2.
KILAS BALIK :
1. Sebelum 2006 : Pengelolaan Penerimaan Negara dilakukan secara
terpisah oleh DJP (MP3), DJPBC (EDI), dan DJPBN (SISPEN).
2. 2006 s.d. sekarang : disatukan dalam satu sistem yaitu MPN (koordinasi
ada di DJP).
3. 2014- : MPN-G2 (koordinasi ada di DJPBN).
PENDAHULUAN
3.
Perbedaan antara MPN dan MPN-G2
1. Dokumen Sumber
2. Tempat dan Channel Pembayaran
3. Proses Billing
4. Waktu Pembayaran (Pelayanan)
5. Proses Reversal dan perbaikan data
6. Koneksitas dengan Sistem Pengeluaran
7. Konfigurasi Sistem
MPN vs MPN-G2
4.
Existing MPN (Perdirjen 78 tahun 2006): ada 2 dokumen sumber :
1. Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, SSPCP, SSBP, SSPB, STBS)
2. Bukti Penerimaan Negara (BPN)
MPN G-2 hanya ada satu dokumen sumber yaitu Bukti Penerimaan Negara
(BPN)
Dokumen Sumber
5.
MPN (Existing) :
1. Tempat Pembayaran : Bank dan Kantor Pos
2. Channel Pembayaran :
a. Loket
b. e- Banking (hanya 1 %)
Tempat dan Channel Pembayaran
6.
Tempat dan Channel Pembayaran
MPN-G2 :
1. Tempat Pembayaran : Bank dan Non Bank
2. Channel Pembayaran :
a. Loket
b. ATM
c. Internet-Banking
d. Phone-Banking*
e. SMS-Banking*
f. Supermarket atau gerai lainnya seperti Carrefour, Hypermart, Giant,
Superindo, Matahari, Ramayana, Indomaret, Alfamart, dsb*
* bertahap
7.
Proses Billing
(Pembentukan data tagihan)
MPN (Existing) :
Tidak Ada. Menjadi satu dengan proses pembayaran di Bank/Pos persepsi, dengan
mengisi formulir setoran sekaligus dilakukan perekaman data.
MPN-G2 :
Ada, terutama untuk jenis setoran yang bersifat Self Assessment.
Catatan:
Proses Billing adalah proses pengisian elemen data terkait informasi pembayaran yang akan dilakukan,
penyetor akan mendapatkan sebuah kode billing yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran
tagihan negara.
8.
MPN (Existing) :
Waktu pembayaran pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan jam pelayanan
Perbankan/Pos yaitu antara pukul 08.00 s.d. 15.00.
MPN-G2 :
Waktu pembayaran tidak terbatas (1x24x7)
Waktu Pembayaran
(Jam Pelayanan)
9.
MPN (Existing) :
Bank/Pos dapat melakukan proses reversal maupun perbaikan data. (salah
satu penyebab utama perbedaan data MPN).
MPN-G2 :
Tidak ada lagi proses reversal oleh bank/pos, data pembayaran sesuai
dengan data billing. Sedangkan proses perbaikan data hanya dapat
dilakukan oleh masing unit pemilik sistem billing.
Proses Reversal
dan Perbaikan Data
10.
MPN (Existing) :
MPN-G2 :
Proses Pelimpahan
Bank
Persepsi
KBI
(501)
BI (502) BI (502)
Kantor Pusat
Bank Persepsi
BI (500) BI (502)
11.
Koneksitas sistem MPN dengan SPAN
BI Pot. SPM
MPN
1.a
Bank
Persepsi
SPAN
Penerimaan melalui BI
termasuk PPB /PPh MIgas
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
PPB/PPh MIgas
Pajak dan Non
Pajak
Pajak dan Non
Pajak
Pajak dan Non Pajak
termasuk
pengembalian
pendapatan
Pajak termasuk
pengembalian
pendapatan
DJP
Informasi pendapatan yang
berasal dari SPAN4
12. Konfigurasi MPN-G2
Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet Indonesia
Biller DJP Biller DJBC Biller DJA Biller DJPB
Switching
Bank Teller (P2H) Non Bank (P2H)Bank e-Banking (H2H)
Data Tagihan
Proses
Billing
Proses
Billing
Proses
Billing
Proses
Billing
Monitor
Data Pembayaran
MPN (DJPB)
Data Tagihan Data Tagihan Data Tagihan
12
13.
