Sistem perizinan berusaha baru di Indonesia beralih ke pendekatan berbasis risiko di mana perizinan dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usaha. UMKM berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai perizinan tunggal beserta standar dan sertifikasi. Perizinan berusaha sekarang diterbitkan melalui sistem OSS secara elektronik untuk mempercepat prosesnya. Pemerintah memberikan berbag

1. SISTEM PERIZINAN OSS RBA BAGI UMKM
DISAMPAIKAN OLEH :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
ANAK AGUNG NGURAH OKA SUTHA DIANA

2. Soft-Launching (4 Agustus 2021) dan Official-
Launching oleh Presiden RI (9 Agustus 2021)
Sistem OSS Berbasis Risiko

3. Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UUCK)*
9
UU
Cipta
Kerja
186 Pasal dan
15 BAB
disederhanakanmenjadi
Dengan metode Omnibus Law,
79 Undang-Undang direvisi
sekaligus hanya dengan satu UU
Cipta Kerja yang mengatur 16
sektor
11 Klaster
Peningkatan Ekosistem Investasi dan
Kegiatan Usaha
Perizinan Berusaha
Ketenagakerjaan
Dukungan Riset dan Inovasi
Pengadaan Lahan
Kawasan Ekonomi
Investasi Pemerintah Pusat dan
Percepatan PSN
Administrasi Pemerintahan
PengenaanSanksi
Dukungan Koperasi dan UMKM Kemudahan Berusaha
*UUCK berlaku pada tanggal diundangkan, atau 2 NOVEMBER 2020 (Ps. 186, UUCK No. 11/2020).

4. Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(P2B2R)
Untuk memulai dan
melakukan kegiatan usaha
Persyaratan Dasar
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha (PB UMKU)
Sebelum UU CK Setelah UU CK
Izin Lokasi
Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan Persetu
juan
Lingku
ngan
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)
dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF)
Persetujuan
Bangunan Gedung
(PBG) dan SLF
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (KBLI)
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
berdasarkan KBLI yang diatur dalam PP
5/2021.
- Pemenuhan ketentuan, persyaratan dan
kewajiban didasarkan atas PP Sektor,
Perpres, dan Permen/Perban* turunan
dari PP 5/2021.
- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin
Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya
melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi
sistem dengan K/L dan sudah terdapat
kesepakatan:
a. apabila nomenklatur dan layanan sudah
diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu
akan dilakukan integrasi sistem, namun
b. apabila belum diakomodir oleh sistem K/L,
prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.
*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Paradigma perizinan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko. Artinya perizinan berusaha
dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usaha dan tingkat risiko ini menentukan jenis perizinan
berusaha. Semakin rendah risiko usahanya, maka semakin mudah dan cepat prosesnya.
Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)
Risiko Menengah Rendah
NIB + Sertifikat Standar (SS)
Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS yang terverifikasi
Risiko Tinggi
NIB + Izin (+ SS)

6. Penerbit Perizinan Berusaha
Khusus untuk NIB, diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa mengatasnamakan K/L .
01
02
03
04
Lembaga OSS
Atas nama K/L untuk
kegiatan usaha yang
menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat
Atas nama Gubernur
untuk kegiatan usaha
yang menjadi
kewenangan
Pemerintah Provinsi
DPMPTSP
Kab/Kota
Atas nama Bupati/
Walikota untuk
kegiatan usaha yang
menjadi kewenangan
Pemerintah Kab/Kota
Administrator
KEK
Untuk kegiatan usaha
yang berlokasi di KEK
Badan
Pengusahaan
KPBPB
Untuk kegiatan usaha
yang berlokasi di
KPBPB
Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, dan Izin) atas sektor yang diatur dalam PP No. 5/2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam
setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:
DPMPTSP
Provinsi
05

7. Perizinan Tunggal:
UMK – Risiko Rendah
- Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian khusus bagi pelaku UMK risiko rendah berupa
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai perizinan tunggal.
- NIB tidak hanya berlaku sebagai legalitas, tetapi juga termasuk Standar Nasional Indonesia
(SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH).
- Selanjutnya pelaku usaha akan difasilitasi dan dibina oleh Badan Standardisasi Nasional
(BSN) terkait SNI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait SJPH.
Legalitas Berusaha Standar Nasional
Indonesia (SNI)
Sertifikasi Jaminan
Produk Halal (SJPH)

8. Pelaku Usaha mengakses
laman OSS melalui website
www.oss.go.id untuk
memperoleh akun
pengguna
PelakuUsaha melakukan
pendaftaran pada laman
OSS www.oss.go.id
menggunakan akun
pengguna.
Pendaftaran dilakukan
dengan mengisi data
sebagaimana tercantum
dalam laman OSS.
OSS menerbitkan NIB bagi
Pelaku Usaha yang telah
melakukan pengisiandata
secara lengkap.
Setelah Pelaku Usaha
memperoleh NIB, Lembaga
OSS secara bersamaan
menerbitkanIUMK.
1
2
3
5
4
SOP OSS RBA

