The document discusses regulations and agreements related to third party donations to the provincial government of East Nusa Tenggara province. It mentions four specific regulations and agreements: 1) Regulation of East Nusa Tenggara Province Number 6 Year 2011 concerning Third Party Donations to the Region; 2) Regulation of the Governor of East Nusa Tenggara Number 12 Year 2012 concerning the Mechanism for Receiving Third Party Donations to the Scope of the Provincial Government of East Nusa Tenggara Province; 3) Joint Decree of the Provincial Government of East Nusa Tenggara Province and Dealers/Main Dealers/Sub Dealers dated February 7, 2012 concerning the Amount of Third Party Donations from Deal
NTT Regulations and Agreements on Third Party Donations
1.
2. 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2012
tentang Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Dealer/Main Dealer/Sub Dealer Tanggal 7 Pebruari 2012
tentang Besaran Sumbangan Pihak Ketiga dari para Dealer/Main
Dealer/Sub Dealer kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tanggal 11 Februari 2014 tentang Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Daerah Dari Pemilik Nomor Polisi Non DH, ED
dan EB Yang Beroperasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Terdapat beberapa UPT yang mengisi SP III dengan
tidak mencantumkan jenis kendaraan (R2/R4/R6) yang
berdampak pada sulit untuk evaluasi bukti;
Terdapat beberapa UPT yang menggunakan 1 bukti
untuk 2 jenis pungutan;
Terdapat UPT yang tidak mengirimkan bukti secara
lengkap dan tertata sehingga menghambat proses
evaluasi;
20. Dalam Laporan Bulanan terdapat salah entri data
jumlah obyek maupun nominal sehingga berdampak
pada kesalahan jumlah baik obyek maupun
nominalnya;
Hasil evaluasi SP III yang dilakukan oleh Bidang
Retribusi, PLL, Dan Dana Perimbangan berdasarkan
Evaluasi Penggunaan Bukti yang masuk, Laporan
Bulanan dan STS terdapat selisih sehingga hasil
evaluasinya telah dikirim tiap bulan ke masing-masing
UPT agar bisa klarifikasi untuk kesamaan data, namun
hingga saat ini belum ada klarifikasi kecuali UPT
Kab.Kupang.
22. Mengirimkan arsip
penggunaan bukti SP
III langsung ke Bidang
Retribusi, PLL dan
Dana Perimbangan
yaitu:
Untuk tertib administrasi, kelancaran evaluasi dan laporan serta
kesamaan data antara kantor Pusat dan UPT maka pada Tahun 2015
disampaikan hal-hal sabagai berikut:
23. Mengirimkan tembusan Laporan Bulanan setiap bulannya ke
Bidang Retribusi, PLL dan Dana Perimbangan guna bahan
evaluasi;
Lembaran SP III ditulis/diketik
secara lengkap dengan jenis
kendaraan (R2/R4/R6)
untuk memperjelas
obyek dan nominalnya.