Krisis ekonomi global dan kenaikan harga komoditas pangan internasional menyebabkan kelangkaan pangan di Indonesia. Hal ini menimbulkan inflasi yang tinggi sekitar 7,4% pada Februari 2008. Kelangkaan pangan disebabkan oleh berkurangnya kemampuan produksi petani akibat penghapusan subsidi dan liberalisasi pertanian sejak krisis 1997/1998 serta infrastruktur pertanian yang terbatas.

1. umihanik.blogspot.com
Kerawanan Pangan dan Inflasi
Umi Hanik
Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK
RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia
menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan
(subprime mortage1) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus
bergerak naik sejak pertengahan tahun 2007 dan per 12 Maret 2008 harga minyak
mentah dunia sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Krisis ekonomi dan
pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan sentimen
negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup signifikan kenaikan komoditi pangan
internasional.
Kenaikan komoditi pangan internasional ini menimbulkan krisis ketersediaan komoditi
kebutuhan pangan meliputi gula, beras, minyak goreng, tepung terigu, dan kedelai di
dalam negeri karena ketergantungan pangan domestik yang cukup tinggi terhadap
impor. Kelangkaan atas komoditi pangan tersebut menyebabkan harga-harga kebutuhan
pangan pokok melambung tinggi. Sebagaimana digambarkan dalam Gambar I untuk laju
inflasi year on year untuk Bulan Februari 2008 naik hingga 7.40% jika dibandingkan
dengan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni 6.30%.
Gambar 1
Laju Inflasi Year on Year
8.00 7.36
6.95 6.71
6.26 6.52
7.00 6.01 6.06 7.40
6.00 6.88
6.51 6.59
6.30 6.29
5.00 5.77
4.00
3.00
2.00
1.00
-
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08
Sumber : Diolah Dari Data BPS
1 Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil
debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah. Hasil release (11 Maret 2008) oleh University of California
Los Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus senilai U1S$ 152 Miliar
yang diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja konsumen, investasi
bisnis, pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada kwartal III sebesar
3%, dan 2,5% pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka pengangguran naik
menjadi 5,5% pada kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi tersebut ekonomi AS akan
lolos dari resesi paling cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage baru akan pulih pada
semester II. Namun ekonomi AS akan melambat pada kwartal II 2008
umihanik.blogspot.com 1 of 9

2. umihanik.blogspot.com
Melambungnya harga-harga tersebut menimbulkan kepanikan masyarakat dan efek
berganda pada berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain mendorong harga
barang lainnya untuk turut bergerak naik, adanya ketidakpastian yang dimanfatkan oleh
spekulan untuk meraup untung yang lebih tinggi, selain itu tidak adanya kenaikan pada
sisi pendapatan masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dengan
demikian bahan-bahan kebutuhan pokok yang harganya sudah melambung tinggi
tersebut menjadi semakin tidak terbeli dan hal ini selain menimbulkan masalah sosial
baru yakni meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas juga berdampak cukup
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Gambar 2
PDB TAHUN 2002-2006
MENURUT HARGA KONSTAN 2000
TERINCI MENURUT PENGGUNAAN (% )
2002 2003 2004 2005 2006
Pengeluaran Konsumsi 68.46 68.35 68.24 67.31 66.31
Pembentukan Modal Tetap 20.42 19.62 21.42 22.46 21.91
Domestik Bruto
Perubahan stok 0.87 2.92 1.52 1.07 0.71
Ekspor barang dan jasa 37.59 38.01 41.09 45.24 46.81
Sumber : Diolah Dari Data BI : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Des 2007
Sebagaimana disajikan dalam gambar 2 bahwa selama beberapa periode terakhir
pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 70% disokong oleh pengeluaran konsumsi
dimana sekitar 87% oleh rumah tangga dan sisanya adalah konsumsi oleh pemerintah.
Dan jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat buruk pada fundamental ekonomi
Indonesia.
