Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab berbagai pejabat terkait seperti Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD.

1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2006
TAHUN 2006

2. Dasar pemikiran yg terkandung dalam
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006
memuat secara komprehensif pengaturan tentang perencanaan dan
penganggaran,
penganggaran, penatausahaan,
penatausahaan, pengakuntansian,
pengakuntansian, pelaporan
pelaporan dan
dan
pertanggungjawaban keuangan daerah yg diselaraskan dengan pengelolaan
pertanggungjawaban keuangan daerah yg diselaraskan dengan pengelolaan
keuangan negara (comprehensifness).
keuangan negara (
disertai dengan contoh format dan formulir2 serta tata cara pengerjaannya.
dan formulir2 tata cara pengerjaannya.
dikemas dalam bahasa sederhana untuk mudah dipahami sehingga tidak
tidak
menimbulkan multi tafsir.
dapat disesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan para pengelola
pengelola
keuangan daerah (adaptable).
mengadopsi prinsip dan standar pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk
mengadopsi prinsip dan standar pengelolaan keuangan daerah yang
mewujudkan efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas (best practice).
feasible diterapkan dengan cara manual dan menggunakan teknologi informasi.
informasi.
menjamin kontinuitas penataan menajemen keuangan daerah.
kontinuitas penataan
2

3. Omnibus Regulations
DASAR HUKUM :
UU 17/2003 UU 25/2004
UU 1/2004 UU 32/2004
UU 10/2004 UU 33/2004
UU 15/2004
Pengaturan yang komprehensif dalam satu peraturan
perundangan saja PP 58/2005 Pasal 155 PP 58/2005
PERMENDAGRI 13/2006
3

4. Pokok-pokok Perbedaan
Pokok-pokok
PP 105/2000 dengan PP 58/2005
Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah
KEPMENDAGRI
PERMENDAGRI 13/2006
29/2002
Kekuasaan umum Mendesentralisasikan pelaksanaan
pengelolaan keuda kekuasan pengelolaan keuangan
daerah kepada:
ditangan kepala daerah
a. Kepala SKPKD selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.
b. Kepala SKPD selaku pejabat
pengguna anggaran/pengguna
barang daerah.
c. Sekda selaku koordinator
pengelola keuda.
4

5. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan :
• kebijakan pelaksanaan APBD;
• pemegang kekuasaan • kebijakan pengelolaan barang daerah;
pengelolaan keuangan daerah. • kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
• mewakili pemda dalam • bendahara penerimaan dan/atau bendahara
kepemilikan kekayaan daerah pengeluaran;
yang dipisahkan. • pejabat yang melakukan penerimaan daerah;
• pejabat yang mengelola utang dan piutang
daerah;
• pejabat yang mengelolan barang milik daerah;
• pejabat yang menguji tagihan &
memerintahkan pembayaran.
Melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada berdasarkan prinsip pemisahan
• SEKDA selaku koordinator pengelola kewenangan antara yang
keuangan daerah; memerintahkan, menguji, dan yang
• Kepala SKPKD selaku PPKD; menerima atau mengeluarkan uang.
• Kepala SKPD selaku pejabat pengguna
anggaran/pengguna barang. 5

6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
Sekretaris Daerah • penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
Membantu KDH menyusun
Membantu KDH menyusun pengelolaan APBD dan barang daerah;
kebijakan &
kebijakan & • penyusunan rancangan RAPBD &
mengkoordinasikan
mengkoordinasikan RPAPBD;
penyelenggaraan urusan
penyelenggaraan urusan • penyusunan Raperda APBD, PAPBD,
PEMDA termasuk
PEMDA termasuk
pengelolaan KEUDA
pengelolaan KEUDA & pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
• tugas-tugas pejabat perencana daerah,
PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA;
• penyusunan laporan KEUDA dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
• memimpin TAPD;
Melaksanakan tugas-tugas
tugas-tugas • menyiapkan domlak APBD & pengelolaan
koordinasi pengelolaan KEUDA
barang daerah;
lainnya berdasarkan kuasa yang
• memberikan persetujuan pengesahan DPA-
dilimpahkan oleh KDH
SKPD/DPPA- SKPD; dan
Bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada KDH
6

