SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten

•Als PPTX, PDF herunterladen•
•
U
ushfia

1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur perizinan online yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dengan landasan hukum dan peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Regierungs- und gemeinnützige Organisationen
1 von 50
PROSEDUR PERIZINAN ONLINE (SIPEKA) DPMPTSP PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Gedung DPMPTSP, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Telp. (0254) 8480010, Fax. (0254) 8480011
LANDASAN HUKUM PTSP UU 25 TAHUN 2007 tentang Penanaman Modal UU 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik UU 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah PERPRES 97 TAHUN 2014 tentang Penyelenggaran PTSP PERATURAN DAERAH Nomor 7/2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal PERMENDAGRI Nomor : 138/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Satu Gerbang, Sejuta Peluang
3 1.Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 2.Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Satu Gerbang, Sejuta Peluang UNDANG-UNDANG Nomor : 25/2007 Tentang Penanaman Modal
4 Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik Satu Gerbang, Sejuta Peluang 1. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UNDANG-UNDANG Nomor : 25/2009 Tentang Pelayanan Publik UNDANG-UNDANG Nomor : 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
5 Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Satu Gerbang, Sejuta Peluang PERPRES Nomor : 97/2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP PERATURAN DAERAH Nomor 7/2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang Penanaman Modal.
6 Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah Satu Gerbang, Sejuta Peluang PERMENDAGRI Nomor : 138/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7 Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; Satu Gerbang, Sejuta Peluang PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PTSP REFORMASI REGULASI PERIZINAN Penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN Penyederhanaan prosedur perizinan yang efektif, efisien, murah, transparan, akuntabel PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yang baik 148 JENIS IZIN 47 JENIS NON IZIN PTSP
1.Dasar Hukum Kelembagaan PTSP Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tanggal 22 Desember Tahun 2016 2. Pelimpahan Wewenang Peraturan Gubernur Banten Nomor 22/2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tanggal 3 Juli 2018 ASPEK KELEMBAGAAN DPMPTSP DINAS TEKNIS 1. Koordinasi & Integrasi Perizinan 2. Sinkronisasi & Simplifikasi Pelayanan Perizinan 3. Penyelenggaraan Administrasi Perizinan 4. Penandatanganan Perizinan 1. Kebijakan Teknis Sektoral 2. Perencanaan Teknis Sektoral 3. Pembinaan Teknis Sektoral 4. Pengawasan Teknis Sektoral 5. Rekomendasi Teknis Sektoral
 KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan;  Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat;  KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menghambat rakyat untuk memperoleh pelayanan. 10 PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
 Memberikan kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha di Provinsi Banten; 11 TUJUAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  Memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada masyarakat.
 memberikan pelayanan sesuai dengan asas dan standar pelayanan.  mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik dan mengintegritaskan dengan sistem informasi perizinan dan non perizinan;  menyelenggarakan pelatihan dan bantuan teknis;  melakukan pengembangan sumber daya manusia.  bertanggungjawab terhadap keamanan dan tetap beroperasinya sistem yang diintegrasikan selama tahap pengembangan. 12 KEWAJIBAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
1. Penanaman Modal; 2. Perindustrian dan Perdagangan; 3. Pariwisata; 4. Pendidikan Kebudayaan; 5. Koperasi dan UMKM; 6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Energi Sumber Daya dan Mineral; 8. Kesehatan; 9. Pertanian ; 10. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Sosial; 12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 13. Perhubungan; 14. Kelautan dan Perikanan; 15. Pemanfaatan Ruang. Meliputi Satu Gerbang, Sejuta Peluang
NO DINAS JUMLAH PERIZINAN JUMLAH NON PERIZINAN 1 Penanaman Modal 10 0 2 Perindustiran dan Pedagangan 5 4 3 Pariwisata 0 1 4 Pendidikan dan Kebudayaan 4 0 5 Koperasi dan UKM 3 4 6 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 0 7 Energi dan Sumber Daya Mineral 24 2 8 Kesehatan 8 13 9 Pertanian 11 4 10 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 5 11 Sosial 1 2 12 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 0 14 Perhubungan 32 11 15 Kelautan dan Perikanan 25 0 16 Pemanfaatan Ruang 0 1 J U M L A H 148 47
Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik; Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan; Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur. Satu Gerbang, Sejuta Peluang
FUNGSI IZIN Sebagai sarana pengendalian dan Perlindungan Hukum, Menjamin Kepastian hukum dalam berusaha/LEGALITAS, Menjamin iklim usaha yang kondusif, Melindungi Kepentingan umum , serta Memelihara lingkungan hidup. Satu Gerbang, Sejuta Peluang
NILAI IKM NAMA LAYANAN : PTSP DPMPTSP PROVINSI BANTEN JUMLAH : 200 orang JENIS KELAMIN : L = 132 orang / P = 68 orang PENDIDIKAN : SD = orang SMP = 4 orang SMA = 51 orang DIII = 80 orang S1 = 59 orang S2 = 6 orang Periode Survey = Januari 2017 s/d Juni 2017 NILAI IKM NAMA LAYANAN : PTSP DPMPTSP PROVINSI BANTEN JUMLAH : 203 orang JENIS KELAMIN : L = 146 orang / P = 57 orang PENDIDIKAN : SD = 1 orang SMP = 11 orang SMA = 85 orang DIII = 35 orang S1 = 71 orang S2 = orang Periode Survey = Juli 2017 s/d Desember 2017 82.39 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI BANTEN SEMESTER I TAHUN 2017 RESPONDEN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI BANTEN SEMESTER II TAHUN 2017 84.94 RESPONDEN TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
Rekapitulasi Izin dan Non Izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Banten Januari s.d Juni 2018