Pasar domestik memang telah menjadi potensi yang cukup menarik bagi produsen
pangan, termasuk jagung dan kedelai dari luar negeri. Apalagi mengingat harga jagung
dan kedelai impor bisa masuk dengan leluasa dan harga murah. Dapat dijelaskan disini
bahwa impor dirangsang oleh adanya kebutuhan dalam negeri yang amat besar, harga
di pasar international yang rendah, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, dan
adanya bantuan kredit impor dari negara eksportir.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ketahanan pangan di Indonesia sangat
rentan karena guna memenuhi kebutuhan pangan domestik pemerintah sepenuhnya
bergantung pada komoditi impor. Lebih jauh dijelaskan di bawah.
umihanik.blogspot.com 2 of 9

3. umihanik.blogspot.com
Diagnosa Penyebab Munculnya Masalah Kelangkaan Pangan
1. Penurunan Kemampuan Produksi Petani Tanaman Pangan Domestik
a. Penghapusan Subsidi Pupuk dan Liberalisasi Sektor Pertanian Sebagai
Akibat Penandatanganan Nota Perjanjian Dengan IMF dan WTO
Letter of Intent antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund
yang ditandatangani pada tahun 1997 mensyaratkan Indonesia untuk
meliberalisasi sektor pertaniannya antara lain melalui akses pasar, kompetisi
ekspor, penerapan dan penurunan bea masuk/tarif, redefinisi peranan dan fungsi
BULOG sebagai State Trading Enterprise. Selain itu dihapuskannya subsidi2
pertanian seperti pupuk, benih dan obat-obatan untuk hama pada tahun 1998
berakibat cukup drastis terhadap naiknya biaya produksi pertanian dengan
demikian kemampuan produksi dari para petani menurun. Kenaikan biaya
produksi yang cukup tinggi tersebut nyatanya tidak diiringi dengan kebijakan
pemerintah terkait paska produksi pertanian yang mengakibatkan harga jual
produk-produk pertanian jeblok. Selain harga yang jeblok produk pertanian
domestik cenderung tidak diminati dan kalah bersaing dengan produk-produk
pertanian import lainnya. Selanjutnya, tidak adanya insentif dan tidakjelasnya
kebijakan pemerintah di bidang pertanian untuk mendorong petani berproduksi
mengakibatkan banyak petani lebih memilih untuk beralih profesi. Alih-alih untuk
dapat berkompetisi dalam perdagangan internasional sebagaimana diplomasi
WTO dan IMF, untuk bertahan di negeri sendiri saja petani kita tidak dapat
melakukannya.
Gambar 3
PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993
Terinci M enurut Sektor Produksi
1993-2003 (%)
1993 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003**
Pertanian 17.88 15.42 14.88 16.90 17.13 16.63 16.35 16.08 15.83
Industri 39.68 42.97 43.16 42.75 43.25 43.65 43.50 43.43 43.14
Jasa 42.44 41.61 41.96 40.35 39.62 39.71 40.16 40.49 41.03
Jasa Lainnya 10.12 8.85 8.76 9.69 9.80 9.56 9.53 9.39 9.33
Sumber : Diolah Dari Data BPS : Statistik Keuangan, Berbagai Periode
Cukup ironis mengingat Indonesia adalah negara agraris dan bertumpu kepada
sektor pertanian sebagaimana disajikan pada data persandingan Gambar 2 dan
3. Diungkapkan bahwa sebelum tahun 1995 yakni sebelum penandatanganan
naskah perjanjian pertanian dengan WTO dan IMF, Indonesia menduduki
peringkat 9 sebagai eksportir beras terbesar di dunia, namun setelah Indonesia
bergabung dengan WTO yakni tepatnya setelah penandatangan LoI dengan IMF
2 Kebijakan untuk menghapus subsidi pertanian ini sebagai konsekwensi penandatanganan perjanijian pertanian
karena bergabungnya Indonesia ke WTO pada tahun 1995 (World Trade Organization)
umihanik.blogspot.com 3 of 9