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD)
Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD
Kepala SKPKD selaku PPKD berwenang:
menyusun dan melaksanakan kebijakan menyusun kebijakan dan domlak APBD;
pengelolaan KEUDA; mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
menyusun RAPBD dan RPAPBD; melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan juknislak sistem penerimaan dan
melaksanakan pemungutan PATDA yang
ditetapkan PERDA; pengeluaran kasda;
melaksanakan pemungutan pajak daerah;
melaksanakan fungsi BUD;
menetapkan SPD;
menyusun laporan keuda; menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pinjaman atas nama PEMDA;
kuasa yang dilimpahkan oleh KDH. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
KEUDA;
PPKD melimpahkan kepada pejabat lainnya menyajikan informasi KEUDA;
dilingkungan SKPKD menyusun RAPBD/ RPAPBD & melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
melakukan dallak APBD, memungut pajak daerah, serta penghapusan barang milik daerah;
menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku
jaminan atas nama PEMDA, melaksanakan sistem kuasa BUD;
akuntansi dan pelaporan KEUDA, menyajikan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
informasi KEUDA; & melaksanakan kebijakan kepada KDH melalui SEKDA.
pengelolaan barang milik daerah.
7

8. KUASA BUD
Mempunyai tugas:
menyiapkan anggaran kas;
menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;
menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
menyimpan uang daerah;
melaksanakan penempatan uang daerah & mengelola/menatausahakan investasi
daerah;
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah;
melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
melakukan penagihan piutang daerah.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD
8

9. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Mempunyai tugas:
Mempunyai tugas:
menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja;
melaksanakan anggaran SKPD;
melaksanakan anggaran SKPD;
menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran;
menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
ditetapkan;
ditetapkan;
menandatangani SPM;
menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan KDH
kuasa yang dilimpahkan KDH
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
9

10. KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan
tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala
tugas-tugas dapat kewenangannya kepada kepala
unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
unit anggaran/kuasa pengguna
barang.
barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan
berdasarkan tingkatan
daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau dan pertimbangan
objektif lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atasatas
usul kepala SKPD.
Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.
10

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa
Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat
pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat
pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya.
objektif lainnya.
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang
barang
PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.
anggaran/kuasa pengguna barang.
Tugas PPTK ::
mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
ketentuan perundang-undangan.
11

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD)
(PPK-SKPD)
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan
Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
PPK-SKPD mempunyai tugas:
PPK-SKPD mempunyai tugas:
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
melakukan verifikasi SPP;
melakukan verifikasi SPP;
menyiapkan SPM;
menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
melaksanakan akuntansi SKPD; dan
melaksanakan akuntansi SKPD; dan
menyiapkan laporan keuangan SKPD.
menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
12

13. MODEL 1
Struktur Organisasi SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
PPK-SKPD
Ka UPT Kabid
Kuasa Pengguna Angg. Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbid Kasubbid
PPTK PPTK
13

14. MODEL 2
Struktur Organisasi SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Kabag TU
Kasubbag TUK
PPK-SKPD
Ka UPT Kabid SKPD
PPTK PPTK
14

15. MODEL 3
Struktur Organisasi SKPD
Khusus Sekretariat Daerah
SEKDA
Pengguna Anggaran
KARO/KABAG
Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbag
PPTK
Kabag/
Kasubbag TU
PPK-SKPD
15

16. Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran
Diusulkan PPKD kepada KDH untuk ditetapkan sebagai bendahara untuk
bendahara untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
rangka pelaksanaan anggaran
SKPD.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.
fungsional.
Baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak
perdagangan, pekerjaan pemborongan penjualan jasa atau bertindak
sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka
rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga lembaga
keuangan lainnya atas nama pribadi.
Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan
Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu penerimaan
pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
Secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
Secara administratif bertanggung jawab kepada kepala SKPD.
16

17. FUNGSI APBD
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
bersangkutan.
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi
mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk
mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosanpemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
perekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa
Fungsi distribusi mengandung kebijakan
kebijakan APBD
APBD harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk
Fungsi stabilisasi mengandung arti
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
perekonomian
daerah.
17

18. Prinsip-Prinsip Penganggaran
Prinsip-Prinsip
Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang
dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD
Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan
secara bruto
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt
dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an
per-UU-an
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan
harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya
18

19. Struktur APBD
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Klasifikasi belanja menurut bidang Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan
kewenangan pemerintahan daerah, daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok,
organisasi, kelompok, jenis, obyek jenis, obyek dan rincian obyek belanja
dan rincian obyek belanja
Pemisahan secara tegas antara Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur
belanja aparatur & belanja dengan pelayanan publik tercermin dalam program
pelayanan publik & kegiatan
Pengelompokan BAU, BOP & BM Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung &
cenderung menimbulkan terjadinya Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong
tumpang tindih penganggaran terciptanya efisiensi mulai saat proses
penganggaran
Menggabungkan antara jenis belanja Restrukturisasi jenis-jenis belanja
sebagai input dan kegiatan dijadikan
sebagai jenis belanja
19

20. STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah:
1. Pajak Daerah
Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan
4. Lain-lain PAD yang sah
Lain-lain
B. Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
Hasil
2. Dana Alokasi Umum
Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
Alokasi
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
Lain-lain
1.
1. Bantuan Dana
Bantuan
2. Hibah
3.
3. Dana Darurat
Dana Darurat
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
Dana
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
20

21. Dasar pertimbangan
Pengelompokan 9 Jenis Belanja
Pasal 39 PP 58/2004 menyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan
Pasal 39 PP 58/2004 menyatakan bahwa setiap jenis belanja yang dianggarkan
harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang
diharapkan dari program dan kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam
diharapkan dari program dan kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam
pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
Mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas, maka Belanja Daerah yang
Mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas, maka Belanja Daerah yang
diklasifikasikan menurut jenis belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak
diklasifikasikan menurut jenis belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung.
Langsung dan Belanja Langsung.
Jenis belanja yg tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang
Jenis belanja yg tidak langsung dapat diukur dengan keluaran hasil yang
diharapkan dari suatu program dan kegaitan seperti belanja pegawai untuk
diharapkan dari suatu program dan kegaitan seperti belanja pegawai untuk
membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi belanja hibah,
membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak
terduga.
terduga.
Jenis belanja yang langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan
Jenis belanja yang langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan
kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil
kegaitan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil
tersebut yaitu belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja
tersebut yaitu belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja
barang dan jasa dan belanja modal.
barang dan jasa dan belanja modal.
21

22. Struktur Belanja
KEPEMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
APARATUR & PELAYANAN PUBLIK
Belanja Administrasi Umum Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa Belanja Bunga
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Subsidi
Belanja Pemeliharaan Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu
Belanja Tak Terduga
Belanja Operasi & Pemeliharaan Belanja Langsung
Belanja Pegawai Program …
Belanja Barang & Jasa Kegiatan …
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pegawai
Belanja Pemeliharaan Belanja Barang & Jasa
Belanja Modal Belanja Modal
Belanja Modal
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU
BELANJA TIDAK TERSANGKA
22

23. STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan:
Pembiayaan:
1.
1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya
Selisih Lebih (SiLPA)
2. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Penjualan Kekayaan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6. Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan:
Pembiayaan:
1.
1. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Penyertaan
3. Pembayaran Pokok Utang
Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto (A – B)
23

24. Dana Cadangan
Dibentuk
Dibentuk guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan
PERDA.
PERDA.
PERDA tentang dana cadangan mencakup penetapan tujuan pembentukan dana
PERDA tentang dana cadangan mencakup penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan
cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan
rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening
rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening
dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana
dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana
cadangan.
cadangan.
RAPERDA dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan RAPERDA tentang
RAPERDA dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan RAPERDA tentang
APBD.
APBD.
Penetapan RAPERDA tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan KDH
Penetapan RAPERDA tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan KDH
bersamaan dengan penetapan RAPERDA tentang APBD.
bersamaan dengan penetapan RAPERDA tentang APBD.
Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari
Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari
dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya
dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam
Penerimaan hasil bunga/deviden rekening penempatan
portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar
portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar
dana cadangan pada lampiran RAPERDA tentang APBD.
dana cadangan pada lampiran RAPERDA tentang APBD.
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran yang berkenaan.
anggaran yang berkenaan.
24

25. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH FUNGSI KEUANGAN NEGARA
URUSAN WAJIB
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum • Pelayanan umum
Perumahan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan • Pertahanan *)
Perhubungan
Lingkungan Hidup
Pertanahan
Kependudukan dan Catatan Sipil
• Ketertiban dan ketentraman
Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Sosial • Ekonomi
Tenaga Kerja
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penanaman Modal • Lingkungan hidup
Kebudayaan
Pemuda dan Olah Raga
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri • Perumahan dan fasilitas umum
Pemerintahan Umum
Kepegawaian
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kesehatan
Statistik
Kearsipan
Komunikasi dan Informatika • Pariwisata dan budaya
URUSAN PILIHAN
Pertanian • Agama *)
Kehutanan
Energi dan Sumberdaya Mineral
Pariwisata • Pendidikan
Kelautan dan Perikanan
Perdagangan
Perindustrian • Perlindungan sosial 25
Transmigrasi

