Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait studi PKN seperti pengertian bangsa, unsur berdirinya negara, klasifikasi hukum, upaya pemberantasan korupsi, jenis-jenis dokumen HAM, hambatan pemberantasan korupsi, cara pembentukan UUD, jenis kewarganegaraan, UU terkait kewarganegaraan, infrastruktur politik Indonesia, pengertian budaya politik, tipe-tipe budaya politik, sar

1. Materi indikator
Uas Pkn
2013/2014
Ramadhani sardiman
Xii ipa 2

2. 2
1. Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli
Otto Bauer : kelompok manusia sama karakter, satu nasib.
Hans Kohn : hasil tenaga hidup manusia, golongan yang beraneka ragam (tidak eksak).
Jalobsen & Lipman : kesatuan budaya dan politik.
Ben Anderson : komunitas politik, batas wilayah jelas dan berdaulat.
Ernest Renan : nyawa, akal yang terjadi dari rakyat-riwayat-kemauan satu (kehndak untuk
bersatu).
2. Unsur Berdirinya Negara
a. Rakyat
Semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara dan tunduk pada kekuasaan
negara.
Penduduk : menetap dalam jangka waktu lama.
Bukan penduduk : berada hanya untuk sementara.
Warga negara : anggota dari suatu negara secara sah berdasarkan UU.
Bukan warga negara : berada tapi bukan anggota negara namun tetap tunduk pada negara
tersebut.
b. Wilayah
Landasan material dan fisik sebagai batas tempat kuasa.
Daratan : di permukaan bumi & di dalam tanah atau di bawah permukaan bumi dengan
batas tertentu.
 Batas alamiah : sungai,danau, gunung, lembah, hutan.
 Batas buatan : pagar tembok, kawat berduri, tiang, dll.
 Batas secara geografis : garis lintang dan bujur.
Lautan : perairan berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas tertentu.
Negara yang punya lautan dengan pulau di dalamnya disebut archipelagic state.
Negara yang tidak punya lautan disebut land locked.
 Laut Teritorial : 12 mil dari garis dasar pantai.
 Zona Bersebelahan : 24 mil dari garis pantai.
 Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil ke laut bebas.
 Landas Kontinen : di luar laut teritorial dengan kedalaman >200 m.
 Landas Benua : lebih dari 200 mil laut.
Udara : di wilayah permukaan bumi di atas darat dan laut.
Batas wilayah kedaulatan dirgantara : orbit geo-stationer (35.671 km)
 Teori Udara Bebas : tanpa batas dan terbatas.
 Teori Negara Berdaulat di Udara : keamanan, pengawasan udara.

3. 3
Ekstrateritorial : wilayah di luar wilayah Negara.
 Daerah perwakilan diplomatik di suatu Negara.
 Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara.
c. Pemerintah yang berdaulat
 Mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat.
d. Pengakuan dari negara lain
Pengakuan de jure : resmi menurut hukum internasional
Pengakuan de facto : menurut kenyataan berdirinya negara dan menjalankan pemerintahan.
3. Klasifikasi tentang Hukum
a. Menurut Isi
o Hukum publik : mengatur hubungan negara dan warganya menyangkut kepentingan
umum.
o Hukum privat : mengatur hubungan antarwarga menyangkut kepentingan perseorangan.
b. Menurut Bentuk
o Hukum tertulis
o Hukum tak tertulis
c. Menurut tempat berlakunya
o Hukum nasional
o Hukum internasional
o Hukum asing
d. Menurut cara mempertahankannya
o Hukum material : perintah dan larangan.
o Hukum formal : tata cara menyelesaikan pelanggaran hukum material.
e. Menurut waktu berlakunya
o Ius constitutum : saat ini
o Ius constituendum : akan datang
o Asasi : everytime
f. Menurut sumber
o Hukum UU : peraturan perundangan
o Hukum Kebiasaan : adat
o Hukum Traktat : perjanjian
o Hukum Yurisprudensi : keputusan hakim
g. Menurut sifat
o Memaksa : paksaan mutlak
o Mengatur : dapat dikesampingkan