REKAPITULASI REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN SEKTORAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018 NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 1 I. PENANAMAN MODAL 2 Izin Prinsip 28 3 Izin Prinsip Perluasan 10 4 Izin Prinsip Perubahan 14 5 Izin Usaha 15 6 Izin Usaha Perluasan 8 7 Izin Usaha Perubahan 10 8 Izin Pemb. Kantor Cabang - 9 II. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 11 11 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 20 12 Izin Pertambangan Rakyat 3 13 Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik 55 14 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik - 15 Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik - 16 Izin Usaha Pertambangan Op. Penjualan 2 17 Izin Sementara Melakukan Pengangkutan Penjualan - 18 Surat Izin Pengambilan air Tanah 592 19 Surat Izin Perusahaan Pengebor Air Tanah 1 20 Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak 21 Surat Izin Pengeboran 4 22 Izin Usaha Jasa Pertambangan 2 NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 23 III. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 24 Izin Lingkungan 18 25 Izin Pengelolaan Limbah B3 - 26 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 1 27 Izin Pengakuan Terdaftara Kayu Olahan 23 28 Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan 2 29 Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 - 30 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 1 31 IV. TENAGA KERJA 32 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 51 33 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 490 34 Izin Pembukaan Kantor Cabang - 35 Izin Operasi Perusahaan Penyedia Buruh 112 36 Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT 3 37 Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 12 38 V. KELAUTAN DAN PERIKANAN 39 Surat Izin Usaha Perikanan 43 40 Surat Izin Penangkapan Ikan 57 41 Surat Izin Penangkapan Ikan Andon 5 42 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 11 43 Izin Lokasi Reklamasi - 44 Izin Pelaksanaan Reklamasi - 45 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan 6 46 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan-Andon - 47 Izin Lokasi Perairan Pesisir 2
REKAPITULASI REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN SEKTORAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018 NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 48 VI. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 49 Izin Serah Pakai Tanah 25 50 Surat Izin Pemanfaatan Pengembangan Air Permukaan 4 51 VII. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 52 Angka Pengenal Import 71 53 Izin Usaha Bahan Berbahaya 2 54 VIII. KOPERASI 55 Izin Koperasi Simpan Pinjam - 56 IX. PENDIDIKAN 57 Izin Operasional Sekolah SMK/SMA 15 58 Izin Operasional Sekolah Khusus 1 59 X. PETERNAKAN 60 Izin Pengeluaran Produk Hewan 7 61 Izin Pemasukan Produk Hewan 6 62 Izin Usaha Distributor Obat Hewan 6 63 XI. KESEHATAN 64 Usaha Kecil Obat Tradisional 3 65 Penyalur Alat Kesehatan Cabang 6 66 Pedagang Besar Farmasi Cabang 13 67 Operasional Rumah Sakit - 68 Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi 6 69 Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan 17 70 Rekomendasi Izin Obat Tradisional 1 71 Rekomendasi Izin Kosmetik 9 72 Rekomendasi Farmasi - 73 Rekomendasi Laboratorium - 74 Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 11 75 Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional - NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 76 XII. SOSIAL 77 Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah 33 78 Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang - 79 XIII. PERHUBUNGAN 80 Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi - 81 Izin Operasi Taksi - 82 Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut 1 83 Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat - 84 Surat Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan - 85 Daftar Ulang SK/KP Izin Trayik/Operasi - 86 Surat Izin Usaha Perusahaan Tally 18 87 Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 28 88 Daftar Ulang Perizinan Perusahaan Bongkar Muat 49 89 Daftar Ulang Perizinan Jasa Pengurusan Transportasi 4 90 Daftar Ulang Surat Izin Angkutan Laut 6 91 Daftar Ulang Surat Izin Usaha Perusahaan Tally - 92 Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara - TOTAL 1960
REKAPITULASI REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN SEKTORAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018 Kab. Serang Jml : 269 14% Kab. Pandeglang Jml : 122 6% Kab. Lebak Jml : 55 3% Kab. Tangerang Jml : 639 32% Kota Tangerang Jml : 450 23% Kota Cilegon Jml : 134 7% Kota Serang Jml : 101 5% Kota Tangsel Jml : 190 10% Penanaman Modal Jml : 85 4% DESD Jml : 690 35% DLHK Jml : 45 2% Tenaga Kerja Jml : 668 34% DKP Jml : 124 6% PUPR Jml : 29 2% Perindustrian Jml : 73 4% Pendidikan Jml : 16 1% Pertanian Jml : 19 1% Kesehatan Jml : 66 3% Sosial Jml : 33 2% Perhubungan Jml : 106 6% Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Semester I Tahun 2018 sebanyak 1960
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN SEMPADAN SUMBER DAYA AIR SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BEKAS SUNGAI (BARU) SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN SIPPA SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN SEMPADA SUMBER DAYA AIR (DAFTAR ULANG) SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
Kelebihan Pendaftaran Online • Kemudahan melakukan pendaftaran karena tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP • Transparan karena status proses perizinan dikonfirmasi secara langsung melalui email AKSES • Tidak ada batasan tempat untuk berkomunikasi antara Pemohon dengan Petugas Pelayanan • Tidak ada tatap muka antara Pemohon dengan Petugas Pelayanan • Komunikasi secara Virtual JARAK • Pelayanan menjadi lebih cepat • Setiap saat bisa mengajukan perizinan secara 24 jamWAKTU Satu Gerbang, Sejuta Peluang
Spesifikasi Pendaftaran Online melalui Aplikasi SIPEKA BANTEN • APLIKASI DIAKSES SECARA ONLINE MELALUI JARINGAN INTERNETBERBASIS WEBBASED • PEMOHON DAPAT MEMANTAU PROSES PERMOHONAN IZINNYA MELALUI CEK STATUS IZIN DI PORTAL e-TRACKING STATUS IZIN • PEMOHON DAPAT MENGADUKAN PERMASALAHAN PERIZINAN SECARA ONLINEPENGADUAN ONLINE • APLIKASI ANTARA PORTAL SEBAGAI MEDIA INFORMASI SECARA UMUM TERINTEGRASI DENGAN BACKOFFICE SEBAGAI APLIKASI PENGOLAHAN PERIZINAN INTEGRASI PORTAL DAN BACKOFFICE • APLIKASI TIDAK BERBAYAR DAPAT DIBAGI KE SELURUH INSTANSI PTSP YANG DIKEMBANGKAN SESUAI KEBUTUHAN OPEN SOURCE PROGRAM Satu Gerbang, Sejuta Peluang
