1. Kelas : HTN C
Nama dan NPM : Togi Kristin Natalia 1006688395
Viera Amelia Priyono 1006688445
Rafie Naufan 1006731903
Aby Haryono 1006756370
Organisasi Kemasyarakatan
Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin hak seluruh warga negaranya untuk
menyalurkan aspirasinya dan mengeksplorasi diri mereka masing-masing untuk mencapai
suatu kondisi ideal tertentu yang diinginkan. Dalam Pasal 28 dan Pasal 28 A-J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijabarkan secara menyeluruh hak-
hak yang dapat diperoleh masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kebebasan mereka,
serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu
dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan
hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakan
pengamalan Pancasila.
Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar.
Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan
adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk
menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan
kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada
pembangunan nasional.
Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan,
sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran
pokok, yaitu :
1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada
masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah :
a) Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b) Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia
untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara
berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat
Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan
nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan, atau biasa disebut juga dengan Organisasi Massa dan
disingkat menjadi Ormas, adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan persamaan nasib,
sifat, tempat, ataupun tujuan dan cita-cita, dan tidak memiliki unsur politis seperti halnya
Partai Politik. Contohnya antara lain organisasi keagamaan, perkumpulan masyarakat
tertentu, dan sebagainya.
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 1 of 12

2. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, yang dimaksud dengan
Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga
Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Beberapa dasar hukum berdirinya Organisasi Kemasyarakatan ini antara lain Pasal
28C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28E (1) tentang kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan bersikap seusai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan
berpendapat. Pasal 28F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi &
lingkungan. Selain itu, Organisasi Msyarakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam
pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia
bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang
dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat
kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,
agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi atau perhimpunan yang
dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang
keanggotaannya terdiri dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing,
termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang No 8 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh Pemerintah antara lain Praja Muda
Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dan lain sebagainya,
sedangkan organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat
Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti
Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No 8
Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
B. Asas dan Tujuan Organisasi Kemasyarakatan
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Organisasi Kemasyarakatan
berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai
satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap
Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam
melaksanakan program masing-masing.
Adapun tujuan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1985 ialah Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing
sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Maksud dari pasal ini adalah bahwa tiap-tiap Organisasi
Kemasyarakatan memiliki kebebasan untuk menetapkan tujuan khususnya masing-masing,
entah berdasarkan kepentingan agama atau ras tertentu, untuk mencapai suatu kondisi ideal
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 2 of 12

3. tertentu, dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
didalam Pancasila dan peraturan perundangan di Indonesia serta nilai-nilai yang berlaku
dalam masyarakat.
C. Fungsi Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas merupakan sebuah organisasi yang di bentuk
oleh masyarakat atas dasar kesamaan maksud maupun tujuan, menurut pasal 1 UU Nomor 8
Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan merupakan
organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila. Menurut hal itu dapat di simpulkan Ormas berfungsi sebagai wadah bagi
masyarakat yang memiliki kesamaan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang
sesuai dengan Pancasila, organisasi masyarakat juga di fungsikan menyukseskan
pembangunan nasional baik dari dalam maupun luar organisasi kemasyarakatan seperti
pembinaan anggotanya dan turut membantu pembangunan masyarakat sekitar sebagaimana
yang di sebutkan dalam UUD 1945.
Fungsi Organisasi Kemasyarakatan, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun
1985 antara lain sebagai berikut:
• Sebagai wadah penyalur sesuai kepentingan anggotanya;
• Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan
tujuan organisasi;
• Sebagai wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional;
• Sebagai sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal
balik antar anggota, dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antara organisasi
kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.
Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya
masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha
melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.
Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan
anggotanya merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan
yang dapat disumbangkan dalam pembangunan disegala bidang dalam usaha mewujudkan
tujuan organisasi. Karena dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,
pembangunan nasional itu memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara
aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran
kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah
peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.
Menurut Koentjaraningrat (1982) bahwa dalam pembangunan nasional manusia
merupakan titik sentral, yang berarti bahwa seluruh kegiatan pembangunan nasional harus
diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Suatu bangsa selalu
menghendaki adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia
dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, antara
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 3 of 12