4. 4
4. Upaya Pemeberantasan Korupsi
a. Melakukan kontrol sosial.
b. Konsekwen pada sistem hukum yang berlaku.
c. Melakukan seleksi penerimaan pegawai negeri.
d. Memperketat undang-undang korupsi.
e. Memperlebar akses bagi masyarakat untuk melapor.
f. Memperbaiki sistem pendidikan.
5. Macam-macam Dokumen HAM
- Pasal 27 - 33 UUD 1945
- UU No.39 tahun 1999
6. Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi
 Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
 Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung
terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
 Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak
ada check and balance.
 Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik
dan sistem administrasi negara Indonesia.
 Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh
kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang
diajukan oleh jaksa.
 Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang
semakin canggih.
 Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah
yang diemban.
7. 4 Macam Cara Pembentukan Undang-Undang Dasar
 Pemberian : raja yang memberi UUD .
 Sengaja dibentuk : setelah negara berdiri, UU dibentuk.
 Cara revolusi : pemerintah hasil revolusi membuat UUD, rakyat setuju.
 Cara evolusi : perubahan UUD bertahap, yang lama tidak berlaku.
8. Macam-macam Azas Kewarganegaraan
 Ius Sanguinis : menurut pertaian darah (RRC).
 Ius Soli : menurut tempat lahir (Inggris, Amerika, Mesir).
 Tunggal : satu kewarganegaraan.
 Ganda terbatas : kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.
9. Macam-macam UU tentang Kewarganegaraan
- UU No. 12 th. 2006 : kewarganegaraan
- UU No. 3 th. 1946 : kewarganegaraan Indonesia
- UU ex darurat No 9 th. 1955 : kependudukan orang asing
- UU No 2 Th 1958 : dwi kewarganegaraan dengan RRC

5. 5
- UU No 62 Th 1958 : menyempurnakan UU no 3 th 1946
- UU No 4 Th 1969 : pencabutan UU No 2 th 1958
- UU No. 3 th 1976 : perubahan pasal 18 UU No 62 th. 1958
10. Unsur-unsur Infrastruktur Politik di Indonesia
 Partai Politik
 Kelompok kepentingan
 Kelompok penekan
 Alat komunikasi politik
 Tokoh politik
11. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli
No Nama Ahli Pendapat
1 Almond dan Verba Sikap orientasi khas warga negara.
2 Samuel Beer Nilai keyakinan, sikap emosi pada pemerintah.
3 Marbun Pandangan politik pengaruhi sikap, orientasi dan pilihan politik.
4 Larry Keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen dan evaluasi politik.
5 Mochtar Masoed & Colin Sikap dan orientasi warga pada kehidupan pemerintah.
6 Almond dan Powell Konsep keyakinan, sikap, nilai, keterampilan.
7 Rusadi Sumintapura Pola tingkah laku individu dan orientasi politiknya.
12. Tipe-tipe Budaya Politik
Parokial : wilayah kecil, masyarakat sederhana, anggota tidak minat politik.
Subjek : masyarakat patuh, hanya tidak aktif politik.
Partisipan : masyarakat patuh dan sadar akan politik dan aktif.
13. Macam-macam Sarana Sosialisasi Politik
 Keluarga : berkumpulnya anggota keluarga membahas politik.
 Sekolah : mata pelajaran KWN.
 Partai politik : penanaman pada kader dan anggota.
 Kelompok pergaulan : tindakan teman.
 Tempat kerja : serikat kerja membahas politik.
 Media massa : info politik dalam cetak atau elektronik.
 Kontak politik langsung : pengalaman perpolitikan.
14. Karakteristik Masyarakat Madani
Oleh Prof. Dr. AS Hikam :
 Kesukarelaan : tanpa paksaan.
 Keswasembadaan : harga diri tinggi.
 Kemandirian yang tinggi terhadap negara : tidak ada ketergantungan.
 Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama : patuh.
Oleh Larry Diamond :
 Produktif.