Hasil Pengembangan Aplikasi SIPEKA DPMPTSP BANTEN • PENAMBAHAN DATA STATISTIK BERDASARKAN DURASI DAN KINERJA PER BIDANG STATISTIK PERIZINAN • PENAMBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN PERIZINAN SAMPAI KEPADA PENGELOLAAN ARSIP SECARA DIGITAL PENGELOLAAN ARSIP PERIZINAN • PEMOHON DAPAT MENDAFTARKAN PERIZINAN SECARA ONLINE DENGAN KONSEP PAPERLESS PENDAFTARAN ONLINE Satu Gerbang, Sejuta Peluang
ALUR PENDAFTARAN ONLINE Masyarakat Mendaftar Secara Online Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online Masyarakat Mendaftar Perizinan dan mengupload persyaratan Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan Pemohon dengan komunikasi secara virtual Pendaftaran Online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan Satu Gerbang, Sejuta Peluang
Mekanisme Pendaftaran Online Pendaftaran online selesai jika sudah mendapatkan Nomor Pendaftaran dan telah diverifikasi petugas Backoffice DPMPTSP BANTEN Permohonan Perizinan Pilih jenis izin yang diajukan Input data permohonan perizinan Unggah data dokumen persyaratan perizinan Data Pemohon Input data Pemohon Unggah data dokumen Pemohon Pendaftaran & Verifikasi Pemohon Konfirmasi token via email Konfirmasi login aplikasi via email (otomatis) Satu Gerbang, Sejuta Peluang
Prinsip Dasar  OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. OSS  Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).  Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.  Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha.  Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).  Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.  Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).
Satu Gerbang, Sejuta Peluang • Perizinan Berusaha di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan kembali agar, semakin memudahkan kegiatan berusaha. • Penataan kembali tentang sistem pelayanan dan Regulasi Kegiatan berusaha harus sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan tekonologi, dan persaingan global. PP NOMOR 24 TAHUN 2018 Standar Sistem(IT) Izin(Komitmen) Supervisi K3L* Filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Satu Gerbang, Sejuta Peluang Ruang Lingkup Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Online Single Submission Insentif dan Disentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui OSS Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Melalui OSS Sanksi
Satu Gerbang, Sejuta Peluang 1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 2. Lembaga OSS menerbitikan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; 3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; 4. Pelaku Usaha pembayaran biaya; 5. Lembaga OSS fasilitasi; 6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dan pelaksanaannya oleh Pelaku Usaha. Garis Besar Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS Link https://oss.go.id/oss/
Reformasi Perizinan Berusaha • Reformasi Regulasi mengenai Perizinan Berusaha meliputi : • pengklasifikasian; • penghapusan; • penggabungan; • perubahan nomenklatur; atau • penyesuaian persyaratan. • penahapan untuk memperoleh perizinan; dan • pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan. • Reformasi Regulasi mengenai Perizinan Berusaha meliputi : • pengklasifikasian; • penghapusan; • penggabungan; • perubahan nomenklatur; atau • penyesuaian persyaratan. • penahapan untuk memperoleh perizinan; dan • pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.
Satu Gerbang, Sejuta Peluang
Gambaran Sistem Dalam Proses Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS 40 OSS K/L SiCANTI K SPIPISE DPMPT SP SKPD SektorInvestasi/ berusaha yang didelegasikan/ BKO Investor Pelaku Usaha lainnya Investasi/Urusa n Urusan Delegasi Delegasi Investasi (Pasal 30 ayat (7) UU 25/2017) 1. Layanan OSS tersedia secara cloud di http://oss.go.id  Mobile apps berbasis Android/IOS 2. Hardware OSS diadakan melalui mekanisme sewa
Pemrosesan Informasi Dalam Sistem OSS  OSS  Pemrosesan Pendaftaran, Checklist Compliance/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, Checklist Compliance/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.  SiCANTIK (KOMINFO)  Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah/KL yang belum memiliki sistem informasi, dengan data yang diterima dari sistem OSS.  SPIPISE (BKPM)  Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi Investasi dengan data yang diterima dari OSS.  AHU - NPWP  Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditjen Pajak yang berfungsi sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan sistem OSS.  ADMINDUK – NIK  Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK sebelum investor perorangan dapat menggunakan sistem OSS.  INSW  Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan Cross Border Trade Facilitation. 41
Regulasi Perizinan Berusaha Melalui OSS 9 1. Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS 2. PP Nomor 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai: a. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan b. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P c. Reformasi Perizinan: menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan (postif list) d. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS. e. Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS. f. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS. g. Pengenaan Sanksi.
1. Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS. 2. Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan infromasi dan layanan berbantuan OSS. 3. Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan. 4. Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS. Dukungan Pemerintah Daerah 10
LAMPIRAN PP 24/2018 44
No Sektor Jumlah Izin Saat Ini Jumlah Izin Reform Keterangan 4 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Izin 7 Izin 7 • 5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya dengan AMDAL dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor Non- Izin 3 Non- Izin 3 LAMPIRAN PP 24/2018 Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan *Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda 45 Ringkasan PP 24/2018 PP 24/2018
TERIMA KASIH