4. manusia dengan lingkungannya, dengan cita-cita kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Maka karena itu organisasi masyarakat berfungsi dalam pembangunan nasional manusia
D. Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan
Hak Ormas
Menurut pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
organisasi kemasyarakatan berhak:
a) melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
b) mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.
Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapat tujuan organisasi haruslah kegiatan
tersebut sesuai dengan pancasila dan UUD serta telah di tetapkan sebelumnya dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut, tujuan organisasi menurut
Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
menyebutkan: Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan
sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi organisasi masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda karena sifat kekhususan dari
organisasi masyarakat ini, organisasi masyarakat harus bersifat khusus karena
pembentukannya berdasarkan kesamaan-kesamaan agama, profesi, fungsi yang membedakan
tiap-tiap organisasi masyarakat.
Disebutkan juga dalam pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan: Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya,
Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan
yang sejenis. Meski memiliki kegiatan dan tujuan yang berbeda-beda namun kegiatan dari
organisasi kemasyarakatan tidaklah boleh menyalahi nilai-nilai pancasila. Yang dimaksud
dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah
untuk setiap jenis Ormas, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah
yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi
Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.
Organisasi masyarakat juga berhak untuk mempertahankan hak hidupnya sesuai
tujuan organisasi selama tidak menyalahi aturan yang telah di tetapkan undang-undang serta
bertentangan dengan pancasila, pemerintah tidak dapat membekukan dan membubarkan
organisasi kemasyarakatan begitu saja, selama tidak melanggar aturan-aturan yang di
sebutkan dalam pasal 13, 14, 15, 16 dan 17 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan.
Kewajiban Ormas
Menurut Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:
a) Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b) Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945;
c) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
Organisasi masyarakat memiliki keharusan untuk memiliki Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah tangga, hal ini bertujuan agar organisasi memiliki haluan yang jelas, serta
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 4 of 12

5. memperjelas bentuk dari suatu organisasi, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah
tangga menggambarkan mekanisme kerja dari suatu organisasi serta memuat tujuan dan
kegiatan yang akan dilakukan suatu Organisasi masyarakat, Hal-hal yang tercantum dalam
setiap AD/ART suatu organisasi tergantung dari perhatian organisasi tersebut kepada suatu
hal. Ada suatu hal yang dalam suatu organisasi dimasukkan dalam AD atau ART-nya karena
dianggap penting, tetapi diorganisasi lain bisa jadi hal tersebut tidak dimasukkan dalam AD
atau ART organisasi tersebut karena dianggap tidak penting.
Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan, organisasi masyarakat haruslah satu-satunya berasaskan
pancasila karena sejalan dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin
kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai
satu-satunya asas, Organisasi masyarakat juga harus memiliki tujuan yang sesuai dengan
UUD 1945, organisasi masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan keikutsertaan
secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran
kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Organisasi
masyarakat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 selain membantu pembangunan nasional
juga harus menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun
dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Yang dimaksud dengan "satu
wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap
jenis Ormas, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang
bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani
dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain
sebagainya.
E. Syarat Berdirinya suatu Organisasi Kemasyarakatan
Syarat-syarat lahirnya suatu Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:
1. Dibentuknya para inisiator dari beberapa orang badan pendiri organisasi umunya
berjumlah ganjil.
2. Diangkatnya orang-orang / tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih untuk duduk sebagai
dewan penasehat dan dewan pembina yang yang pengurusnya berjumlah ganjil.
3. Diangkatnya orang-orang yang mempunyai kemampuan berorganisasi untuk duduk dalam
susunan pengurus organisasi.
4. Adanya tempat atau kantor pusat atau sekretariat dan perangkat-perangkatorganisasi
umumnya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk
cabang disetiap provinsi, setiap kabupaten, anak cabang disetiap kecamatan, ranting
disetiap kelurahan / desa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam
negeri dan perwakilan diluar negeri.
5. Pembuatan Akta Pendirian Organisasi melalui kantor Notaris dan PPAT yang ditunjuk
dilengkapi dengan legalitas lainnya
o Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga
o Keterangan izin domisili
o Keterangan terdaftar di kantor pajak / NPWP
o Pengesahan Organisasi ke Dirjen Kesbang Departemen Dalam Negeri
o Pengesahan Hak Paten Nama dan Logo Organisasi ke Direktorat Hak Paten
Departemen Hukum dan HAM
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 5 of 12