6. 6
 Membela hak kolektif.
 Menyebarkan info, ide dan pengetahuan.
 Melindungi konsumen, perempuan, kaum cacat, anak-anak, dll.
15. Perkembangan Demokrasi di Indonesia
No Masa Uraian
1 Orde lama Demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin.
2 Orde baru
Hak politik rakyat terbatas, sentralisasi, pemilu tidak
demokratis, KKN.
3 Reformasi
Tidak otoriter, hak politik bebas bertanggung jawab, pemilu
demokratis.
16. Perbedaan Pemilu pada Masa Orde Lama hingga Reformasi
No Masa Uraian
1 Orde lama Tidak demokratis, diawasi Belanda secara ketat.
2 Orde baru WNI punya hak pilih aktif dan pasif.
3 Reformasi Cara voting, secara langsung oleh rakyat, mulai demokratis.
17. Macam-macam Sistem Pemilu
 Sistem pemilihan
 Sistem pembagian daerah pemilihan
 Sistem hak pilih
 Sistem pencalonan
18. Macam-macam Keadilan menurut Para Ahli
No Nama Ahli Pendapat
1 Aristoteles Distributif, komutatif, kodrat alam, konvensional, perbaikan.
2 Plato Moral, prosedural.
3 Thomas Hobbes
Didasarkan perjanjian ; kontrak dagang, jual beli, sewa-
menyewa, dll.
4 Notonegoro +Aristoteles ; keadilan legalitas.
5 Ulpianus Kehendak agung.
6 Pieper Sikap.
7 Franz Magnis-Suseno Keadaan ; hak, kewajiban.
8 Panitia Ad-Hoc MPRS’ 66 Individual, sosial.
19. Ciri-ciri Pemerintahan yang Terbuka & Tertutup
Pemerintahan terbuka :
 Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
 Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.
 Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.
 Bersifat dinamis dan reformis.
 Ciri khas ideologi terbuka adalah cita-cita dasar yang ingin diwujudkan masyarakat bukan
berasal dar luar masyarakat atau dipaksakan dari elit penguasa tertentu.

7. 7
 Terbuka kepada perubahan-perubahan yang datang dari luar, tetapi memiliki kebebasan dan
integritas untuk menentukan manakah nilai-nilai dari luar yang mempengaruhi dan
mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini sudah ada dan manakah yang tidak boleh
berubah.
Pemerintahan tertutup :
 Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
 Bukan berupa nilai dan cita-cita.
 Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku.
 Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak.
20. Upaya Pencegahan Pemerintahan yang Tidak Transparan
Jalur formal :
 Memperketat pengawasan terhadap pemerintah.
 Lebih mengefetifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum.
 Membekali nilai-nilai agama dan social budaya dan sistematis.
 Menjamin dan menghormati HAM serta menegakan supremasi hokum dan perundang-
undangan secara konsisten dan bertanggung jawab.
 Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, demokratis, sesuai hokum dan
perundang-undangan.
Jalur organisasi :
 Mengupayakan keterlibatan lembaga swadya masyarakat atau non government organitation
falam mengawasi setiap kebijakan public yang dibuat pemerintah.
 Mengefetifkan control social untuk perbaikan komunikasi yang berimbang antara
pemerintah dan rakyat.
 Jalur pendidikan dan masyarakat, memperkenalakan sejak dini tentang pentingnya
pemerintah yang transparan melalui mata pelajaran pendidikan kwarganegaraan.
21. Azas dalam Hubungan Internasional
 Azas Teritorial : kekuasaan negara atas wilayahnya.
 Azas Kebangsaan : kekuasaan negara atas warga negaranya.
 Azas Kepentingan Umum : wewenang negara untuk meindungi dan mengatur kepentingan
masyarakat.
22. Istilah Perjanjian Internasional
- Traktat : perjanjian formal dari persetujuan negara-negara.
- Konvensi : persetujuan formal yang sifatnya multilateral (tidak high policy).
- Protokol : persetujuan tidak resmi.
- Persetujuan : perjanjian yang bersifat teknis/administratif.
- Perikatan : transaksi sementara.
- Proses verbal : catatan, ringkasan, kesimpulan mufakat.
- Piagam : himpunan peraturan internasional tentang lembaga internasional.
- Deklarasi : perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan dokumen tidak resmi.

