1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. 2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila. 3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia

1. •••••••••••••••••••••••••••••••••

2. HUBUNGAN PANCASILA DAN UNDANG
UNDANG DASAR 1945
DISUSUN OLEH:
1. Nadia Yossemay Dyah P 13520241048
2. Ervinsyah Widya Putra 13520241052
3. Agustinus Tabah D W 13520241060
4. Ghofarudin Kusaini 13520241069
5. Fitria Nuri Cahyani 13520241081

3. LATAR BELAKANG
Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak
jaman nenek moyang sampai dewasa ini. Berdasarkan hal
tersebut terdapatlah perbedaan antara
masyarakat Indonesia dengan masyarakat lain. Nilai-nilai
kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan
pembawaan serta watak orang Indonesia. Dengan kata lain
masyarakat Indonesia mempunyai ciri sendiri, yang merupakan
kepribadiannya.
Untuk mewujudkan masyarakat pancasila, diperlukan
suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau
ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh
setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dinegara kita.

4. PANCASILA
Fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar Negara menurut Prof. Mr. DR.
Noto Nagoro, Pancasila merupakan bagian terpenting dari Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Maka secara konsisten mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan TAP
MPR No IV/MPR/1999 tentang garis-garis haluan Negara 1999-2004.
Ditinjau dari rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului
terbentuknya Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang
memicu keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara kebangsaan Indonesia
disebutkan pada alinea pertama, kedua, dan ketiga. Pada Alinea ke empat
merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah
bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada Alinea ke empat
ini merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum Indonesia, pokok
kaidah Negara yang fundamental, dasar Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, dengan demikian Pancasila merupakan inti dari
Pembukaan UUD 1945, dan memiliki kedaulatan yang kuat dan tetap serta
tidak dapat diubah.

5. Hubungan antara Pancasila dan Pembukaan
UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai
berikut :
1. Hubungan Secara Formal
2. Hubungan Secara Material
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

6. 1. Hubungan Secara Formal
a. Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indonesia.
b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan
pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaidah Negara
yang Fundamental.
c. Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah
Pancasila.
d. Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan
sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

7. 2. Hubungan Secara Material
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi,
adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal
lain perkataan Pancasila sebagi sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti
secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila.
Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan
masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang
merupakan kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak
diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan idiologi negara.Pancasila merupakan
kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana
kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi prolamasi kemerdekaan RI 17
Agustus 1945.
Jadi pancasila adalah jiwa, ini sumber dan landasan UUD 1945. secara
teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam
pembukaanUUD 1945 adalah garis besar cita- yang terkandung dalam
pancasila. Batang tubuh UUD 1945 merupakan pokok-pokok nilai-nilai
pnacasila yang disusun dalam pasal-pasal.
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

8. Pancasila dan UUD 1945 dalam hubungannya dengan
amandemen.
Pancasila adalah dasar negara dan ideology yang
terlengkap. UUD 1945 merupakan sukber hukum tertinggi dan
setiap produk hukum seperti UU, peraturan atau keputusan
presiden haruslah berlandaskan dan bersumber pada pancasila
sebagai dasar negara yang pada akhirnya dapat
dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945
dalah kerangka tata aturan/ tata tingkatan norma hukum yang
berlaku, jadi jiwa dan ruh, inti sumber dan landasan UUD 1945
tak lain adalah Pancasila yang tersirat dan tersurat dalam
pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar dan dijabarkan
dalam pasal-pasal sehingga dalam mengamandemen UUD 1945
harus tetap bersumber dan tidak boleh keluar dari Pancasila
sebagai dasar negara dan ideology bangsa.
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