26. Penyusunan Rancangan APBD
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Jadual tahapan penyiapan dokumen
Jadual tahapan penyiapan dokumen penyusunan APBD diatur secara rinci dan
penyusunan APBD tidak diatur secara ketat utk mencapai target persetujuan
rinci DPRD paling lambat 1 bulan sebelum TA
dilaksanakan
AKU=rencana tahunan daerah disusun KUA disusun oleh KDH berdasarkan RKPD
KDH bersama DPRD bersumber dari hasil yang diformulasikan dari hasil JARING
JARING ASMARA berpedoman pada ASMARA (MUSRENBANGDA) dan hasil
RENSTRADA/dokumen perencanaan evaluasi kinerja masa lalu mengacu pada
daerah lainnya utk disepakati bersama RPJMD & RKP serta pedoman penyusunan
DPRD APBD utk disepakati bersama DPRD
Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
PPAS disusun oleh KDH dan dibahas
berdasarkan AKU yg telah disepakati dgn
dengan DPRD utk disepakati bersama yg
DPRD sepenuhnya menjadi kewenangan
selanjutnya KUA & PPA dijadikan sebagai
pemda utk dijadikan sebagai dasar
pedoman penyusunan RKA-SKPD
penyusunan RASK
26

27. Jadwal Penyusunan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
A. APBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Awal bulan Juni 1 bulan
Daerah
3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Pertengahan bulan Juni 3 minggu
Daerah kepada DPRD
4. KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan Minggu pertama bulan Juli
DPRD
5. Penyusunan Rancangan PPAS 1 minggu
6. Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD Minggu kedua bulan Juli 3 minggu
7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan Akhir bulan Juli
DPRD
8. Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPD
RKA- Awal bulan Agustus 1 minggu
oleh Kepala Daerah
9. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan
10. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Paling lama 1 (satu) bulan sebelum
Kepala Daerah terhadap RAPBD tahun anggaran yang bersangkutan
(awal bulan Desember)
11. Penetapan hasil evaluasi 15 hari kerja (pertengahan bulan
Desember)
12. Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH Akhir Desember (31 Desember)
tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil
evaluasi
27

28. NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
13. Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi 7 hari kerja Akhir bulan Desember
14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi 7 hari kerja setelah hasil
evaluasi dari Menteri
Dalam Negeri/Gubernur
15. Penghentian dan pencanutan pelaksanaan Perda 7 hari kerja Awal bulan Januari
tentang APBD bersama DPRD
16. Penetapan keputusan pimpinan DPRD tetang 3 hari kerja setelah keputusan
penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil ditetapkan
penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi
17. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah 31 Desember
tentang penjabaran APBD
18. Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala 7 hari kerja
Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri
Dalam Negeri/Gubernur
B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
RAPERDA
1. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah Paling lama 15 hari kerja setelah
kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur dalam hal Raperda tidak disetujui DPRD
DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap (pertengahan bulan Desember)
Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan undang-undang.
undang-
2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur Paling lama 30 hari kerja 1 bulan
terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah (pertengahan bulan Januari)
C. APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD
1. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Pertengahan bulan Juni
Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi daerah yang
belum memiliki DPRD
2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri/Gubernur Minggu pertama bulan Juli 15 hari
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah 30 hari kerja sejak KUA dan PPAS Minggu pertama bulan
tentang APBD disahkan Menteri Dalam Agustus
Negeri/Gubernur
28

29. SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD RPJM
5 tahun 5 tahun
Renstra
SKPD
5 tahun
1 tahun 1 tahun
Renja
RKPD RKP
SKPD
1 tahun 1 tahun
Dibahas
bersama
KUA PPAS DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
PEDOMAN
RKA-SKPD PENYUSUNAN
RKA-SKPD
TAPD
RAPERDA
1 tahun
APBD 29

30. Penyusunan & Penetapan Perda APBD
30

31. KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Alur pengerjaan RASK membutuhkan
waktu dan tahapan yg panjang dan Alur pengerjaan RKA-SKPD disederhanakan
kompleks (11 tahap pd SKPD & 14 (5 tahap pd SKPD & 7 tahap pd SKPKD)
tahap pd SKPKD)
Adanya penegasan pengaturan penggunaan
kode rekening belanja.
Belum secara tegas mengatur Belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
penggunaan kode rekening belanja antara serta belanja modal dapat dianggarkan dalam
SKPD dan SKPKD dalam penyusunan masing-masing RKA-SKPD.
RASK Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga hanya dianggarkan dalam RKA-
SKPKD.
Memuat Informasi secara komprehensip
terkait dengan capaian indikator kinerja
Mengutamakan informasi mengenai input
program dan kegiatan, lokasi, kelompok
belanja
sasaran dan perkiraan maju pendanaan
kegiatan
31

