tentang profil kemiskinan dan langkah strategis yang dapat dilakukan

1. Profil Kemiskinan dan
Strategi Percepatan
Penurunan Angka
Kemiskinan di Provinsi
Lampung
Presented by Yosep, SST.,MIDEC
Kamis, 21 Februari 2019
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG

2. 01
02
03
Apa yang dimaksud dengan “Kemiskinan”
Profil Kemiskinan Lampung
Strategi04
KERANGKA PAPARAN
Bagaimana BPS mengukur tingkat kemiskinan

3. Tidak Ada Ukuran kemiskinan yang ideal: Semua Metodologi
Mempunya keterbatasannya masing-masing1
BPS menggunakan ukuran Makro (hasil survei) mengukur kemiskinan
2
Hal yang perlu diperhatikan

4. SIAPAKAH sesungguhnya ORANG
MISKIN itu dan bagaimana kita
dapat membantunya ?

7. • Ibu Orpa, usia 45 tahun, tinggal di Distrik Tiom, Papua.
• Bekerja sebagai pedagang sayuran dan membesarkan 3 orang
anak tanpa suami. Dua orang anak tertuanya hanya
berpendidikan akhir SD dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
• Asnah, 22 tahun belum menikah, dan tinggal dengan ibu
yang sakit-sakitan.
• Putus sekolah saat SMP, keterampilan rendah dan bekerja
sebagai buruh gendong.
www.bappenas.go.id

8. KEMISKINAN MAKRO
(sejak tahun 1976)
KEMISKINAN MIKRO
(tahun 2005, 2008, 2011, 2015)
1. Metodologi:
 Konsep: Basic Needs Approach
 Pendekatan: Moneter
 Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan
(2100 kkal per kapita perhari) + Non Makanan
1. Metodologi:
 Konsep: Multi Dimensi
 Pendekatan Non-Moneter
 Didasarkan pada Indeks atau PMT dari ciri-ciri RT
miskin
2. Sumber data: Susenas (sampel) 2. Sumber data: PSE05, PPLS08, PPLS2011, PBDT2015
3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di
setiap daerah berdasarkan ESTIMASI
3. Data menunjukkan jumlah RT Sasaran (sangat miskin
+ miskin + hampir/ rentan miskin) - by name by
address
4. Pemanfaatan:
 Berguna untuk perencanaan dan evaluasi
program kemiskinan dengan target geografis,
tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan
dimana alamat penduduk miskin.
4. Pemanfaataan:
 Berguna untuk target sasaran rumah tangga secara
langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan
Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dsb)

9. KONSEP1

10. • Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak
dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
•Hak-hak dasar antara lain:
–Terpenuhinya kebutuhan pangan;
–Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya
alam dan lingkungan hidup;
–Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan;
–Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
DEFINISI UMUM KEMISKINAN

12. Kemiskinan Relatif
• Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika
pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam
kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah.
• Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan
pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya,
pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin.
• Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.

13. Kemiskinan Absolut (digunakan BPS)
• Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan
dan kesehatan).
• Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal
untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin.
• Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini.

14. Konsep Kemiskinan
● Konsep yang dipakai BPS adalah “basic needs approach” adalah pendekatan
kebutuhan dasar: Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)
● Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal
perkapita perhari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52
jenis komoditi)
● Kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan.
sandang. pendidikan. kesehatan. dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan
di perkotaan dan 47 jenis komoditi non-makanan di pedesaan)
14

15. • Dalam metode BPS, batas kecukupan makanan ditetapkan mengacu pada hasil
Widyakarya pangan dan gizi 1987 yang menyebutkan bahwa untuk hidup sehat,
dibutuhkan rata-rata 2100 kilo kalori perkapita/hari.
• Dasar 2100 kkalori: Rekomendasi dari The Food and Agriculture Organization (FAO)
dan WHO (Human Energy Requirement: Expert consultation, Rome 2001)
• FAO memberi rekomendasi untuk negara-negara berkembang.
• Sebagian besar negara-negara di dunia menggunakan 2100 kkalori per orang per hari
ditambah kebutuhan dasar nonmakanan
• Thailand: 2100 kkalori, Vietnam : 2100 kkalori, India: 2100 kkalori urban: 2400 kkalori
rural, Bangladesh: 2112 kkalori urban 2122 kkalori rural, Pakistan: 2295 kkalori urban
2550 kkalori rural.
DASAR PENETAPAN 2100 KKAL/KAPITA/HARI

