1. BATANG TUBUH
PENJELASAN
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai
kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai
dengan hilir terdiri dari unsur-unsur utama
manusia, flora, fauna, tanah, air dan udara,
memiliki fungsi penting dalam mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di
Indonesia dewasa ini semakin memprihatinkan,
ditandai dengan kejadian banjir, tanah longsor,
b. erosi, sedimentasi dan kekeringan yang
mengakibatkan penurunan fungsi sumber-sumber
air, terganggunya perekonomian dan tata
kehidupan masyarakat;
bahwa kegiatan pengelolaan DAS yang
melibatkan berbagai multipihak dewasa ini
menghadapi berbagai permasalahan yang
kompleks, belum terkoordinasi dan belum
mempunyai landasan hukum;
bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c
TENTANG
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
I. U M U M
Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan
peraturan perundang-undangan lain yang memuat
ketentuan yang mengandung segi-segi pengelolaan DAS
terpadu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan
DAS terpadu harus memperhatikan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Lingkungan Hidup;
tentang
c. Undang-Undang
Kehutanan;
tentang
Nomor
41
tahun
1999
d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
RPP 16 – 7 Okt 07
-1-

2. BATANG TUBUH
c.
Mengingat
:
tersebut di atas, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
d.
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
PENJELASAN
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
f.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
g. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Penataan Ruang;
tentang
Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan
kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir
beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus
dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan
didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui
upaya pengelolaan DAS terpadu bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Pengelolaan
DAS
terpadu
bertujuan
untuk
mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
berbagai sektor/instansi/lembaga yang terkait dalam
mengelola sumber daya alam dan lingkungan di dalam
DAS agar dapat dicapai kondisi tata air DAS yang optimal,
kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung wilayah
dan daya tampung lingkungan serta meningkatnya
RPP 16 – 7 Okt 07
-2-

3. BATANG TUBUH
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
7. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
8. Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
PENJELASAN
kesejahteraan masyarakat.
Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang
tinggi, kontekstual pengelolaan DAS terpadu perlu
dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan
sistem yang terencana, proses manajemen dan
keterkaitan aktivitas multipihak.
Pengelolan daerah aliran sungai (DAS) terpadu
menjadi hal sangat penting terutama bila kita melihat
kenyataan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan
DAS akibat pola pengelolaan sumber daya yang tidak
ramah lingkungan dan meningkatnya potensi konflik
kepentingan multipihak yang terkait (stakeholders).
Dengan beragamanya sumber daya alam yang saling
berkaitan pada satuan wilayah pengelolaan DAS maka
pengelolaan DAS harus terpadu melalui pola “satu DAS
satu rencana dan satu sistem pengelolaan terpadu”.
Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, bertujuan
untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antar multipihak, kondisi tata air yang optimal,
produktivitas lahan yang sesuai dengan daya dukungnya
dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang didukung kelestarian ekosistem DAS. Pengelolaan
DAS harus dilakukan secara terpadu karena : a) bersifat
lintas sektor dan melibatkan berbagai disiplin ilmu; b)
mencakup lintas wilayah administratif/geografis (hulu
sampai dengan hilir DAS); c) terdapat keterkaitan yang
yang kuat antara kegiatan di hulu dengan di hilir dimana
air sebagai sumber daya alam yang bergerak; dan d)
mengandung potensi konflik kepentingan yang tinggi
RPP 16 – 7 Okt 07
-3-

4. BATANG TUBUH
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
9.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN
PENGELOLAAN
TERPADU
PEMERINTAH
TENTANG
DAERAH
ALIRAN
SUNGAI
PENJELASAN
karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini pula yang
melandasi mengapa ekosistem DAS merupakan satuan
terbaik dalam pengelolaan sumber daya berbasis
ekosistem. Dengan konsep pengelolaan sumber daya
berbasis ekosistem DAS memungkinkan dilakukannya
kajian keterkaitan antar kegiatan pengelolaan sumber
daya serta dampak biofisik dan sosial-ekonomi yang
ditimbulkannya baik dampak ditempat kegiatan itu sendiri
(on-site) maupun dampak diluar tempat kegiatan (off site).
Keterpaduan tersebut antara lain dalam identifikasi
dan pemecahan masalah, menetapkan sasaran dan
tujuan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan, serta
pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan. Pengelolaan
DAS terpadu seharusnya juga memperhitungkan faktor
lainnya terutama yang berkaitan dengan aspek sosial,
ekonomi, regulasi dan aspek pengaturan kelembagaan.
Dalam
pengelolaan
DAS
terpadu
tersebut,
perencanaan sangat penting dilakukan secara partisipatif
dan melibatkan multipihak, lintas wilayah administrasi dari
hulu sampai hilir serta harus didasarkan pada kajian
kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan
peraturan perundangan. Hasil perencanaan tersebut
berupa rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah
disepakati oleh pihak yang terkait mejadi salah satu
masukkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional dan Daerah (RPJPNas dan D) dan menjadi
acuan kegiatan sektoral di DAS yang bersangkutan.
Karena pengelolaan DAS melibatkan multipihak, lintas
sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas negara, maka
RPP 16 – 7 Okt 07
-4-