8. 8
- Modus vivendi : dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang sifatnya
sementara.
- Petukaran nota : metode tidak resmi.
- Final Act : ringkasan hasil konvensi.
- General Act : traktat yang resmi/tidak resmi.
- Charter : perjanjian internasional untuk pendirian badan yang fungsinya untuk
administratif.
- Pakta : persetujuan yang lebih khusus.
- Covenant : anggaran dasar LBB.
23. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional
Berdasarkan Konvensi Wina
a. Perundingan : negosiasi
b. Penandatanganan : signature
c. Pengesahan : ratifikasi
d. Lembaga persyaratan : reservasi
Menurut UU No 24 Th. 2000
a. Penjajakan : tahap awal kedua pihak berunding mengenai kemungkinan dibuatnya perjanjian
internasional.
b. Perundingan : membahas substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam
perjanjian internasional.
c. Perumusan naskah : merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.
d. Penerimaan : menerima naskah perjanjian internasional yang telah dirumuskan dan
disepakati .
e. Penandatanganan : melegalisasi naskah perjanjian internasional yang telah disepakati.
f. Pengesahan : perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam
bentuk ratifikasi/aksesi.
Ratifikasi : negara ikut serta menandatangi perjanjian internasional.
Aksesi : negara tidak ikut serta menandatangi perjanjian internasional.
Penerimaan & persetujuan : menerima dan mnyetujui perjanjian internasional secara
formal.
24. Tugas Perwakilan Diplomatik
 Melakukan perundingan dengan kepala negara/menteri luar negeri di negara ia ditempatkan
(negosiasi).
 Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain.
 Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara ia ditempatkan (proteksi).
 Memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi di negara penerima yang mungkin
dapat mempengaruhi kepentingan negaranya (observasi).
 Apabila dianggap perlu bertindak sebagai pencatatan sipil, pemberian paspor, dsb.
25. Tugas dari Organ PBB
a. Majelis Umum
 Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional.

9. 9
 Berhubungan dengan kerjasama eko, bud, pend, kes, perikemanusiaan.
 Berhubungan dengan pemerintah internasional termasuk daerah yang belum
mempunyai pemerintah sendiri.
 Berhubungan dengan keuangan.
 Penetapan keanggotaan.
 Mengadakan perubahan piagam.
 Memilih anggota tidak tetap Dewan.
b. Dewan Keamanan
 Bertanggung jawab terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
 Menentukan suatu hal/masalah yang mengganggu/mengancam perdamaian/tindakan
agresif.
 Mempersiapkan tindakan segera apabila dapat mengancam perdamaian.
c. Dewan Ekonomi dan Sosial
 Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sesuatu yang ditetapkan PBB.
 Mengembangkan ekosospol.
 Memupuk HAM.
 Mengkoordinasi kegunaan dari badan khusus dengan berkonsultasi &
menyampaikannya pada sidang umum.
d. Dewan Perwalian
 Kemajuan penduduk.
 Dorongan HAM.
 Melaporkan hasil pengawasan.
e. Mahkamah internasional
 Peradilan PBB.
f. Sekretariat
 Menyelesaikan administrasi PBB.
 Membuat laporan tahunan.
26. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional
Bidang politik : intervensi politik negara terhadap negara lain (ikut campur), pemberian
suaka (asylum).
Bidang hukum : intervensi hukum, ekstradisi (penyerahan formal, penjahat lari ke negara
lain).
27. Bukti Bahwa Pancasila Merupakan Hasil Kesepakatan Bangsa Indonesia
Bangsa Indonesia telah secara konsisten untuk selalu berpegang kepada Pancasila dan UUD
1945, sebagaimana telah diamanatkan adanya rumusan Pancasila ke dalam undang-undang
dasar yang telah berlaku di Indonesia dan beberapa Ketetapan MPR Republik Indonesia.

10. 10
Menurut penggagas awal (Ir. Soekarno), bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan
dikristalisasikan dari nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat Indonesia yang
beraneka ragam. Nilai-nilai tersebut dapat diamati pada kelompok masyarakat yang tersebar di
seluruh Indonesia yang dalam implementasinya sangat disesuaikan dengan kultur masyarakat
yang bersangkutan. Dengan demikian, nampak jelas bahwa sesungguhnya Pancasila telah
menjadi living reality (kehidupan nyata) jauh sebelum berdirinya negara republik Indonesia.
28. 3 Macam Dimensi yang Dimiliki oleh Sebuah Ideologi
1) Dimensi realita : nilai dasar berdasarkan kenyataan hidup.
2) Dimensi idealisme : memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik.
3) Dimensi fleksibilitas : memiliki keluwesan dan merangsang pemikiran baru yang relevan.
29. Pengertian Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan, Sumber Nilai, dan Pandangan Hidup
Bangsa
Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut
Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu
pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma.
Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok
persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang
tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum,
sosial dan ekonomi.
Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak,
acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma
berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan
dari sebuah kegiatan.
Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala
hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila
secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan
nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan
penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.
30. Tujuan Pembangunan Nasional
Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV:
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