4. umihanik.blogspot.com
pada tahun 1997 serta naskah perjanjian pertanian dengan WTO pada tahun
1998 Indonesia menjadi importir beras terbesar di dunia3.
b. Terbatasnya Infrastruktur dan Penerapan Tehnologi Pertanian Yang Tidak
Memadai
Bencana banjir dan tanah longsor yang baru melanda pada akhir 2007 dan awal
tahun baru 2008 terjadi di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi
perhatian nasional. Data dari Kementrian Pekerjaan Umum mengungkapkan dari
5.590 sungai induk yang ada di Indonesia, sekitar 5694 sungai diantaranya
berpotensi menimbulkan banjir karena belum berjalannya normaliasi sungai dan
pembangunan bendungan. Banjir-banjir tersebut disebabkan oleh ulah manusia
karena manajemen tata ruang yang tidak memperhatikan dampak lingkungan
dan perubahan iklim secara alamiah karena pemanasan global. Bencana-
bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan ribu orang kehilangan tempat
tinggal, harta benda, mata pencarian, kehilangan nyawa dan terendamnya jutaan
hektar lahan pertanian, kehutanan, rusaknya infrastruktur jalan, bangunan,
irigasi, bendungan yang hancur dan tentunya menurunnya produksi pangan
nasional.
Lebih lanjut, Indonesia juga masih sangat minim dalam penerapan teknologi dan
infrastruktur pertanian. Ditambah lagi, tidak banyak investor atau swasta yang
tertarik untuk menanamkan modalnya untuk infrastruktur pertanian. Secara
umum masalah terkait infrastruktur dan penerapan tehnologi pertanian tanaman
pangan antara lain mencakup :
• Fasilitas pengairan/ irigasi banyak yang mengalami kerusakan karena rata-
rata fasilitas irigasi dibangun pada era 80-an dan tidak pernah diperbarui lagi.
• Jalan desa yang minim dan tidak memadai menyulitkan proses produksi dan
distribusi.
• Rata-rata petani kita adalah petani penggarap atau buruh tani yang tidak
mempunyai lahan sendiri untuk menanam
• Keterbatasan lahan yang menyebabkan disparitas komoditi pertanian
khususnya bahan makanan antar daerah (Jawa dan Bali Versus Luar Jawa
Bali). Ketergantungan produksi pertanian dari Jawa & Bali sangat riskan
karena produktivitas pertanian per hektar lahan di Jawa cenderung menurun.
Selain itu juga terbatasnya ketersediaan lahan yang ada karena
dialihfungsikan menjadi pabrik, jalan tol, maupun perumahan. Dan
implikasinya adalah mahalnya sewa lahan pertanian di Jawa & Bali
• Tidak adanya bantuan alat-alat tehnologi pertanian dari pemerintah kepada
para petani dengan demikian produktivitas petani domestik menjadi rendah
dan kalah jauh jika harus bersaing dengan petani-petani dari negara yang
tergabung dalam WTO.
Karena infrastruktur yang terbatas dan tidak adanya tehnologi yang mendukung
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian hanya berkisar di
angka 2% sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.
3 Sebagaimana disampaikan Halida M (Mantan Dubes Indonesia untuk WTO) Dalam Riza VT, Agus Salim, Effendi YS
(2001), Implementasi dan Dampak: Perjanjian Pertanian (AoA) WTO bagi Indonesia. PAN Indonesia, Jakarta hal 69
4 Pidato Menteri Pekerjaan Umum tanggal 21 September 2005
umihanik.blogspot.com 4 of 9

5. umihanik.blogspot.com
Gambar 3
Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Sektor
1994-2003 (% Pertahun)
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
1994-97 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03
Pertanian 2.26 1.00 -1.33 2.16 1.88 1.68 2.01 2.48
Industri 9.33 5.17 -13.95 1.97 5.89 3.08 3.53 3.41
Jasa 6.76 5.58 -16.46 -1.03 5.17 4.60 4.55 5.48
Jasa Lainnya 3.26 3.62 -3.85 1.94 2.33 3.14 2.13 3.44
Sumber : Diolah Dari Data BPS : Statistik Keuangan, Berbagai Periode
c. Bencana Alam
Perubahan iklim sebagai akibat perusakan lingkungan yang terjadi secara terus
menerus dan cepat seperti penggundulan serta pembakaran hutan
mengakibatkan bencana longsor dan banjir besar di hampir semua wilayah di
Indonesia. Sebagai ilustrasi, banjir yang melanda beberapa kabupaten atau kota
di Jawa Timur - sebagai salah satu daerah penghasil pangan nasional - diduga
kuat akibat rusaknya hutan yang ada. Data5 yang ada menyebutkan dari
1.363.791 hektare kawasan hutan di provinsi tersebut, hampir seluruhnya dalam
kondisi kritis. Bahkan 325.879 hektare diantaranya sudah gundul. Berbagai
kejadian bencana yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir
mengakibatkan gagal panen di sejumlah daerah penghasil pangan nasional yang
membawa implikasi pada menurunnya stock pangan nasional.