32. ALUR PENGERJAAN RKA SKPD
Kode Nama Formulir
Ringkasan Anggaran Pendapatan,
Pendapatan,
RKA-SKPD
RKA- Belanja dan
Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD
RKA-
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
1
RKA-SKPD
RKA- Rincian Anggaran Belanja Tidak
2.1 Langsung SKPD
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja
RKA-SKPD
RKA-
Langsung menurut
2.2
Program dan Kegiatan SKPD
Rincian Anggaran Belanja Langsung
RKA-SKPD
RKA-
menurut Program
2.2.1
dan Per Kegiatan SKPD
RKA-SKPD
RKA- Rincian Penerimaan Pembiayaan
3.1 Daerah
RKA-SKPD
RKA- Rincian Pengeluaran Pembiayaan
3.2 Daerah
32

33. Kode Rekening Penganggaran
Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang
dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan
pemerintahan daerah dan kode organisasi.
Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun
pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian
obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode
program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode
obyek dan kode rincian obyek.
Untuk tertib penganggaran semua kode dihimpun menjadi satu
kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
33

34. BAGAN KODE REKENING
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
X XX XX XX XX XX XX X XX XX XX XX XX XX XX XX XX
kode anggaran kode Urusan Pemerintahan
pendapatan, belanja & daerah
pembiayaan
kode Organisasi
kode bidang
pemerintahan kode Program
kode unit organisasi kode Kegiatan
kode kelompok Kode Akun pendapatan,
pendapatan, belanja & belanja & pembiayaan
pembiayaan kode kelompok
pendapatan, belanja &
kode jenis pendapatan, pembiayaan
belanja & pembiayaan
kode jenis pendapatan,
kode obyek belanja & pembiayaan
pendapatan, belanja &
pembiayaan kode obyek pendapatan,
belanja & pembiayaan
kode rincian obyek
pendapatan, belanja & kode rincian obyek
pembiayaan pendapatan, belanja &
pembiayaan
kode bagian belanja
34

35. KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Raperda ttg APBD memuat rincian
sampai dengan jenis pendapatan, belanja
Raperda ttg APBD memuat rincian & pembiayaan dan dilengkapi dengan
sampai dengan obyek pendapatan, program & kegiatan serta keselarasan
belanja & pembiayaan antara urusan pemerintahan daerah
dengan fungsi pengelolaan keuangan
negara
Penekanan dasar hukum penganggaran
Penekanan dasar hukum penganggaran
selain pada angaran pendapatan juga
hanya pada sisi pendapatan
meliputi belanja dan pembiayaan
Informasi yang disajikan dalam APBD
lebih transparan dengan menguraikan
Informasi yang disajikan dalam APBD program dan kegiatan, lokasi, tolok ukur
cenderung pada input belanja yang kinerja, sumber dana dari input belanja
direncanakan utk menghasilkan output yang direncanakan
35

36. Penetapan APBD
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Tdk secara rinci mengatur jadwal Jadwal penyampaian, pembahasan Raperda
penyampaian, pembahasan Raperda APBD kpd DPRD dan pengambilan
APBD kpd DPRD dan persetujuan keputusan bersama terhadap Raperda APBD
terhadap Raperda APBD oleh DPRD. dgn DPRD serta proses evaluasi .
Tdk secara tegas mengatur materi Menitik beratkan pembahasan Raperda
pembahasan Raperda APBD dengan APBD pada kesesuaian program kegiatan
kesesuaian program kegiatan dgn dgn KUA & PPAS
AKU & Strategi Prioritas.
Tdk mengatur mengenai penetapan Mengatur mengenai penetapan APBD
APBD apabila DPRD tdk mengambil dengan PerKDH apabila DPRD tdk
keputusan bersama thd Raperda mengambil keputusan bersama thd Raperda
APBD. APBD.
Penetapan Perda ttg APBD paling Penetapan Perda ttg APBD paling lambat
lambat 1 bulan setelah APBN 31 Desember tahun anggaran sebelumnya
ditetapkan untuk selanjutnya setelah Raperda ttg APBD dievaluasi oleh
dievaluasi oleh MDN bagi Provinsi MDN bagi Provinsi dan oleh Gubernur bagi
dan oleh Gubernur bagi kab/kota kab/kota (evaluasi bersifat preventif)
(evaluasi bersifat represif)
36

37. PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI &
PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD
Membuat
RAPERGUB GUBERNUR
RAPERDA Sebesar
Pengesahan
Tidak menetapkan
APBD
Setuju Pagu APBD MDN
PER-GUB
Tahun Lalu (30 Hari)
(15 hari)
Dibahas bersama
DPRD DPRD & Pemda
GUBERNUR
menetapkan
Penyempurnaan
PERDA &
(7 Hari)
Melewati PER-GUB
Setuju Batas WKT Tdk Sesuai
Evaluasi Dgn UU
Tdk
Disempurnakan
RAPERGUB Penyampaian
PENJABARAN APBD RAPERDA APBD &
Hasil
RAPERGUB MDN Evaluasi MDN membatalkan
APBD (15 hari) Berlaku Pagu APBD
(3 hari) Sebelumnya
Sesuai
dgn UU
37

38. PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &
PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &
PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD
PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD
Membuat
RAPERBUP/WAL Bupati/Walikota
RAPERDA Sebesar Pengesahan
APBD Tidak Setuju Gubernur
menetapkan
Pagu APBD
(30 Hari) PER-BUP/WAL
Tahun Lalu
(15 hari)
Dibahas bersama
DPRD DPRD & Pemda
Bupati/Walikota
menetapkan
Penyempurnaan
PERDA &
(7 Hari)
Melewati PER-BUP/WAL
Setuju Batas waktu Tdk Sesuai
Evaluasi Dgn UU
Tdk
Disempurnakan
RAPERBUP/WAL Penyampaian
PENJABARAN APBD RAPERDA APBD &
Hasil
RAPERBUP/WAL GUBERNUR
APBD (15 hari)
Evaluasi GUB membatalkan
Berlaku Pagu APBD
(3 hari) Sebelumnya
Sesuai
dgn UU
Laporan kpd
MDN 38

39. Pelaksanaan APBD
KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006
Selain pada aspek pelaksanaan juga menekankan
pada aspek penyiapan dokumen, mencakup :
Jadwal proses penyusunan DPA-SKPD oleh
SKPD dan penyerahannya kpd PPKD.
Isi DPA-SKPD mencakup : rincian sasaran yg
hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan
anggaran utk mencapai sasaran dan rencana
Menekankan pada aspek pelaksanaan penarikan dana serta pendapatan yg
penerimaan dan pengeluaran serta belum direncanakan.
mengatur dengan lengkap proses
penatausahaan Proses & jadwal verifikasi DPA-SKPD oleh Tim
Anggaran Pemda (15 hari)
Proses dan jadwal pengesahan DPA-SKPD oleh
PPKD setelah memperoleh persetujuan SEKDA
Pengaturan secara komprehensif mengenai
penatausahaan pendapatan, belanja dan
pembiayaan berikut perubahan tata cara
pencairan dan penggunaan dana.
39

40. ALUR PENGERJAAN DPA-SKPD
DPA-SKPD
Kode Nama Formulir
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan
DPA-SKPD
DPA- Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah
DPA-SKPD
DPA- Rincian Dokumen Pelaksanaan
1 Anggaran Pendapatan SKPD
Rincian Dokumen Pelaksanaan
DPA-SKPD
DPA-
Anggaran Belanja Tidak Langsung
2.1
SKPD
Rekapitulasi Rincian Dokumen
DPA-SKPD
DPA- Pelaksanaan Anggaran Belanja
2.2 Langsung menurut
Program dan Kegiatan SKPD
Rincian Dokumen Pelaksanaan
DPA-SKPD
DPA- Anggaran Belanja Langsung menurut
2.2.1 Program
dan Per Kegiatan SKPD
Rincian Dokumen Pelaksanaan
DPA-SKPD
DPA-
Anggaran Penerimaan Pembiayaan
3.1
Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan
DPA-SKPD
DPA-
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
3.2
Daerah
40

