sistem peradilan pidana

1. PERLINDUNGAN HAM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
Dr. Yudi Krismen US. SH.,MH

3. Perlindungan untuk memperoleh
jaminan/santunan hukum atas
penderitaan /kerugian orang yang
telah menjadi korban tindak pidana
“(jadi identik dengan penyantunan
korban)”. (kompensasi, restitusi
dan rehabilitasi
Perlindungan hukum untuk tidak
menjadi korban tindak pidana
lagi (berarti perlindungan hak
asasi manusia (HAM) atau
kepentingn hukum seseorang);
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN MENURUT BARDA NAWAWI
DAPAT DILIHAT DARI DUA MAKNA YAITU:

4. PERLINDUNGAN HUKUM DARI SEGI
MACAMNYA
Perlindungan hukum yang pasif berupa
tindakan-tindakan luar (selain proses
peradilan) yang memberikan pengakuan dan
jaminan dalam bentuk pengaturan atau
kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak
pelaku maupun korban.
Sedangkan yang aktif dapat
berupa tindakan yang berkaitan
dengan upaya pemenuhan hak-
haknya.

5. PERLINDUNGAN HUKUM AKTIF INI DAPAT
DIBAGI LAGI MENJADI AKTIF PREVENTIF DAN
AKTIF REPRESIF
Aktif preventif berupa hak-hak yang
diberikan oleh pelaku, yang harus
diterima oleh korban berkaitan
dengan penerapan aturan hukum
ataupun kebijaksanaan pemerintah.
Aktif represif berupa tuntutan kepada
pemerintah atau aparat penegak
hukum terhadap pengaturan maupun
kebijaksanaan yang telah diterapkan
kepada korban yang dipandang
merugikan

6. Hak-hak korban menurut
Declaration of basic principles of
justice for victim of crimes and
abuse of power

7. THE DECLARATION OF BASIC
PRINCIPLES OF JUSTICE FOR
VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF
POWER.
Hak memperoleh
informasi;
Hak didengar dan dipertimbangkan
kepentingannya pada setiap
tahapan proses peradilan pidana;
Hak memperoleh bantuan yang
cukup;
Hak memperoleh
perlindungan
terhadap privasi dan
keamanan;

8. Hak memperoleh
pelayanan yang
cepat dalam
penyelesaian
perkara
Hak untuk
memperoleh
ganti kerugian
(Restitusi)
Hak memperoleh
kompensasi
(dalam kejahatan
yang
berat/serius)
memperoleh
kesempatan
berpartisipasi
pada tahapan
proses pidana.
Next…….

9. Model Perlindungan
Hukum terhadap Korban

10. Teori Perlindungan Korban ada dua model yaitu:
Services Model (SM)
Prosedural Right Model
TEORI PERLINDUNGAN KORBAN

11. Services Model /SM (Model
Pelayanan)
 Victim tidak terlibat dalam proses peradilan pidana
 polisi dan jaksa adalah aparat Negara yang melayani
kepentingan masyarakat termasuk didalamnya adalah korban
(Penegakan hukum)
 Negara bertanggungjawab terhadap rakyatnya/masyaraktnya
termasuk dalam menyantuni korban/rakyat.
Memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

12. Legal Reasoning, Kenapa Korban
tidak dilibatkan ?
KETERLIBATAN KORBAN AKAN MENGACAUKAN
SYSTEM PELAYANAN PUBLIC, PELAYANAN
TERHADAP KORBAN ADALAH BAGIAN DARI
PELAYANAN PUBLIC KALAU KORBAN IKUT
AKAN ADA KEPENTINGAN INDIVIDU YANG
MASUK BAGIAN DARI TUGAS POLISI SECARA
EKPLISIT ADALAH BAGIAN DARI LAYANAN
PUBLIC.

13. Positif (keuntungan) model
ini:
Mengurangi beban korban
Rasionalisasi reaksi terhadap kejahatan
dapat berkurang (Kalau tidak di ditangani
oleh negara akan terjadi kejahatan yang terus
menerus)

14. Negatif (Kerugian) Model ini:
Tidak bisa empati terhadap penderitaan korban
Ada alasan tindakan sewenang-wenang yang
mengatasnamakan kepentingan public.

15. Procedural Right Model (PRM)
Korban memiliki hak hukum dalam
setiap tahapan proses
peradilan.(hak bantuan hukum dan
sebagainya)
Korban dapat terlibat langsung
dalam proses peradilan
kewajiban polisi +jaksa untuk
memperhatikan mempertimbangkan
hak-hak korban dan pemenuhannya.
Dengan Ciri-Ciri

16. Keuntungan (Positif):

17. KELEMAHAN (NEGATIF):

18. Sekian