d. Menurunnya Peranan BULOG
Peranan dan fungsi BULOG menurun secara sistematis terkait penandatanganan
Letter of Intent Indonesia dan IMF serta protes dan keberatan dari para anggota
WTO atas tindakan-tindakan negara-negara yang menghindar dari komitmennya
atas perdagangan bebas dengan menjadikan State Trade Enterprise (BULOG)
yang mempertahankan proteksi pasar domestik dan mengganggu mekanisme
pasar. Dorongan IMF dan WTO adalah untuk membatasi peranan dan fungsi
BULOG dan mengedepankan peranan swasta dalam pendistribusian beras.
Selain itu, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang sebelumnya digunakan
pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mensubsidi BULOG dengan
memberikan kredit untuk menjaga harga beras di Indonesia dengan membeli
gabah para petani dihentikan. Situasi ini mempersulit BULOG dalam mencari
5
Release Pemprop Jatim Februari 2008
umihanik.blogspot.com 5 of 9

6. umihanik.blogspot.com
dana cair untuk melaksanakan peranan dan tugasnya. Situasi lainnya,
bervariasinya harga beras pada setiap tingkatan mulai tingkatan internasional,
regional dan pemerintah yang cukup tinggi.
Konsekwensi dari nota perjanjian tersebut BULOG harus merelakan sebagian
perannya pada swasta dimana tidak ada orientasi atau kewajiban atas
pemenuhan pangan nasional (public service obligation atau national obligation).
Dengan demikian menurunnya peranan BULOG ini menyebabkan distribusi sub
sektor pertanian tanaman pangan menjadi semakin tidak menentu.
Mengacu pada masalah produksi domestik yang terbatas sementara kebutuhan akan
konsumsi pangan cukup tinggi dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik dengan
demikian guna menghindari kerawanan pangan dan efek sosial berganda lainnya
pemerintah memenuhi kebutuhan pangan domestik sepenuhnya dengan mengandalkan
pada komoditi impor.
2. Shortage Produksi dan Kenaikan Harga Pangan Internasional
Melambungnya harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh level US$
110,20 per barel yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan produksi
minyak dunia, krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada
krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup
mengganggu terhadap pola perdagangan dan ekonomi internasional. Shortage
produksi pangan Internasional juga terjadi sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi
di AS yang diperkirakan paling cepat baru akan berakhir pada Triwulan III 2008.
maka akibatnya terjadi tren kenaikan harga pangan internasional. Akibatnya harga-
harga komoditas pangan yang sebagian besar diimpor menjadi naik drastis. Karena
kenaikan drastis dan ketidaksiapan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan
tersebut maka yang terjadi adalah kelangkaan pangan di dalam negeri.
Gambar 4
Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional
Desember 2006 – Januari 2008
(US$/Barrel)
Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008
umihanik.blogspot.com 6 of 9

7. umihanik.blogspot.com
Selain karena masalah shortage dan inflasi, umumnya harga komoditi pangan di luar
negeri lebih menarik dibanding pasar domestik. Oleh karena itu sebagian besar
produsen akan cenderung untuk menjual komoditasnya ke luar negeri.