Empfohlen

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Pemdes Seboro Sadang
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Yudhi Aldriand
 
Buku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsosBuku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsos
Pemdes Seboro Sadang
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Aulia Arif
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PusdiklatpemdaPemeri
 
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...
Tri Widodo W. UTOMO
 

Empfohlen

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Dadang Solihin
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Pemdes Seboro Sadang
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Yudhi Aldriand
 
Buku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsosBuku saku dtks kemsos
Buku saku dtks kemsos
Pemdes Seboro Sadang
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
TV Desa
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Aulia Arif
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PusdiklatpemdaPemeri
 
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...
Kajian ”Pola Kemitraan Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
Formasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
Formasi Org
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Dadang Solihin
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
bertobodje
 
Sambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntu
Sambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntuSambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntu
Sambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntu
CelvinRamaPratama
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Rusman R. Manik
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
muzakir tombolotutu
 
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desaSukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
TV Desa
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
Ardi Susanto
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
Kelurahan Manggarai Selatan
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
ari_sukomanah
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Atika Rusli
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
TV Desa
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
TV Desa
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
Muslimin B. Putra
 
Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002
BappedaLampungUtara
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
ShintaDevi11
 
Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017
imammhd
 
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Yulianto Tulungagung
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
bertobodje
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yudhi Aldriand
 

Was ist angesagt? (20)

Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDPeningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRD
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Sambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntu
Sambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntuSambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntu
Sambutan bupati peresmian ksp cu lestari buntu
 
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan PublikSekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
Sekelumit tentang Konsep Dasar Pelayanan Publik
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desaSukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Pembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan DesaPembentukan Peraturan Desa
Pembentukan Peraturan Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanPartisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen KemendesPemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
Pemulihan ekonomi di masa pandemi oleh ekjen Kemendes
 
Pelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatifPelayanan publik partisipatif
Pelayanan publik partisipatif
 
Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002
 
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil 23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
23 juni, sambutan bupati pembukaan bumdes kapulogo kepil
 

Ähnlich wie Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten

B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newB ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
Indonesia Anti Corruption Forum
 
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
sahrir4
 
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.pptZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
JosephJames811058
 
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptxHORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
ssuser58c7a6
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
bandi2340
 

Ähnlich wie Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten (20)

Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017
 
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
 
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi newB ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
B ina bangda korupsi di sektor perijinan dan investasi new
 
Petunjuk perizinan online dpmptsp
Petunjuk perizinan online dpmptspPetunjuk perizinan online dpmptsp
Petunjuk perizinan online dpmptsp
 
Korupsi di sektor perijinan dan investasi new
Korupsi di sektor perijinan dan investasi newKorupsi di sektor perijinan dan investasi new
Korupsi di sektor perijinan dan investasi new
 
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
1563440215SOSIALISASI_IZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUB...
 
