3 Mei 2017 DPUPR Provinsi Banten

1. DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BANTEN
DISKUSI
KONSOLIDASI TANAH DAN EVALUASI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
SERANG, 3 MEI 2017

2. LATAR BELAKANG
1. Peta dalam penataan ruang (RTRW, RDTR) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen rencana/perda nya. Peta berfungsi sebagai
ILUSTRASI yang menjelaskan rencana tata ruang secara spasial.
2. Data spasial dan peta penataan ruang (nasional/prov/kab/kota) perlu
berada dalam satu sistem dan terintegrasi secara nasional sesuai asas
keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial.
3. Peta penataan ruang bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan
tata ruang saja tapi juga pada proses pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang (salah satu implementasinya berupa konsolidasi
tanah).
4. Peta menjadi penting karena terkait dengan akurasi dan presisi data
(diperlukan suatu standar yang sama agar menghasilkan kualitas tertentu)

3. DASAR HUKUM
1. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2. PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
3. PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial :
Pasal 19 : Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) wajib mengacu pada Informasi
Geospasial Dasar (IGD). Dalam hal ini, peta rencana tata ruang termasuk kedalam IGT.
5. PP No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang:
• Pasal 6 (1) Peta Rencana Tata Ruang diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta
Tematik tertentumelalui metode proses spasial yang ditentukan.
• Pasal 10 (1) Peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termasuk rencana tata ruang
kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
disusun dalam tingkat ketelitian tertentu.
• (2) Tingkat ketelitian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketelitian geometris; dan
b. ketelitian muatan ruang.
• (3) Ketelitian geometris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. sistem referensi Geospasial;
b. Skala; dan
c. Unit Pemetaan.

4. TUJUAN
1. PETA PENATAAN RUANG YANG AKURAT DAN
BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU
(Berdasarkan IGD Dan IGT)
2. TERITEGRASI DALAM KESATUAN SISTEM PEMETAAN
NASIONAL (Single reference/georeferensi tunggal
yang ditetapkan oleh BIG)

5. PERMASALAHAN YANG
DIHADAPI
1. TERKAIT KEAKURATAN (GEOMETRIK)
2. TERKAIT GEOREFERENSI

6. Contoh permasalahan data spasial peta RTRW :
AKURASI DATA KURANG MEMENUHI SYARAT KETELITIAN GEOMETRIS
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

7. Contoh permasalahan data spasial peta RTRW :
AKURASI DATA KURANG MEMENUHI SYARAT KETELITIAN GEOMETRIS
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

8. Akibat peta yang kurang memenuhi akurasi geometris :
KESALAHAN PADA PLOTTING LOKASI PERENCANAAN
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

9. Peta yang kurang memenuhi presisi geometris :
Penggambaran detil rupabumi yang kurang tepat
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

10. Penggambaran detil
rupabumi (UNSUR GARIS
PANTAI) yang kurang
tepat
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat
Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

11. Peta yang kurang memenuhi presisi geometris :
Selisih Batas Wilayah Administrasi
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

12. Overlap Batas Wilayah Antara Dua Kabupaten
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

13. BATAS
WILAYAH
TIDAK
MENGIKUTI
UNSUR
ALAM
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

14. TUJUAN 1 :
PETA RTRW YANG AKURAT
• Ayat (7) Pasal 14 UU 26 Th. 2007 :
a. PETA RTRW PROVINSI MINIMAL SKALA 1 : 250.000
b. PETA RTRW KABUPATEN MINIMAL SKALA 1 :50.000
c. PETA RTRW KOTA MINIMAL SKALA 1 : 25.000
• Berdasarkan IGD Dan IGT
a. Peta RTRW Provinsi : Minimal IGD Dan IGT Skala 1 : 250.000
b. Peta RTRW Kabupaten : Minimal IGD dan IGT Skala 1 :50.000
c. Peta RTRW Kota : Minimal IGD dan IGT Skala 1 : 25.000