Catatan Kritis Atas Rencana Penerapan Kebijakan PKSH
Sebagaimana disampaikan dalam nota keuangan RAPBN-P 2008 salah satu langkah
untuk mengamankan APBN 2008 adalah penerapan program stabilisasi harga pangan
pokok yang antara lain mencakup :
a. Insentif Pajak dan Bea Ekspor Impor
1. Penurunan bea masuk impor beras dari Rp 550 per kg menjadi Rp 450 per kg
2. PPN minyak goreng curah tidak bermerk yang ditanggung oleh pemerintah
3. Penerapan bea keluar CPO, biofuel, dan produk turunan CPO lainnya di atas
US$ 1100
4. Penurunan bea masuk impor terigu
5. PPN gandum dan terigu yang ditanggung oleh pemerintah
6. Penurunan bea masuk impor kedelai dari 5% menjadi 0%
7. Penurunan PPh impor kedelai dari 2,5% menjadi 0,5%
b. Subsidi Pangan
1. Subsidi pangan dengan penambahan volume raskin 5 kg per rumah tangga
miskin
2. Subsidi minyak goreng curah tidak bermerk melalui operasi pasar murah, subsidi
per rumah tangga miskin sebanyak maksimal 2 liter
3. Subsidi harga kedelai Rp 1000/kg selama 6 bulan kepada pengrajin tempe dan
tahu
Terkait rencana penerapan kebijakan di atas untuk stabilisasi harga sebagai berikut
beberapa catatan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kebijakan
a. Rencana pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha
pangan berupa pembebasan PPN, PPh, dan bea impor tersebut dinilai kurang tepat
mengingat permintaan komoditas pangan terhadap perubahan harga cenderung
inelastis, artinya berapapun harga berubah maka permintaan terhadap komoditas
pangan tersebut cenderung akan tetap. Belajar dari penerapan kebijakan pemberian
insentif pajak pada pengusaha minyak goreng pada Bulan September tahun lalu,
pemerintah secara optimis juga mematok harga minyak goreng akan mampu turun
secara signifikan hingga Rp 8000 per kilogram. Patokan harga ini juga dinilai tanpa
perhitungan yang mendasar, karena perilaku konsumen untuk mengkonsumsi
barang-barang kebutuhan pokok yang cenderung tetap dan pergerakan harga yang
mengikuti pasar tidak bisa dipatok begitu saja. Oleh karena itu (berapapun pajak
yang diberikan/dikenakan) produsen akan cenderung untuk tidak menambah jumlah
produksinya karena menambah jumlah produksi sudah tidak menarik dan
menguntungkan lagi bagi produsen. Ditambah lagi dengan adanya patokan harga
atas sebesar Rp 8000 akan semakin mengurangi minat produsen untuk
meningkatkan produksi minyaknya. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah jika
terdapat produsen ‘nakal’ dan mencoba memanfaatkan peluang dengan menimbun
dan menahan stok barang dalam waktu tertentu, sementara produsen minyak goreng
lainnya pada umumnya akan cenderung untuk tidak menambah jumlah produksinya
(karena asumsi permintaan yang tetap tadi) hingga menyebabkan terbatas bahkan
langkanya stok minyak goreng dipasaran.
umihanik.blogspot.com 7 of 9

8. umihanik.blogspot.com
Kelangkaan stok minyak goreng dipasaran ini akan menimbulkan excess of demand
terhadap minyak goreng dan harga akan cenderung bergerak naik mendekati harga
asal (harga minyak kena pajak). Bahkan harga akan melambung tinggi jika produsen
‘nakal’ banyak bermain dan pemerintah tidak segera melakukan campur tangan
dengan penetrasi pasar secara massal dengan membanjiri supply minyak goreng di
pasar atau melakukan razia produsen dimaksud. Selain itu kecenderungannya
selama ini adalah penetrasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah sudah tidak
kompetitif lagi dan tidak mampu menggerakkan harga untuk turun sementara disisi
lain pemerintah cenderung tidak berdaya untuk menertibkan para produsen yang
tidak tertib sebagaimana disebut di atas. Akibatnya, alih-alih masyarakat dapat
membeli minyak goreng dengan murah, harga yang harus dibayar masyarakat rata-
rata adalah naik sebesar 40% karena mulai dari produsen besar, retail, dan
pengecer mengambil margin yang cukup besar.
Kebijakan untuk memberikan subsidi berupa pembebasan PPN minyak goreng yang
rencananya akan diberlakukan selama 6 bulan ini berbeda dengan momen
sebelumnya dimana permintaan terhadap minyak goreng mencapai titik tertinggi
bertepatan dengan bulan puasa, lebaran, natal, dan tahun baru.
Dari analisa di atas, disimpulkan bahwa kebijakan pembebasan pajak dan bea tidak
berpengaruh langsung terhadap penurunan harga minyak goreng maupun harga
pokok lainnya melainkan hanya akan menghilangkan peluang peningkatan
penerimaan negara dari sektor pajak.
b. Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi merupakan kebijakan yang tepat,
namun ada baiknya kebijakan tersebut diarahkan dalam rangka membanjiri pasar
dengan produk-produk pangan, karena dengan supply bahan pokok di pasar berlebih
maka secara alamiah harga-harga bahan pokok akan kembali normal. Selain itu
guna optimalnya pelaksanaan program subsidi ini perlu dilakukan pemantauan yang
cukup ketat.