5. BATANG TUBUH
PENJELASAN
pengelolaan tersebut memerlukan lembaga koordinatif
pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau
daerah aliran sungai. Pembentukan lembaga koordinatif
dapat diprakarsai oleh pemerintah dan/atau bukan
pemerintah dengan keanggotaan dari unsur-unsur
pemerintah dan non-pemerintah.
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS pada
dasarnya menyangkut a). pemanfaatan/pendayagunaan,
hutan, lahan dan air; b) rehabilitasi, restorasi
dan
reklamasi hutan dan lahan; serta c) konservasi hutan,
tanah dan air. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh
masing-masing sektor sesuai kewenangannya, namun
harus tetap mengacu pada tujuan bersama yang telah
ditetapkan dan disepakati dalam rencana pengelolaan
DAS Terpadu.
Pendanaan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu
tidak mungkin ditanggung semuanya oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah karena kemampuannya sangat
terbatas. Pendanaan pengelolaan DAS harus dilakukan
dengan berbagai biaya (cost sharing) antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan bukan pemerintah. Dalam hal ini,
mekanisme pembiayaan yang diatur, misalnya dengan
menerapkan prinsip “penerima manfaat dan pembuat
pencemaran membayar” (beneficiaries and polutter pay
principles) dan Dana Alokasi Khusus Lingkungan.
Untuk pengendalian pengelolaan DAS agar sesuai
dengan tujuan yang diinginkan, maka sanksi dan gugatan
juga merupakan hal yang diatur, sehingga diharapkan PP
ini dapat dijalankan dengan efektif.
RPP 16 – 7 Okt 07
-5-

6. BATANG TUBUH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
PENJELASAN
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
3. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
4. Bagian hulu DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang
dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung,
kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke
sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkut menjadi
sedimen di daerah hilir.
5. Bagian hilir DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang
dicirikan dengan topografi datar sampai landai, merupakan daerah
RPP 16 – 7 Okt 07
-6-

7. BATANG TUBUH
PENJELASAN
endapan sedimen atau aluvial.
6. Sumber daya DAS adalah seluruh sumber daya di dalam DAS yang dapat
didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosialekonomi dan menopang sistem penyangga kehidupan.
7. Satuan Wilayah Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut SWP DAS
adalah satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil, dimana pulaupulau kecil tersebut luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2.
8. Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik
antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam
DAS dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber
daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem
DAS serta kesejahteraan masyarakat.
9. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan,
sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan
sumber daya DAS lintas multipihak secara partisipatif berdasarkan kajian
kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna
mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
10.Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS adalah organisasi multipihak yang
terkoordinasi terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan bukan pemerintah
yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS yang dilegalisasi oleh
presiden, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya.
11.Multipihak adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah
dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
12.Menteri terkait adalah menteri lainnya yang tugasnya berkaitan dengan
pengelolaan DAS.
RPP 16 – 7 Okt 07
-7-

8. BATANG TUBUH
PENJELASAN
13.Menteri adalah menteri yang mengkoordinasikan kegiatan dalam
pengelolaan DAS.
BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN DAS TERPADU
Pasal 2
Pasal 2
Prinsip Pengelolaan DAS Terpadu sebagai berikut:
a. Pengelolaan DAS terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan
ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan.
b. Pengelolaan DAS terpadu melibatkan
menyeluruh dan berkelanjutan.
multipihak,
terkoordinasi,
c. Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi
yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS.
d. Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian beban biaya
dan manfaat antar multipihak secara adil.
e. Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan
(kelayakan usaha) serta akuntabilitas.
Pasal 3
(1) Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu untuk:
pada
azas
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan berbagi biaya dan manfaat
(cost benefit sharing) adalah kontribusi biaya dan
manfaat oleh multipihak dalam pengelolaan DAS.
Huruf e
Cukup Jelas.
kemandirian
Pasal 3
Ayat (1)
RPP 16 – 7 Okt 07
-8-

9. BATANG TUBUH
a.
mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal meliputi jumlah,
kualitas dan distribusi ruang dan waktu.
b.
mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan
daya tampung lingkungan DAS.
c.
mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
PENJELASAN
Huruf a
Air sebagai unsur ekosistem DAS diperlukan
untuk berbagai kepentingan seperti pertanian,
domestik, industri dan penyeimbang lingkungan,
kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara
kuantitas dan kualitas sepanjang tahun.
Huruf b
Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor
produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
guna memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk
hidup lainnya, harus diusahakan dalam batasbatas kemampuan sumber daya alam sehingga
dapat berpoduksi secara berkelanjutan tanpa
mengalami degradasi.
Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah
kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan
hidup dan kehidupan manusia yang berada di
dalam DAS tersebut dalam periode waktu
tertentu.
Yang
dimaksud
dengan
daya
tampung
lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk
menerima masukan materi (biotik dan abiotik)
yang berasal dari luar lingkungan yang
bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan
lingkungan.
Huruf c
Kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai
seiring dengan tercapainya kondisi tata air DAS
yang optimal dan kondisi lahan yang produktif.
Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui
RPP 16 – 7 Okt 07
-9-

10. BATANG TUBUH
PENJELASAN
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antar multipihak dalam pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan DAS
(2) Untuk mencapai tujuan dan menjamin terselenggaranya pengelolaan
DAS terpadu yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan multipihak, disusun pola umum, kriteria dan standar
pengelolaan DAS terpadu.
Pasal 4
Ruang lingkup pengelolaan DAS terpadu meliputi:
Ayat (2)
Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS
Terpadu dimaksudkan sebagai arahan dan acuan
umum
multipihak
dalam
menyelenggarakan
pengelolaan DAS Terpadu.
- Pola Umum adalah kerangka dasar dalam
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan
pengelolaan DAS terpadu.
- Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar
penilaian dan penetapan sesuatu.
- Standar adalah spesifikasi teknis atas sesuatu
yang dibakukan sebagai patokan dalam
melakukan kegiatan.
Pasal 4
Cukup jelas
a. Perencanaan
b. Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
c. Pelaksanaan
d. Pengendalian
RPP 16 – 7 Okt 07
- 10 -

