Dokumen tersebut membahas tentang peneliti dan pembinaan peneliti di Indonesia. Peneliti didefinisikan sebagai orang yang melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Untuk meningkatkan kualitas peneliti, dilakukan pembinaan berupa pelatihan, seminar, dan penghargaan bagi peneliti berprestasi. Peneliti tergabung dalam organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

1. Yanu Swastanto (12144600050)
Maryta Perdana Putri (12144600054)
Wahyu Ari Wibowo (12144600057)
Quin Dewi Sartika (12144600064)
Septia Lestari (12144600066)
A2-12
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2013

2. PENELITI
PENDIDIKAN

3. A. Pengertian Peneliti
 Peneliti adalah orang yang melakukan aktivitas
menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh
pengetahuan atau individu yang melakukan
sejumlah praktik-praktik dimana secara
tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan
pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara
khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-
individu yang melakukan penelitian (meneliti)
dengan menggunakan metode ilmiah.

4.  Menurut Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No. 412/D/2009 dan No.
12 Tahun2009 pada Bab 1 Ketentuan Umum
Pasal 1 menyebutkan bahwa; Peneliti adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
penelitian dan/atau pengembangan pada satuan
organisasi penelitian dan pengembangan (litbang)
instansi pemerintah.

5. 1. Memiliki obsesi terhadap suatu
masalah.
2. Bekerja keras.
3. Pantang menyerah.

7. 3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 03/E/2005 tentang Pedoman
Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau
Kepakaran Peneliti;
4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 01/E/2008 tentang Pedoman
Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 04/H/2008 tentang Pedoman
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti
Berjenjang;
6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;

8. 7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 05/E/2009 tentang Pedoman
Formasi Jabatan Fungsional Peneliti;
8. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Peneliti;
9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 07/E/2009 tentang Tata Cara
Pengukuhan Peneliti Utama Untuk Mendapatkan Gelar
Sebagai Profesor Riset;
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia Nomor 04/E/2011 tentang Pedoman
Akreditasi Majalah Ilmiah.

9. KANDIDAT PENELITI DARI JABATAN DARI JABATAN
LAIN YANG SERUMPUN
Berpendidikan S1, Berpendidikan S2,/S3 Berpendidikan S2,/S3
pangkat min.III/a pangkat min. III/a pangkat min.III/a
Bekerja di unit Litbang Bekerja di unit Litbang Bekerja di unit Litbang
Mengikuti dan lulus diklat Mengikuti dan lulus diklat -
jabatan peneliti jabatan peneliti
Usia Maks. 45 tahun Usia Maks. 45 tahun Usia sebelum BUP
Memiliki AK Unsur Memiliki AK Unsur Memiliki AK Unsur
Utama 80% dan Unsur Utama 80% dan Unsur Utama 80% dan Unsur
Penunjang 20% Penunjang 20% Penunjang 20%
Tingkat jabatan yang Tingkat jabatan yang Tingkat jabatan yang
diperoleh sesuai dengan diperoleh sesuai dengan diperoleh sesuai dengan
AK yang dicapai AK yang dicapai AK yang dicapai

10. Memenuhi Memenuhi Memenuhi
persyaratan persyaratan persyaratan
administrasi administrasi
administrasi - -
Diputuskan dalam Diputuskan dalam Diputuskan dalam
sidang Tim sidang Tim sidang Tim
Peneliti Peneliti Peneliti

11. Pengangkatan untuk pertama kali dalam jabatan
fungsional peneliti bagi yang berpendidikan S3
dapat /tidak mengikuti diklat fungsional tingkat
pertama dengan Kualifikasi: (Juknis 5.1.1.6)
a. Telah memperoleh penghargaan ilmiah
nasional/internasional (sertifikat/piagam).
b. Lulus uji kompetensi oleh Pusbindiklat peneliti
LIPI.
Pengangkatan menjadi Peneliti Madya/Utama wajib
mengikuti diklat fungsional peneliti tingkat lanjutan
TMT 1-01-2012 ( sebelum diberlakukan maka
penggantinya adalah Surat Keterangan telah
melakukan presentasi (Juknis 5.1.5 dan 5.1.6)

12. Ada beberapa undang-undang atau peraturan yang mengatur
tentang sistem pemberian imbalan bagi peneliti, yaitu pada:
1. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30
Tahun2007 dan telah diamandemen menjadi Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 100 Tahun 2012tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
2. Menurut rapat antarkementerian tahun 2010, kata Lukman
Hakim, sudah disepakati tunjangan fungsional peneliti
tertinggi sebesar Rp 7,5 juta perbulan. Saat ini, tunjangan
tertinggi Rp 1,4 juta per bulan.Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,tunjangan
fungsional gaji peneliti nantinya bisa mencapai Rp 16 juta
perbulan.

