Dokumen tersebut membahas tentang pengertian demokrasi, konsep demokrasi menurut beberapa tokoh, prinsip-prinsip demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, macam-macam demokrasi, kriteria negara demokrasi, pilar demokrasi Indonesia, hambatan demokrasi, pendidikan demokrasi, dan proses demokratisasi.

1. Kewarganegaraan
Demokrasi

2. Kelompok 5
• Deshinta Juniati Iswari ()
• Ilman Bany Adi()
• Taufikkur Rahman()
• Wenny safitri (5215116384)

3. Pengertian Demokrasi
• Menurut Kranenburg demokrasi terbentuk
dari dua suku kata yaitu demos dan kratos
(cratein). Demos berarti rakyat kratos
(cratein) yang berarti pemerintahan.
Berarti demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan rakyat dimana
pemerintahan rakyat sangat menetukan.

4. Pengertian demokrasi
• Menurut miriam budiarjo yakni sistem
organisasi politik dan sosial yang
diperjuangkan oleh pendukung-pendukung
yang berpegaruh
• Menurut Hoogerwarf yakni cara
pembentukan kebijakan dengan
melibatkan anggota kelompok sebanyak
mungkin
• Menurut hans kelsen yakni pemerintah
oleh rakyat dan untuk rakyat
• Dll..

5. Konsep Abraham Lincoln
• Menurut Abraham Lincoln demokrasi
adalah the government for, by and from
people. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa demokrasi adalah pemerintahan
dengan rakyat yang yang menentukan.
Kekuasaan tertingginya ditangan rakyat
hal tersebutlah yang dikatakan kedaulatan
rakyat.

6. Prinsip-prinsip demokrasi
1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif,
yudikatif),
2. Pemilu yang bebas
3. Management yang terbuka
4. Kebebasan individu
5. Peradilan yang bebas
6. Pengakuan hak minoritas
7. Pemerintah yang berdasarkan atas hukum

7. 8. Pers yang bebas
9. Parpol
10. Konsensus
11. Persetujuan
12. Pemerintah yang konstitusional
13. Pengawasan thdp adm neg,
14. Adanya ketentuan tentang
pendemokrasian
15. Perlindungan Hak Asasi

8. 16. Pemeritahan yang mayoritas
17. Persaingan keahlian
18. Mekanisme politik
19. Kebebasan kebijaksanaan
negara
20. Pemerintah yang
mengutamakan musyawarah

9. Perkembangan demokrasi di
Indonesia
• 1945 – 1949 UUD 45, Perjuangan fisik,
Lemb. Demokrasi tidak terbentuk, sistem
kabinet presidensiil, Demokrasi PS  Liberal.
• 1949 – 1950 RIS 1949, Quasi parlementer,
Ada PM, Demokrasi Liberal.
• 1950 – 1959 UUDS 1950, Kompromisasi,
Demokrasi liberal multipartai,Kabinet 7x,
Konstituante gagal bentuk UUD baru, Dekrit
Presiden 5 Juli 59.

10. 1959 – 1965 Formula demokrasi suai Sila
IV PS, Pertarungan politik ideologi,lemb.
Demokrasi dibentuk prosedur hukum, Konsep
Nasakom,Demokrasi terpimpin (-).
1966 – 1998 Orde baru, Penyederhanaan
parpol, penyalahgunaan wewenang &kekuasaan,
SP 11 Maret 1966, PKI & ormasnya dilarang,
Demokrasi Ps (-).
1998 – sekarang Reformasi, Presiden tidak
sentralistik, Parpol mulai berfungsi : 48 24,
Amandemen UUD 1945 4x, KKN masih
banyak,Demokrasi Ps (+).

11. Macam-Macam Demokrasi
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat,
demokrasi dibedakan atas :
• Demokrasi Langsung
• Demokrasi Tidak Langsung
Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi
dibedakan atas :
• Demokrasi Konstitusional (Demokrasi
Liberal)
• Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)

12. Menurut dasar yang menjadi titik perhatian
atau prioritasnya, demokrasi dibedakan
atas :
• Demokrasi Formal
• Demokrasi Material
• Demokrasi Campuran
Menurut dasar wewenang dan hubungan
antara alat kelengkapan negara,
demokrasi dibedakan atas :
• Demokrasi Sistem Parlementer
• Demokrasi Sistem Presidensial

13. • Menurut Sklar bentuk demokrasi moder
ada lima
1. Demokrasi liberal
2. Demokrasi terpimpin
3. Demokrasi sosial
4. Demokrasi partisipasi
5. Demokrasi konstitusi

14. KRITERIA NEGARA DEMOKRASI
(International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
• Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
• Equality before the Law ( Persamaan di
hadapan hukum)
• Constitutional guarantee of Human Rights
(Jaminan konstitusional terhadap HAM)
• Impartial Tribune (Peradilan yang tidak
memihak)
• Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
14

15. Demokrasi dlm Piagam Madinah
(Sukidi dalam Tilaar:1999)
• Kebebasan beragama
• Persaudaraan seagama
• Persatuan politik dalam meraih cita-cita
bersama
• Saling membantu
• Persamaan hak dan kewajiban w.n. thd.
Negara
• Persamaan di depan hukum bagi setiap
warga negara
15

16. Demokrasi dlm Piagam Madinah
(Lanjutan)
• Penegakan hukum demi tegaknya
keadilan dan kebenaran tanpa pandang
bulu
• Pemberlakuan hukum adat yang tetap
berpedoman pada keadilan dan
kebenaran, perdamaian dan kedamaian
• Pengakuan hak atas setiap orang atau
individu
16

17. PILAR DEMOKRASI INDONESIA
(UUD 1945, Sanusi:1998)
• DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA
• DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN
• DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT
• DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW
• DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
• DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA
• DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA
• DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH
• DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN
• DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
17

18. Hambatan-hambatan atas
kelangsungan demokrasi
1. Pemerintah yang tidak efektif
2. Frekmentasi sosial dan keagamaan
3. Kegagalan ekonomi
4. Erosi etos demokrasi
5. Krisis konstitusional
6. Penyakit sosial
7. Kurangnya rasa percaya diri di masa
mendatang

19. Pendidikan demokrasi
• Pendidikan demokrasi diartikan sebagai
upaya sistematis yang dilakukan Negara
dan masyarakat untuk memfasilitasi
individu warga negaranya agar
memahami, menghayati, mengamalkan
dan mengembangkan konsep, prinsip dan
nilai demokrasi sesuai dengan status dan
perannya dalam masyarakat ( winataputra,
2006 : 12)

20. Demokratisasi
• Demokratisasi adalah penerapan kaedah-
kaedah atau prinsip-prinsip demokrasi
pada setiap kegiatan politik kenegaraan.
Tujuannya yaitu agar terbentuknya
kehidupan politik yang bercirikan
demokrasi

21. PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN
UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI
PESERTA DIDIK AGAR MENJADI
MANUSIA YANG BERIMAN DAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA,
SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF,
MANDIRI,DAN MENJADI WARGA
NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN
BERTANGGUNG JAWAB
• (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

22. Proses-proses Demokratisasi
• Pergantian penguasa non demokratis ke
penguasa demokratis.
• Pembentukan lembaga-lembaga dan tertip
politik demokrasi
• Konsolidasi demokrasi
• Praktek demokrasi sebagai budaya politik
negara