6. o Rekening bank yang ditunjuk
6. Tambahan persyaratan lainnya, yaitu:
• Dana awal
• Program kerja jangka pendek, menengah, panjang
• Program kegiatan antara lain membuat proposal kegiatan yang isinya terdiri dari :
Nilai dan Visi, Misi, Aturan, Profesionalisme, Insentif, Sumber Daya dan Rencana
Kerja.
F. Keanggotaan dan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan
Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan
Keanggotaan dan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Bab IV UU
No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 9 menyebutkan bahwa Setiap
Warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini
dimaksudkan bahwa, setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang, suku, agama,
profesi dan hal-hal lain yang terdapat padanya, tidak menghalangi dirinya untuk menjadi
anggota dari suatu Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini juga didasarkan pada hakikat
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan persamaan pemikiran, keyakinan,
cita-cita, dan tujuan tanpa memangdang status dan latar belakang dari anggotanya, asalkan
sesuai dengan masing-masing jiwa Organisasi Kemasyarakatan tersebut.
Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib
administrasi diperlukan pendaftaran anggota. Pembagian jenis keanggotaan itu sendiri juga
didasarkan kepada kehendak dan persetujuan masing-masing Organisasi Kemasyatrakatan,
yang pada umumnya diletakkan pada anggaran dasar rumah tangganya. Jenis-jenis
keanggotaan antara lain Anggota Aktif dan Anggota Tidak Aktif, adapula yang membaginya
menjadi Anggota Inti, Anggota Simpatisan dan Anggota Kehormatan.
Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 10 UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan
bahwa tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan
ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tidak mengatur
secara pasti dan jelas bagaimana susunan kepengurusan suatu Organisasi Kemasyarakatan,
karena pada hakikatnya Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa mandiri para
pendirinya maka segala kepengurusan yang didalamnya harus sesuai dengan keinginan,
kebutuhan dan aspirasi para anggotanya, yang dituangkan dalam anggaran dasar rumah
tangga.
G. Keuangan Organisasi Kemasyarakatan
Oleh karena organisasi masyarakat ini menjadi satu komunitas besar tentunya sama
dengan sistem kerja dimana terdapat standarisasi dan struktur mengenai keungan dalam
kelompok. Sesuai dengan UU No. 8 tahun 1985 yang dijadikan sebagai landasannya, dimana
dalam undang-undang tersebut dipaparkan penjelasan dari keuangan dalam organisasi
masyarakat itu sendiri (bab V Pasal 11 tentang Keuangan), dituliskan bahwa keuangan
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 6 of 12

7. Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri berasal dari iuran anggota, sumbangan yang tidak
mengikat, serta berasal dari usaha lain yang sah.
Mengenai iuran anggota sendiri tentu sebelumnya ada kesepakatan awal mengenai
jumlah yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, baik dalam sebulan
maupun dalam jangka waktu setahun, dimana kesepakatan ini merupakan kesepakat dalam
organisasi masyarakat itu sendiri, sistem keuangan antar organisasi masyarakat yang satu dan
yang lain tentunya tidak sama. Semua memiliki cara dan strategi sendiri dalam usaha
mengembangkan organisasi nya demi kelangsungan dan kesejahteraan anggota organisasi
masyarakat tersebut.
Selain dari pada 3 ketetapan urusan keuangan organisasi, dapat pula mendapat
bantuan keuangan dari luar negeri, dimana bantuan keuangan kepada organisasi
kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri ini harus dengan persetujuan Pemerintah
Pusat. Namun pada hakekatnya cara ini hanya dilakukan bagi organisasi masyarakat yang
melakukan pembangunan dalam urusan kenegaraan dan pemerintah pusat itu sendiri. selain
itu mengenai sumbangan yang tidak mengikat maksudnya adalah dimana sumbangan
sukarela dari setiap anggota. Mengenai sumbangan sukarela ini tidak dipaksakan dan tidak
menjadi sebuah ketetapan. Sumbangan ini dikatakan tidak mengikat dalam arti tidak
dipaksakan dan tidak dibebankan kepada anggota. Hanya sebagai sumbangan sukarela baik
dalam bentuk dan jumlahnya.
H. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Organisasi kemasyarakatan diatur dalam Pasal 12 UU No. 8 tahun 1985
tetang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa:
1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan
2. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah
Organisasi kemasyarakatan memegang peran penting dalam pembangunan nasional
seperti dalam ketentuan umum UU No. 8 tahun 1985 yaitu dalam rangka penataan dan
peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, dalam proses pembentukan organisasi kemasyarakatan, segala yang
bersangkutan dengan organisasi masyarakat tersebut dilaporkan kepada pemerintah dan
mendapat persetujuan dan kesepakat untuk jalannya kegiatan organisasi masyarakat tersebut.
Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh
Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah
mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.Selain itu, dalam menjalankan fungsinya
untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannya
yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat,
bangsa dan negara.
Mengenai pembinaan organisasi masyarakat dilakukan agar tersusunnya struktur
organisasi masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan dan kesejahteraan bersama.
Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasi
diperlukan pendaftaran anggota. Dalam halnya, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap
organisasi kemasyarakatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri,
sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan
swadaya serta mendorong kreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang
sangat potensial. Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk,
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 7 of 12