INOVASI DIYANG.pptx
INOVASI DIYANG.pptxINOVASI DIYANG.pptx
INOVASI DIYANG.pptx
 
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.pptZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
ZIN_USAHA_MIKRO_KECIL_(IUMK)_MELALUI_ONLINE_SINGLE_SUBMISSION.ppt
 
Buku saku 2018
Buku saku 2018Buku saku 2018
Buku saku 2018
 
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummitPleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
Pleno 090914 - Paparan Wamen PAN - RBSummit
 
SKM BPMPT KAB. MUARAENIM
SKM BPMPT KAB. MUARAENIMSKM BPMPT KAB. MUARAENIM
SKM BPMPT KAB. MUARAENIM
 
Pelayanan terpadu
Pelayanan terpaduPelayanan terpadu
Pelayanan terpadu
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapanpengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
pengukuran indeks kinerja pelayanan publik (IKPP) di bontang dan balikpapan
 
Visi Misi Cawagub DKI Nurmansjah Lubis
Visi Misi Cawagub DKI Nurmansjah LubisVisi Misi Cawagub DKI Nurmansjah Lubis
Visi Misi Cawagub DKI Nurmansjah Lubis
 
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptxHORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptx
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
UNDANGAN BIMTEK OSS
UNDANGAN BIMTEK OSSUNDANGAN BIMTEK OSS
UNDANGAN BIMTEK OSS
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptx
 