17. Ukuran Kemiskinan BPS2

18. Oleh Prof Sajogyo (1977) :
menggunakan tingkat konsumsi
beras per kapita. Untuk daerah
pedesaan penduduk dengan
konsumsi beras kurang dari 240 kg
per kapita per tahun digolongkan
miskin Untuk perkotaan : 360 kg per
kapita per tahun
Konsumsi beras per kapita
Garis kemiskinan adalah nilai
rupiah yang setara 20 kg beras
untuk perdesaaan, dan setara 30
kg beras untuk perkotaan

19. Metodologi Kemiskinan
19
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs
approach)  Handbook on Poverty and Inequality: The World Bank, 2009.
Metode ini dipakai BPS sejak TAHUN 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu
(apple to apple).
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan.
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).
Sumber Data : Susenas. Mulai tahun 2011, survei dilaksanakan setiap bulan Maret dan September

20. MENGAPA ANGKA KEMISKINAN BPS BERBEDA DENGAN ANGKA
KEMISKINAN WORLD BANK?
• Untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, World Bank menghitung
garis kemiskinan dengan menggunakan estimasi konsumsi yang di konversi kedalam
US$ PPP (Purchasing Power Parity/ paritas daya beli), bukan nilai tukar US$ resmi
• Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk
membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana jumlah yang sama tersebut
dapat dibeli seharga US$1 di Amerika.
• Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing
negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima
tahun sekali

21. 21
Kemiskinan Ukuran Bank Dunia (US$ PPP)
Untuk membandingkan kemiskinan antarnegara, Bank Dunia menggunakan perkiraan konsumsi yang dikonversikan
ke dollar Amerika dengan menggunakan paritas (kesetaraan) daya beli (purchasing power parity, PPP) per hari, bukan
dengan nilai tukar US$ resmi.
Angka konversi PPP: banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa
dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli sebesar US$ 1 di Amerika Serikat.
Batasan kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia (baseline 2011):
1,9 US$ PPP sebagai batas extreme poverty
Perkiraan konversi 1 US $ PPP dengan baseline 2011:
Tahun 2016: 1 US $ PPP = Rp 4985,7  Data terakhir, sumber: World Bank
(http://databank.worldbank.org/data/home.aspx)
Posisi Garis Kemiskinan Nasional (GKN) terhadap US $ PPP:
Tahun 2016: GKN Rp 364 527,-/kapita/bulan setara 2,44 $ PPP/hari
Tahun 2018: GKN Rp 401 220,-/kapita/bulan setara 2,50 $ PPP/hari*)
Garis Kemiskinan Maret 2018 Terlalu Rendah? (2)
*) Estimasi berdasarkan konversi USD PPP Tahun 2016 yang digerakkan dengan perubahan IHK (Inflasi) periode Maret 2016-Maret 2018

22. SKEMA PENGHITUNGAN ANGKA KEMISKINAN
GARIS KEMISKINAN PERIODE
SEBELUMNYA
INFLASI UMUM (IHK)
P – 1
.
P – i
P – i+20
.
.
P - 100
POPULASI
REFERENSI: 20%
diatas GKS
PENGELUARAN NOMINAL
MENURUT PERCENTILE
GK = GKM + GKNM
GARIS KEMISKINAN SEMENTARA
(GKS)
GK dihitung per provinsi per daerah (Urban dan Rural)
22

23. Simulasi Pengambilan Populasi Referensi di Suatu Wilayah Perkotaan
𝐺𝐾𝑆𝑡 = 𝐺𝐾𝑡−1 𝑥 1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖
= Rp100.000 x (1+0,02)
= Rp102.000,-
𝐺𝐾𝑡−1 = Rp 100.000,-
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 = 2%
P
O
P
U
L
A
S
I
Orang ke-1 (0,1%) Rp 50.000
Orang ke-1000
(100%)
Rp 5.000.000
GKS = Rp102.000
Orang ke-120 (12%)
berada di bawah GKS
Orang ke-320
(32%)
Populasi referensinya orang
ke-121 (12,1%) sampai ke-
320 (32%)
Diambil basket komoditi untuk
penghitungan GKM & GKNM
Jumlah Populasi (𝑁) = 1.000 orang
Populasi referensi = 20% * N
= 200 orang