11. 11
31. Contoh Sikap Positif yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila
 Melaksanakan perintah agama sebaik-baiknya.
 Mengakui persamaan derajat dan menoong orang lain.
 Rela berkorban dan mencintai tanah air.
 Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
 Mengembangkan sikap gotong royong.
32. Pengertian Pemerintahan Menurut Para Ahli
1. J.S.T Simorangkir
Pemerintahan adalah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan
pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintah.
2. Muh. Kusnardi
Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja
melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya, termasuk legistlatif dan yudikatif.
3. U. Rosenal
Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja
kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.
4. H.A.Brasz
Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga
pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap
warganya.
5. W.S Sayre
Pemerintahan definisinya sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan
menjalankan kekuasaannya.
6. R. Mac Iver
Pemerintahan adalah ilmu tentang bagaimana cara manusia-manusia dapat diperintah.
33. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensil & Parlementer
No Parlementer Presidensial
1. Kebijakannya cepat
Badan eksekutif stabil, legislatif bukan
kaderisasi
2 Garis tanggung jawab jelas Masa jabatan eksekutif jelas
3
Adanya pengawasan sehingga kabinet
hati-hati
Penyusunan program kabinet dapat
disesuaikan
34. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
No 1 2 3
Negara Amerika Serikat Perancis Inggris

12. 12
Sispem
Rep. federal Eks by pres Ngr republik
Eks, leg, yud seimbang Pres: KN (7th) kab: kuasa pem
Eks by pres Kalo vs.leg,pres ><leg rja/ratu: KN (symbol)
Pres: KN+KPrakyat UU=rkyt≠pres, rkyt dg
referendumMK
PM KP
Leg: parlemn/kongres Parlemn: bicameral
Yud: MA Preskrisis Oposisi pd partai klh
bipartai Sist. Dwipartai
Pemiludistrik Peradilan bebas
No 5 6 4
Negara India Pakistan Cina
Sispem
Eks: Pres+PM Eks :pres Islam +M Ngr kesatuan
Pres (5th) by leg PM≠leg BP: republic
Mirip Inggris Pres >< leg Pres: KN
Pem membatasi dlm
keadaan darurat
Pres dpt dipecat Unicameral
Kong Rkyt nas
Yud: SuPC,LPC,SpPC
35. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen
Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen
• Indonesia adalah Negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat).
• Sistem Konstitusional.
• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
• Presiden adalah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi di bawah MPR.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan
tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
• Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
• Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi
yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa
provinsi.
• Bentuk pemerintahan adalah Republik.
• Sistem pemerintahan adalah presidensial.
• Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala
pemerintahan.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR
dan DPD.
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah
agung dan badan peradilan di bawahnya.
36. Pengertian Pers Menurut Para Ahli
No Nama Ahli Inti Pendapat
1 KUBI Alat cetak, alat jepit, surat kabar, majalah, orang yang
bekerja di pers.
2 Ensiklopedia Indonesia Nama seluruh penerbitan berkala.
3 Ensiklopedia Pers Indonesia Sebutan bagi penerbit/media massa/wartawan.
4 UU No.40 Th 1999 Lembaga sos, wahana komunikasi massa, info, media.
5 Prof. Oemar Seno Adji Penyiaran pikiran, gagasan, media massa.
6 L.Taufik Surat kabar, majalah, koran, semua media massa.
7 Leksikon Komunikasi Usaha percetakan, penyiaran, surat kabar, media massa.
37. Teori Pers
a. Teori pers otoritarian