11. BATANG TUBUH
PENJELASAN
BAB III
PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5
(1) Perencanaan pengelolaan DAS terpadu dimaksudkan untuk
merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring dan
evaluasi program dalam DAS.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
(2) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. DAS lintas provinsi,
b. DAS lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi,
c. DAS dalam satu kabupaten/kota.
Ayat (2)
Secara ekosistem dan geografis dikenal DAS lintas
negara, tetapi DAS dimaksud tidak diatur dalam
peraturan ini.
Pasal 6
Berdasarkan kondisi dan permasalahan DAS serta terbatasnya Pasal 6
Ayat (1)
ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan pengelolaan DAS
secara menyeluruh dan terpadu perlu ditetapkan urutan prioritas DAS.
(2) Prioritas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
dasar pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam
pengelolaan DAS yang bersangkutan.
(1)
RPP 16 – 7 Okt 07
- 11 -

12. BATANG TUBUH
(3)
PENJELASAN
Prioritas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional
ditetapkan dengan keputusan menteri.
Pasal 7
Penilaian urutan prioritas DAS dilaksanakan oleh instansi berwenang di Pasal 7
Cukup Jelas
daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang pengelolan DAS.
(2) Urutan prioritas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
disusun berdasarkan kriteria dan standar.
(3) Kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.
(1)
Pasal 8
pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Pasal 8
Cukup Jelas
DAS, maka satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil dikelola
dalam SWP DAS.
(2) SWP DAS ditetapkan dengan keputusan menteri.
(1) Berdasarkan
Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
Pasal 9
Rencana pengelolaan DAS terpadu disusun oleh Lembaga Koordinasi
Pengelolaan DAS.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
RPP 16 – 7 Okt 07
- 12 -

13. BATANG TUBUH
Pasal 10
PENJELASAN
Cukup Jelas
(1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 mengacu kepada Pola Umum, Kriteria dan Standar
Pengelolaan DAS Terpadu.
(2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan multipihak
lintas sektor dan lintas wilayah administrasi dari hulu sampai hilir DAS.
(3) Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi,
budaya, politik, kelembagaan dan peraturan perundangan
Pasal 11
Pasal 11
Ayat (1)
(1) Rencana pengelolaan DAS terpadu disusun untuk jangka waktu 20 (dua
Jangka waktu rencana pengelolaan DAS terpadu
puluh) tahun.
disesuaikan dengan jangka waktu rencana
pembangunan jangka panjang Nasional dan
Daerah (RPJP Nasional dan Daerah).
Ayat (2)
Cukup jelas.
(2) Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan yang diperlukan terhadap
rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 12
Pasal 12
(1) Rencana pengelolaan DAS terpadu menjadi landasan bagi setiap sektor
Ayat (1)
RPP 16 – 7 Okt 07
- 13 -

14. BATANG TUBUH
dalam menyusun program dan rencana kegiatan sektoral serta rencana
pembangunan wilayah untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS terpadu.
(2)
Penyusunan program dan rencana kegiatan sektoral serta pembangunan
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masingmasing instansi sektor yang bersangkutan.
Pasal 13
Pedoman penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.
PENJELASAN
Rencana terpadu pembangunan wilayah adalah
rencana
terpadu
pembangunan
antar
kabupaten/kota dan/atau antar provinsi. Rencana
terpadu pembangunan sektor adalah rencana
terpadu antar instansi sektoral.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Bagian Ketiga
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
Pasal 14
(1) Rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS lintas provinsi ditetapkan
dengan peraturan bersama gubernur yang bersangkutan.
(2) Rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS lintas kabupaten/kota
dalam satu provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(3) Rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS dalam satu kabupaten/
kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Pasal 14
Cukup jelas.
Bagian Keempat
Sistem Informasi Pengelolaan DAS
RPP 16 – 7 Okt 07
- 14 -

15. BATANG TUBUH
Pasal 15
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu perlu
dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS.
(2)
Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibangun dan dikelola oleh instansi yang berwenang dalam bidang
pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan para pihak yang
berkepentingan.
PENJELASAN
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dibangun dan dikelola
adalah menghimpun data dan informasi dari
berbagai pihak untuk dirumuskan ke dalam sistem
informasi pengelolaan DAS dan untuk selanjutnya
dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan DAS.
Pasal 16
Pasal 16
Produk dari sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud
Yang dimaksud produk dari sistem informasi
dalam Pasal 16 dapat diakses oleh multipihak yang berkepentingan.
pengelolaan DAS antara lain berupa data pokok
DAS baik numerik maupun spatial dan sistem
pendukung pengambilan keputusan pada setiap
tingkat pengelolaan DAS.
Pasal 17
Pasal 17
Pedoman pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS ditetapkan
Cukup jelas.
dengan keputusan menteri.
BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
Bagian Pertama
Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu
RPP 16 – 7 Okt 07
- 15 -

16. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Pasal 18
Ayat (1)
Pasal 18
Secara hakiki karena DAS merupakan ekosistem
(1) Pengelolaan DAS terpadu melibatkan multipihak lintas sektor dan lintas
alam yang bersifat lintas batas (transboundary),
maka pengelolaan DAS yang berkepentingan
wilayah administrasi.
dengan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, melibatkan multipihak lintas sektor
dan lintas wilayah administrasi.
Keterlibatan
multipihak
dimaksudkan
untuk
terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi pada setiap tahap penyelenggaraan
pengelolaan DAS.
Ayat (2)
Cukup jelas
(2) Pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan
multipihak berbagai sektor dan wilayah administrasi.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan
oleh suatu wadah koordinasi yang dapat berupa forum, badan, dewan
atau nama lain yang bersifat independen.
Ayat (2)
Pasal 19
(2) Lembaga pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah dapat
memprakarsai dan/atau membentuk lembaga koordinasi pengelolaan
Lembaga pemerintah antara lain instansi/lembaga/
dinas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
RPP 16 – 7 Okt 07
- 16 -

17. BATANG TUBUH
DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Untuk mengoptimalkan keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan
kebijakan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. Presiden menetapkan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat
Nasional.
b. Gubernur menetapkan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS
Tingkat Provinsi.
PENJELASAN
pemerintah kabupaten/kota.
Lembaga bukan pemerintah antara lain badan
usaha (BUMN/BUMS/BUMD), lembaga legislatif,
lembaga yudikatif, lembaga donor, LSM, perguruan
tinggi, kelompok masyarakat, media masa.
Ayat (3)
Huruf a
Lembaga koordinasi pengelolaan DAS pada
tingkat nasional merupakan wadah koordinasi
multipihak untuk merumuskan kebijakan nasional
dalam pengelolaan DAS lintas sektor dan lintas
wilayah administrasi.
Huruf b
Lembaga koordinasi pengelolaan DAS pada
tingkat provinsi merupakan wadah koordinasi
multipihak untuk menjabarkan kebijakan nasional
dalam pengelolaan DAS ke dalam kebijakan
pemerintah propinsi dan memadukan kebijakan,
program, kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah
administrasi di DAS lintas provinsi dan DAS lintas
kabupaten/kota.
Huruf c
Lembaga koordinasi pengelolaan DAS pada
tingkat
kabupaten/kota
merupakan
wadah
koordinasi
multipihak
untuk
menjabarkan
kebijakan pemerintah propinsi dalam pengelolaan
DAS
ke
dalam
kebijakan
pemerintah
kabupaten/kota dan memadukan kebijakan,
RPP 16 – 7 Okt 07
- 17 -

18. BATANG TUBUH
PENJELASAN
program dan kegiatan lintas sektor di DAS dalam
satu kabupaten kota.
c. Bupati/Walikota menetapkan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS
Tingkat Kabupaten/Kota.
Pasal 20
Pasal 20
Anggota lembaga koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana Pasal 20 ayat
Posisi unsur lembaga pemerintah dalam lembaga
(1) terdiri dari unsur lembaga pemerintah, lembaga bukan pemerintah dan
koordinasi pengelolaan DAS sebagai leading agency
perorangan.
dalam
melaksanakan
tugas
yang
bersifat
kepemerintahan,
sedangkan
lembaga
bukan
pemerintah dan perorangan sebagai supporting
agency.
Pasal 21
(1) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Nasional bersifat non
struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
presiden.
Pasal 21
Cukup jelas.
(2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Nasional mempunyai
tugas membantu presiden dalam:
a. merumuskan kebijakan nasional dan strategi pengelolaan DAS;
b. memberikan pertimbangan untuk penetapan DAS prioritas nasional;
RPP 16 – 7 Okt 07
- 18 -

19. BATANG TUBUH
PENJELASAN
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk memadukan dan
menyelaraskan kepentingan antar sektor dan antar provinsi;
d. melaksanakan koordinasi dan
Koordinasi Pengelolaan DAS
kabupaten/kota;
konsultasi terhadap Lembaga
tingkat provinsi dan tingkat
e. memfasiltasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari
dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
f.
melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan
lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan
masyarakat untuk DAS dalam lintas provinsi.
Pasal 22
(1) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Provinsi bersifat non
struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
gubernur.
Pasal 22
Cukup jelas.
(2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Provinsi mempunyai
tugas membantu gubernur dalam:
a. merumuskan kebijakan
kabupaten/kota;
dan
strategi
pengelolaan
DAS
lintas
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk memadukan dan
menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan para
pemilik kepentingan lainnya dalam pengelolaan DAS lintas
kabupaten/kota;
RPP 16 – 7 Okt 07
- 19 -

20. BATANG TUBUH
PENJELASAN
c. menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS
provinsi;
lintas
d. menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS
kabupaten/kota;
lintas
e. memfasiltasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari
dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
f.
melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan
lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan
masyarakat untuk DAS lintas kabupaten/kota.
Pasal 23
(1) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat kabupaten/kota bersifat
non struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
bupati/walikota.
(2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat
mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam:
Pasal 23
Cukup jelas.
kabupaten/kota
a. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan DAS di dalam
kabupaten/kota;
b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk memadukan dan
menyelaraskan kepentingan antar sektor dan para pemilik
kepentingan lainnya dalam pengelolaan DAS di dalam
kabupaten/kota;
c. Menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS di dalam
kabupaten/kota;
RPP 16 – 7 Okt 07
- 20 -