Mehr von ushfia

Mehr von ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 

Kürzlich hochgeladen

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
ngrecopemdes
 

Kürzlich hochgeladen (8)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 

Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten

  • 1. PROSEDUR PERIZINAN ONLINE (SIPEKA) DPMPTSP PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Gedung DPMPTSP, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Telp. (0254) 8480010, Fax. (0254) 8480011
  • 2. LANDASAN HUKUM PTSP UU 25 TAHUN 2007 tentang Penanaman Modal UU 25 TAHUN 2009 tentang Pelayanan Publik UU 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah PERPRES 97 TAHUN 2014 tentang Penyelenggaran PTSP PERATURAN DAERAH Nomor 7/2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal PERMENDAGRI Nomor : 138/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 3. 3 1.Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 2.Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Satu Gerbang, Sejuta Peluang UNDANG-UNDANG Nomor : 25/2007 Tentang Penanaman Modal
  • 4. 4 Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik Satu Gerbang, Sejuta Peluang 1. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. UNDANG-UNDANG Nomor : 25/2009 Tentang Pelayanan Publik UNDANG-UNDANG Nomor : 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
  • 5. 5 Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Satu Gerbang, Sejuta Peluang PERPRES Nomor : 97/2014 Tentang Penyelenggaraan PTSP PERATURAN DAERAH Nomor 7/2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan terpadu di bidang Penanaman Modal.
  • 6. 6 Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah Satu Gerbang, Sejuta Peluang PERMENDAGRI Nomor : 138/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  • 7. 7 Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; Satu Gerbang, Sejuta Peluang PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  • 8. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PTSP REFORMASI REGULASI PERIZINAN Penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN Penyederhanaan prosedur perizinan yang efektif, efisien, murah, transparan, akuntabel PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yang baik 148 JENIS IZIN 47 JENIS NON IZIN PTSP
  • 9. 1.Dasar Hukum Kelembagaan PTSP Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tanggal 22 Desember Tahun 2016 2. Pelimpahan Wewenang Peraturan Gubernur Banten Nomor 22/2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten tanggal 3 Juli 2018 ASPEK KELEMBAGAAN DPMPTSP DINAS TEKNIS 1. Koordinasi & Integrasi Perizinan 2. Sinkronisasi & Simplifikasi Pelayanan Perizinan 3. Penyelenggaraan Administrasi Perizinan 4. Penandatanganan Perizinan 1. Kebijakan Teknis Sektoral 2. Perencanaan Teknis Sektoral 3. Pembinaan Teknis Sektoral 4. Pengawasan Teknis Sektoral 5. Rekomendasi Teknis Sektoral
  • 10.  KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan;  Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat;  KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapat pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menghambat rakyat untuk memperoleh pelayanan. 10 PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT
  • 11.  Memberikan kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha di Provinsi Banten; 11 TUJUAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  Memberikan kepastian waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada masyarakat.
  • 12.  memberikan pelayanan sesuai dengan asas dan standar pelayanan.  mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik dan mengintegritaskan dengan sistem informasi perizinan dan non perizinan;  menyelenggarakan pelatihan dan bantuan teknis;  melakukan pengembangan sumber daya manusia.  bertanggungjawab terhadap keamanan dan tetap beroperasinya sistem yang diintegrasikan selama tahap pengembangan. 12 KEWAJIBAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK
  • 13. 1. Penanaman Modal; 2. Perindustrian dan Perdagangan; 3. Pariwisata; 4. Pendidikan Kebudayaan; 5. Koperasi dan UMKM; 6. Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7. Energi Sumber Daya dan Mineral; 8. Kesehatan; 9. Pertanian ; 10. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11. Sosial; 12. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 13. Perhubungan; 14. Kelautan dan Perikanan; 15. Pemanfaatan Ruang. Meliputi Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 14. NO DINAS JUMLAH PERIZINAN JUMLAH NON PERIZINAN 1 Penanaman Modal 10 0 2 Perindustiran dan Pedagangan 5 4 3 Pariwisata 0 1 4 Pendidikan dan Kebudayaan 4 0 5 Koperasi dan UKM 3 4 6 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 0 7 Energi dan Sumber Daya Mineral 24 2 8 Kesehatan 8 13 9 Pertanian 11 4 10 Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11 5 11 Sosial 1 2 12 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 0 14 Perhubungan 32 11 15 Kelautan dan Perikanan 25 0 16 Pemanfaatan Ruang 0 1 J U M L A H 148 47
  • 15. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik; Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan; Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur. Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 16. FUNGSI IZIN Sebagai sarana pengendalian dan Perlindungan Hukum, Menjamin Kepastian hukum dalam berusaha/LEGALITAS, Menjamin iklim usaha yang kondusif, Melindungi Kepentingan umum , serta Memelihara lingkungan hidup. Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 17. NILAI IKM NAMA LAYANAN : PTSP DPMPTSP PROVINSI BANTEN JUMLAH : 200 orang JENIS KELAMIN : L = 132 orang / P = 68 orang PENDIDIKAN : SD = orang SMP = 4 orang SMA = 51 orang DIII = 80 orang S1 = 59 orang S2 = 6 orang Periode Survey = Januari 2017 s/d Juni 2017 NILAI IKM NAMA LAYANAN : PTSP DPMPTSP PROVINSI BANTEN JUMLAH : 203 orang JENIS KELAMIN : L = 146 orang / P = 57 orang PENDIDIKAN : SD = 1 orang SMP = 11 orang SMA = 85 orang DIII = 35 orang S1 = 71 orang S2 = orang Periode Survey = Juli 2017 s/d Desember 2017 82.39 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI BANTEN SEMESTER I TAHUN 2017 RESPONDEN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI BANTEN SEMESTER II TAHUN 2017 84.94 RESPONDEN TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
  • 18. Rekapitulasi Izin dan Non Izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Banten Januari s.d Juni 2018