13. 13
 Negara sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi manusia, mengungguli masyarakat dan
individu.
 Pers sebagi alat penguasa untuk menyampaikan keinginannya kepada rakyat.
b. Teori pers libertarian
 Pers sebagai sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi kebijakan pemerintah
 Pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan kebenaran
hakiki .
c. Teori tanggung jawab sosial
 Pers harus disertai dengan tanggung jawab pada masyarakat.
 Pers perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers.
d. Teori pers komunis
 Pers harus tunduk pada pemerintah.
 Pers menjadi alat untuk indoktrinasi massa.
38. Sistem Pers yang Berlaku di Berbagai Negara
No 1 2
Negara Amerika Serikat Rusia
Sispers Menganut teori libertarian
Pers dan pemerintah berhadapan
Media massa sbg ajang bisnis
Angka sirkulasi surat kabar tinggi
Pers berpengaruh kuat pd khdpn sospol
Teknik sudah modern
Menganut teori komunis
Pers dan pemerintah sejalan
Media massa punya lembaga sensor
Pers melayani kaum buruh
Kebebasan individu terbatas
Masyarakat pers tertutup
No 3
Negara Negara Berkembang
Sispers Mengikuti sispers Negara yang menjajahnya
Berada dalam bentuk transisi
Pers jd agent of social change
Kebebasan diakui, tapi ada batasan
Menganut teori yang padu (acak)
39. Sifat-Sifat yang Dimiliki Pers
 Demokrasi Liberal  kebebasan tanpa batas (AS, Inggris, dll).
 Pers Komunis  dititikberatkan pada kekuasaan tunggal (Rusia,Cina,Kuba,Korut).
 Otoriter  pemerintah berkuasa mutlak (Jerman dan Italia).
 Bebas dan Bertanggungjawab  fleksibel (slogan negara barat doang).
 Pers Pembangunan  mengarahkan pembangunan negaranya (Indonesia,Afrika,Amlat).
 Pancasila  sesuai Pancasila, seimbang info dan kepentingan (Indonesia).
40. Contoh tentang Fungsi Pers
 Pendidik  rubric ilmu pengetahuan di surat kabar.
 Penghubung  menumbuhkan kontak di media.
 Pembentuk pdpt umum  ruang tajuk rencana, pikiran pembaca, pojok, dll.
 Kontrol  membimbing tingkah laku.

14. 14
41. Perkembangan Pers di Indonesia
No Masa Bentuk
1 Penjajahan Belanda Pers dihalangi dan dibatasi
2 Penjajahan Jepang Pers tertekan
3 Pergerakan Pers dijadikan alat perjuangan kemerdekaan
4 Revolusi Fisik Pers terbagi menjadi gol. Belanda dan gol. Indonesia
5 Demokrasi liberal Pemerintah melakukan pembreidelan pers
6 Orde lama dan D.
Terpimpin
Pers ditekan dan kebebasan sangat terbatas
7 D. Pancasila dan Orde baru Pers dikontrol dan hanya jadi alat politik pemerintah
8 Reformasi Kemerdekaan pers bebas dan bertanggung jawab
42. Landasan Hukum Pers di Indonesia
Pasal 28 UUD 1945
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28 F UUD 1945
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.
Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Lebih rincinya lagi terdapat pada Piagam Hak Asasi Manusia, Bab VI, Pasal 20 dan 21 yang
berbunyi sebagai berikut:
(20)setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(21)setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Undang –Undang No. 39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 tentang Pers
Ekonomi. Suyanto. Nurhadi
Pasal 2 berbunyi, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang
berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pasal 4 ayat 1 berbunyi, Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
43. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik Wartawan
Faktor Ketidaksengajaan

15. 15
 Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
 Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.
 Tidak melakukan pengecekan ulang.
 Tidak memakai akal sehat.
 Kemampuan meramu berita kurang memadai.
 Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
 Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.
 Pemilihan atau pemakian kata yang kurang tepat.
 Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
 Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.
Faktor Kesengajaan
 Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal
sudah ada niat yang tidak baik.
 Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik
dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
 Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama
pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak
sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
 Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga
sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.
44. Pengertian Globalisasi menurut Para Ahli
Merriam Webster Dictionary. perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi ditandai
terutama oleh perdagangan bebas, arus modal yang bebas, dan menekan lebih murah pasar
tenaga kerja asing.
Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan. Globalisasi adalah proses yang meliputi penyebab, kasus, dan
konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-manusia.
Malcom Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan
geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran
orang.
Anthony Giddens. globalisasi sebagai ‘intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang
menghubungkan daerah yang jauh dalam sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh
peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya’.
Princenton N. Lyman : Pengertian Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling
ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara didunia dalam hal perdagangan dan
keuangan.
Malcom Waters : Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan
geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran
orang.