Usulan Rekomendasi dan Tindaklanjut
Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat serta mempertimbangkan berbagai
catatan di atas maka dapat diusulkan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti
sebagai berikut :
Kebijakan Jangka Pendek Diarahkan Untuk Peningkatan Produksi dan Pemenuhan
Kebutuhan Pangan Domestik :
1. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional dengan membanjiri supply pasar dengan
kebutuhan pokok (gula, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, beras) dengan
demikian harga-harga bahan pokok yang tadinya tidak terjangkau oleh masyarakat
akan tertekan turun. Jika stok nasional tidak mencukupi, pemerintah dapat
melakukan impor namun dengan jumlah terbatas dan hanya untuk mencukupi
kekurangan yang ada, dan hal ini akan menjadi dasar evaluasi bagi kebijakan
ketersediaan pangan tahun berikutnya.
2. Mendorong BUMN-BUMN yang bergerak dibidang pertanian dan pangan untuk
berkonsentrasi kepada pemenuhan pangan nasional sebagai public service
obligation atau national obligation.
3. Pemberian subsidi pupuk, obat-obatan pembasmi hama, dan bibit unggul kepada
petani guna meningkatkan produksi pangan domestik.
umihanik.blogspot.com 8 of 9

9. umihanik.blogspot.com
4. Hasil produksi pangan domestik yang tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan
domestik dapat disupply oleh komoditi pangan impor dengan jumlah yang
sewajarnya dan dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari dari praktek-
praktek korupsi dan manipulasi.
5. Mendorong Kementerian UKM dan pihak perbankan nasional untuk melakukan
reorientasi alokasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang berpihak pada
kelompok-kelompok usaha yang termarginalisasi termasuk dalam rangka
penggalakan sektor informal lainnya contohnya: kelompok warung tegal dan
pedagang gorengan.
Kebijakan Jangka Menengah dan Panjang Dalam Rangka Swasembada dan Kedaulatan
Pangan Nasional
1. Meratifikasi nota perjanjian antara pemerintah dengan IMF dan WTO terkait
kebijakan penghapusan subsisi pupuk bagi petani, liberalisasi produk pangan, dan
pengurangan peran BULOG
2. Reorientasi dan revitalisasi pertanian tanaman pangan untuk mencapai swasembada
pangan dalam rangka kedaulatan pangan nasional melalui pemberian subsidi harga
pupuk, obat-obatan, dan benih unggul, pembangunan fasilitas pengairan/ irigasi dan
jalan desa yang memadai, penerapan alat-alat tehnologi pertanian, penyediaan
lahan garap yang memadai bagi petani pangan (diarahkan ke luar Jawa-Bali),
antisipasi banjir dengan pembangunan kanal, bendungan, situ dll
3. Menanggulangi dan menormalisasi sungai-sungai yang berpotensi menimbulkan
banjir seperti sungai Bengawan Solo, Ciliwung, Cisadane dan sungai lainnya.
4. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat
untuk memperbaiki infrastruktur pertanian dan pendukung seperti irigasi, bendungan
dan jalan-jalan desa. Proyek-proyek pembangunan kontruksi dengan kualitas baik
harus menjadi prioritas dan fondasi untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah
Indonesia perlu secara konkret menerapkan pencegahan, transparansi dan
pengawasan atas mark-up atas biaya-biaya pengerjaan proyek infrastruktur. Lalu,
rendahnya kualitas bangunan dan jalan akibat kegiatan mark-up mengakibatkan
biaya produksi dan industri menjadi mahal dan pendistribusian barang yang lambat
karena mengeluarkan biaya pungutan liar yang besar di lapangan khususnya jalan-
jalan yang rusak di wilayah pantai utara Jawa.
5. Moratorium dan penghijauan kembali selama 20 tahun terhadap hutan-hutan yang
telah rusak dan gundul karena hutan merupakan penyebab terbesar kerusakan
lingkungan, banjir, dan longsor
umihanik.blogspot.com 9 of 9

10. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music