41. Jadwal Pelaksanaan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
A. PELAKSANAAN APBD
1. Pemberitahuan menyusun DPA-SKPD
DPA- 3 hari setelah Perda APBD ditetapkan
2. Penyerahan Rancangan DPA-SKPD
DPA- dan 6 hari kerja
rancangan anggaran kas dari SKPD kepada PPKD
3. Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA-SKPD
DPA- 15 hari kerja setelah ditetapkan Perda Minggu kedua bulan
dan rancangan anggaran kas APBD Januari
4. Penyampaian DPA-SKPD dan anggaran kas yang
DPA- 7 hari kerja Minggu ketiga Bulan
telah disahkan ke SKPD Januari
B. DPAL-SKPD
DPAL-
1. Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir Pertengahan bulan Desember
realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik
non-
maupun keuangan kepada PPKD untuk
pengesahan menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran
DPAL-
berikutnya
41

42. Bagan Alir Persiapan Pelaksanaan APBD
42

43. Pelaksanaan & Penatausahaan
NO URAIAN KETERANGAN
1. Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA
2. Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas PPKD
3. Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD
4. Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK
5. Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) & SPP- Bendahara
LS Pengeluaran
6. Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD
7. Menerbitkan SP2D Kuasa BUD
Mengakutansikan dan menyiapkan laporan
8. keuangan SKPD PPK-SKPD
9. Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD
Laporan Keuangan & Pertanggungjawaban
10. PPKD
Pelaksanaan APBD
43

44. Proses Pencairan & Pembayaran LS
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
SPM BUD
PPK-SKPD SP2D
BENDAHARA
BANK
PENGELUARAN
(SPP-LS)
Uang
FIHAK
PPTK III
(menyiapkan dokumen) Tagihan & Laporan Kegiatan
44

45. Proses Pencairan & Pembayaran UP
SPM-UP/GU/TU
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
BUD
PPK-SKPD
SP2D
SPP-UP/GU/TU
UANG
BENDAHARA
PENGELUARAN BANK
45

46. Jadwal Perubahan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Minggu pertama bulan Agustus
PPAS kepada DPRD
2. Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Minggu kedua bulan Agustus 7 hari
Kepala Daerah dan DPRD
3. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan
RKA- Minggu ketiga bulan Agustus
APBD
4. Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran Minggu kedua bulan September
kepada DPRD
5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir Akhir bulan September
Perubahan APBD
6. Penyampaian kepada Menteri Dalam 3 hari kerja
Negeri/gubernur utk dievaluasi
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil 15 hari kerja Pertengahan bulan
evaluasi Oktober
8. Pengesahan Perda yang telah dievaluasi dan Pertengahan bulan Oktober
dianggap sesuai dengan ketentuan
9. Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi 7 hari kerja Minggu ketiga bulan
apabila dianggap bertentangan dgn Oktober
kepentingan umum dan peraturan yang lebih
tinggi
10. Pembatalan Perda perubahan APBD bila tidak 7 hari kerja setelah pemberitahuan utk Minggu keempat bulan
dilakukan penyempurnaan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Oktober
11. Pencabutan Raperda perubahan APBD 7 hari kerja Minggu pertama bulan
Nopember
12. Pemberitahuan utk penyampaian rancangan 3 hari kerja setelah PAPBD disahkan Minggu ketiga bulan
perubahan DPA-SKPD
DPA- Oktober
46

47. Perubahan APBD
DOKUMEN
LATAR BELAKANG
KETERANGAN
PERUBAHAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN
RKA-SKPD
RKA- DPA-SKPD
DPA-
Perkembangan asumsi KUA yang Dapat mendahului perubahan atas
tidak sesuai persetujuan DPRD
DPPA-SKPD
DPPA- DPPA-SKPD
DPPA-
Antar rincian obyek PPKD
Antar obyek SEKDA
Dilakukan pergeseran DPPA-SKPD
DPPA- DPPA-SKPD
DPPA-
Antar jenis, program/kegiatan,
organisasi atas persetujuan DPRD
RKA-SKPD
RKA- DPA-SKPD
DPA-
Dapat mendahului perubahan dan
Penggunaan Saldo anggaran
DPPA-SKPD
DPPA- DPA-SKPD
DPA- menunggu perubahan Atas
dalam tahun anggaran berjalan
persetujuan DPRD
DPAL-SKPD
DPAL- DPAL-SKPD
DPAL-
RKA-SKPD
RKA- DPA-SKPD
DPA- Dapat mendahului perubahan, dan
jika terjadi setelah perubahan
Darurat
ditampung dalam laporan realisasi
DPPA-SKPD
DPPA- DPPA-SKPD
DPPA-
anggaran
RKA-SKPD
RKA- DPA-SKPD
DPA-
Luar biasa >50%
DPPA-SKPD
DPPA- DPPA-SKPD
DPPA- Setelah perubahan kedua APBD
Luar biasa <50% DPPA-SKPD
DPPA- DPPA-SKPD
DPPA-
47