24. 24
Ukuran Kemiskinan
Ukuran poverty
incidence:
• Menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat
• Namun: independen dari jurang/degree kemiskinan, secara implisit mengasumsikan
distribusi yang merata antar si miskin, antar waktu tdk terdeteksi transfer dari si miskin si
kaya
Ukuran poverty
gap:
• Mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari GK. Sehingga bisa di hitung
jumlah subsidi yg dibutuhkan untuk mengentaskan si miskin
• Namun: tidak tergambar jumlah si miskin, dan tidak terdeteksi distribusi antar si miskin yang
lebih timpang.
Ukuran poverty
severity:
• Mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yg lebih tinggi
bagi poverty gap yg lebih miskin dibandingkan yg kurang miskin.
• Namun: tidak tergambar jumlah si miskin.

25. 
 





 

q
i
i
z
yz
N
P
1
1
Z = Garis kemiskinan
yi = rata-rata pengeluaran per kap sebulan yg berada dibawah garis kemiskinan
q = jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
N = jumlah penduduk
 = 0, head count index, % penduduk miskin
 = 1, poverty gap (indeks kedalaman kemiskinan), defisit penduduk miskin thd GK,
 = 2, poverty severity index (indeks keparahan kemiskinan)
 Formula Foster-Greer-Thorbecke (1984)
INDIKATOR UTAMA (P0,P1,P2)

26. MEMANDANG P0, P1, P2 SEBAGAI KESATUAN
Wilayah
Pengeluaran perkapita (Rp) Persentase
Penduduk
Miskin (P0)#1 #2 #3 #4
Wilayah A 99.000 101.000 150.000 150.000 50%
Wilayah B 120.000 124.000 150.000 150.000 50%
Misal di wilayah A dan B dengan garis kemiskinan diasumsikan sama yaitu Rp125.000 dan
pengeluaran penduduknya sebagai berikut:
Jika melihat nilai P0 saja apakah bisa menjawab wilayah mana sebenarnya yang
kemiskinannya lebih parah?

27. Wilayah
Pengeluaran perkapita (Rp);
GK = Rp125.000 P0 P1
#1 #2 #3 #4
Wilayah A 99.000 101.000 150.000 150.000 50% 10,00
Wilayah B 120.000 124.000 150.000 150.000 50% 1,2
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mampu menjawab seberapa jauh rata-rata
pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan
Tingkat kedalaman kemiskinan wilayah A lebih tinggi dibandingkan
wilayah B meskipun tingkat kemiskinan (P0) kedua wilayah itu sama
MEMANDANG P0, P1, P2 SEBAGAI KESATUAN

29. Wilayah
Pengeluaran perkapita (Rp)
P0 P1 P2
#1 #2 #3 #4
Wilayah A 99.000 101.000 150.000 150.000 50% 10,00 2,00
Wilayah B 79.000 121.000 150.000 150.000 50% 10,00 3,41
Tingkat keparahan kemiskinan wilayah B lebih tinggi dibandingkan wilayah A
meskipun tingkat kemiskinan (P0) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) kedua
wilayah itu sama
Misal di wilayah A dan B dengan garis kemiskinan diasumsikan sama yaitu Rp125.000 dan
pengeluaran penduduknya sebagai berikut:
MEMANDANG P0, P1, P2 SEBAGAI KESATUAN

31. Gambaran Kemiskinan Lampung2

32. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Mar 2013 – Sep 2018
32
 Persentase Penduduk Miskin pada Sep 2018 sebesar 13,01 persen,
menurun 0,13 poin dibanding Maret 2018 yang sebesar 13,14 persen.
 Jumlah Penduduk Miskin pada Sep 2018 sebesar 1091,60 ribu jiwa,
menurun 5,45 ribu orang dibanding Maret 2018 yang sebesar 1097,05 ribu jiwa
14.86 14.39 14.28 14.21 14.35
13.53
14.29 13.86 13.69
13.04 13.14 13.01
11.36 11.46 11.25 10.96 11.22 11.13 10.86 10.70 10.64 10.12 9.82 9.66
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Mar'13 Sep'13 Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18
Lampung Nasional