8. pengarahan, nasihat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan
dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
Selain dari pada melakukan pembinaan, dilakukan juga pengayoman sebagai bentuk
penghargaan dan pengakuan hak-hak para anggota sebagai anggota organisasi masyarakat
yang telah disetujui oleh pemerintah tersebut. Pengayoman dilakukan dengan cara
memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian dorongan dilakukan dongan cara menggairahkan, menggerakkan
kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk
mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai
tujuan organisasi. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan organisasi masyarakat itu sendiri,
maka organisasi kemasyarakatan diupayakan berhimpun dalam wadah pembinaan dan
pengembangan yang sejenis. Seperti yang di tuliskan dalam Ketentuan UU NO 8 tahun 1985
bab VI mengenai Pembinaan, dituliskan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap
Organisasi Kemasyarakatan dan sebagaimana Pelaksanaan pembinaan tersebut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang
pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
dijelaskan mengenai pembinaan itu sendiri. dituliskan bahwa Pembinaan teknis organisasi
kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang
membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan Pelaksanaan
pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di
bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikotamadya.
I. Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan
apabila Organisasi Kemasyarakatan:
a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan
Negara.
Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 14 bahwa Apabila Organisasi Kemasyarakatan
yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. Selain itu,
pada Pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah juga dapat membubarkan Organisasi
Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7,
dan/atau Pasal 18.
Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan
membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan
"Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I
yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati /
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:
a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya
bersifat nasional;
b. Gubernur bagi organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya
terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 8 of 12

9. c. Bupati/Walikotamadya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup
keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.
Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari
Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah
memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional,
sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh
pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari
semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembubaran merupakan upaya
terakhir.
Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan
menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham,
atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
segala bentuk dan perwujudannya. Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain
yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk
dan perwujudannya" ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta
Undang-Undang Dasar 1945.
Berikut ini adalah mekanisme Pembekuan dan Pembubaran Ormas berdasarkan PP
Nomor 18 Tahun 1986.
• Sebelum melakukan pembekuan ormas, Pemerintah terlebih dahulu menegur secara
tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat ormas bersangkutan.
• Apabila teguran tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima
surat teguran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus
Pusat sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
• Apabila panggilan tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata ormas
yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan yang melanggar maka Pemerintah
membekukan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan.
• Sebelum melakukan tindakan pembekuan, bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup
Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari
Mahkamah Agung.
• Bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya,
Gubernur atau Bupati/Walikotamadya, Pemerintah meminta pertimbangan dari
instansi yang berwenang di daerah.
• Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikotamadya terhadap pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan
yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila
melakukan tindakan yang melanggar.
• Gubernur harus meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri. Menteri
Dalam Negeri, sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk, terlebih dahulu
mendengar keterangan dari Pengurus Pusat ormas yang bersangkutan.
• Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus,
Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila ormas yang bersangkutan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a.secara nyata tidak lagi
melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuannya; b.mengakui kesalahannya
dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi; c.mengganti Pengurus, Pengurus
Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut.
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 9 of 12

10. • Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan masih tetap
melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, ormas bersangkutan dapat
dibubarkan oleh Pemerintah.
• Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan
peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
• Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis,
ormas tersebut masih melanggar, Pemerintah dapat membubarkan ormas
bersangkutan.
• Sebelum melakukan tindakan pembubaran, bagi ormas yang mempunyai ruang
lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi
hukum dari Mahkamah Agung.
• Bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya,
Gubemur atau Bupati/Walikotamadya, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan
saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam
Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur,
Bupati/Walikotamadya diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau
Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan
kepada masyarakat.
• Pemerintah membubarkan ormas yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan
paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi paham atau ajaran
lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi
kemasyarakatan yang bersangkutan.
• Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Setelah dibubarkan, organisasi kemasyarakatan tersebut dinyatakan sebagai organisasi
terlarang. Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang
disampaikan secara tertulis kepada ormas yang dibubarkan tersebut dan diumumkan
kepada masyarakat.
Sebenarnya keberadaan Peraturan ini sudah sangatlah usang karena sudah tidak sesuai
lagi dengan semangat Reformasi yang terus bergulir di Negeri ini. Tapi, kewibawaan UU ini
juga masih berlaku sebagai payung hukum untuk menindak Ormas-ormas yang telah terbukti
melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini sebelum ada UU yang mencabutnya.
J. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia amat beragam dan banyak jumlahnya.
Banyaknya ragam dan jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia ini mencerminkan
kepribadian masyarakat Indonesia yang menjungjung tinggi demokrasi dan kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Masyarakat Indonesia juga dapat dikatakan
kritis, mempunyai jiwa pemberontak dan keinginan bersatu padu yang cukup kuat.
Pendiri Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia berasal dari berbagai latar belakang
pendidikan, usia, status sosial, pekerjaan, kepercayaan, dan sebagainya. Misalnya saja
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh masyarakat muda, atau kelas pelajar dan
mahasiswa. Organisasi-organisasi ini pada umumnya bercirikan adanya aspirasi dan
semangat jiwa muda yang ingin membuat perubahan di Indonesia agar menjadi lebih baik
dalam hal-hal tertentu. Contohnya saja ada ClubSpeak, yaitu organisasi yang bergerak di
bidang pencegahan korupsi. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa yang
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 10 of 12

11. ingin menerbarkan benih-benih kejujuran dan anti korupsi sejak dini, sehingga program kerja
mereka adalah memberikan penyuluhan yang menarik bagi pelajar dan mahasiswa seusia
mereka agar menjadi generasi penerus tanpa korupsi. Selain itu juga ada Indonesian Future
Leader, Indonesian Youth Conference, dan sebagainya yang bertujuan untuk membentuk
pribadi generasi muda yang berani, bersih, berwawasan luas dan mampu mengaspirasikan
pendapat mereka demi kemajuan dan kemakmuran bangsa di masa depan.
Organisasi Kemasyarakatan lainnya, yang dibentuk oleh generasi pasca mahasiswa,
lebih beragam lagi jenis dan jumlahnya. Ada yang didirikan atas persamaan kepercayaan dan
keyakinan seperti Front Pembela Islam, ada yang berdasarkan suku seperti Forum Kabinet
Betawi dan sejenisnya, ada pula yang bersifat mengawasi pemerintahan seperti Indonesian
Corruption Watch dan Indonesian Police Watch. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk
pemerintahan Indonesia yang lebih bersih dan baik lagi, dengan cara melakukan pengawasan
terhadap pemerintah dan menginformasikannya kepada masyarakat.
Organisasi lainnya juga ada yang bersifat mengajak masyarakat untuk hidup lebih
baik lagi, seperti Bike to Work yang mengajak masyarakat untuk menggunakan sepeda
menuju kantor sehingga mengurangi polusi. Adapula Jakarta Green Club, Greeneratoid dan
sebagainya yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan dan mencegah
efek global warming lebih lanjut serta menghijaukan bumi untuk masa depan yang lebih baik.
Selain yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi contoh-contoh Organisasi
Kemasyarakatan yang ada di Indonesia, yang didirikan dengan tujuan dan latar belakang
yang beragam. Kesemuaan itu pada intinya bertujuan untuk bersama mencapai cita-cita,
mempertahankan suatu kebudayaan, serta membentuk masyarakat dan masa depan Indonesia
yang baik.
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 11 of 12

12. Daftar Pustaka
• UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
• Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 tentang
Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemaysarakatan
• http://www.jimly.com
• http://www.Nasionalinilah.com/
• Asshidiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. 2006. Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusional RI.
Essay HTN “Organisasi Kemasyarakatan” Page 12 of 12