21. BATANG TUBUH
PENJELASAN
d. Memfasilitasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari
dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
e. Melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan
lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan
masyarakat untuk DAS di dalam kabupaten/kota.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud bersifat konsultatif dan koordinatif
(1) Hubungan kerja antara Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat
adalah hubungan kerja antar lembaga koordinasi
nasional, Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat provinsi dan
dalam mengkomunikasikan, mengintegrasikan dan
Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat kabupaten/kota bersifat
mengsinkronisasikan
tugas-tugas
lembaga
konsultatif dan koordinatif.
koordinasi.
Antar Lembaga koordinasi secara struktural tidak
ada hubungan hirarki.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
(2) Lembaga koordinasi pengelolaan DAS merupakan mitra kerja
Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam
pengelolaan DAS terpadu.
Pasal 25
Kegiatan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS dibiayai dari anggaran
pemerintah, anggaran pemerintah provinsi, anggaran pemerintah
kabupaten/kota dan/atau sumber lain dari anggaran bukan pemerintah.
Pasal 25
Cukup jelas.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 21 -

22. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak untuk menikmati manfaat berupa barang dan jasa Pasal 26
lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS terpadu.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
per orang dan dunia usaha.
(2) Setiap orang berhak untuk:
Ayat (2)
Cukup jelas.
a. mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan DAS
terpadu, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan DAS terpadu.
b. merperanserta dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan DAS terpadu.
c. memperoleh penggantian yang layak dari pemrakarsa kegiatan atas
kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan
pembangunan sesuai dengan rencana pengelolaan DAS terpadu.
Pasal 27
(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian ekosistem DAS.
Pasal 27
Cukup jelas.
(2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana pengelolaan DAS terpadu
yang telah ditetapkan.
Pasal 28
Pasal 28
RPP 16 – 7 Okt 07
- 22 -

23. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan.
BAB V
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
Bagian Pertama
Umum
Pasal 29
(1) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu dilakukan pada:
a. kawasan budidaya
b. kawasan lindung
Pasal 29
Cukup jelas
RPP 16 – 7 Okt 07
- 23 -

24. BATANG TUBUH
PENJELASAN
(2) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada bagian hulu dan hilir DAS.
Pasal 30
Pasal 30
Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu dilakukan berdasarkan pada rencana
Cukup jelas.
pengelolaan DAS terpadu, program dan rencana kegiatan sektoral serta
rencana pembangunan wilayah.
Pasal 31
(1) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu meliputi kegiatan :
a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air;
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah
bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil
hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil
hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan
hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti
dan zona rimba pada taman nasional, yang
dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga
kelestariannya.
Yang dimaksud dengan penggunaan hutan adalah
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan di hutan
RPP 16 – 7 Okt 07
- 24 -

25. BATANG TUBUH
PENJELASAN
produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi
pokok kawasan hutan. Pembangunan di luar kegiatan
kehutanan meliputi kegiatan untuk kepentingan religi,
pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan
ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi
terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi,
pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum dan
jalan (rel) kereta api, saluran air bersih dan/atau air
limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas
umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar
radio atau stasiun relay televisi.
Yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah
upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan
dan pengusahaan sumber daya lahan secara optimal
dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.
Yang dimaksud dengan pemanfaatan air adalah upaya
penatagunaan,
penyediaan,
penggunaan,
pengembangan dan pengusahaan sumber daya air
secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan restorasi hutan adalah
upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora
dan fauna) serta unsur abiotik (geologi, topografi,
tanah dan iklim) pada kawasan hutan sehingga
tercapai keseimbangan hayati.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 25 -

26. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Yang dimaksud dengan rehabilitasi hutan dan
lahan adalah upaya untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan
dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas
dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga.
b. restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan /atau
Yang dimaksud dengan reklamasi hutan dan
lahan
adalah
upaya
memperbaiki
atau
memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan
yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal
sesuai dengan peruntukkannya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan konservasi hutan adalah
upaya mengelola sumber daya hutan melalui
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
secara bijaksana untuk menjamin kelestarian
kawasan dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan konservasi tanah adalah
penempatan tiap bidang tanah pada cara
penggunaan yang sesuai dengan kemampuan
tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai
dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak
terjadi kerusakan tanah.
Yang dimaksud dengan konservasi air adalah
upaya
memelihara
keberadaan
serta
keberkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber
daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas
RPP 16 – 7 Okt 07
- 26 -

27. BATANG TUBUH
PENJELASAN
dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu
sekarang maupun yang akan datang.
c. konservasi hutan, tanah dan air.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria teknis sektoral
adalah Ukuran yang digunakan untuk menilai
suatu kegiatan teknis sektor tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan persyaratan kelestarian
ekosistem DAS adalah syarat-syarat yang harus
dipenuhi guna terwujudnya kondisi ekosistem
DAS yang lestari.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 27 -

28. BATANG TUBUH
PENJELASAN
(2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di atas berdasarkan :
a. kriteria teknis sektoral; dan
b. kelestarian ekosistem DAS.
c. Pola pengelolaan hutan, lahan dan air.
Pasal 32
(1) Kriteria teknis sektoral dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS
Pasal 32
Cukup jelas
RPP 16 – 7 Okt 07
- 28 -

29. BATANG TUBUH
PENJELASAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a harus memenuhi
ketentuan-ketentuan teknis sektoral sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Persyaratan kelestarian ekosistem DAS dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf
b harus menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan
masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya
tampung lingkungan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu pada Kawasan Budidaya
Bagian Hulu DAS
di
Pasal 33
Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, kegiatan-kegiatan sebagaimana yang
Pasal 33
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelestarian
ekosistem DAS pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan budidaya sesuai rencana
tata ruang wilayah yang telah disyahkan;
b. Mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara
seimbang dan dinamis;
c. Menerapkan teknologi budidaya tepat guna dan ramah lingkungan;
d. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak
negatif pada daerah hilir;
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
RPP 16 – 7 Okt 07
- 29 -