33. 33
KOMODITI YANG MEMBERI PENGARUH BESAR TERHADAP GARIS KEMISKINAN
SEPTEMBER 2018 (PERSEN)
Komoditi Kota Komoditi Desa
(1) (2) (3) (4)
Makanan
(% terhadap
GKM)
(% terhadap
GKM)
Beras 21,29 Beras 25,06
Rokok kretek filter 12,66 Rokok kretek filter 8,34
Telur ayam ras 4,71 Telur ayam ras 4,04
Tempe 2,88 Gula pasir 3,14
Gula pasir 2,53 Tempe 2,63
Mie instan 2,22 Cabe Rawit 2,39
Tahu 1,95 Roti 2,32
Kopi bubuk & kopi instan 1,80 Bawang merah 2,14
Kue Basah 1,68 Kopi bubuk & kopi instan 2,09
Bukan Makanan
(% terhadap
GKNM)
(% terhadap
GKNM)
Perumahan 29,21 Perumahan 26,29
Listrik 14,91 Bensin 18,04
Bensin 14,08 Listrik 11,34
Pendidikan 7,82 Pendidikan 5.43
Perlengkapan mandi 4,36 Perlengkapan mandi 3,88
Makanan
, 74.88%
Non
Makanan
, 25.12%

34. Komposisi Garis Kemiskinan,
September 2018
34
74,88%
GK Makanan
25,12%
GK Bukan Makanan
 Selama Maret – September 2018 , Garis Kemiskinan
naik sebesar 1,88 persen, yaitu dari Rp 402,307,- per
kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 409.881,-
per kapita per bulan pada September 2018.
 Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan
jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan
makanan. Pada Maret 2018, komoditi makanan
menyumbang sebesar 74,88 persen pada garis
kemiskinan.
Tahun
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Sumbangan Garis Kemiskinan (%)
Makanan
Bukan
Makanan Total Makanan Bukan Makanan Total
Maret 2018 301 234 101 073 402 307 74,88 25,12 100,00
September 2018 306 926 102 955 409 881 74,88 25,12 100,00
Perubahan Mar’18 – Sep’18 (%) 1,89 1,86 1,88 - - -

35. 9,06% 14,73%
RKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN MENURUT WILAYAH (DESA+KOTA)
FOKUS INTERVENSI
KEMISKINAN DI
WILAYAH PERDESAAN
Perkotaaan (Ribu Jiwa) (%)
September 2017 211,97 9,13
Maret 2018 228,82 9,27
September 2018 230,2 9,06
Perkotaaan (Ribu Jiwa) (%)
September 2017 871,77 14,56
Maret 2018 868,22 14,76
September 2018 861,40 14,73

36. 36
10.89 11.08 10.68 10.94
9.25
10.53 10.15 10.03
9.13 9.27 9.06
15.62 15.41 15.46 15.56
15.05
15.69
15.24 15.08
14.56 14.76 14.73
Sep'13 Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18
Kota Desa
Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Kota dan Desa

37. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung
2.229 2.296 2.360 2.360
2.628
1.924 2.163 2.114 2.043 2.064
0.531 0.561 0.590 0.600 0.704
0.411 0.508 0.532 0.480 0.484
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Mar'14 Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18
Kedalaman Keparahan

38. 7.55
8.1
9.04
9.14
9.7
10.5
12.48
12.62
13.14
13.52
13.54
14.86
14.98
15.76
15.97
20.85
Mesuji
Tulang…
Bandar…
Metro
Tulang…
Pringsewu
Tanggamus
Lampung…
Provinsi…
Way Kanan
Lampung…
Lampung…
Pesisir Barat
Lampung…
Pesawaran
Lampung…
Lampung
13,1%
38
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
MENURUT KABUPATEN/KOTA
2018

39. 39
Buruh/Karyawan
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar
Berusaha Sendiri
Pekerja Bebas
Berusaha Dibantu Buruh Tetap 2.73%
15.81%
18.06%
17.48%
19.43%
26.48%
Jumlah Penduduk Bekerja: 4060,4 (RibuOrang)
Status Pekerjaan Utama Agustus
2018
[…] Merupakan jumlah penduduk bekerja (Ribu jiwa)
[1075]
[789,1]
[709,9]
[733,4]
[642,1]
[110,8]
Status Pekerjaan
MAYORITAS PENDUDUK BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN
PROFIL TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
Agustus 2017 dan Agustus 2018

40. MAYORITAS KRT MISKIN BEKERJA DI SEKTOR PERTANIAN
Pertanian,
33.00
Industri,
23.44
Lainnya,
43.55 Desain kebijakan harus
sesuai dengan
karakteristik penduduk
miskin.

