Pertanggungjawaban apb desa_2016
•Als DOCX, PDF herunterladen•
1 gefällt mir•858 views
Dokumen tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) tahun anggaran 2016 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Laporan ini berisi ringkasan realisasi anggaran, persetujuan badan permusyawaratan desa, dan penetapan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Pertanggungjawaban apb desa_2016
Ähnlich wie Pertanggungjawaban apb desa_2016 (20)
Mehr von udhi purnomo
Mehr von udhi purnomo (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (8)
Pertanggungjawaban apb desa_2016
- 1. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 SALINAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2016
- 2. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2016 DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Jln. Wadaslintang Km. 07 Telp/WA : 082325682888 Kebumen 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com
- 3. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PADURESO KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Jalan Wadaslintang Km. 07 Balingasal, Padureso, Kode Pos 54394 KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO NOMOR : 1 TAHUN 2017 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa; b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen mengajukan draf Rancangan Peraturan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); LAMPIRAN IV PERATURANDESA NOMOR1 TAHUN2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA TAHUN ANGGARAN 2016
- 4. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
- 6. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang PerubahanatasPeraturanBupatiKebumen Nomor64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7). Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 1 tahun 2016 tanggal 16 Januari 2017; 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa(APB Desa)Tahun Anggaran2016 DesaBalingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Balingasal Pada Tanggal 16 Januari 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA SUGENG
- 7. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234);
- 8. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaatas Undang-Undang Nomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 15. PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor11Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 16. PeraturanDaerahKabupaten KebumenNomor 12Tahun2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 17. PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor 10Tahun2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 18. PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor11Tahun2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
- 10. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang PengelolaanKeuanganDesasebagaimanatelah diubahdengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA BALINGASAL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.072.083.895,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 293.199.878,- b. Bidang Pembangunan Rp. 543.912.250,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.628.800,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 200.515.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,- Jumlah Belanja Rp. 1.047.255.928,- Surplus/Defisit 24.827.967,- 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.848.279,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 21.000.000,- Selisih Pembiayaan Rp. 0,-
- 11. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2016, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balingasal Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 20 Januari 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, PRIYATINI Diundangkan di Balingasal pada tanggal 20 Januari 2017 SEKRETARIS DESA BALINGASAL, UDHI PURNOMO LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2017 NOMOR 1
- 12. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor : 01/DS-BLS/2017 Nomor : 01/BPD-BLS/2017 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BALINGASAL TENTANG PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pada hari ini Sabtu tanggal Enam belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. SUGENG : Ketua BPDDesa Balingasaldalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 selaras denganpenyesuaiandan perubahansebagaimanatertuangpadacatatan yangterlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. LAMPIRAN V PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
- 13. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK KESATU (PRIYATINI) PIHAK KEDUA (SUGENG)
- 14. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pada hari ini Jum’at tanggal Dua puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Penghasilan Tetap, Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa d. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga e. Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Hak Asal Usul f. Penyusunan Peraturan Tentang Kewenangan Desa g. Penyusunan Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Desa h. Penyusunan dan Penetapan APB Desa i. Penyusunan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa j. Pendataan Kemiskinan Desa k. Pengadaan dan Pengelolaan Arsip Desa l. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017 m. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa n. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor o. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu b. Pemberian Makanan Tambahan c. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini LAMPIRAN VI PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
- 15. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini e. Pembangunan Jalan Desa f. Pembangunan Sanitasi Lingkungan g. Pembangunan Jembatan h. Pembangunan Plat Dekker i. Pembangunan Talud Jalan j. Pembangunan/Rehabilitasi Kios Pasar Desa 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa b. Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga c. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Nasional 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Fasilitasi Kelompok Kesenian di Desa b. Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (TP. PKK Desa) c. Fasilitasi Kelompok Anak d. Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu e. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin f. Peningkatan Kapasitas KPMD g. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran2016setelah menyelesaikan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut : 1. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BALINGASAL 1. Ketua / Anggota : SUGENG (……………………) 2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH, S.Pd.I (……………………) 3. Sekretaris / Anggota : ENDRO HARYANTO (……………………) 4. Anggota : LEBAR PRIYANTO (……………………) 5. Anggota : SARDI ATMOKO (……………………) 6. Anggota : MARI (……………………) 7. Anggota : TURAS (……………………) 8. Anggota : SUMARNO (……………………) 9. Anggota : SARINO (……………………)
- 16. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA : PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DESA : BALINGASAL KECAMATAN : PADURESO TANGGAL : 16 JANUARI 2017 NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. BPD Desa Balingasal Ketua, (SUGENG)
- 17. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BERITA ACARA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesadi DesaBalingasal KecamatanPadureso KabupatenKebumenProvinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Jum’at, 20 Januari 2017 Jam : Pukul 13.30 s.d 16.00 WIB Tempat : Balai Desa Balingasal Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yangdibahasdalam musyawarahdesaini sertayangbertindak selaku unsurpimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 meliputi : 1. Pencermatan Pendapatan 2. Pencermatan Belanja 3. Pencermatan Laporan Keuangan dari Bendahara Desa 4. Pencermatan Kondisi Fisik dan Bangunan 5. Pelaporan-pelaporan dari masing-masing Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD Notulen : GOTHOT dari Unsur Pemerintah Desa Narasumber : 1. PRIYATINI dari Unsur Pemerintah Desa 2. NGALIMUN, S.Pd dari Unsur LKMD Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 1. Menyepakati terhadap Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 LAMPIRAN VII PERATURANDESA BALINGASAL NOMOR1 TAHUN2017 TENTANG LAPORANPERTANGGUNGJAWABANREALISASIPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA TAHUN ANGGARAN 2016
- 18. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 2. Selanjutnya terhadapRancanganPeraturanDesaTentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Kepala Desa (PRIYATINI) Wakil Kelompok Masyarakat (............................................) Balingasal, 20 Januari 2017 Notulis, (GOTHOT) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKAI No Nama Alamat Tanda Tangan Keterangan 1 SUGENG RT. 01 RW. 06 Ketua BPD 2 SLAMET HERMANSAH RT. 03 RW. 04 Anggota BPD 3 PRIYATINI RT. 01 RW. 04 Kepala Desa 4 MARMAN RT. 02 RW. 06 Unsur pemdes 5 DJUMIATI RT. 02 RW. 01 Unsur Masyarakat