  • 19. REKAPITULASI REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN SEKTORAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018 NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 1 I. PENANAMAN MODAL 2 Izin Prinsip 28 3 Izin Prinsip Perluasan 10 4 Izin Prinsip Perubahan 14 5 Izin Usaha 15 6 Izin Usaha Perluasan 8 7 Izin Usaha Perubahan 10 8 Izin Pemb. Kantor Cabang - 9 II. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi 11 11 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 20 12 Izin Pertambangan Rakyat 3 13 Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik 55 14 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik - 15 Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik - 16 Izin Usaha Pertambangan Op. Penjualan 2 17 Izin Sementara Melakukan Pengangkutan Penjualan - 18 Surat Izin Pengambilan air Tanah 592 19 Surat Izin Perusahaan Pengebor Air Tanah 1 20 Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak 21 Surat Izin Pengeboran 4 22 Izin Usaha Jasa Pertambangan 2 NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 23 III. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 24 Izin Lingkungan 18 25 Izin Pengelolaan Limbah B3 - 26 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 1 27 Izin Pengakuan Terdaftara Kayu Olahan 23 28 Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan 2 29 Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 - 30 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 1 31 IV. TENAGA KERJA 32 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 51 33 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 490 34 Izin Pembukaan Kantor Cabang - 35 Izin Operasi Perusahaan Penyedia Buruh 112 36 Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT 3 37 Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 12 38 V. KELAUTAN DAN PERIKANAN 39 Surat Izin Usaha Perikanan 43 40 Surat Izin Penangkapan Ikan 57 41 Surat Izin Penangkapan Ikan Andon 5 42 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan 11 43 Izin Lokasi Reklamasi - 44 Izin Pelaksanaan Reklamasi - 45 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan 6 46 Bukti Pencatatan Kapal Perikanan-Andon - 47 Izin Lokasi Perairan Pesisir 2
  • 20. REKAPITULASI REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN SEKTORAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018 NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 48 VI. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 49 Izin Serah Pakai Tanah 25 50 Surat Izin Pemanfaatan Pengembangan Air Permukaan 4 51 VII. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 52 Angka Pengenal Import 71 53 Izin Usaha Bahan Berbahaya 2 54 VIII. KOPERASI 55 Izin Koperasi Simpan Pinjam - 56 IX. PENDIDIKAN 57 Izin Operasional Sekolah SMK/SMA 15 58 Izin Operasional Sekolah Khusus 1 59 X. PETERNAKAN 60 Izin Pengeluaran Produk Hewan 7 61 Izin Pemasukan Produk Hewan 6 62 Izin Usaha Distributor Obat Hewan 6 63 XI. KESEHATAN 64 Usaha Kecil Obat Tradisional 3 65 Penyalur Alat Kesehatan Cabang 6 66 Pedagang Besar Farmasi Cabang 13 67 Operasional Rumah Sakit - 68 Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi 6 69 Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan 17 70 Rekomendasi Izin Obat Tradisional 1 71 Rekomendasi Izin Kosmetik 9 72 Rekomendasi Farmasi - 73 Rekomendasi Laboratorium - 74 Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 11 75 Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat Tradisional - NO SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN Jumlah 1 2 11 76 XII. SOSIAL 77 Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah 33 78 Rekomendasi Pengumpulan Uang/Barang - 79 XIII. PERHUBUNGAN 80 Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi - 81 Izin Operasi Taksi - 82 Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut 1 83 Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat - 84 Surat Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan - 85 Daftar Ulang SK/KP Izin Trayik/Operasi - 86 Surat Izin Usaha Perusahaan Tally 18 87 Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 28 88 Daftar Ulang Perizinan Perusahaan Bongkar Muat 49 89 Daftar Ulang Perizinan Jasa Pengurusan Transportasi 4 90 Daftar Ulang Surat Izin Angkutan Laut 6 91 Daftar Ulang Surat Izin Usaha Perusahaan Tally - 92 Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara - TOTAL 1960
  • 21. REKAPITULASI REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAM MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN SEKTORAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018 Kab. Serang Jml : 269 14% Kab. Pandeglang Jml : 122 6% Kab. Lebak Jml : 55 3% Kab. Tangerang Jml : 639 32% Kota Tangerang Jml : 450 23% Kota Cilegon Jml : 134 7% Kota Serang Jml : 101 5% Kota Tangsel Jml : 190 10% Penanaman Modal Jml : 85 4% DESD Jml : 690 35% DLHK Jml : 45 2% Tenaga Kerja Jml : 668 34% DKP Jml : 124 6% PUPR Jml : 29 2% Perindustrian Jml : 73 4% Pendidikan Jml : 16 1% Pertanian Jml : 19 1% Kesehatan Jml : 66 3% Sosial Jml : 33 2% Perhubungan Jml : 106 6% Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Semester I Tahun 2018 sebanyak 1960
  • 22. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
  • 23. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN SEMPADAN SUMBER DAYA AIR SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
  • 24. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
  • 25. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BEKAS SUNGAI (BARU) SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
  • 26. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN SIPPA SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
  • 27. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN SEMPADA SUMBER DAYA AIR (DAFTAR ULANG) SIPEKA – DPMPTSP Provinsi Banten
  • 28. Kelebihan Pendaftaran Online • Kemudahan melakukan pendaftaran karena tidak perlu datang ke kantor DPMPTSP • Transparan karena status proses perizinan dikonfirmasi secara langsung melalui email AKSES • Tidak ada batasan tempat untuk berkomunikasi antara Pemohon dengan Petugas Pelayanan • Tidak ada tatap muka antara Pemohon dengan Petugas Pelayanan • Komunikasi secara Virtual JARAK • Pelayanan menjadi lebih cepat • Setiap saat bisa mengajukan perizinan secara 24 jamWAKTU Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 29. Spesifikasi Pendaftaran Online melalui Aplikasi SIPEKA BANTEN • APLIKASI DIAKSES SECARA ONLINE MELALUI JARINGAN INTERNETBERBASIS WEBBASED • PEMOHON DAPAT MEMANTAU PROSES PERMOHONAN IZINNYA MELALUI CEK STATUS IZIN DI PORTAL e-TRACKING STATUS IZIN • PEMOHON DAPAT MENGADUKAN PERMASALAHAN PERIZINAN SECARA ONLINEPENGADUAN ONLINE • APLIKASI ANTARA PORTAL SEBAGAI MEDIA INFORMASI SECARA UMUM TERINTEGRASI DENGAN BACKOFFICE SEBAGAI APLIKASI PENGOLAHAN PERIZINAN INTEGRASI PORTAL DAN BACKOFFICE • APLIKASI TIDAK BERBAYAR DAPAT DIBAGI KE SELURUH INSTANSI PTSP YANG