16. 16
45. Implikasi Globalisasi terhadap Bangsa Indonesia
 Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis.
Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara
jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan
positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat
 Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan
kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan
kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.
 Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja
yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan
kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa
nasionalisme kita terhadap bangsa.
46. Contoh Proses Globalisasi
Dimulai ketika Vasco da Gama dan Christopher Columbus dari Eropa 500 tahun lalu untuk
berdagang, namun hal ini menjadi awal munculnya kehendak menguasai wilayah bangsa lain
untuk menghisap kekayaan bangsa lain ( kolonialisme), maka saat itulah sudah mulai tertanam
benih-benih yang namanya Globalisasi. Oleh karena itu globalisasi merupakan kelanjutan dari
kolonialisme.
Era kolonialisme juga merupakan era perkembangan paham kapitalisme di Eropa. Paham
kapitalisme dikembangkan oleh Adam Smith, Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang
mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa.
Ciri-ciri kapitalisme adalah : 1) Sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki individu. 2)
barang dan jasa diperdagangkan dipasar bebas (free market) yang bersifat kompetitif, 3) modal
baik berupa uang atau dalam bentuk kekayaan lainnya diinvestasikan keberbagai usaha untuk
mendapatkan keuntungan atau laba.
Proses berikutnya dilanjutkan dengan era pembangunan, yang ditandai dengan penekanan
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berpusat pada negara sendiri. Ketika era
pembangunan mengalami krisis maka dunia masuk pada era baru yaitu globalisasi. Pada era
globalisasi ini negara-negara didorong untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi global.
Aktor utamanya bukan lagi negara sebagai mana di era pembangunan, melainkan perusahaan-
perusahaan transnasional (Trannational Corporations, TNCs) dan bank-bank transnasional
(Transnational Banks, TNBs), Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund)
atau dana moneter internasional, WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Fasific Economic
Cooperation), dll.
Semua proses globalisasi digerakkan oleh idiologi neoliberalisme. Ciri pokok neoliberalisme
adalah :

17. 17
1. Perusahaan swasta bebas dari campur tangan pemerintah ( buruh, harga, investasi,dll).
2. Hentikan subsidi negara kepada rakyat dan privatisasi perusahaan milik negara.
3. Penghapusan idiologi kesejahteraan bersama dan pemilikan bersama karena itu
menghalangi pertumbuhan.
47. Fenomena Globalisasi
 Meningkatnya perdagangan global.
 Meningkatnya aliran modal Internasional,investasi langsung luar negeri.
 Meningkatnya aliran data lintas batas melaui internet,telepon dan satelit.
 Adanya desakan dari belahan bumi lain untuk mengadili penjahat perang, menyerukan
keadilan.
 Meningatnya pertukaran budaya internasional melaui film hollywood, bollywood dan
mandarin.
 Menyebarnya paham multikulturalisme serta semakin besar akses individu terhadap
berbagai macam budaya.
 Meningkatnya perjhalanan turis lintas negara.
 Meningkatnya imigrasi termasuk yang ilegal.
 Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
 Berkembangnya sistem keuangan global.
 Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan
multinasional.
 Menigkatnya peran organisasi internasiuonal seperti WTO, IMF, Bank Dunia.
48. Tren Era Globalisasi
Perubahan akseleratif, yaitu merupakan perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang
terutama yang berhubungan dengan interdependensi atau ketergantungan ekonomi, teknolog
informasi, dan komunikasi di antara negara-negara di dunia.
Aliran modal tanpa batas, yaitu tumbuhnya iklim investasi yang mencakup berbagai produk.
Banyak perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke negara-negara lain untuk
mendapatkan komponen-komponen produk yang tidak lagi dari anak perusahaannya, tetapi
dapat juga dari perusahaan-perusahaan lain dalam bentuk barang jadi.
Ekonomi pengetahuan, yaitu bahwa globalisasi telah menjalin relasi ekonomi antarbangsa
yang ditandai saling ketergantungan antara negara-negara maju dan negara berkembang dengan
segala implikasi yang ditimbulkannya. Hal ini menjadi kajian ilmu pengetahuan bagi para
akademis, ekonomis, perumus kebijakan baik pemerintah maupun dunia usaha.
Hiperkompetisi, yaitu segala daya upaya yang dilakukan baik dari dunia usaha, dunia industri,
maupun pemerintah yang selalu berkompetisi untuk memperoleh simpati dan segmen pasar
yang sebanyak-banyaknya. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi sangat gencar dalam
publikasi untuk menawarkan produk-produk unggulan yang berkualitas dengan segala
kelebihannya sesuai dengan tren yang ada di dalam masyarakat.