9.  Bagian UUD 1945 yang dapat diubah atau diamandemen
adalah Batang Tubuh (pasal dan penjelasan). Pembukaan
UUD 1945 tidak dapat diubah, karena pembukaan UUD
1945 merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral, selain itu
juga pada pembukan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila.
 Dalam melakukan amandemen UUD 1945 merupakan hal
yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Hal ini dikarenakan
UUD 1945 bersifat kaku (rigid). Namum kaku disini, bukan
berarti tidak bisa dirubah/di amandemen. Tetapi harus melalu
prosedur yang khusus dan istimewa sebagaimana tercantum
dalam pasal 37 ayat 1-4.
HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945

10. Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945
1. Pokok Pikiran Pertama
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan
dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’
dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan,
negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya.
Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran ‘persatuan’ dengan
pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap
warganegara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan ataupun perseorangan. Pokok pikiran ini
merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

11. 2. Pokok Pikiran Kedua
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia’, ini merupakan pokok pikiran
‘keadilan sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa
manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang
sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan
penjabaran Sila Kelima Pancasila.
Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945

12. 3. Pokok Pikiran Ketiga
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan’. Oleh karena itu sistem
negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar harus
berdasarkan kedaulatan rakat dan berdasar asas pemusyawaratan
perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, pokok
pikiran ‘kedaulatan rakyat’ yang menyatakan kedaulatan di tangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat. Namun hasil amandemen UUD 1945 yang tercantum dalam
Pasal 6A ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat’. Hal ini membuktikan bahwa ada
perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh
MPR, khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan
penjabaran Sila Keempat Pancasila.
Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945

13. 4. Pokok Pikiran Keempat
Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa
menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Oleh karena itu,
Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan
pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi
pekerti kemanusia yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran
“Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila
Pertama dan Sila Kedua Pancasila.
Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945

14. Pada Periode 1959-1966
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD
1945, diantaranya:
1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil ketua
MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara.
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden
seumur hidup.
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui
gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia.
PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945

15. pada masa Orde Lama, misalnya:
1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang, hal ini
terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu
belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini
tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri, dengan
demikian, MPR dan DPR berada dibawah Presiden.
4. Pimpinan MA diberi status menteri, ini merupakan penyelewengan
terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka.
5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan
undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR), dengan demikian
Presiden melampaui kewenangannya.
6. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu,
Front Nasional.
7. Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden
tidak bisa membuabarkan DPR.
PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945

16. pada masa Orde Baru meliputi, antara lain:
1. Terjadi pemusatan di tangan Presiden, sehingga pemerintahan
dijalankan secara otoriter.
2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
3. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi
sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga Presiden
terus menerus dipilih kembali.
4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, ditafsirkan sesuai keinginan
pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
5. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul,
dan berpendapat.
6. Pemerintahan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman,
sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi,
yaitu kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas.
8. Terjadi Korupsi Kolusi Napolisme (KKN) yang luar biasa parahnya
sehingga bisa merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada
terjadinya krisis multimensi.
PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945

17. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka
kami menyimpulkan:
1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakn sumber dan
landasan dari berbagai produk hukum termasuk UUD 1945
2. Suasana kebatianan UUD1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain
adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara pancasila.
3. Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu
memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam
perangkat UUD 1945.
4. Dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 harus sesuai dan
berdasar pada pancasila
5. Bagian UUD 1945 yang dapat diamandemen adalah bagian Batang
Tubuh.
6. Tata cara pengamandemenan UUD 1945 tertuang dalam pasal 37 ayat 1-4.
7. Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan UUD
yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.
Kesimpulan

18. Ditinjau dari pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama, kedua,
dan ketiga yang memicu keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara
kebangsaan Indonesia dan pada alinea keempat yang merupakan cita-cita
setelah bangsa Indonesia terwujud maka pancasila merupakan inti dari
pembukaan UUD 1945.
Sila pertama dan kedua pancasila terdapat pada pembukaan
UUD 1945 alinea keempat yaitu Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang
Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga
terdapat pada alinea pertama yaitu Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila keempat terdapat pada alinea ketiga yaitu Negara yang berkedaulatan
rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sila
kelima terdapat pada alinea kedua yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
KesimpulanKesimpulan