1. Antrian di Loket Bank/Pos Persepsi
2. Potongan SPM kadang tidak mendapat NTPN
3. Masih terdapat perbedaan data antara LKP dan MPN
4. Kesalahan Pengisian formulir oleh Bank/Pos Persepsi
5. Kesalahan pelimpahan
Permasalahan MPN(existing)
15.
1. Bendahara Umum Negara berwewenang menetapkan sistem penerimaan negara
(UU No. 1 Tahun 2004).
2. Penatausahaan Penerimaan Negara saat ini dilaksanakan melalui Modul
Penerimaan Negara (MPN) sesuai PMK 99/PMK.06/2006 dan Perdirjen PER-
78/PB/2006.
3. Disadari bahwa MPN saat ini masih mengalami beberapa permasalahan dimana
WP/WS/WB belum terlayani dengan baik serta beberapa transaksi pada MPN
masih diragukan keakuratan datanya.
4. Pengembangan MPN kedepan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi melalui sistem pembayaran yang lebih modern (transaksi elektronik) yang
sejalan dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dimana “informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang
sah”.
Latar Belakang
16.
1. Peningkatan pelayanan kepada WP/WS/WB.
2. Pengelolaan rekening pemerintah secara efektif dan efisien.
3. Penyediaan data dan informasi penerimaan negara secara
cepat, akurat dan akuntabel.
Tujuan
17.
1. Pengintegrasian sistem penerimaan negara dengan menggunakan single database
yang ditatausahakan secara terpusat melalui unit khusus di DJPB.
2. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi perbankan.
3. Perluasan berbagai alternatif cara pembayaran (payment channel) sehingga
pembayaran penerimaan negara dapat dilakukan selama 24 jam (on-line).
4. Restrukturisasi rekening pemerintah (bidang penerimaan) yang menunjang
pelaksanaan TSA secara penuh.
5. Mengembalikan nature proses bisnis perbankan tanpa dibebani oleh pekerjaan
tambahan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara.
Inisiatif Penyempurnaan MPN
18.
Faktor Penunjang Pelaksanaan
Sistem MPN G-2
1. Membangun sistem billing yang handal pada masing-masing unit eselon 1
Kemenkeu.
2. Menyediakan berbagai alternatif cara pembayaran (payment channel) selain
pembayaran melalui teller yang disediakan oleh bank/pos persepsi atau pihak lain
(collecting agent) seperti ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, Kartu
Kredit, Supermarket, dll. Sehingga terbuka kesempatan layanan penyetoran
penerimaan negara on-line selama 24 jam.
3. Memperbanyak dan memperluas fasilitas pelayanan proses billing (Warnet, SMS,
Phone, Service Desk, Customer Service, dll.)
4. Mengubah perilaku WP/WS/WB dalam penyetoran penerimaan negara dari cara
konvensional ke sistem yang lebih modern yaitu melalui sistem billing.
19. 1. .
2. .
3. .
4. .
5. Merestrukturisasi rekening pemerintah dalam rangka pelaksanaan TSA secara penuh
dibidang penerimaan negara yang sejalan dengan penatausahaan penerimaan
negara secara terpusat.
6. Melakukan penyederhanaan isian (elemen data) surat setoran (SSP, SSPBB, SSB,
SSPCP, SSCP, SSBP, SSPB).
7. Mengurangi handling baik di KPPN, Kantor Pusat DJPB maupun di bank/pos persepsi
dalam semua rangkaian proses penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara
melalui MPN. Satu diantaranya yaitu dengan mengubah pola pelaporan dari paper
based ke sistem elektronik. Sehingga biaya yang dibebankan terhadap pemerintah
dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan negara dapat diminimalisasi.
20. Konfigurasi MPN-G2
Biller DJP Biller DJBC Biller DJA Biller DJPB
Switching
Bank Teller (P2H) Non Bank (P2H)Bank e-Banking (H2H)
Data Tagihan
Proses
Billing
Proses
Billing
Proses
Billing
Proses
Billing
Monitor
Data Pembayaran
MPN (DJPB)
Data Tagihan Data Tagihan Data Tagihan
21. Official Assessment Self Assessment
Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar
Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Tambahan
Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Bumi dan Bangunan
Pembayaran atas Kewajiban Masa PPN
Pembayaran atas Kewajiban Withholding
Tax
Pembayaran atas Kewajiban PPH Pasal 29
Pembayaran BPHTB
Contoh Prosedur Billing untuk Pendapatan Pajak
22.
