Dokumen tersebut menguraikan penolakan rakyat Papua terhadap rencana pemekaran provinsi dan pencabutan otonomi khusus di Papua oleh pemerintah Indonesia. Rakyat Papua menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk penjajahan yang bertujuan memperluas eksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan kontrol militer. Dokumen tersebut juga menyebutkan serangkaian aksi demonstrasi rakyat Papua yang menuntut penarikan militer, ak

1. 1
PERNYATAAN SIKAP
PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) SEKBER JABODETABEK
“Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, Tolak Pemekaran dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Bagi Bangsa West Papua”
Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati
yang berasal dari wilayah Pegunungan tengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret
2022 itu, mengagendakan persiapan pemekaran Provinsi di Wilayah Papua Pegunungan Tengah.
Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 UU Ayat 3, No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi
provinsi Papua.
Tuntutan pemekaran Provinsi, sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan
landasan: 1). SK Gubernur Papua Barat No. 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat
Daya. 2). Deklarasi 4 Bupati (Merauke, Asmat, Mappi dan Bovendigul). 3). Deklarasi di Timika pada
tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kab. Timika, Paniai, Dogiyai, Deyai, Nabire dan Puncak. 4).
Permintaan ketua Asosiasi Pegunungan tengah Papua, Befa Yigibalom kepada Presiden Jokowi di
Jakarta. Tentunya Rakyat Papua menyadari bahwa upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah dan wilayah
lainnya yang masih dalam wacana sudah direncanakan sebelum jauh berdasarkan UU No. 21 tahun 2019
(yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021).
Mengapa kita harus menolak pemekaran dan mencabut OTSUS jilid II.
1 Mei 1963 secara legal dalam hukum internasional Papua digabungkan paksa (aneksasi) ke dalam
teritori Indonesia. 2 tahun sebelumnya (1961) dikumandangkan Tri Komando Rakyat, Trikora oleh
Soekarno. Trikora bertujuan untuk melakukan mobilisasi militer dan sipil untuk menduduki wilayah
Papua. 1962 dilakukan dua perjanjingan Internasional yaitu New York Agreement (15 Agustus) dan
Roma Agreement ( 30 September) hal ini bertujuan untuk melegalkan kependudukan Indonesia di Papua.
Semua langkah-langkah ini tidak melibatkan orang asli Papua.
1967 Indonesia (Soeharto) menandatangi undang-undang penanaman modal asing (UU PMA, Januari
1967). Hal ini berpengaruh terhadap kontrak karya PT. FREEPORT Mc. Moran di Timika (7 April 1967).
Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut dari saat
pembukaan tambang (1981). Penduduk setempat masih melawan, namun selalu dibungkam. Pada 1989
lisensi pertambangan diperluas 25.000 km². Pada 2003 perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah
membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada 2005, New
York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayar hampir 20 juta dollar AS selama
periode 1998-2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan, dengan satu individu menerima
sampai 150.000 USD. Perusahaan menanggapi bahwa "tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada
militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini". Freeport-McMoRan memegang 90,64 persen saham dari
anak perusahaan PT. Freeport Indonesia, Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta.
British Petrolium (BP) beroperasi di hampir 80 negara di seluruh dunia, memproduksi sekitar 37 juta
barel per hari (5.900.000 m³/d), namun kondisi rill masyarakat Bintuni masih terkungkung dalam
kemiskinan kronis.
Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua, perampasan lahan,
intimidasi dan teror masif terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer.
Semua aktivitas eksploitasi ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia
meraup keuntungan dari pajak eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua.
Untuk memperluas eksploitasi sumber daya PT. Aneka Tambang memaksakan pembukaan eksploitasi
sumber daya alam di Blok Wabu, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dsb.
3 pola penjajahan Indonesia di Papua:
Sistem Penjajahan di Papua dibuktikan dengan 3 hal
1. Eksploitasi: Eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi, yang mana perusahaan-
perusahaan di Papua, berupa perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, perairan dsb.
Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah meskipun sebelum ada
perusahaan tanah atau air adalah sasaran produksi yang menghidupi masyarakat Papua sekian
lama.
2. Ekspansi: ekspansi modal terus terjadi yang mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan
eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan,
perluasan perampasan tanah, memperbanyak kematian

2. 2
3. Kependudukan: Kependudukan dimaknai dengan pendudukan militer dan sipil. Proyek daerah
operasi militer menyebabkan genosida, dan proyek transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga
kerja sehingga menyebabkan terpinggirnya masyarakat Papua, dan konflik horizontal.
Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio, dsb yang memperparah
kemiskinan masyarakat.
3 hal ini adalah pokok dari program penjajahan (kolonialisme) Indonesia di Papua.
Konggres Tingkat Tinggi (KTT) Global -20 yang akan dilakukan di Indonesia memiliki hubungan dekat
dengan pemekaran. Keran investasi akan semakin deras menuju wilayah-wilayah baru kemudian
mehadirkan lebih banyak militer.
Tentunya Rakyat Papua dengan sadar menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran di Papua,
Pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan
politik bagi Papua.
Kedua, berdasarkan UU Otsus (yang sudah di jelaskan diatas) Jakarta mempermudah proses
pemekaran Provinsi Papua Barat, serta perluas Kota/Kabupaten, distrik, dan seterusnya. Dampak konkrit
adalah perluasan TNI/POLRI di wilayah-wilayah. Kabupaten Timika merupakan salah satu kota
termiskin di Papua. Ironisnya PT. Freeport berada di Kabupaten Timika. Dan Masih banyak lagi
persoalan-persoalan di berbagai sektor.
Ketiga, dari realita kota-kota berdiri hasil pemekaran, marginalisasi itu nyata terjadi. Dari jumlah
orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediahan tenaga produktif manusia Papua yang
mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya
perkembangan sumber daya manusia Papua. Dan justru perpecahan yang sangat masif akibat politik
pecah bela antara orang Papua.
Empat, Disisi lain juga pemekaran akan membuka penambahan markas militer (TNI/Polri) di Papua.
Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini.
Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali
rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di
beberapa daerah. 2019-2020 Operasi Militer pecah di Nduga. Selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya,
Yahukimo, Kiriwok, dan di Aifat, Sorong. Operasi miilter tersebut berdampak banyak kerugian dan
kehilangan bagi warga sipil: Pengungsian, Teror, Pelanggaran HAM, kehilangan rumah dan harta benda.
Kondisi ini mengakibatkan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis.
Sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua
merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Mati karena dibunuh
oleh orang tak dikenal. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena, selain gisi buruk
dan rentetan musim kelaparan, adalah operasi militer.
Kelima, Pemekaran atau Daerah Operasi Baru (DOB) hanya akan menguntungkan pemodal. Sebab
pemekaran berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat akses modal di Papua. Kekerasan militer yang
terjadi dibuktikan dengan penangkapan Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional Petisi Rakyat
Papua. Pola ini sejak lama dipraktikan oleh penjajah Indonesia untuk meredam gerakan rakyat. Namun,
justru gerakan rakyat semakin memperkuat barisan dalam konsolidasi-konsolidasi aksi massa.
Yan Mandenas selaku DPR-RI dan kelompoknya terus menggencarkan pemekaran Provinsi agar
membendung tuntutan Hak menentukan nasib sendiri.
Bupati-bupati dan eksekutif yang terafiliasi dalam partai-partai nasional mendukung pemekaran, bahkan
dari kelompok agama, dan memunculkan tokoh-tokoh Papua yang membawa kesadaran menjajah Papua.
Kelompok ini tidak dilihat secara netral sebagai bagian dari penderitaan rakyat, justru kelompok ini
memperparah penindasan masyarakat.
Apa yang harus kita lakukan?
Untuk merespon kebijakan elit-elit politik dan kolonialisme yang keras kepala, diawal bulan maret
rakyat Papua meresponnya dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan Rencana Pemekaran
Provinsi Baru (DOB): Di Jakarta, Jogjakarta, Jayapura, Manokwari Sorong, Wamena, Paniai, hingga di
Yahukimo yang berujung dengan penembakan terhadap 10 massa aksi, 2 orang meninggal di tempat dan
8 orang lainya mengalami kritis. Seangkan di Jakarta Polda Metro Jaya mengkriminalisasi Alpius Wenda.
Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2022 Ribuan rakyat Papua maupun mahasiswa Papua diluar Papua trun
jalan di berbagai kota diantarannya; di West Papua; Wamena, Yahukimo, Jayapura, Biak, Nabire, Paniai,
Deiyai, Dogiyai, Sorong, Kaimana, Fafak, Manokwari, sedangkan Indonesia Bandung, Jogyakarta,
Malang, Surabaya, Bali, Makasar, Ambo, Jember; manado, ternate, Gorontalo, mendesak Jokowi
hentikan kebijakan penjajahan melalui otsus & Pemekaran di Wets Papua.
