SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
MACAM-MACAM TINDAK PIDANA
Oleh : YUDI KRISMEN
JENIS JENIS DELIKJENIS JENIS DELIK
1.1. Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.
Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340
KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,
sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.
2.2. Delik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarangDelik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarang
suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.
Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimanaKasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana
selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhanselesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan
tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawatersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa
seseorang.seseorang.
3.3. Delik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yangDelik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yang
dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebutdilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut
merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana terteramerupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera
dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkandalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan
lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yanglebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang
dilarang dilakukandilarang dilakukan
4.4. Delik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untukDelik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untuk
melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhanmelaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan
nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudahnafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah
menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untukmenyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk
mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkanmengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan
korban tewas.korban tewas.
5.5. Delik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukanDelik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan
bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebutbila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut
bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembalibisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali
dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikandimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan
delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan didelik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di
luar pengadilan / berdamai.luar pengadilan / berdamai.
6.6. Delik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsurDelik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur
memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan denganmemberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan
perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain ituperencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu
tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakantindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan
organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwaorgan dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa
pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,
termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakantermasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan
berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi jugaberlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga
di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delikdi Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik
tertentu (special delicten) di dalam KUHP).tertentu (special delicten) di dalam KUHP).
 7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu
terjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaituterjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu
memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsungmemukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung
terus menerus.terus menerus.
8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa
saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaansaja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaan
tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapattersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat
dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memilikidilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki
kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal darikewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari
golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukangolongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan
9.      Delik Mandiri adalah delik yang9.      Delik Mandiri adalah delik yang
dilakukan hanya satu kali saja. Kasusdilakukan hanya satu kali saja. Kasus
tersebut adalah pembunuhan yang hanyatersebut adalah pembunuhan yang hanya
dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.
10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak
dilakukan berulang-ulang sebagai matadilakukan berulang-ulang sebagai mata
pencaharian (lawan dari delik berangkai).pencaharian (lawan dari delik berangkai).
SEKIAN DAN TERIMAKASIHSEKIAN DAN TERIMAKASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataContoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataEga Jalaludin
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaRatri nia
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Rudi Sudirdja
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Tindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPTindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPMuhaiminL
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para AhliAsas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para AhliIca Diennissa
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

Was ist angesagt? (20)

Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Contoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataContoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdata
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
 
tipologi kejahatan penjahat
tipologi kejahatan  penjahattipologi kejahatan  penjahat
tipologi kejahatan penjahat
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
Pembahasan soal hukum pidana fh unpas tahun 2014
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Pidana
Hukum PidanaHukum Pidana
Hukum Pidana
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Bab 11 perbarengan
Bab 11   perbarenganBab 11   perbarengan
Bab 11 perbarengan
 
Tindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHPTindak Pidana dalam KUHP
Tindak Pidana dalam KUHP
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para AhliAsas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 

Ähnlich wie Pertemuan 8 macam macam tindak pidana

Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdfSosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdfy9771281
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121MujiKuswanto
 
P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ipP. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ipyudikrismen1
 
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalPidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalDison Leuwalang
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptFajarSaputra20091254
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxYunHyerim2
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitasFaula Abdul
 
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdfMuhamadRifkiRamadhan
 
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016ekho109
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM Meri Diho
 
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptxK.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptxRINIRISDAYANTI0125
 

Ähnlich wie Pertemuan 8 macam macam tindak pidana (20)

Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdfSosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
 
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ipP. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
 
Makalah PPKN
Makalah PPKNMakalah PPKN
Makalah PPKN
 
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalPidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasional
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
 
Materi ke 11
Materi ke 11Materi ke 11
Materi ke 11
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitas
 
jinayat.pptx
jinayat.pptxjinayat.pptx
jinayat.pptx
 
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
 
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM
 
Kejahatan Terhadap Nyawa
Kejahatan Terhadap NyawaKejahatan Terhadap Nyawa
Kejahatan Terhadap Nyawa
 
Kriminologi kd1
Kriminologi kd1Kriminologi kd1
Kriminologi kd1
 
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptxK.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
 

Mehr von yudikrismen1

Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistikyudikrismen1
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengyudikrismen1
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanayudikrismen1
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatyudikrismen1
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidyudikrismen1
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikyudikrismen1
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopyudikrismen1
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanyudikrismen1
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutyudikrismen1
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1yudikrismen1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 

Mehr von yudikrismen1 (20)

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibat
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 

Pertemuan 8 macam macam tindak pidana

  • 2. JENIS JENIS DELIKJENIS JENIS DELIK 1.1. Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP. Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan, sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan. 2.2. Delik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarangDelik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarang suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimanaKasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhanselesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawatersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang.seseorang.
  • 3. 3.3. Delik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yangDelik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebutdilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana terteramerupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkandalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yanglebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukandilarang dilakukan 4.4. Delik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untukDelik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhanmelaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudahnafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untukmenyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkanmengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan korban tewas.korban tewas.
  • 4. 5.5. Delik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukanDelik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebutbila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembalibisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikandimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan didelik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan / berdamai.luar pengadilan / berdamai. 6.6. Delik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsurDelik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan denganmemberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain ituperencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakantindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwaorgan dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh, termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakantermasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi jugaberlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delikdi Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP).tertentu (special delicten) di dalam KUHP).
  • 5.  7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu terjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaituterjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsungmemukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung terus menerus.terus menerus. 8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaansaja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapattersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memilikidilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal darikewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukangolongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan
  • 6. 9.      Delik Mandiri adalah delik yang9.      Delik Mandiri adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja. Kasusdilakukan hanya satu kali saja. Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanyatersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut. 10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak dilakukan berulang-ulang sebagai matadilakukan berulang-ulang sebagai mata pencaharian (lawan dari delik berangkai).pencaharian (lawan dari delik berangkai).