30. BATANG TUBUH
e. Mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
f. Meningkatkan dan menjaga kelestarian penutupan vegetasi pohon tetap;
g. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan
dan lahan serta kondisi tata air DAS;
h. Melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya
hutan, tanah dan air;
i. Menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan;
j. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat;
PENJELASAN
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
k. Mematuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pasal 34
Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air
Pasal 34
Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan
budidaya pada bagian hulu DAS meliputi :
a. Menunjang terwujudnya luas kawasan berhutan yang kondusif untuk
mencegah banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah;
b. Luas penggunaan lahan untuk bangunan ditentukan atas dasar
RPP 16 – 7 Okt 07
- 30 -

31. BATANG TUBUH
PENJELASAN
kemiringan lahan, jenis tanah dan intensitas hujan.
Pasal 35
Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan
Pasal 35
Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di kawasan
budidaya pada bagian hulu DAS meliputi :
a. Kondusif terhadap pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan.
b. Kondusif terhadap pemulihan fungsi hutan dan lahan;
c. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan;
d. Kondusif terhadap pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal
pertambangan.
Pasal 36
Konservasi hutan, tanah dan air
Pasal 36
Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan budidaya pada bagian hulu
DAS meliputi :
a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan flora,
fauna dan ekosistemnya sesuai dengan kemampuan alamiahnya;
RPP 16 – 7 Okt 07
- 31 -

32. BATANG TUBUH
PENJELASAN
b. Kondusif terhadap pelestarian produktivitas hutan, tanah dan air;
c. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tanah
dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu pada Kawasan Budidaya
Bagian Hilir DAS
di
Pasal 37
Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, kegiatan-kegiatan sebagaimana yang
Pasal 37
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelestarian
ekosistem DAS pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS meliputi:
a. Selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan budidaya sesuai rencana
tata ruang wilayah yang telah disyahkan;
b. Mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara
seimbang dan dinamis;
c. Menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
d. Meningkatkan produktivitas sumber daya alam dengan memperhatikan
kelestarian ekosistem DAS daerah hilir;
e. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan
dan lahan serta kondisi tata air DAS;
f. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan
sumberdaya hutan, tanah dan kondisi tata air DAS;
dan
kualitas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
RPP 16 – 7 Okt 07
- 32 -

33. BATANG TUBUH
g. Meningkatkan penutupan vegetasi pohon tetap;
h. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat;
i. Memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pasal 38
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
PENJELASAN
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 38
Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan
budidaya pada bagian hilir DAS meliputi :
a. Menunjang terwujudnya luas kawasan berhutan yang kondusif untuk
mencegah banjir, genangan setempat (waterloging), kekeringan,
penurunan kualitas air dan intrusi air laut;
b. Luas penggunaan lahan untuk bangunan ditentukan atas dasar
kemiringan lahan, jenis tanah dan intensitas hujan.
Pasal 39
Restorasi Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Pasal 39
Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagai
penciri di kawasan budidaya pada bagian hilir DAS meliputi :
RPP 16 – 7 Okt 07
- 33 -

34. BATANG TUBUH
PENJELASAN
a. Kondusif terhadap pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan.
b. Kondusif terhadap pemulihan fungsi hutan dan lahan;
c. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan;
d. Kondusif terhadap pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal
pertambangan
Pasal 40
Konservasi hutan, Tanah dan Air
Pasal 40
Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan budidaya pada bagian hilir
DAS meliputi :
a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan hutan,
tanah dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya;
b. Kondusif terhadap pelestarian produktivitas hutan, tanah dan air;
c. Kondusif terhadap pelestarian kualitas tanah dan air serta pencegahan
abrasi pantai dan intrusi air laut;
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu pada Kawasan Lindung
Bagian Hulu dan Hilir DAS
di
Pasal 41
Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, kegiatan-kegiatan sebagaimana yang
RPP 16 – 7 Okt 07
- 34 -

35. BATANG TUBUH
PENJELASAN
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelestarian Pasal 41
ekosistem DAS pada kawasan lindung di bagian hulu dan hilir DAS meliputi:
a. Selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan budidaya sesuai rencana
tata ruang wilayah yang telah disyahkan;
b. Mempertimbangkan manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi secara
seimbang dan dinamis;
c. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
d. Menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
e. Melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
f. Mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara
lestari;
g. Mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
h. Menjaga dan meningkatkan kelestarian penutupan vegetasi pohon tetap;
i. Memulihkan, melestarikan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan
lahan serta kondisi tata air DAS;
j. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat;
k. Memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup Jelas
RPP 16 – 7 Okt 07
- 35 -

36. BATANG TUBUH
Pasal 42
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
PENJELASAN
Pasal 42
Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan lindung
pada bagian hulu DAS meliputi
a. Kondusif terhadap pencegahan terjadinya tanah longsor dan penurunan
produktivitas hutan dan lahan;
b. Mewujudkan luas penutupan vegetasi pohon sesuai kondisi karakteristik
DAS guna mempertahankan kondisi tata air DAS yang optimal;
c. Menjamin keberadaan kawasan lindung tersebut;
Pasal 43
Restorasi Hutan, Rrehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
Pasal 43
Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di kawasan
lindung pada bagian hulu DAS meliputi :
a. Menjamin pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan konservasi
dan hutan lindung;
b. Menjamin pemulihan fungsi hutan dan lahan;
c. Meningkatkan dan mempertahankan produktivitas hasil hutan bukan kayu;
d. Menjamin pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal pertambangan.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 36 -