DJP DJBC DJA DJPB
Kode Billing
Tanggal Billing
Masa Berlaku Billing
NPWP
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Masa/Tahun Pajak
Nomor SKP/STP
Prov/Kab/Kota
KPP
Mata Anggaran (Akun)
Jumlah Bayar
Kode Billing
Tanggal Billing
Masa Berlaku Billing
Nomor Dokumen (PIB)
Nama Wajib Bayar
Alamat Wajib Bayar
KPBC
Mata Anggaran (Akun)
Jumlah Bayar
Kode Billing
Tanggal Billing
Masa Berlaku Billing
Kode Satker
Nama Satker
Departemen
Unit Organisasi
Fungsi/Sub Fungsi
Kegiatan/Sub.Keg
Lokasi
Mata Anggaran (Akun)
Jumlah Bayar
Kode Billing
Tanggal Billing
Masa Berlaku Billing
Kode Satker
Nama Satker
Departemen
Unit Organisasi
Fungsi/Sub Fungsi
Kegiatan/Sub.Keg
Lokasi
KPPN
Mata Anggaran (Akun)
Jumlah Bayar
Sumber: diolah dari elemen data ADK LHP (sejumlah 54 elemen data) dari Bank/Pos Persepsi
Catatan:
Elemen data yang dicetak tebal merupakan elemen data yang akan disampaikan dari sistem billing ke sistem MPN-G2 setiap terjadinya proses
produksi billing.
Beberapa contoh elemen data dan informasi yang ditatausahakan oleh masing-
masing unit eselon 1 selaku biller:
23. Identifikasi Kebutuhan Elemen Data Sistem MPN
23
No. Elemen Data Sumber Data Keterangan
1. Kode Billing Biller Diperlukan dalam rangka proses rekonsiliasi antara sistem MPN dengan sistem
Collecting Agent dan sistem Billing.
2. Identitas Pembayar Biller Bersama dengan jumlah setor, informasi ini diperlukan dalam rangka
konfirmasi/verifikasi kebenaran setoran yang akan dibayar oleh penyetor.
3. Masa Berlaku Billing Biller Batas waktu dapat dilakukannya proses pembayaran oleh WP/WS/WB di channel
pembayaran pada collecting agent.
4. Mata Anggaran (Akun) Biller cukup jelas
5. Jumlah Setor Biller cukup jelas
6. Kode KPP/KPBC Biller cukup jelas
7. NTPN MPN-G2 Jika masih diperlukan. Apakah tidak dapat NTPN itu merupakan kombinasi antara kode
billing yang sudah dibayar yang dikombinasikan dengan kode akun.
8. Tanggal Buku MPN-G2 Tanggal dicatat/dibukukan sebagai penerimaan negara yang kemudian
ditransfer/dicatat pada SPAN.
9. Tanggal Setor Collecting Agent Tanggal saat penyetoran pada Collecting Agent (channel pembayaran).
10. NTB Collecting Agent Nomor transaksi yang diterbitkan oleh collecting agent sekaligus digunakan dalam
rangka proses rekonsiliasi antara sistem MPN-G2 dengan sistem Collecting Agent.
11. Kode Bank/Cab.Bank/
Channel Pembayaran
Collecting Agent Kode Colecting Agent tempat transaksi penerimaan negara dilakukan sekaligus sebagai
dasar perhitungan transaction fee serta sebagai bahan analisa tempat dan media
pembayaran oleh WP/WS/WB.
12. Status Bayar Switcher Data flag untuk menandai bahwa billing yang bersangkutan sudah dibayar.
13. Status Rekon Switcher Data flag untuk menandai bahwa billing yang bersangkutan sudah dibayar dan sudah
direkon antara sistem MPN-G2 dengan sistem Collecting Agent dengan hasil rekon
sudah cocok (settled).
24.