Dalam aksi- Tolak DOB & Cabut Otsus Kapolres Jayapura Menggerakan Pasukan Gabungan TNI &
Polri 1.170 Personel untuk membubarkan massa Aksi dengan cara brutal menggunakan Water Cannon,

3. 3
tembakan Gas air Mata dan menembak massa aksi dengan Peluruh Karet. Adapun nama nama yang
menjadi korban pemukulan, hingga penembakan oleh oknum anggota Brimob, polisi dan aparat
keamanan berpakaian preman. 18 Orang Korban Kekerasan dan 1 Orang prempuan Pelecehan Seksual.
Selain Kapolres Jayapura Hendak Mengkriminalisasi Jubir PRP Jefry Wenda & Jurbir KNPB beserta 5
orang kawan Lainya dengan alas an UU ITE yang mana tidak terbukti sehingga di bebaskan, padanya
kenyataanya dilapangan apparat polisilah memulai kekerasan terhadap masa aksi.
Selain itu kebijakan DOB akan mengancam eksistensi kehidupan Masyarakat Papua, dimana DOB
memberikan peluang bagi migrasi ketimbang Orang Asli Papua, hal tersebut telah terbuti di kota
Jayapura, merake, kota sorong yang mana dominasi orang luar ketimbang OAP. Pengesahan DOB secara
sepihak oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan pendudukan dengan dalil pembangunan,
dimana elit-elit politisi Jakarta untuk mengamankan saham imventasi di papua dengan cara baru hal ini
akan mengancam kehidupan orang West Papua.
Dengan segalah macam kebijakan jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan
etosida secara sistematis dan tersturktus diatas tanah papua, maka, kami yang tergabung dalam Petisi
Rakyat Papua (PRP) menyatakan sikap tegas, bahwa;
1. Berikan akses Jurnalis Independen Internasional, Nasional untuk datang ke Papua dan
menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua.
2. Cabut UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001Otsus.
3. Hentikan rencana Pemekaran Provinsi di Seluruh Tanah Papua, yang merupakan politik pendudukan
dan politik pecah belah di Papua; &
4. Tarik Militer Organik dan non-organic dari seluruh Tanah Papua.
5. Segera Berikan Akses Palang Merah Internasional, untuk memberikan akses pelayanan Kesehatan
terhadap 67 ribu pengungsi, di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang,
Maybrat dan Yahukimo.
6. Elit Politik Papua STOP mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi
memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.
7. Bebaskan Viktor Yeimo dan seluruh tahanan Politik di Tanah Papua TANPA SYARAT!
8. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak.
9. Presiden Republik Indonesia dan Kabinetnya HENTIKAN rancangan Undang-undang Pemekaran
di Tanah Papua.
10. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas Internasional Komisi Tinggi HAM
PBB, Pelapor Khusus tentang Pengungsi, Anggota Kongres, Jurnalis - Akademisi Internasional,
LSM Internasional untuk datang ke Papua.
11. Mendesak komunitas Internasional, UNI Eropa, Amerika Australia, New Zealand, Negara-negara
ASEAN, China, International Money Fund (IMF), World Bank, untuk menghentikan bantuan dana
kepada pemerintah Indonesia, karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua, yang
berdampak pada genosida, etnosida, dan ekosida terhadap Bangsa Papua.
12. Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Bangsa Papua.
13. Tutup semua perusahaan asing di seluruh Tanah Papua: Freeport, LNG Tangguh, MIFEE, Blok
Wabu.
14. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang
proyek bendungan Bener.
15. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zeland dan Australia
16. Tolak KTT G-20 pada tahun 2022 di Indonesia.
17. Presiden Jokowi Perintakan Kapolri Segera Copot Kapolda Papua & Kapolres Jayapura Yang
Merusak Ruang Demokrasi di Papua.
18. Kami mengutuk keras
Demikian Pernyatan sikap ini kami buat, atas nama seluruh pejuang yang telah mati diatas tangan
penjejah dan atas nama rakyat Papua barat yang telah lama hidup dibawah rantai penindasan
kolonialisme indoneisa dan kapitalisme, kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati
di atas bumi tercinta kita West Papua.
Medan Juang Ibu Klonial Jakarta 13 Mei 2022
Ditandatangani,
a.n. 122 Organisasi dan 718.179 Suara Rakyat Papua
Cabut Otonomi Khusus Jilid II dan Tolak pemekaran.

4. 4
PRP
Sekber Jabodetabek