41. KRT MISKIN BEKERJA MAYORITAS; BERPENDIDIKAN
SD KEBAWAH
SD/sederajat ke bawah
70.60
SMP/sederaj
at
16.93
SMA/sederajat
ke atas
10.96
PT
0.56
Program2 peningkatan
produktivitas perlu
memperhatikan tingkat
pendidikan dari penduduk
miskin !!!

42. STRATEGI2

43. Penyebab kemiskinan menurut Sharp:
Mengarah ke Aspek Ekonomi
1. Ketidaksamaan pola kepemilikan
sumberdaya yang menimbulkan distribusi
pendapatan yang timpang
2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia
3. Perbedaan akses dalam modal.

44. • Teori dasar menyebutkan penyebab kemiskinan adalah pengangguran.
• Menurut Komisi Kemiskinan Dunia (The Poverty Comission)  pengangguran
sebagai penyebab utama kemiskinan dimana sekitar seperenam penduduk
menganggur hidup di bawah garis kemiskinan (Saunders, 2002).
• Banyak literatur yang menyatakan ada hubungan yang erat antara kemiskinan
dan pengangguran, namun untuk membuktikannya secara empiris tidak
mudah.
• Kemiskinan dan Pengangguran dihitung dari 2 sumber data yang berbeda,
yaitu masing-masing dari Susenas dan Sakernas.
HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN DAN KETENAGAKERJAAN

45. Hasil dari Model Persamaan Regresi Data Penel
Kesimpulan hasil regresi:
1. TPT mempunyai koefisien positif (signifikan
pada a = 5 persen)  Pengangguran (TPT)
meningkat, kemiskinan meningkat pula.
 Data panel tahun 2002-2007 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan 1 persen angka
pengangguran akan meningkatkan angka
kemiskinan sebesar 0,07 persen.
HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN.
Independent
Variabel Dengan Gini Tanpa Tanpa
Dan TPT. TPT. Gini
-1 -2 -3 -4
Constant 4,730*** 4,958*** 4,370***
0,000 0,000 0,000
Log(PDRB harga konstan) -0,103 -0,109 -0,078
-0,142 -0,122 -0,267
Log(Gini) 0,003 0,009
-0,965 -0,882
Log(Unemployment) 0,071** 0,073**
-0,028 -0,02
Log(IHK makanan) 0,012 0,002 0,004
-0,766 -0,041 -0,927
Log(Rasio Non Makanan) -0,171*** -0,146** -0,169***
-0,003 -0,01 -0,001
R-Squared 0,9894 0,989 0,9895
Adjusted R-Squared 0,9891 0,9887 0,9892
Log(Poverty)
* Indicate the significant level at 10%.
** Idem., 5%.
*** Idem., 1%.

46. Hasil dari Model Persamaan Regresi Data Penel
Kesimpulan hasil regresi:
2. Ketimpangan pendapatan (dalam Gini rasio)
mempunyai koefisien positif  ketimpangan
meningkat, kemiskinan meningkat pula.
 Data panel tahun 2002-2007 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan 1 persen angka Gini
rasio akan meningkatkan angka kemiskinan
sebesar 0,003 persen.
HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN.
Independent
Variabel Dengan Gini Tanpa Tanpa
Dan TPT. TPT. Gini
-1 -2 -3 -4
Constant 4,730*** 4,958*** 4,370***
0,000 0,000 0,000
Log(PDRB harga konstan) -0,103 -0,109 -0,078
-0,142 -0,122 -0,267
Log(Gini) 0,003 0,009
-0,965 -0,882
Log(Unemployment) 0,071** 0,073**
-0,028 -0,02
Log(IHK makanan) 0,012 0,002 0,004
-0,766 -0,041 -0,927
Log(Rasio Non Makanan) -0,171*** -0,146** -0,169***
-0,003 -0,01 -0,001
R-Squared 0,9894 0,989 0,9895
Adjusted R-Squared 0,9891 0,9887 0,9892
Log(Poverty)
* Indicate the significant level at 10%.
** Idem., 5%.
*** Idem., 1%.