15. KETERSEDIAAN IGD/PETA
DASAR (RBI)
• SKALA 1: 1.000.000 ( SELURUH INDONESIA, 37 NLP)
• SKALA 1: 500.000 (103 NLP)
• SKALA 1: 250.000 (306 NLP)
• SKALA1: 50.000 (TERSEDIA 2.417 NLP dari 3.888 = 62 %)
• SKALA1: 25.000 (TERSEDIA 1.774 NLP dari 13.020 = 13,6 %)

16. Informasi Geospasial Dasar :PETA
DASAR RUPABUMI (RBI) dan JENIS
UNSUR RUPABUMI

17. SUMBER : Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
TEKNOLOGI PEMBUATAN PETA
DASAR RUPABUMI (RBI)

18. SUMBER : Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

19. INFORMASI PETA DASAR (SKALANYA)
TERGANTUNG SUMBER DATA SPASIAL
Skala peta
Standar
Bakosurtanal
Skala
foto/Citra minimal
Resolusi tanah
minimal
Jenis Citra Satelit
10.000 30.000 2 m IKONOS,
QUICKBIRD
25.000 75.000 5 m SPOT PAN
50.000 150.000 10 m SPOT XS
100.000 300.000 20 m LANDSAT ETM
250.000 750.000 50 m MOS (60 m), MSS
Tabel Jenis citra satelit dan skala peta yang akan dihasilkan

20. KOREKSI GEOMETRIK :
UNTUK KEAKURATAN PETA DASAR
Resolusi Citra Skala minimal peta
untuk georeferensi
Lebih kasar dari 25 m 1 : 250.000
10 – 25 m 1 : 100.000
5 – 10 m 1 : 50.000
2.5 – 5 m 1 : 25.000
1 – 2.5 m 1 : 10.00
Tabel Ketentuan skala peta – digunakan untuk koreksi
geometri citra

21. Citra Landsat, Res 30 m Citra Aster, Res 15 m
Citra IKONOS, Res 1 m
Citra SPOT, Res 5 m
CONTOH CITRA SATELIT
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

22. KETERSEDIAAN IG TEMATIK (PETA
TEMATIK)
• Informasi Geospasial Tematik disingkat IGT adalah
IG yang menggambarkan satu atau lebih tema
tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
• Pasal 19 : IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b wajib mengacu pada IGD.
• Pasal 20 :
Dalam membuat IGT dilarang:
a. mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris
bagian IGD; dan/atau
b. membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD
yang diacunya.
• Pasal 21 :
(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang
mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan
dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi
Pemerintah yang berwenang.
(2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi
Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang
berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
.
SUMBER GAMBAR: Bidang Pemetaan Tata Ruang – Pusat
Tata Ruang dan Atlas
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

23. 1. Sistem referensi menurut ketentuan Datum
Geodesi Nasional 1995;
2. Sistem proyeksi dan grid peta : Universal
Transverse Mercator (TM);
3. Apabila dalam hal suatu wilayah dalam sistem
UTM terletak pada dua zona UTM yang
berdampingan, seluruh koordinat terlebih
dahulu ditransformasikan kedalam sistem
koordinat geografis dan zona UTM yang
dominan digunakan sebagai sistem proyeksi.
4. Apabila dalam hal suatu wilayah dalam sistem
UTM terletak pada lebih dari dua zona UTM,
seluruh koordinat ditransformasikan kedalam
sistem koordinat geografis.
5. Jika dalam hal peta masukan belum memenuhi
ketentuan, wajib dilakukan transformasi.
TUJUAN 2 :
TERITEGRASI DALAM KESATUAN SISTEM PEMETAAN
NASIONAL
(Single reference/georeferensi tunggal )

24. PEMERIKSAAN PETA PENATAAN RUANG
OLEH BIG
Format Data
• Data digital: shapefile
(shp)
• Format Manajemen Data :
1. Data Dasar (Wilayah
Administrasi, Perairan,
Jalan, Kontur)
2. Data Tematik (Sesuai
karakterisitik wilayah)
3. Data/Peta Rencana
(Pola Pemanfaatan
Ruang dan Struktur
Ruang)
4. Album Peta RTRW
• Album Peta : jpeg
Berisi semua peta yang
menjadi rujukan
perencanaan