13. 3. Menjabarkan Keputusan Pemerintah untuk memberikan
Tunjangan Jabatan bagi PNS yang memiliki jabatan fungsional
Peneliti itu, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100
Tahun 2012yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 17 November 2012. Dalam Perpres itu
disebutkan, bahwa Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti atau
Tunjangan Peneliti adalah tunjangan jabatan fungsional yang
diberikan kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Peneliti.
“Tunjangan Peneliti diberikan setiap bulan,” bunyi Pasal 2
Perpres tersebut.Adapun besarnya Tunjangan Peneliti
sebagaimana terlampir dalam Perpres tersebut adalah:
a. Peneliti Pertama besarnya tunjangan Rp 1.100.000,00;
b. Peneliti Muda besarnya tunjangan Rp 1.750.000,00;
c. Peneliti Madya besarnya tunjangan Rp 3.000.000,00; dan
d. Peneliti Utama besarnya tunjangan Rp 5.200.000,00.

14. Pembina jabatan Peneliti, melakukan kegiatan sebagai
berikut:
1. Menyusun standar kompetensi;
2. Menyusun kurikulum diklat;
3. Menyelenggarakan diklat;
4. Menyusun pedoman formasi jabatan;
5. Membangun sistem informasi jabatan;
6. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan;
7. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
8. Memfasilitasi penyusunan kode etik profesi;
9. Melakukan akreditasi majalah ilmiah;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan jabatan.

16. Untuk meningkatkan kualitas pegawai peneliti, para pegawai
peneliti diberikan pembinaan dan kegiatan, antara lain:
1. Diikutsertakannya para pegawai peneliti dalam kompetisi
pembuatan karya ilmiah nasional dan pembuatan makalah
resmi.
2. Memberikan penghargaan bagi para pegawai yang
berprestasi. Contohnya: Penghargaan Ristek Kalbe Science
Awards (RKSA) pada tahun 2012.
3. Dilaksanakannya seminar nasional bagi para pegawai
peneliti. Contohnya: Seminar Nasional Kimia Terapan tahun
2013 dan Seminar Reguler Triwulan Perkembangan
Teknologi dan Hasil Litbang Puslitbang Perkebunan.

17. 4. Para peneliti diikutsertakan dalam program
diklat-diklat guna mengembangakan kinerja
para peneliti. Contohnya: Diklat Fungsional
Peneliti Tingkat Pertama Gel. XVII, Diklat
Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Tahun
2012, dan DJFPTK. 1 GEL. XVIII TAHUN
2012.
5. Pemberian akreditasi atas hasil-hasil
pembuatan majalah-majalah ilmiah yang
menjadi sarana penyebarluasan hasil-hasil
penelitian kepada masyarakat ilmiah di
Indonesia dan masyarakat ilmiah dunia.

18. Para peneliti diberikan kesempatan 2. Persyaratan Administrasi
untuk mengikuti seleksi kenaikan Kenaikan Jabatan dan
pangkat, dengan persyaratan Pangkat
sebagai berikut: a. Satu tahun dalam jabatan
1. Persyaratan Administrasi b. SK Jabatan Peneliti terakhir
Pengangkatan Pertama Kali dalam c. Memenuhi angka kredit yang
Jabatan Fungsional Peneliti: ditentukan
a. Karpeg e. AK yang diusulkan 2 (dua)
b. SK Calon PNS / PNS tahun sebelum TMT PAK
c. SK Pangkat Terakhir terakhir
d. DP3 (Nilai Baik) f. Memenuhi persyaratan
e. Surat Keterangan Tugas bekerja
adminstrasi :
di litbang (dg mencantumkan Nota PAK/Impassing/AK
bidang Kepakaran & Kodenya) terakhir
f. DRH (untuk Jabatan Pendya Pangkat Terakhir
IV/c s/d Penma IV/e) DP3 (Nilai Baik)
Bebas Sementara
(Melampaui Masa Jabatan)

20. Sedangkan menurut Peraturan Bersama Kepala
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara No. 412/D/2009
dan No. 12 Tahun 2009 pada Bab IV.
1. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pasal 8
menyebutkan bahwa;
a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
jabatan terakhir;
b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

