Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep pajak, sistem perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, serta reformasi pelayanan perpajakan dengan penerapan good governance. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan negara seperti gaji pegawai negeri dan pembangunan infrastruktur. S

2. PENGERTIAN PAJAK
APA SICH
PAJAK
ITU ???
UNTUK ????
APA
PAJAK
ITU ??

3. PAJAK ADALAH :
Kontribusi kepada Negara
Berdasarkan Undang-
undang
Dapat dipaksakan
Tidak memberikan imbalan
secara langsung
Dipergunakan untuk
keperluan Negara

4. Untuk apa saja uang pajak itu?
Pembangunan sarana umum,
seperti rumah sakit/puskesmas,
sekolah, kantor polisi, kantor
pemerintah, pemadam kebakaran,
dsb.

5. Untuk apa saja uang pajak itu?
Sumber pembiayaan penyelenggaraan
negara, seperti pembayaran gaji
pegawai negeri, presiden, polisi,
hakim, dsb.

6. SISTEM PERPAJAKAN
INDONESIA
Reformasi Perpajakan
Self-assessment
System:
Sebelum reformasi
Wajib Pajak diberikan
Official kepercayaan untuk
assesment mendaftarkan diri,
menghitung, membayar
dan melaporkan
pajaknya sendiri.

7. JENIS-JENIS PAJAK :
PAJAK PUSAT (dikelola oleh DITJEN. PAJAK) :
 Pajak Penghasilan
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
 Bea Meterai
 Pajak Bumi dan Bangunan
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8. JENIS-JENIS PAJAK :
PAJAK DAERAH
(dikelola oleh Pemda)
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan jalan, Pajak Kendaraan
Bermotor,

9. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
FUNGSI UTAMA NPWP
 Sarana dalam administrasi perpajakan
 Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam
melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
 Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan pengawasan administrasi perpajakan.
Setiap WAJIB PAJAK satu NPWP

10. MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK
1. MEMBAYAR PPh Pasal 25 (LS)
SENDIRI
PAJAK
TERUTANG PPh Pasal 29
2. MELALUI PPh Psl. 4 ayat
PEMOTONGA (2), Psl 15, Psl
N ATAU
PEMUNGUTA 21, 22, 23
N PIHAK LAIN serta PPh
Pasal 26

11. MEKANISME PEMBAYARAN
PAJAK
3. PEMUNGUTAN
OLEH PIHAK PAJAK
PENJUAL PERTAMBAHAN
NILAI
4. PEMBAYARAN PBB , BPHTB,
PAJAK PAJAK
LAINNYA BEA METERAI
INGAT BATAS WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK !!

12. MEKANISME PELAPORAN
PAJAK
SURAT
PEMBERITAHUAN
(SPT)
SPT MASA
Sarana bagi Wajib Pajak
dalam melaporkan dan SPT TAHUNAN
mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak
yang sebenarnya terutang
INGAT BATAS WAKTU
PELAPORAN !!

14. • PELAYANAN PRIMA DAN PENGAWASAN
INTENSIF DGN PELAKSANAAN GOOD
GOVERNANCE
 PELAYANAN KEPADA WP MENINGKAT
 PRODUKTIVITAS PEGAWAI TINGGI
 KEPERCAYAAN THD APARAT PAJAK TINGGI
 VOLUNTARY COMPLIANCE WP MENINGKAT

15. • KPP WP BESAR - LARGE TAXPAYERS OFFICE (LTO)
o WP : Perusahaan terbesar di Indonesia
o Wilayah : Seluruh Indonesia
o Jenis Pajak : PPh dan PPN
• KPP MADYA - MEDIUM TAXPAYERS OFFICE (MTO)
o WP : Perusahaan terbesar di Kanwil tsb termasuk
• WP lokasi yang domisilinya terdaftar pada
• Kanwil modern lain
o Jenis Pajak : PPh dan PPN
KPP PRATAMA - SMALL TAXPAYERS OFFICE
(STO)
 Jumlah : seluruh KPP di seluruh Kanwil
 WP : tergantung (ribuan)
 Jenis Pajak : seluruh jenis pajak

16. • KARAKTER :
• PELAYANAN LEBIH BAIK, TERPADU DAN PERSONAL :
 Struktur Organisasi berdasarkan fungsi ---
debirokratisasi Pelayanan
 Adanya AR – mitra Wajib Pajak
 One Stop Service , WP cukup menghubungi AR untuk
menyelesaikan permasalahan SELURUH jenis pajak
(PPh ,PPN dan PBB)
 Dukungan sistem komunikasi & teknologi informasi
terkini e-system antara lain : e-SPT, e-payment, e-filling

17. • PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
PADA SEMUA LINI :
 Penerapan sistem manajemen kasus dan alur
kerja
 dengan zero tolerance terhadap KKN
 SDM yang profesional :
– Penerapan kode etik pegawai yang tegas
dan konsisten---diawasi oleh Komite Kode
Etik Pegawai
– Pemberian tunjangan khusus
 Keberatan dan Penyidikan hanya dilakukan
oleh Kanwil– fair

18. TERIMA KASIH