Proses Billing
Customer Service
Bank/Pos Persepsi
Warnet
Data
Pembayaran
Data
Tagihan
MPN (DJPB)
Biller
KPP, KPBC, KPPN
Jaringan
1
2
Entry:
SSP, SSBC, SSBP, SSPB
Terima
Kode Billing
SMS
Phone
25. Elemen Data Rekon MPN-G2
dengan Biller:
1. Kode Billing
2. Jumlah Setor
3. NTB
4. NTPN
5. Akun
6. Kode Satker
Elemen Data Rekon MPN-G2
dengan Collecting Agent:
1. Kode Billing
2. Jumlah Setor
3. Tanggal Setor
4. NTB
5. NTPN
Proses Pembayaran/Settlement
(setelah mendapatkan kode billing)
Collecting Agent
Data Pembayaran
MPN-G2
(Settlement)
5
Inquiry Kode Billing
6
7
Kirim Informasi Tagihan:
Identitas pembayar, Jenis
Pembayaran (akun), Jumlah
Tagihan
Pembayar
3
Kode Billing
Biller
1
Kirim Data Tagihan:
Kode Billing, Masa Billing,
Identitas pembayar, Jenis
Pembayaran (akun), Jumlah
Tagihan, Kode Satker
4
Entry Kode Billing
Tayang Informasi Tagihan:
Identitas pembayar, Jenis
Pembayaran (akun), Jumlah
Tagihan
8 9
Eksekusi Pembayaran
Switching
Data Tagihan
11
12
13 14
16
17
18
Flag Data status bayar (paid)
sekaligus rekam Data
Pembayaran
Konfirmasi Data Tagihan
Simpan BPN
Request NTPN sekaligus Kirim
Data Flag beserta Tgl. Setor,
NTB, Kode Bank
Produksi NTPN
Flag Data Status Bayar (paid)
sekaligus rekam Tgl. Setor,
NTB, Kode Bank, NTPN
Cetak BPN
(Bukti Penerimaan Negara)
Produksi NTB dan
Rekam Transaksi
15
Rekam NTPN
Kredit Dana
Ke Rekening Kas Negara
2
Rekam Data Tagihan
18
Kirim Data Pembayaran:
Status bayar (paid), Tgl. Setor,
NTB, NTPN
10
27.
Restrukturisasi Rekening Penerimaan
1. Tidak lagi melibatkan Kantor Bank Indonesia (Rekening 501.00000X) dalam rangka
penampungan sementara dana pelimpahan kas dari bank/pos persepsi.
2. Tidak ada lagi rekening penerimaan pada masing-masing cabang bank/pos
persepsi. Hanya ada satu rekening untuk setiap jenis bank/pos persepsi.
3. Tidak ada lagi rekening penerimaan pada BO III dalam rangka pembagian hasil
PBB/BPHTB. Pembayaran bagi hasil PBB/BPHTB dilakukan melalui mekanisme
pembayaran SP2D.
28. Wajib pajak/wajib setor/wajib bayar (pembayar):
1. Tidak perlu lagi membawa dan mengisi surat setoran (SSP, SSBP, SSPCP, dll), data setoran
digantikan dengan proses billing.
2. Proses billing (pembentukan data setoran) dapat dilakukan sendiri ataupun memanfaatkan
register point yang disediakan (mis: KPPN, KPP, KPBC, Bank/Pos Persepsi, dll).
3. Banyak alternatif metode pembayaran (channel pembayaran) yang dilakukan selain pada teller
bank/pos persepsi (mis: ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, dll).
4. Pembayaran dapat dilakukan kapanpun dalam batas waktu yang hampir tidak ada (24 jam on-
line) dan dimanapun pada banyak channel pembayaran yang ada sehingga tidak perlu lagi
mengantri di teller bank/pos persepsi pada saat melakukan setoran.
5. Kerahasiaan data wajib pajak/wajib setor/wajib bayar lebih terjamin mengingat bank/pos
persepsi tidak lagi merekam data detail (hanya kode pembayaran/billing saja) pada setiap
setoran.
Manfaat
29. Bank/pos persepsi (collecting agent):
1. Petugas teller tidak lagi melakukan handling yang banyak atas pelaksanaan MPN seperti
menginput elemen data surat setoran ke sistem. Proses pembayaran cukup dilakukan dengan
meng-inquiry sebuah kode pembayaran (kode billing).
2. Setiap bank/pos persepsi tidak lagi menatusahakan penerimaan negara dan menyampaikan
laporan (LHP) ke KPPN. Penatausahaan penerimaan negara akan dilakukan secara terpusat
oleh kantor pusat (koordinator) masing-masing bank/pos persepsi tersebut.
3. Pembayaran penerimaan negara dengan sistem billing merupakan common practises pada
sistem perbankan saat ini, sehingga bank/pos persepsi dapat memanfaatkan seluruh channel
pembayaran yang dimilikinya (mis: teller, ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking,
dll).
4. Bank/pos persepsi tidak perlu lagi membangun sistem yang spesifik sesuai kebutuhan sistem
MPN (existing).
Manfaat
30.
Aplikasi
Konfirmasi Penerimaan Negara V.01
30
Update : Sehubungan dengan pelaksanaan MPN G-2, kodifikasi
NTPN sekarang merupakan kombinasi angka dan huruf
Tambahan :
1. Untuk Konfirmasi Penerimaan Negara melalui MPN G-2, ADK dibentuk
melalui menu “kirim data & cetak untuk SPAN”
