Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang mewujudkan dan mengandung dasar, rangka, dan suasana bagi negara serta tertib hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga memuat sendi-sendi mutlak kehidupan negara seperti tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pembentukan UUD.

1. KEDUDUKAN HAKIKI
PEMBUKAAN UUD’45
Sukabumi 2013

2. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
• Pengertian pancasila sebagai dasar negara
diperoleh dari alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 yang menandaskan pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa yang telah di
murnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama
rakyat Indonesia menjadi dasar negara
Republik Indonesia.

3. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
• Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri
atas empat alinea, dan setiap alinea memiliki
spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Alinea
pertama, kedua, dan ketiga memuat segolongan
pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal
organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut
memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan
peristiwa yang mendahului terbentuknya Negara
Indonesia.

4. HUBUNGAN PANCASILA DAN
PEMBUKAAN UUD 1945
• Dalam sistem tertib hukum indonesia, penjelasan UUD
1945 menyatkan bahwa pokok pekiran itu meliputi suasana
kebatinan dari undang-undang dasar negara indonesia
serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum
dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis
(confensi), selanjutnya pokok pikiran itu dijelmakan dalam
pasal-pasal UUD 1945.
• Maka dapatlah di simpulkan bahwa suasana kebathinan
undang-undang dasaar 1945. Tidak lain di jiwai atau
bersumber pada dasar filsaft negara pancasila. Pengertian
inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi pancasila
sebagai dasar negara republik indonesia. Oleh karena itu
secara formal yuridis pancasila di tetapkan sebagidsar
filsafat negara republik indonesia

5. KEDUDUKAN HAKIKI PEMBUKAAN
UUD’45
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia
karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak
bisa dirubah baik secara formal maupun material

6. . Adapun kedudukan hakiki Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah
 Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai
pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang
singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung
dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia
 bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak
bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian
negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD
 Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum
kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk
bentuk maupun sifat-sifat yang me-mungkinkan tertib hukum negara
Indonesia mengenal adanya hukum-hukum tersebut

7. Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah
dijawab pada bab sebelumnya, yakni bab pembahasan. Maka
kami menyimpulkan:
1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakan sumber dan
landasan dari berbagai produk hukum termasuk UUD 1945
2. Suasana kebatinan UUD1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah
bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara pancasila.
3. Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan
semangat dan terpandang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945.
4. Dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 harus sesuai dan berdasar
pada pancasila
5. Bagian UUD 1945 yang dapat diamandemen adalah bagian Batang Tubuh.
6. Tata cara pengamandemenan UUD 1945 tertuang dalam pasal 37 ayat 1-4.
7. kedudukan hakiki UUD 1945 yang sangat penting bagi kelangsungan hidup
bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945

9. Tanya Jawab