21. 2. Kenaikan pangkat bagi PNS Pusat dan Daerah yang
menduduki jabatan Peneliti Madya pangkat Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina
Utama Madya pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
3. Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan
Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat yang bersangkutansetelah
mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

22. 4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Propinsi yang menduduki jabatan
Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk
menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan
untuk menjadi Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang
bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b sampai dengan untuk menjadi Peneliti Muda, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala
Kantor Regional BKN yang bersangkutan .
6. Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan Peneliti Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang
III/d untuk menjadi Peneliti Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,
ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

23. Untuk menghimpun para peneliti menjadi satu
dan saling bekerjasama, maka ada sebuah
organisasi bagi peneliti yaitu tergabung dalam
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
merupakan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian Republik Indonesia yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Negara
Riset dan Teknologi. Dimana melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Beberapa butir kode etik peneliti yang perlu diperhatikan,
antara lain:
1. Sebagai manusia beradab, lebih-lebih sebagai pendidik
dan peneliti kita harus selalu jujur dalam segala hal;
2. Tidak dibenarkan meminta untuk mencantumkan nama
Anda pada sederetan nama penulis suatu makalah, jika
Anda tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam bentuk
pemikiran atau pekerjaan penelitian tersebut.;
3. Tidak dibenarkan untuk mencantumkan nama penulis lain
sebagai pendamping nama Anda pada suatu makalah, tanpa
mendapat persetujuan tertulis dari penulis lain tersebut.;
4. Tidak dibenarkan mengirimkan naskah yang sama ke
beberapa majalah atau ke beberapa badan penerbit
sekaligus;
5. Menjadi kewajiban para peneliti untuk menegur atau
menunjukkan kesalahan yang dibuat peneliti lain dengan
sopan;

25. 6. Mengakui kesalahan dengan lapang dada tetapi
sebaliknya para peneliti harus mempertahankan
pendapat atau hasil penemuannya jika didukung oleh
sejumlah fakta yang benar;
7. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada
mereka, yang benar-benar terlibat dalam penelitian
atau mengoreksi kesalahan kita, secara tertulis pada
semua penerbitan Anda;
8. Jawablah segera surat-surat yang menanyakan atau
meminta keterangan sesuatu yang ditujukan kepada
Anda;
9. Jangan sekali-kali untuk melakukan plagiarisme
karena pengalaman telah membuktikan, bahwa cepat
atau lambat pekerjaan yang tercela ini pasti akan
ketahuan.

26. Selain hal-hal diatas, dalam melaksanakan
penelitian seorang peneliti wajib:
1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
2. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada
semua aspek proses penelitian serta tidak
boleh memalsukan atau memanipulasi data
maupun hasil penelitian.
3. Menghindari kesalahan dalam penelitian,
terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
4. Bersifat terbuka, saling berbagi data,
hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali
data yang dapat dipatenkan.
5. Memperlakukan teman sejawat dengan
sopan.

27. 6. Menghormati dan menghargai objek penelitian,
baik yang berupa manusia maupun hewan, baik
yang hidup maupun yang sudah mati, atau
bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
7. Mempunyai buku harian penelitian
8. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan
interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian
supaya hasil penelitian dapat dimengerti
9. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau
membesar-besarkan hasil penelitian
10. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit
manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

28. Jadi sebagai peneliti dalam melaksanakan
penelitian seharusnya:
1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara
objektif, melalui prosedur yang sistematis
dengan menggunakan pembuktian yang sahih.
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-
menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu
dapat disempurnakan.
3. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan
dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan,
keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius
serta keadilan gender.
4. Memberikan penemuan yang baru.
5. Bermanfaat bagi program studi secara ilmiah,
institusional, dan finansial.
6. Berbasis kompetensi dan logis.
7. Mengingat aspek akuntabilitas.

29. Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:
1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat
berat berupa penurunan pangkat;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya idak dapat mengumpulkan angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi;
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
disyaratakan;
4. Peneliti diberhentikan dari jabatannya apabila setelah 1 (satu)
tahun sejak pembebasan sementara masih tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan;
5. Peneliti Madya dan Peneliti Utama pada saat diberhentikan dari
jabatan Peneliti usiannya sudah melebihi 56 (lima puluh enam)
tahun, diberhentikan sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

30. TERIMAKASIH