25. PETA dalam KONSOLIDAASI
TANAH
HAL-HAL MENDASAR :
• Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali
penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk
kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan
pemeliharaan sumber daya alam denga melibatkan partisipasi aktif masyarakat
• Tujuan Konsolidfasi Tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara
optimal,melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah
• Sasaran Konsolidasi Tanahn adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan
penggunaan tanah yang tertib dan teratur.
• Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah
termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapai
prasarana jalan,irigasi, fasilitas lingkungan dan atau serta fasilitas penunjang
lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan
atau penggarap tanah.
(Perka BPN No. 4/1991, tentang Konsolidasi Tanah)

26. ILUSTRASI KONSOLIDASI TANAH
BIDANG TANAH TIDAK TERTATA
(Bentuk Persil Dan Sarana
Prasarana Tidak Teratur)
KONSOLIDASI TANAH
(Penataan Bidang Tanah
dilengkapi dengan sarana
prasarana)
PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN
(optimal pemanfaatan dan
produktifitas)
BAGIAN TANAH YAG DISUMBANGKAN

28. JENIS KONSOLIDASI TANAH
KONSOLIDASI TANAH NON PERTANIAN
a. Pengembangan Wilayah,
b. Pembangunan pemukiman/perumahan baru,
c. Penataan kembali kawasan
perumahan/pemukiman yang tidak teratur,
d. Penataan kawasan dalam rangka
pengembangan/penyediaan/penambahan
sarana dan prasarana perkotaan,
e. Pengadaan jalan, pelebaran jalan, pembuatan
saluran drainase, dan lain-lain,
f. Peremajaan Kota,
g. Kawasan Lingkungan Siap Bangun dan
Lingkungan Siap Bangun,
h. Pemukiman kembali,
i. Proyek-proyek pembangunan perkotaan lainnya,
j. Rekontruksi daerah bencana dan daerah bekas
konflik.
KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN
a. Pembangunan kawasan perkebunan pola
plasma,
b. Pengembangan dan perluasan
perkebunan rakyat,
c. Pembukaan areal pertanian baru,
d. Penataan, pengadaan, peningkatan sistim
pengairan usaha pertanian,
e. Penataan kembali kawasan permukiman
dan tanah pertanian di Pedesaan,
f. Penataan tanah pertanian skala kecil
untuk optimalisasi pengusahaannya,
g. Penataan kawasan dalam rangka
pengembangan/penyediaan/
h. penambahan sarana dan prasarana
pertanian,
i. Rekontruksi daerah bencana dan daerah
bekas konflik

29. KONSOLIDASI TANAH BUTUH PETA
• Untuk menyajikan bidang tanah secara
spasial,
• Untuk menyajikan jaringan sarana-parasana
secara spasial,
• Untuk menyajikan, penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah secara spasial.
Butuh
PETA2 DETAIL
(1:1000) YG
AKURAT DAN SATU
MANAJEMEN
DATA SPASIAL
PETA KERJA : KONDISI AWAL

30. KONSOLIDASI TANAH BUTUH PETA
• Peta bidang tanah obyek konsolidasi,
• Peta bidang tanah setelah konsolidasi
• Peta sarana-parasana setelah konsolidasi,
• Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah
setelah konsolidasi.
PETA RENCANA : KONDISI TUJUAN
KONSOLIDASI
Analisis :
1. Kenapa butuh konsolidasi tanah?
• PENATAAN BIDANG,
• AKSES SARANA PRASANARA
• Jenis pemanfaatan tanah yg baru
2. Prediksi pemanfatan ruang?
3. Prediksi pergerakan?
4. Prediksi kebutuhan sarana dan prasarana?
5. Bidang mana saja yg jadi obyek konsolidasi?
6. Sinkronisasi RDTR (PERATURAN ZONASI)?
Contoh Konsolidasi Tanah Erpach seluas 697 hektar yang berada di Tarok,
Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman

