Ringkasan dokumen tersebut adalah: Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara dan sistem pendidikan nasional. Dokumen ini membahas tiga hal utama yaitu Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional, hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan dari perspektif filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Pancasila dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

1. “FILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA dalam TINJAUAN ONTOLOGI,
EPISTEMOLOGI, dan AKSIOLOGI”
Nilai-nilai yang tergantung dalam Pancasila tersebut sudah berabad lamanya mengakar pada
kehidupan bangsa Indonesia, karena itu Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa.
A. Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional
Sistem pendidikanyang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pemdidikan yang
tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu
dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Menteri Pengajaran
dan Kebudayaan (PM), mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama “Sapta Usaha Tama
dan Pancawadharna” yang isinya antara lain bahwa Pancasila merupakan asas Pendidikan
nasional. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideology bangsa yang dianut.
Karena system pendidikan nasional Indonesia dijiwai, disadari dan mencerminkan identitas
Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia,
tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan
karsa ini dilembagakan dalam system pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu
keyakinan, dan pandangan hidup Pancasila. Dengan kata lain, sistem Negara pancasila tercermin
dan dilaksanakan didalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat.
B. Hubungan Pancasila dengan Sistem Pendidikan Ditinjau Dari Filsafat
Pendidikan
Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanyadan dari segi materinya
digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa (Dardodiharjo, 1988. 17). Pancasila
merupakan dasar Negara yang membedakan dengan bansa lain. Filsafat adalah cara berpikir secara
mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan
adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Bila kita hubungkan
fungsi pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan maka dapat kita
jabarkan bahwa pancasila adalah pandangan hidup bengsa yang menjiwai sila-silanya dalam
kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila pancasila, diperlukan pemikiran yang
sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai pancasila itu dapat dilaksanankan. Dalam hal
ini tentunya pendidikanlah yang berperan utama.
C. Filsafat Pendidikan Pancasila Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi
a. Ontologi
Ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut
Muhammad Noor Syam (1984: 24), sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha
mengerti hakikat sesuatu. Pancasila sebagai filsafat, ia mempunyai abstrak umum dan universal.

2. Yang dimaksud isi yang abstrak disini bukannya pancasila sebagai filsfat yang secara
operasionalkan telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian
pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila.
Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa
Sila pertama menjiwai sila-sila yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan
bahwa pendidikan nasional adalah pendidika yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia
yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dengan sila pertama ini kita diharapkan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menjadikan manusia beriman dan bertaqwa kepada
Allah. Karena itu, di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat ditanamkan nilai-nilai
keagamaan dan Pancasila.
Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab
Manusia yang ada dimuka bumi ini mempunyai harkat dan martabat yang sama, yang diperlikan
sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan fitrahnya sebagai hamba Allah (Darmodiharjo, 1988: 40).
Pendidikan tidak membedakan usia, agama dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Setiap
manusia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu, mendapat perlakuan yang sama, kecuali
tingkat ketaqwaan seseorang. Pendidikan yang harus dijiwai Pancasila sehingga akan melahirkan
masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur baik spiritual maupun material.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Sila ketiga ini tidak membatasi golongan dalam belajar. Ini berarti bahwa semua golongan dapat
menerima pendidikan, baik golongan rendah maupun golongan tinggi, tergantung kemampuannya
untuk berpikir.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan atau Perwakilan
Sila keempat inis sering dikaitkan dengan kehidupan demokrasi. Dalam hal ini, demokrsai sering
diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat. Bila dilihat dari dunia pendidikan, maka hal ini
sangat relevan, karena menghargai orang lain demi kemajuan. Disamping itu, juga sesuai dengan
UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun
tulisan. Jadi dalam menyusun pendidikan, diperlukan ide-ide dari orang lain demi kemajuan
pendidikan.
Sila kelima, Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam sistem pendidikan nsional, maksud adil dalam arti yang luas mencakup seluruh aspek
pendidikan yang ada. Adil disini adalah adil dalam melaksanakan penddikan: antara ilmu agama
dan umum itu seimbang, serta pendidikan tidak boleh membeda-bedaka siswa.
b. Epistemology
Epistemolgi adalah studi tentang pengetahuan benda-benda, epistemologi dapat juga berarti
bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu pengetahuan, dan hakikat
ilmu pengetahuan. Dengan filsafat kita dapat menetukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi
peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan dan berwarga Negara. Untuk itu
Indonesia telah menemukan filsafat pancasila.

3. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa
Pancasila lahir tidak secara mendadak, tetapi melalui proses panjang. Pancasila digali dari bumi
Indonesia yang merupakan dasar Negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan
arah untuk mencapai cita-cita dan perjanjian luhur rakyat Indonesia (Widjaya, 1985: 176-177).
Dengan demikian, pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan
rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila maka dapat kita ketahui bahwa apakah ilmu itu
didapat melalui rasio atau dating dari Tuhan.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Manusia itu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pancasila adalah ilmu yang diperoleh
melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan mempunyai ilmu moral, diharapkan tidak
lagi kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia tehadap yang lain.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama atau produk hubungan
dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan factor kondisi lingkungan yang memadai akan
membentuk pengetahuan.
Dalam hal ini, sebagai contohnya dalah ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan manusia yang
satu dengan lainnya (IKIP Malang, 1983: 59). Dalam hubungan antara manusia itu diperlukan
suatu landasan yaitu Pancasila. Dengan demikian, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri suatu
masyarakat dan bagaimana terbentuknya masyarakat.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat Kebijaksanan dalam
Permusyawaratan atau Perwakilan
Manusia diciptaka Allah sebagai pemimpin dimuka bumi ini untuk memakmurkan umat manusia.
Seorang pemimpin mempunyai syarat untuk memimpin dengan bijaksana. Dalam sistem
pendidikan nasional, pendidikan memang mempunyai peranan sangat besar, tapi tidak menutup
kemungkinan peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk manusi Indonesia seutuhnya. Jadi
dalam hal ini diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal, guru yang
kompeten. Setiap manusia bebas mengeluarkan pendapat dengan melalui lembaga pendidikan.
Setiap ada permasalahan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Ilmu pengetahuan sebagai perbendaharaan dan prestasi individu serta sebagai karya budaya umta
manusia merupakan martabat kepribadian manusia. Dalam arti luas, adil diatas dimaksudkan
seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu
formal maupun non formal. Dalam sistem pendidikan nasional yang intinya mempunyai tujuan
tertentu. Di bidang sosial, dapat dilihat pada suatu badan yang mengkoordinir dalam hal
mengentaskan kemiskinan, dimana hal-hal ini sesuai dengan butir-butir Pancasila.
c, Aksiologi
Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup
dan dasar Negara yang memiliki nial-nilai: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadila.

4. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa
Percaya pada Allah merupakan hal yang paling utama dalam ajaran Islam. Dilihat dari segi
pendidikan, sejak dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama dalam hal
ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang kemasjid untuk shalat berjamaah berhak
berdiri di depan dengan tidak membedakan keturunan, ras, dan kedudukan: dimata Allah, kecuali
ketaqwaan seseorang. Inilah sebagian kecil contoh nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan
umat Islam.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Islam mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Mengajarkan untuk
taat pada pemimpin. Di dalam pendidikan, jika kita ingin berhasil, kita harus berkorban demi
tercapainya tujuan yang didambakan. Yang jelas warga Negara punya tanggung jawab untuk
mempertahankan dan mengsisi kemerdekaan ini. Bercerai berai kita runtuh, bersatu kita teguh.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan atau Perwakilan
Jauh sebelum Islam datang, di Indonesia sudah ada sikap gotong royong dan musyawarah. Dengan
datangnya Islam, sikap ini lebih diperkuat lagi dengan keterangan Al-Qur’an. Di dalamnya juga
diterangkan bahwa dalam hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi pendidikan, adil itu seimbang antara
ilmu umum dan ilmu agama di mana ilmu agama adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional.
Mengembangkan perbuatan yang luhur, menghormati hak orang lain, suka member pertolongan,
bersikap hemat, suka bekerja, menghargai hasil karya orang lain dan bersama-sama mewujudkan
kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dengan berdasarkan butir-butir dari sila kelima ini,
kita dapat mengetahui bahwa nilai-nilai yang ada pada sila kelima ini telah ada sebelum Islam
datang. Nilai-nilai ini sudah menjadi darah daging dan telah diamalkan di Indonesia. Filsafat
Pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar
Negara Pancasila sebagai Sistem Kenegaraan Republik Indonesia. Kesadaran memiliki dan
mewarisi sistem kenegaraan Pancasila adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan
jaminan utamanya ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya. Subjek manusia Indonesia
seutuhnya ini terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh filsafat pendidikan
Pancasila.
d. Pelanggaran Terhadap Nilai Pancasila
Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa
 Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama
 Perusakan tempat-tempat ibadah
 Perilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda
 Tidak menghormati perbedaan beragama
 Munculnya aliran-aliran sesat
 Fanatisme yang bersifat anarki

5.  Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal
sebagaimana mestinya.
Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila
Tragedi kemanusiaan Trisakti
Mari kita kembali saja reformasi. Dua belas tahun lalu atau 12 Mei 1998, situasi Indonesia
khususnya Ibu Kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut reformasi dan
pengunduran diri Presiden Soeharto kian membesar tiap hari. Dan kita tahu, aksi itu akhirnya melibatkan
rakyat dari berbagai lapisan.
Salah satu momentum penting yang menjadi titik balik perjuangan mahasiswa adalah peristiwa
yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, HeriHertanto, Hafidin
Royan, dan Hendrawan Sie
Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A
Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Aksiyang diikuti sekira 6.000 mahasiswa,
dosen, dan civitas akademika lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.
Tewasnya keempat mahasiwa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan mereka. Justru
sebaliknya, kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas di seluruh kampus di Indonesia. Apalagi,
pemakaman mereka disiarkan secara dramatis oleh televisi. Keempat mahasiswa itu menjadi martir dan
diberi gelar pahlawan reformasi.
Puncak dari perjuangan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada Kamis, 21
Mei 2008.
sila ketiga Persatuan Indonesia
Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk
membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus
mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..
Bukti pelanggaran sila ketiga Pancasila
Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun
1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia.
Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan
nama Irian Jaya.
OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun
negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah
perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang
selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM
dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

6. sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara
musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
Bukti adanya pelanggaran terhadap sila keempat pancasila
Ulah memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat
Sering kali para wakil rakyat mempertontonkan perilaku yg mencemaskan rakyat ketika
menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat,perang mulut sampai adu jotos itu diperagakan di
depan kamera. itulah yang di sebut kedewasaan di dalam demokrasi,kebebasan berekspresidan
berpendapat benar-benar di terapkan oleh anggotra DPR,karena memang DPR itu adalah sebagaiWakil
rakyat. itu jelas-jelas menyimpang dari amanat rakyat.sama halnya dengan anggota DPR dan MPR yang
rapat di senayan dalam pembentukan undang-undang ataupun rapat tahunan selalu banyak yang tidur.
Dan biasanya keputusan yang diambil dewan perwakilan hanya menguntungkan bagi beberapa pihak saja
dan tidak berpihak pada rakyat.
sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan,
yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atapun batiniah.
Bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila
1.Kemiskinan
Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah,
namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Hal ini sebenarnya didasari oleh rendahnya kualitas
SDM Karena latar belakang pendidikan yang masih tergolong rendah dan kualitas moral para pemimpin
yang tidak baik. Maksudnya adalah ketidak merataan pembangunan dibeberapa daerah sehingga beberapa
wilayah di Indonesia memiliki nilai kemiskinan yang rendah sedangkan daerah lainnya memiliki angka
kemiskinan yang tinggi. Jadi ini adalah bukti tidak adilnya pemerintah terhadap kehidupan sosial
masyarakat Indonesia yang menyebabkan kemiskinan.
2. Ketimpangan dalam pendidikan
Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena biaya, mereka harus bekerja dan banyak yang
menjadi anak jalanan. Walaupun sudah diberlakukannya beberapa program untuk mengurangi biaya
sekolah atau bahkan membebaskan biaya sekolah BOS (Biaya Operasional Sekolah) tapi kenyataannya
pembagiannya masih belum merata diseluruh wilayah Indonesia dan masih banyak dipotong oleh pihak-
pihak tertentu. Selain itu program sekolah gratis 9 tahun yang berlaku diwilayah DKI Jakarta juga belum
bisa meratakan pendidikan di wilayah DKI Jakarta.
3. Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan
Keadilan dalam kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia. Didalam hal ini
maksudnya adalah belum dirasakan manfaat PJKMM (Program jaminan kesehatan masyarakat miskin)

7. atau ASKESKIN (AsuransiKesehatan Masyarakat Miskin) sehingga munculnya anggapan “orang miskin
dilarang sakit” karena biaya berobat di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi dan hanya untuk kalangan
menengah ke atas
e. Pasal yang ada di UUd 45 yang Berhubungan dengan Nilai Pancasila
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 28E
Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Ayat (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 29
Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
Pasal 14
1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat
Pasal 18B ayat 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur damam undang-undang
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C
1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

8. mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan uman manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah negara dan meninggalkanya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,
sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denggan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.
Pasal 28G
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabai.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang oleh siapa pun.
Pasal 28I
1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

9. beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggun jawab
negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang demokaratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokaratis.
Pasal 29 Ayat (2)
Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 30 ayat 1
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara
Pasal 31 ayat 1
Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
Persatuan Indonesia.
Pasal 25A
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

10. Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.
Pasal 2
1. Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta DewanPerwakilan rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan
yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Madjelis Permusjawaratan rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu-kota
Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak
Pasal 3
Majelis Permusjawaratan rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar
daripada haluan Negara.
Pasal 6 ayat 2
Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan rakyat dengan suara yang
terbanyak
Pasal 19
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Inonesia
Pasal 33 ayat 3
Bumi dan air dan kekajaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

11. DAFTAR PUSTAKA
https://nizaryaseer.wordpress.com/2013/12/22/filsafat-pendidikan-pancasila-dalam-tinjauan-ontologi-
epistemologi-dan-aksiologi/
http://rinesaa.blogspot.com/2013/11/penyimpangan-terhadap-sila-pertama.html
http://roundhill-fam.blogspot.com/2010/10/pasal-pasal-uud-yang-berhubungan-dengan.html
http://icecreamcocholate.blogspot.com/2012/02/penyimpangan-nilai-pancasila.html