47. Terdapat potensi penurunan kemiskinan jika bansos terintegrasi, data sasaran
diperbaiki dan cakupan kepesertaan ditingkatkan
RASTRA
PIP
PBI
PKH
Integrasi bantuan sosial berpotensi menurunkan
kemiskinan over-night hingga sebesar 2-4
percentage point*
*) tergantung dari cakupan program (Bank Dunia, menggunakan Susenas 2014)
9%
11%
8%
7%
6%
18%
17%
23%
BLSM BSM RASKIN PKH BLSM &
BSM
BLSM &
RASKIN
BSM &
RASKIN
BLSM &
BSM &
RASKIN
Integrasi Rastra dengan bantuan sosial lain memberikan potensi
terbesar rumah tangga keluar dari kemiskinan
Sumber: SMERU, menggunakan Susenas 2014 & 2015

48. 48
STRATEGI PENANGGULANGSAN KEMISKINAN
MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN
(JARING PENGAMAN SOSIAL)
• Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan,
Kesehatan, Air Bersih
• Berupa Bantuan Langsung
• Bersifat Hibah/Bansos
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
• Pelatihan/Keterampilan Kewirausahaan
Pemula (Start Up)
• Bantuan Modal Awal
MENSINERGIKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN
KEBERLANJUTAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Sinergitas dari dokumen perencanaan s.d monitoring dan evaluasi
• Fasilitas pengembangan kewirausahaan
• Sertifikat/Haki
Fasilitas Akses Modal Bersubsidi (Jamkrida/KUR/Kemitrssn dll)
• Pemberdayaan dan Pendampingan Berkelanjutan
• Stabilitasi Usaha dan Fasilitasi Pemasaran
STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
1 2
34

49. 3 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan
• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
sampai maks. Rp. 3 miliar untuk
kecamatan miskin.
• Fasilitasi dan bimbingan teknis
• Sasaran: 6.321 kecamatan
“diberi ikan”
“diajari mancing”
“dibantu untuk punya pancing dan perahu
sendiri”
Rumah Tangga Sasaran (sangat
miskin, miskin, dan dekat miskin)
Kelompok masyarakat/ kecamatan miskin UMKM
• Program Utama : Raskin, Jamkesmas, PKH,
Beasiswa siswa miskin
• Program Lainnya : bantuan sosial utk
penyandang cacat, lansia, anak2, KAT, dsb
Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil,
sudah ‘feasible’, namun belum ‘bankable’.
Penyaluran KUR: diarahkan untuk kredit
Rp. 5 juta ke bawah. Plus: penyaluran
program pendanaan dari K/L.
Penyaluran KUR sebesar Rp. 20 Triliun per
tahun
Tujuan : mengurangi beban pengeluaran
keluarga miskin
Tujuan : Meningkatkan pendapatan dan
taraf hidup masyarakat melalui usaha dan
bekerja bersama untuk mencapai
keberdayaan dan kemandiriannya
Tujuan : membuka akses permodalan
bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
I. Bantuan dan Perlindungan
Sosial
II. Pemberdayaan Masyarakat/
PNPM Mandiri
III. Pemberdayaan Usaha Mikro
dan Kecil (UMK)
49

50. Meningkatkan Sinergisme Stakeholder dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan
sebaiknya dilakukan secara menyeluruh,terpadu, dan lintas sektor
Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak yang
berkepentingan terutama masyarakat miskin (Partisipatif)
penanggulangan kemiskinan dari aspek sosial budaya juga sangat diharapkan melalui
beberapa program seperti: Dengan adanya keberagaman budaya(multikultur)dan
kearifanlokal (localwisdom). Morishama (1982)mengemukakan keberhasilan
pembangunan ekonomi Jepang terjadi sebagai akibat dari ciri‐ciri konfusianisme yang
mengajarkan umat‐nya loyal,nasionalis,dan kolektivitas sosial.

51. Tidak bekerja;
Tidak memiliki pendapatan miskin
memberikan akses kepada aktivitas ekonomi (pemberdayaan)
Bekerja;
kenapa masih miskin?
Pendapatan yang diterima tidak
cukup memenuhi kebutuhan
rumahtangganya
Meningkatkan skala
usaha
Meningkatkan
kualitas pekerjaan
Kebijakan upah buruh
MAYORITAS PENDUDUK MISKIN BERSTATUS BEKERJA KRT
Bekerja;
87,56
Tidak
Bekerja
12,44

52. Like slavery and apartheid, POVERTY IS NOT
NATURAL. It is man-made, and it can be overcome
and eradicated by the action of human beings”
Nelson Mandela (2003)
TERIMA KASIH