9. Perlindungan
Layanan bantuandan
pendampingan hukumdan
pemulihan usahaUMK
DAK bagi UMK
AlokasiDAKfisikdan non-fisik
Pembiayaan Bagi UMK
Pinjaman atau Pembiayaan yang
mudah bagi UMKM
Fasilitasi HAKI
Penyederhanan proses dan
keringanan/pembebasan biaya
Pengelolaan Usaha Terpadu
Bersinergi oleh Pemerintah Pusat,
Darah dan Pemangku Kepentingan
melalui penataan kluster
Integrasi Perizinan
secara Elektronik
Perizinan berusaha,Halal,
SNI
Kriteria UMKM
Kriteria Berdasarkan
Modal Usaha dan Hasil
Penjualan Tahunan
Basis Data Tunggal
UMKM
Dikoordinasikan oleh
Kementerian dan dapat
diakses oleh publik
Jaminan Kredit Program
Kegiatan Usaha UMK dapat
dijadikan jaminan
Pembentukan/Pengembangan
Lembaga Inkubator
Pengembangan pelaku usaha pemula
yang inovatif dan produktif
Alokasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Sedikitnya 40% Alokasi
Pengadaan Barang/Jasa
dialokasi bagi Koperasi dan UMK
hasil produksi dlm negeri
Pencatatan/Pembukuan Sistem
Aplikasi Laporan Keuangan
Fasilitasi pelatihan dan pendampingan
system aplikasi pembukuan/
pencatatan laporan Keuangan
Insentif Kemitraan
Insentif dan kemudahan berusaha
bagi UMKM yang melakukan
Kemitraan
Pengawasan Kemitraan
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melakukan
Pengawasan pelaksanaan
kemiraan UMKM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

10. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM
REPUBLIK INDONESIA
Surat Edaran Kementerian Koperasi Dan UMKM (Deputi Bidang
Perkoperasian Bp.Ahmad Zabadi,SH,MM) No.33 tahun 2021 tentang
Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,
tanggal 11 Oktober 2021.

11. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM
REPUBLIK INDONESIA
POKOK ISI SURAT EDARAN KEMETERIAN
KOPERASI DAN UMKM NOMOR 33 TAHUN 2021
1. PP 5 th 2021 belum mengatur perizinan kegiatan
usaha simpan pinjam oleh koperasi dan pembukaan
kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas
koperasi, untuk memberikan kepastian hukum dan
pelayanan kepada masyarakat serta percepatan
dan peningkatan pelaksanaan berusaha yang
terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat,
sederhana dan transparan merujuk pasal 86 Perka
BKPM no.4 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan
Fasilitas Penanaman Modal, Kepala Daerah
Prov./Kab./Kota dapat mendelegasikan
kewenangan mengeluarkan perizinan kepada
perangkat daerah yang membidangi urusan
Koperasi dan UMKM (tidak sesuai dengan
semangat UU Ciptaker/PTSP)
2. No. 12, SE Perizinan Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi ini berlaku sampai dengan diterbitkan
Permen tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (dipercepat)
LANJUTAN . . . . .

12. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan
Gubernur Bali
Nomor 63 Tahun
2019
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

13. KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM
REPUBLIK INDONESIA
Peraturan
Gubernur Bali
Nomor 79 Tahun
2018 tentang Hari
Penggunaan
Busana Adat Bali
Waktu pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali
yaitu pada jam kerja setiap Hari Kamis, Purnama, Tilem,
dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.
SE Gubernur Bali
Nomor 04 Tahun
2021 tentang
Penggunaan Kain
Tenun Endek Bali
/ Kain Tenun
Tradisional Bali
Setiap hari Selasa (kain tenun endek Bali sudah terdaftar
sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya
Tradisional di Kementerian Hukum dan HAM. Pemprov Bali
juga sudah melakukan kerja sama dengan rumah mode
Christian Dior terkait penggunaan endek)

14. DPMPTSP PROVINSI BALI
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804
WEBSITE: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Email: dpmptsp@baliprov.go.id
Tatap Muka Virtual
Terdapat 40 orang/hari
(pelaku usaha/badan
usaha) dan 20 orang/hari
(K/L/D) dapat melayani
1.080 orang/hari
Telepon
169
Terdapat
27 orang/hari dapat
melayani ±900
panggilan/hari
WhatsApp
Business
Mulai aktif
20 September 2021
Email
kontak@oss.go.id
Terdapat
48 orang/hari
Media
Sosial
Terdapat
5 orang/hari
Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko

15. MATUR
SUKSMA