belanja modal pengadaan peralatan dan Mesin/penambahan daya listrik sebanyak 16.000 watt;
12.3. Merealisasikan belanja modal pengadaan alat pengolah data/IT
13. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan, dengan 6 (enam) kegiatan :
13.1. Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA-KL;
13.2. Merealisasikan DIPA satuan kerja PA Bantaeng;
27

28. 13.3. Merealisasikan belanja barang pengadilan Agama Bantaeng ;
13.4. Merealisasikan sidang keliling untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
13.5. Mengirimkan laporan realisasi anggaran DIPA;
14. Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Enrekang.
28

29. BAB III
PENUTUP
Rencana Strategis Pengadilan Agama Enrekang 2010-2014 merupakan acuan bagi Pengadilan Agama Enrekang
dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan, Renstra ini juga dapat dijadikan landasan bagi penilaian / pencapaian kinerja
bagi Pengadilan Agama Enrekang.
Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Enrekang dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya secara efisien dan efektif sehingga pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu tergambarkan dalam keberhasilan
atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program
dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian pula sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari
satu program.
29