37. BATANG TUBUH
Pasal 44
Konservasi Hutan, Tanah dan Air
PENJELASAN
Pasal 44
Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan lindung pada bagian hulu
DAS meliputi :
a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan flora,
fauna dan ekosistemnya sesuai dengan kemampuan alamiahnya;
b. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tanah
dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya.
c. Kondusif terhadap keberlanjutan produktivitas hasil hutan bukan kayu;
Pasal 45
Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air
Pasal 45
Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan lindung
pada bagian hilir DAS meliputi
a. Kondusif terhadap pencegahan banjir, genangan dan sedimentasi di
musim hujan, dan kekurangan air di musim kemarau, serta abrasi pantai
dan intrusi air laut;
b. Mewujudkan luas penutupan vegetasi pohon sesuai kondisi karakteristik
DAS guna mempertahankan kondisi tata air DAS yang optimal;
c. Menjamin keberadaan kawasan lindung tersebut
RPP 16 – 7 Okt 07
- 37 -

38. BATANG TUBUH
Pasal 46
Restorasi Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan
PENJELASAN
Pasal 46
Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di kawasan
lindung pada bagian hilir DAS meliputi :
a. Menjamin pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan
konservasi dan hutan lindung;
b. Menjamin pemulihan fungsi hutan dan lahan;
c. Meningkatkan dan mempertahankan produktivitas hasil hutan bukan
kayu;
d. Menjamin pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal pertambangan.
Pasal 47
Konservasi Hutan, Tanah dan Air
Pasal 47
Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan lindung pada bagian hilir
DAS meliputi :
a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan flora,
fauna dan ekosistemnya sesuai dengan kemampuan alamiahnya;
b. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tanah
dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya;
RPP 16 – 7 Okt 07
- 38 -

39. BATANG TUBUH
PENJELASAN
c. Kondusif terhadap pelestarian kualitas tanah dan air serta pencegahan
abrasi pantai dan intrusi air laut;
Bagian Kelima
Keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu
Pasal 45
(1) Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan DAS dinilai berdasarkan kriteria Pasal 45
Cukup jelas.
biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI TERPADU
Pasal 46
Pembinaan dan pemberdayaan dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk Pasal 46
Cukup jelas.
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah, bukan
pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 39 -

40. BATANG TUBUH
Pasal 47
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh
instansi pemerintah secara berjenjang terhadap instansi pemerintah di
bawahnya.
PENJELASAN
Pasal 47
Cukup jelas.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh
instansi pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah kepada
masyarakat secara partisipatif.
Pasal 48
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan Pasal 48
melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan
Cukup jelas.
pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi, serta penyediaan
sarana dan prasarana.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2)
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan,
pemberian bantuan modal, advokasi, penyediaan sarana dan prasarana.
BAB VII
PENGENDALIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
RPP 16 – 7 Okt 07
- 40 -

41. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Bagian Pertama
Umum
Pengendalian pengelolaan
pengawasan dan penertiban.
Pasal 49
DAS diselenggarakan
melalui
kegiatan
Pasal 50
Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dalam kawasan budidaya dan kawasan
lindung di bagian hulu dan hilir DAS.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 51
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertujuan untuk Pasal 51
mewujudkan kesesuaian rencana pengelolaan DAS terpadu dengan
Cukup jelas.
pelaksanaan kegiatan masing-masing sektor pembangunan.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 41 -

42. BATANG TUBUH
Pasal 52
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan kewenangannya.
PENJELASAN
Pasal 52
Cukup jelas.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibantu oleh Lembaga Koordinasi pengelolaan DAS.
Pasal 53
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS diselenggarakan
dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Pasal 53
Cukup jelas.
(2) Tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
Bagian Ketiga
Penertiban
Pasal 54
(1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertujuan untuk Pasal 54
Cukup jelas.
mewujudkan ketertiban pelaksanaan pengelolaan DAS.
(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran terhadap pelaksanaan
yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan DAS terpadu.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 42 -

43. BATANG TUBUH
Pasal 55
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan penertiban terhadap
pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan kewenangannya.
PENJELASAN
Pasal 55
Cukup jelas
(2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibantu oleh Lembaga Koordinasi pengelolaan DAS.
BAB VIII
PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
Pasal 56
Pasal 56
Ayat (1)
(1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu dapat
Dana pengelolaan DAS terpadu dibebankan pada
berasal dari:
anggaran instansi-instansi yang melaksanakan
a. dana pemerintah,
kegiatan yang menjadi bagian dari pengelolaan DAS
terpadu.
b. dana dunia usaha,
c. dana masyarakat,
d. dana lainnya.
(2)
Dana pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
dana APBN dan /atau APBD.
(3)
Dana dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a dan b
RPP 16 – 7 Okt 07
- 43 -

44. BATANG TUBUH
a. dana yang berasal dari penerapan pembebanan biaya pada pihak
pembuat pencemaran lingkungan daerah aliran sungai.
b. dana yang berasal dari pembebanan biaya pada penerima manfaat
penggunaan/pemanfaatan hutan, tanah dan air.
c. dana tanggungjawab sosial perusahaan.
PENJELASAN
Pengenaan pembebanan biaya antara lain dapat
menggunakan instrumen pajak, retribusi, iuran.
Huruf c
Dana ini berupa dana perusahaan yang
dikeluarkan untuk membiayai pelestarian dan atau
kepedulian perusahaan terhadap ekosistem DAS
karena aktifitas perusahaan.
Huruf d
Cukup jelas.
d. Dana investasi usaha.
(4) Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal
dari perorangan atau kelompok masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan
pengelolaan DAS.
Ayat (4)
Cukup jelas.
(5) Dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
berasal dari negara dan/atau lembaga donor.
Ayat (5)
Dana lainnya dapat berupa dana lingkungan antara
lain global environmental facility (GEF), clean
development mechanism (CDM), trust fund,
enviromental fund.
Ayat (6)
Cukup jelas.
(6) Pemanfaatan dana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendapatan jasa
giro atau bunga, hanya diperuntukkan membiayai kegiatan pengelolaan
Ayat (7)
RPP 16 – 7 Okt 07
- 44 -