DIKEMBANGKAN SESUAI KEBUTUHAN OPEN SOURCE PROGRAM Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 30. Hasil Pengembangan Aplikasi SIPEKA DPMPTSP BANTEN • PENAMBAHAN DATA STATISTIK BERDASARKAN DURASI DAN KINERJA PER BIDANG STATISTIK PERIZINAN • PENAMBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN PERIZINAN SAMPAI KEPADA PENGELOLAAN ARSIP SECARA DIGITAL PENGELOLAAN ARSIP PERIZINAN • PEMOHON DAPAT MENDAFTARKAN PERIZINAN SECARA ONLINE DENGAN KONSEP PAPERLESS PENDAFTARAN ONLINE Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 31. ALUR PENDAFTARAN ONLINE Masyarakat Mendaftar Secara Online Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online Masyarakat Mendaftar Perizinan dan mengupload persyaratan Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan Pemohon dengan komunikasi secara virtual Pendaftaran Online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 32. Mekanisme Pendaftaran Online Pendaftaran online selesai jika sudah mendapatkan Nomor Pendaftaran dan telah diverifikasi petugas Backoffice DPMPTSP BANTEN Permohonan Perizinan Pilih jenis izin yang diajukan Input data permohonan perizinan Unggah data dokumen persyaratan perizinan Data Pemohon Input data Pemohon Unggah data dokumen Pemohon Pendaftaran & Verifikasi Pemohon Konfirmasi token via email Konfirmasi login aplikasi via email (otomatis) Satu Gerbang, Sejuta Peluang
  • 33.
  • 34. Prinsip Dasar  OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik. OSS  Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).  Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.  Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha.  Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).  Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.  Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L).
  • 35. Satu Gerbang, Sejuta Peluang • Perizinan Berusaha di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan kembali agar, semakin memudahkan kegiatan berusaha. • Penataan kembali tentang sistem pelayanan dan Regulasi Kegiatan berusaha harus sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan tekonologi, dan persaingan global. PP NOMOR 24 TAHUN 2018 Standar Sistem(IT) Izin(Komitmen) Supervisi K3L* Filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
  • 36. Satu Gerbang, Sejuta Peluang Ruang Lingkup Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Online Single Submission Insentif dan Disentif Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui OSS Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Melalui OSS Sanksi
  • 37. Satu Gerbang, Sejuta Peluang 1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 2. Lembaga OSS menerbitikan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; 3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; 4. Pelaku Usaha pembayaran biaya; 5. Lembaga OSS fasilitasi; 6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional dan pelaksanaannya oleh Pelaku Usaha. Garis Besar Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS Link https://oss.go.id/oss/
  • 38. Reformasi Perizinan Berusaha • Reformasi Regulasi mengenai Perizinan Berusaha meliputi : • pengklasifikasian; • penghapusan; • penggabungan; • perubahan nomenklatur; atau • penyesuaian persyaratan. • penahapan untuk memperoleh perizinan; dan • pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan. • Reformasi Regulasi mengenai Perizinan Berusaha meliputi : • pengklasifikasian; • penghapusan; • penggabungan; • perubahan nomenklatur; atau • penyesuaian persyaratan. • penahapan untuk memperoleh perizinan; dan • pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.
  • 40. Gambaran Sistem Dalam Proses Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS 40 OSS K/L SiCANTI K SPIPISE DPMPT SP SKPD SektorInvestasi/ berusaha yang didelegasikan/ BKO Investor Pelaku Usaha lainnya Investasi/Urusa n Urusan Delegasi Delegasi Investasi (Pasal 30 ayat (7) UU 25/2017) 1. Layanan OSS tersedia secara cloud di http://oss.go.id  Mobile apps berbasis Android/IOS 2. Hardware OSS diadakan melalui mekanisme sewa
  • 41. Pemrosesan Informasi Dalam Sistem OSS  OSS  Pemrosesan Pendaftaran, Checklist Compliance/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, Checklist Compliance/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.  SiCANTIK (KOMINFO)  Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah/KL yang belum memiliki sistem informasi, dengan data yang diterima dari sistem OSS.  SPIPISE (BKPM)  Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi Investasi dengan data yang diterima dari OSS.  AHU - NPWP  Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditjen Pajak yang berfungsi sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan sistem OSS.  ADMINDUK – NIK  Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK sebelum investor perorangan dapat menggunakan sistem OSS.  INSW  Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan Cross Border Trade Facilitation. 41
  • 42. Regulasi Perizinan Berusaha Melalui OSS 9 1. Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS 2. PP Nomor 24 Tahun 2018, mengatur kembali ketentuan mengenai: a. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan b. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P c. Reformasi Perizinan: menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, mengelompokan bentuk dan jenis perizinan dalam bentuk daftar perizinan (postif list) d. OSS: Kelembagaan dan Operasional Sistem OSS. e. Insentif Atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS. f. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS. g. Pengenaan Sanksi.
  • 43. 1. Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK Pelaksanaan OSS Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS. 2. Mengfungsikan PTSP Daerah untuk memberikan fasilitasi layanan infromasi dan layanan berbantuan OSS. 3. Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan. 4. Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS. Dukungan Pemerintah Daerah 10
  • 45. No Sektor Jumlah Izin Saat Ini Jumlah Izin Reform Keterangan 4 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Izin 7 Izin 7 • 5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya dengan AMDAL dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor Non- Izin 3 Non- Izin 3 LAMPIRAN PP 24/2018 Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan *Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda 45 Ringkasan PP 24/2018 PP 24/2018
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.

Hinweis der Redaktion

  1. This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010! For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.
  2. 10