Materi terorisme internasional
•Als PPTX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•4,224 views
Dokumen tersebut membahas tentang terorisme internasional dan hukum pidana terkait. Terorisme internasional telah berkembang menjadi 27 organisasi yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan menciptakan kekacauan bagi pemerintahan sasaran. Dokumen juga membahas mengenai perubahan paradigma hukum pidana untuk melawan terorisme dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Ähnlich wie Materi terorisme internasional
Ähnlich wie Materi terorisme internasional (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (10)
Materi terorisme internasional
- 1. TERORISME INTERNASIONAL KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL FAK. HUKUM, UNIV. BATAM By : Yos Satya Dharma,SH,LLM. @ 2010-2011
- 2. LATAR BELAKANG Terorisme internasional yang mulai dibentuk dan bergerak pada tahun 1974 sudah berkembang menjadi 27 (dua puluh tujuh) organisasi yang tersebar di beberapa negara seperti di negara-negara Timur Tengah, Asia dan Eropa. Timur Tengah pada prinsipnya bertujuan untuk menyingkirkan AS dan pengikutnya dari negara-negara Arab. 2
- 3. LATAR BELAKANG(2) Pada umumnya kehadiran terorisme internasional dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan yang bersifat etnis, politis, agama dan ras. Tujuannya BUKAN untuk mencapai keuntungan material. 3
- 4. Karakteristik karakteristik sangat terorganisasi, tangguh, ekstrim, ekslusif, tertutup, memiliki komitmen yang sangat tinggi, memiliki pasukan khusus serta didukung oleh keuangan dan dana yang sangat besar. Pasukan khusus bom bunuh diri (suicide-bomb attack squad). 4
- 5. Tujuan Organisasi terorisme internasional tidak bertujuan atau bercita-cita membentuk suatu negara/pemerintahan baru melainkan bagaimana menciptakan keadaan chaos dan tidak terkontrol suatu pemerintahan yang menjadi sasarannya sehingga pemerintahan itu tunduk dan menyerah terhadap idealismenya. 5
- 6. Organisasi Terorisme Internasional Tidak bertujuan atau bercita-cita membentuk suatu negara/pemerintahan baru. bagaimana menciptakan keadaan chaos dan tidak terkontrol suatu pemerintahan yang menjadi sasarannya sehingga pemerintahan itu tunduk dan menyerah terhadap idealismenya. 6
- 7. Cara-cara Cara2 yang sering dipakai mis : • penyanderaan, • pembajakan udara, • pemboman, • perusakan instalasi strategis dan fasilitas publik, • pembunuhan kepala negara atau tokoh politik atau keluarganya, dan • pemerasan. 7
- 8. 8 Serangan teroris dengan bom bunuh diri pada pesawat terbang komersial
- 9. 9 Indonesia semenjak tahun 1999. Tidak ada klaim organisasi terorisme internasional atau organisasi terorisme domestik atas kejadian-kejadian di Indonesia. sinyal bahwa Indonesia telah merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme internasional maupun domestik.
- 10. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU Narkotika (UU No.35/2009) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.15/2003) Narco-Terorism 10
- 11. Narco-terorism • Hasil perdagangan illegal Narkotika dan Psikotropika internasional sering juga digunakan untuk membeli senjata bagi keperluan organisasi terorisme internasional seperti di Afganistan yang merupakan salah satu pusat candu di ASIA, dikenal dengan “bulan sabit emas”, dan didaerah “segitiga emas” dikawasan ASEAN (Thai, Vietnam, Kamboja). • Selain itu, terhadap hasil penjualan candu dan Narkotika lainnya juga dilakukan pencucian uang dan ditanam dalam kegiatan bisnis legal atau disimpan di bank 11
- 12. Aliran dana terorisme di Aceh 12
- 13. VS 13
- 14. Narco-terorism(2) • Ketiga subjek kegiatan yang bersifat internasional tersebut satu sama lain saling berhubungan dan berkepentingan, sehingga sangatlah sulit jika dihadapi secara satu persatu sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bersifat komprehensif. • Pendekatan yang bersifat komprehensif ini memerlukan juga perubahan terhadap paradigma dalam politik hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 14
- 15. Perubahan paradigma politik hukum pidana mempertahankan “due process of laws” secara mutlak membatasi atau mengkesampingkannya sedemikian rupa Due process of laws = setiap orang, termasuk si pelaku tindak pidana, adalah berhak untuk dilindungi dan berhak mengajukan pembelaan diri. 15
- 16. • Memperhatikan aspek perlindungan Hak Asasi dari Tersangka. • Mengikuti asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang sudah berlaku Mempertahankan “due process of laws” • Perlindungan hak asasi masyarakat / korban lebih diutamakan. • Memberlakukan aturan2 khusus (Lex spesialis) Membatasi / mengkesampingkan “due process of laws” 16
- 17. Membatasi /mengeyampingkan “due process of laws” Mencabut “hak untuk tidak menjawab” (the right to remain silent) dari tersangka terorisme selama menjalani pemeriksaan pendahuluan (Inggris). Untuk memperoleh bukti permulaan yg cukup guna penahanan dan penyidikan, aparat dapat menggunakan laporan intelijen dan dapat digunakan sbg alat bukti. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka disadap (USA). Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hak untuk diadili oleh Grand Jury dibatasi (USA). 17
- 18. Membatasi /mengeyampingkan “due process of laws” Tersangka diancam dengan pidana mati. Seluruh keuangan tersangka teroris dan organisasi teroris yang disimpan di perbankan dibekukan dan disita (USA). Adanya laporan ttg penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yg disangka teroris (Laporan Amnesty Internasional). Menempatkan setiap aktor dari terorisme dan kegiatan terorisme sebagai pelaku Kejahatan Perang dan pemberlakuan Peradilan Militer (USA). 18
- 19. Komentar dan kritik • Menurut (Alm.) Munir, justru hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. • bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. • Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan. 19
- 20. Serangan bom teroris di Oklahoma Korban serangan teroris tidak mengenal usia dan jenis kelamin (Anak gadis berusia 4 tahun yang menjadi korban serangan teroris di Jaipur, India.). 20
- 21. 21
- 22. SEKIAN – Terima Kasih 22