45. BATANG TUBUH
PENJELASAN
DAS.
(7) Laporan pengelolaan dana pengelolaan DAS disampaikan secara
berkala kepada pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang
adalah:
- Presiden untuk tingkat nasional;
- Gubernur untuk tingkat provinsi;
- Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
Pasal 57
Pasal 57
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran
Pemerintah secara proaktif membiayai kegiatan
peningkatan kualitas ekosistem DAS.
pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan
melestarikan
eksosistem
DAS,
seperti
restorasi/rehabilitasi/reklamasi
dan
perlindungan/
konservasi
hutan,
tanah
dan
air
termasuk
pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir,
erosi, tanah longsor dan kekeringan.
Pasal 58
(1) Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan sebagai insentif
bagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota berdasarkan
kriteria:
a. implementasi program pembangunan wilayah dan pembangunan
sektoral mengacu pada Rencana pengelolaan DAS terpadu.
b. kinerja
Lembaga
Koordinasi
Pengelolaan
DAS
di
propinsi,
Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 45 -

46. BATANG TUBUH
kabupaten/kota.
PENJELASAN
Huruf c
Yang dimaksud dengan kinerja pengelolaan
DAS adalah tingkat kemampuan dan kemajuan
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan DAS
oleh multipihak terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
c. kinerja pengelolaan DAS.
(2) Tata cara alokasi penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 59
Pasal 59
Ayat (1)
(1) Dana pengelolaan DAS terpadu yang bukan berasal dari APBN atau
Yang dimaksud institusi di luar instansi pemerintah
APBD, dapat dikelola oleh institusi di luar instansi pemerintah.
antara lain lembaga koordinasi, yayasan, LSM dan
lembaga keuangan alternatif.
(2) Tata cara alokasi penganggaran pembangunan dan pemanfaatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Presiden.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 46 -

47. BATANG TUBUH
PENJELASAN
BAB I
PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
TERPADU
Bagian pertama
Gugatan Perwakilan dan Organisasi
Pasal 60
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan
atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan Pasal 60
ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
Ayat (1)
Yang
dimaksud
hak
mengajukan
gugatan
perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil
masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat
dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar
kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan
yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas
pada tuntutan terhadap pelaksanaan kebijakan atau kegiatan
pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(3) Gugatan yang dapat diajukan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2)
meliputi:
Ayat (3)
Cukup jelas.
a. kerugian nyata yang diderita oleh masyarakat;
b. pemulihan kondisi ekosistem DAS.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 47 -

48. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Pasal 61
Pasal 61
Ayat (1)
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan DAS, organisasi
Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan
gugatan apabila memenuhi persyaratan:
pelestarian fungsi DAS.
a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan
hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan
tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi
tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian
fungsi DAS;
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
anggaran dasarnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas
pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya
tuntutan ganti rugi.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
RPP 16 – 7 Okt 07
- 48 -

49. BATANG TUBUH
PENJELASAN
Pasal 62
(1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui Pasal 62
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela
Ayat (1)
bagi multipihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS melalui
perundingan di luar pengadilan dilakukan secara
sukarela oleh multipihak yang berkepentingan, yaitu
multipihak
yang
mengalami
kerugian
dan
mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang
terkait dengan subyek yang disengketakan, serta
dapat
melibatkan
pihak
yang
mempunyai
kepedulian terhadap pengelolaan DAS Terpadu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap tindak pidana.
(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di
luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau
multipihak yang bersengketa.
(4) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundangan.
Pasal 63
(1) Menteri terkait memfasilitasi penyelesaian konflik antar multipihak dalam
pengelolaan DAS lintas Provinsi dan lintas batas negara.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup jelas.
RPP 16 – 7 Okt 07
- 49 -

50. BATANG TUBUH
PENJELASAN
(2) Gubernur memfasilitasi penyelesaian konflik multipihak yang
berkepentingan dalam DAS lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
(3) Bupati/Walikota memfasilitasi penyelesaian konflik multipihak dalam
pengelolaan DAS dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Pasal 64
(1) Multipihak yang berhak menuntut penyelesaikan sengketa pengelolaan
DAS di pengadilan adalah yang terkait secara langsung dengan wilayah
DAS yang bersangkutan dan atau yang tidak terkait secara langsung
tetapi kegiatannya memiliki kaitan erat dengan pengelolaan DAS di
wilayah tersebut.
Pasal 64
Cukup jelas
(2) Penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan perundang-
Pasal 65
Cukup jelas
RPP 16 – 7 Okt 07
- 50 -

51. BATANG TUBUH
PENJELASAN
undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan DAS yang telah ada
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 66
Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Cukup jelas
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Sekretaris Menteri Negara Republik Indonesia
Hatta Radjasa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor
RPP 16 – 7 Okt 07
- 51 -

52. BATANG TUBUH
PENJELASAN
RPP 16 – 7 Okt 07
- 52 -