18. 18
Globa dan kompleks, yaitu segala hal yang terkait dengan produk transnasional memiliki saling
ketergantungan yang erat sehingga memerlukan tingkat manajemen yang tinggi dan kompleks.
Oleh sebab itu, globalisasi telah memberikan implikasi analisis pemikiran yang integral dan
komrehensif.
49. Tantangan yang Dihadapi dalam Globalisasi
Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah masalah mentalitas bangsa. Sikap-sikap
yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis yang melemahkan
ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka
lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta
benda, untuk berkuasa dan untuk dihormati.
Kondisi itu mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-
mena dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan-segan
melakukan tindakan kekerasan dan kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang
mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual
bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi
kelompok kepentingan global.
Oleh karena itu untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya,
kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa dan
mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua instituasi. Sehingga
dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi derasnya budaya global yang tidak
sesuai dengan budaya bangsa.
50. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
1. Dampak positif globalisasi
Globalisasi yang berkembang saat ini, telah berpengaruh ke segala aspek kehidupan manusia.
Diantaranya dampak pada bidang ekonomi, politik dan teknologi.
a. Bidang ekonomi
Seperti telah disinggung di awal pembahasan bahwa globalisasi pertama kali berkembang di
bidang ekonomi. Memang perekonomian paling merasakan dampak positif globalisasi.
Perkembangan industri begitu pesat, perdagangan bisa terjadi lintas negara serta membuka
pasar tenaga kerja internasional. Dengan diterapkannya perdagangan bebas maka produk dalam
negeri dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa bea masuk.
b. Bidang politik
Pengaruh globalisasi tidak hanya dalam bidang ekonomi, globalisasi juga memberikan dampak
yang positif terhadap bidang politik. Meskipun politik dan pemerintahan merupakan hak
kedaulatan setiap negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era global ini,
negara- negara lain menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati hak-hak
asasi manusia. Tuntutan ini telah menjadi kesepakatan antar negara di dunia.

19. 19
c. Bidang sosial budaya
Dampak positif globalisasi dalam dibidang sosial budaya, diantaranya dalam bentuk pertukaran
budaya antar bangsa. Kita tentu dulu tidak membayangkan bisa bertukar pikiran dan mengenal
budaya bangsa lain. Dengan globalisasi, nilai-nilai budaya asing banyak yang masuk ke Indonesia
lewat televisi, majalah, surat kabar maupun internet. Salah satunya budaya berpikir rasional
yang banyak berkembang di negara-negara barat.
d. Bidang teknologi dan informasi
Globalisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan bidang teknologi dan informasi.
Dengan semakin canggih teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang mampu melewati
batas-batas negara dalam waktu singkat. Kita dapat menghemat waktu dalam berkomunikasi
dengan bangsa lain. Selain itu informasi dari negara lain dengan cepat dapat kita terima.
 Dampak negatif globalisasi.
a. Bidang politik
Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dalam menjalankan
pe merintahan serta mengatur negaranya. Gejala ini terjadi hampir di setiap negara. Hal ini,
dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang telah disepakati bersama dengan lembaga-
lembaga global misalnya PBB dan WTO.
b. Bidang ekonomi
Berkembangnya globalisasi membuat perekonomian suatu negara mengalami perubahan
drastis. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang semula mendapat subsidi sekarang semakin
berkurang, lembaga ekonomi seperti koperasi sulit untuk berkembang dan penyerapan tenaga
kerja dengan pola padat karya mulai ditinggalkan.
c. Sosial budaya
Globalisasi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat
dunia. Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seluruh dunia dapat
menikmati nilai-nilai budaya global yang dapat melunturkan nilai-nilai lokal.
SELESAI