31. PENATAAN RUANG, KONSOLIDASI TANAH dan
KEBUTUHAN PETA
RTRW Kawasan Strategis dan unggulan •Peta skala 1:250.000
•Peta skala 1:50.000
•Peta skala 1:25.000
RDTR Zona dan sub zona •Peta skala 1:5.000
RTBL Kawasan Prioritas •Peta skala 1:1.000
KONSOLIDASI TANAH
Salah satau pendekatan implementasi RTBL
•Peta skala 1:1.000
Terestrial DroneDrone
• Penggunaan/pemanfaatan tanah
• Batas bangunan
• Jaringan sarana prasarana,
• Potensi obyek KL
• Batas kawasan KL
Terestrial
• Rincikan batas bidang
• Pemilikan/penguasaan,
• Topografi

32. TAHAPAN KONSOLIDASI TANAH DAN KEBUTUHAN PETA
1.Tahap Pemilihan Lokasi :
• Berdasarkan potensi obyek (hasil kajian);
• Sesuai dengan tata ruang;
• Keinginan masyarakat/stakeholders;
• Aksesibilitas
• Penguasaan tanah
• Topografi
2. Tahap Bimbingan Masyarakat :
• Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah>>>>>>>>PETA KERJA
• Prosedur dan tahapan pelaksanaan penyusunan block plan>>>> PETA RENCANA
3. Penjajagan Kesepakatan :
• 85% pemilik/penggarap menyepakati>>>>>>> PETA KEPEMILIKAN dan PENGUASAAN TANAH
• Calon peserta konsolidasi tanah menyatakan bersedia ikut melaksanakan konsolidasi tanah dan memberikan Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan (STUP).
4. Penetapan Lokasi : PETA LOKASI ditetepkan dengan Surat Keputusan
5. Identifikasi Subyek dan Obyek Konsolidasi Tanah : PETA BIDANG DAN PENGUASAAN BIDANG (peta P4T)
6. Pengukuran dan Pemetaan Keliling>>>> PETA KAWASAN 1:1.000
7. Pengukuran dan Pemetaan Rincikan>>>> PETA BATAS BIDANG DAN BANGUNAN 1:1.000
8. Pengukuran Topografi dan Penggunaan Tanah>>> PETA KONTUR 1:1.000
9. Penyusunan Rencana Blok>>>> PETA BLOK PLAN
10. Desain konsolidasi tanah dan perhitungan luas>>>PETA RINCIKAN DAN BLOK PLAN
11. Pelepasan Tanah dan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi>>>PETA PERSIL/BIDANG
12. Relokasi
13. Penerbitan Sertifikat
PETA KERJA
Sumber : Juknis Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Tanah, Direktorat
Konsolidasi Tanah, Kedeputian Bidang Pengaturan Dan Penataan BPN RI ,
Tahun 2013

33. SEKEDAR CONTOH UNTUK DISKUSI
RENCANA KONSOLIDASI TANAH DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI
WILMAR, SERANG
PERATANYAAN
1. APA TUJUAN SPESIFIK
KONSOLIDASI TANAH?
PENATAAN BIDANG? ATAU
AKSES SARANA PRASARANA,
ATAU KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG BARU
2. Prediksi pemanfatan ruang?
3. Prediksi pergerakan?
4. Prediksi kebutuhan sarana
dan prasarana?
5. Bidang mana saja yg jadi
obyek konsolidasi?
TUANGKAN DALAM PETA SEKALA
DETAIL
Permasalahan
Mendasar :
KETERBATASAN AKSES
JALAN

34. RENCANA KONSOLIDASI TANAH DI SEKITAR KP3B
Permasalahan
Mendasar :
KETERBATASAN AKSES
JALAN

35. RENCANA KONSOLIDASI TANAH DI SEKITAR JL.
LINGKAR SELATAN CILEGON
Permasalahan
Mendasar :
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
PENATAAN BIDANG
SISTEM KLASTER