48. Jadwal Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I Minggu kedua bulan Juni
2. Penyampaian laporan realisasi anggaran semester 7 hari kerja setelah semester pertama
pertama dari pengguna anggaran ke PPKD berakhir
3. Penyampaian hasil konsolidasi laporan semester Minggu kedua bulan Juli
pertama oleh PPKD ke Sekda selaku koordinator
pengelolaan keuda
4. Penyampaian rancangan laporan semester pertama Minggu ketiga bulan Juli
dari Sekda kepada Kepala Daerah
5. Penyampaian laporan realisasi semester pertama Akhir bulan Juli
dari Kepala Daerah kepada DPRD
6. Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir Bulan Februari
Kepala Daerah melalui PPKD
7. Konsolidasi laporan keuangan SKPD oleh PPKD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Bulan Maret
8. Penyampaian laporan keuangan daerah kepada 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Akhir bulan Maret
BPK
9. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK 2 bulan setelah disampaikan Bulan Mei
10. Penyampaian Raperda pertanggungjawaban yang 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Akhir bulan Juni
telah diaudit oleh BPK dari Kepala Daerah kepada
DPRD
11. Persetujuan DPRD terhadap Raperda 1 bulan setelah disampaikan Akhir bulan Juli
pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK
48

49. NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
12. Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban Paling lama 3 (tiga) hari kerja
pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Kepala daerah tentang penjabaran pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/
Gubernur untuk dievaluasi
13. Penyampaian hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Paling lama 15 (limabelas) hari kerja
Negeri/Gubernur
14. Kepala Daerah dan DPRD menyempurnakan hasil Paling lama 7 (tujuh) hari kerja
evaluasi sebelum ditetapkan terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi
49

50. Aspek Pelaporan &
Pertanggungjawaban
Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam
bentuk Raperda kepada DPRD
Jenis Laporan Keuangan (yang menggambarkan tentang hak,
kewajiban, dan kekayaan daerah pada akhir tahun serta
sumber dan penggunaan, termasuk pergeseran penyusun
laporan keuangan)
Perubahan muatan hukum dalam dokumen
pertanggungjawaban
Penyusunan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi
Pemerintahan
50

51. Aspek Pembinaan & Pengawasan
MDN dan Gubernur melakukan pembinaan dan
pengawasan dibidang pengelolaan keuda
Menekankan pada aspek pembinaan manajerial
dan saran perbaikan kedepan
Pemeriksaan oleh BPK
51

52. Ketentuan Peralihan
Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006 :
Status bendahara sebagai pejabat fungsional. Pasal 14 ayat (1)
Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan capaian
kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga,
dan standar pelayanan minimal Pasal 90 ayat (2)
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 296 ayat
(4)
Mulai Tahun Anggaran 2007 :
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah
daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pasal 87 ayat (1)
Penetapan Raperda ttg APBD dan Raper KDH ttg penjabaran APBD
yang telah dievaluasi ditetapkan oleh KDH menjadi Perda ttg APBD
dan PerKDH ttg penjabaran APBD yang dilakukan selambat-lambatnya
tanggal 31 Desember TA sebelumnya. Pasal 116 ayat (1)
52

53. Ketentuan Peralihan
Dilaksanakan secara bertahap mulai TA 2007 :
Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu
kepada standar akuntansi pemerintahan. Pasal 233 ayat (2)
Paling lambat TA 2008 :
Pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah
Mulai TA 2009 :
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan
implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada
tahun berikutnya. Pasal 90 ayat (2)
53

54. Tindak Lanjut
Menyusun Peraturan Daerah tentang pokok-pokok
pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah.
Menyusun Peraturan kepala daerah tentang
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.
Pokok-Pokok
54

55. Issu Krusial
1. PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
belum final
2. PP tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah belum
final.
3. Keterbatasan pemahaman terhadap pengetahuan
akuntansi dan terbatasnya tenaga akuntan dilingkungan
Pemda
4. Penerapan penganggaran dengan perkiraan maju (MTEF),
(MTEF),
Standar Pelayanan Minimun, Analisa Standar Belanja
(ASB)
5. Belum adanya pengaturan penatausahaan dan pelaporan
BLUD
55

56. SEKIAN
&
TERIMA KASIH
56