Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
•Als PPTX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•1,952 views
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan UUD 1945 oleh lembaga-lembaga politik pemerintah dan masyarakat. Terdapat beberapa tingkatan penentuan kebijakan nasional mulai dari tingkat penentu kebijakan puncak, umum, khusus, teknis, hingga daerah.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (8)
Ähnlich wie Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
Ähnlich wie Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2 (20)
Mehr von Uwes Chaeruman
Mehr von Uwes Chaeruman (20)
Pendidikan kewarganegaran modul 2 kb 2
- 1. Semester 01 Prodi Kebidanan Pendidikan Kewarganegaraan Modul 2 Kegiatan Belajar 2 Pancasila dan UUD 45 sebagai Dasar Penyusunan Politik dan strategi Nasional Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013
- 2. Penyusunan Politik & Strategi Nasional Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa
- 3. Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945, yaitu dilakukan oleh lembaga-lembaga politik yang ada pada pemerintah, yaitu suprastruktur politik dan lembaga politik yang ada pada masyarakat dan infrastruktur politik (partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik).
- 4. Mekanisme Penyusunan Politik dan Strategi Nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, kemudian presiden menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh Presiden. Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- 5. Stratifikasi Politik Nasional dalam negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal, yaitu…
- 6. 1 Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional mencakup: penentuan undang-undang dasar, GBHN, pemberhentian Presiden dan wakil Presiden Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR menurut UUD 1945. Kebijakan puncak dapat juga dilakukan oleh Presiden dalam hal ini sebagai kepala Negara (baca pasal 10 s/d 15 UUD 1945 hasil amandemen). Bentuk hukumnya seperti dekrit, peraturan atau piagam kepala Negara.
- 7. 2 Tingkat Penentu Kebijakan Umum Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu berupa pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan Presiden.
- 8. 3 Tingkat Penentu Kebijakan Khusus Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya. Contohnya, dalam keadaan tertentu menteri dapat mengeluarkan surat edaran menteri.
- 9. 4 Tingkat Penentu Kebijakan Teknis Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
- 10. • 5 Tingkat Penentu Kebijakan Daerah Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. • Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.
Hinweis der Redaktion
- Wawasan Nusantara danKetahananNasional. Landasanpemikirandalammanajemennasionalsangatpentingsebagaikerangkaacuandalampenyususanpolitikstrateginasional, karena di dalamnyaterkandungdasarnegara, cita-citanasionaldankonsepstrategibangsa Indonesia.
- Politikstrateginasional yang telahberlangsungselamainidisusunberdasarkansistemkenegaraanmenurut UUD 1945, yaitudilakukanolehlembaga-lembagapolitik yang adapadapemerintah, yaitusuprastrukturpolitikdanlembagapolitik yang adapadamasyarakatdaninfrastrukturpolitik(partaipolitik, organisasikemasyarakatan, media massa, kelompokkepentingan, kelompokpenekan, tokohpolitik).
- Proses penyusunanpolitikdanstrateginasionaldi tingkatsuprastrukturpolitikdiaturolehPresiden, kemudianpresidenmenyusun program kabinetdanmemilih para menteri yang akanmelaksanakan program kabinettersebut. Program kabinetdapatdipandangsebagaidokumenresmi yang memuatpolitiknasional yang digariskanolehPresiden. Di tingkatinfrastruktur, penyusunanpolitikdanstrateginasionalmerupakansasaran yang hendakdicapaiolehrakyatIndonesia dalamrangkapelaksanaanstrateginasional yang meliputibidangpolitik, ekonomi, hukum, sosialbudaya, danpertahanankeamanan.
- StratifikasipolitiknasionaldalamnegaraRepublik Indonesia meliputibeberapahal, yaitu;
- TingkatPenentuKebijakanPuncakmeliputikebijakantertinggiyang menyeluruhsecaranasionalmencakup: penentuanundang-undangdasar, GBHN, pemberhentianPresidendanwakilPresidenPresidendalammasajabatannyaoleh MPR menurut UUD 1945. KebijakanpuncakdapatjugadilakukanolehPresidendalamhalinisebagaikepala Negara (bacapasal 10 s/d 15 UUD 1945 hasilamandemen). Bentukhukumnyasepertidekrit, peraturanataupiagamkepala Negara.
- Tingkat PenentuKebijakanUmumMerupakantingkatkebijakandibawahtingkatkebijakanpuncak, yang lingkupnyamenyeluruhnasionaldanberisimengenaimasalah-masalahmakrostrategigunamencapaiidamannasionaldalamsituasidankondisitertentuberupapembuatanundang-undang yang dilakukanoleh DPR denganpersetujuanPresiden.
- Yang ketigaadalahTingkat PenentuKebijakanKhususMerupakankebijakanterhadapsuatubidangutamapemerintah. Kebijakaniniadalahpenjabarankebijakanumumgunamerumuskanstrategi, administrasi, sistemdanprosedurdalambidangtersebut. Wewenangkebijakankhususiniberadaditanganmenteriberdasarkankebijakantingkatdiatasnya. Contohnya, dalamkeadaantertentumenteridapatmengeluarkansuratedaranmenteri.
- SelanjutnyaadalahTingkat PenentuKebijakanTeknisKebijakanteknismeliputikebijakandalamsatusektordaribidangutamadalambentukprosedursertateknikuntukmengimplementasikanrencana, program dankegiatan.
- Yang terakhiradalahTingkat PenentuKebijakanDaerahWewenangpenentuanpelaksanaankebijakanpemerintahpusat di Daerah terletakpadaGubernurdalamkedudukannyasebagaiwakilpemerintahpusat di daerahnyamasing-masing.Kepaladaerahberwenangmengeluarkankebijakanpemerintahdaerahdenganpersetujuan DPRD. KebijakantersebutberbentukPeraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.