1. Sudan berhasil mengelola zakat melalui Dewan Zakat sebagai lembaga independen berdasarkan Zakat Act 2001, yang mendukung program perlindungan sosial pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

1. Disampaikan dalam mata kuliah
“MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF”
Dr. Fahruroji Lc., M.A.
Senin, 09 Maret 2020
Studi: Ekonomi Keuangan Syariah
PENGELOLAAN ZAKAT DI SUDAN
KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA
2020
AHMAD AZIZ (1806283296)

2. PENGENALAN SUDAN DAN ZAKAT
PERJALANAN PENGELOLAAN ZAKAT
I
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKANIV
II
SUMBER DAN PEMANFAATAN ZAKATIII

3. ©2020 3
Gambaran Umum
Jumhuriyyat as-Sudan telah memberlakukan syariah Islam sejak tahun 1989
I
Republic of the Sudan
• Terletak di timur laut benua Afrika, merupakan negara
terluas ketiga di Afrika.
• Diantaranya Berbatasan dengan Mesir (utara), Laut
Merah dan Eritrea (Timur), dan Libya (Barat Laut).
• Memiliki luas area 1.861.484 Km2 dengan populasi
sebanyak 42 juta jiwa.
• Ibukota negara adalah Khartoum sebagai pusat politik,
kebudayaan, dan perdagangan.
• Sebanyak 70% merupakan suku Sudan Arab, lainya
adalah suku Fur, Beja, Nuba, dan Fallata.
• Islam Sunni sebagai agama mayoritas (70%) lainnya
adalah Nasrani yang merupakan minoritas.
• Bahasa Arab menjadi bahasa resmi pertama sedangkan
Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua.
• Sudan sebagai salah satu negara Arab-Afrika resmi
memberlakukan syariah Islam sejak tahun 1989.
• Memiliki potensi dari sektor pertanian, perkebunan, dan
peternakan, serta komoditas.
• Potensi mineral emas, bijih besi, dan tembaga, serta
cadangan minyak bumi sebesar 631 juta barel.

4. ©2020 4
Pengangguran pada usia muda (15-24)
yang mencapai 33%.
Sebanyak 4 juta jiwa menggantungkan
hidupnya dari bantuan (donasi).
Jumlah orang terlantar (homeless) yang
mencapai 2 juta jiwa
Tingkat kemiskinan yang tinggi
mencapai 46,5% dari total penduduk.
Kondisi Ekonomi
Sudan tidak hanya menghadapi tantangan kemiskinan namun juga kesulitan hidup
I
• Setiap muslim yang menghasilkan lebih dari SDG10.000
(sekitar US$3.575) per tahun wajib membayar zakat
sebesar 2,5% dari pendapatan tahunan.
• Hasil studi Institute of Zakat Science tahun 2013,
memprakirakan potensi basis zakat di Sudan mencapai
SDG193 miliar.
• Tercatat pada tahun 2013 zakat yang dikumpulkan
mencapai SDG1,3 miliar dan US$220 juta yang masing-
masing tumbuh 8,0% dan 4,8%.

5. ©2020 5
Milestone Impelentasi Zakat
Zakat Act 2001 sebagai titik balik Sudan dalam keberhasilan mengelola zakat
II
Puncak keberhasilan pengelolaan zakat oleh
Pemerintah Sudan ditandai dengan Zakat Act 2001
yang membahas secara detail seluruh aspek Zakat.
Contohnya:
- zakat penghasilan diambil dari penghasilan
seseorang yang bekerja bagi dirinya sendiri
seperti dokter, konsultan, dan keahlian lain.
- Zakat atas upah dan gaji pengenaannya diambil
berdasarkan dari pendapatan dari bekerja
(karyawan) yang diperoleh dari pemberi kerja.
2001
1884 - 1898 Sebelum 1980 1980 1984 1986 1990
Pemerintah Sudan membentuk
Zakat Fund sebagai cikal-bakal
berdirinya Dewan Zakat namun
dengan konsep korporasi.
Pengelolaan zakat sejak zaman
dinasti Mahdia yang runtuh pada
1898, bertepatan dengan koloni-
alisme Inggris.
UU ini menetapkan pengelolaan
Zakat melalui Dewan Zakat yang
independen dan terpisah dari
Direktorat Pajak Kemenkeu.
Sebelum 1980 dikelola secara
individu, bersifat sukarela, dan
didistribusi langsung kepada
penerima zakat.
Zakat Act ini menegaskan bahwa
Zakat adalah wajib dan dikenakan
sanksi bagi wajib pajak yang tidak
membayar pajak.
Pemerintah Sudan menetapkan
negara sebagai pengelola zakat
yang berada dalam satu
wewenang direktorat pajak.

6. ©2020 6
Sudan Social Protection Programs
Zakat Fund
Minister of Welfare & Social Security
Household
Poor Vulnerable
Social Safety Nets (SSN)
Tata Kelola Zakat (Zakat Fund)
Zakat Fund sebagai sumber dana utama Sudan menerapkan Social Safety Nets (SSN)
II
Majelis Tinggi Dewan Zakat
Inspektorat
Dewan Pengawas
Legislasi
Dewan Syuro
Federal Level
Tingkat pusat sebagai perumus
dalam pelaksanaan
pemungutan, pengelolaan, dan
pendistribusian zakat.
State Level
Tingkat daerah sebagai
pelaksana (operator) program
kerja telah ditetapkan oleh
Zakat Chamber tingkat pusat.
Dewan Zakat
(Zakat Chamber)
Collection
Management
Distribution
High Institue of
Zakat Sciences
Lembaga pendidikan di bawah operasional Dewan Zakat yang fokus pada
level akademisi, research, dan development di bidang zakat.

7. ©2020 7
• Secara sektoral, kontribusi utama sumber ekonomi Sudan berasal dari agriculture (Pertanian) sebesar 41% dengan
kontribusi terhadap pengumpulan zakat sebesar 39%.
• Kontribusi utama dalam pengumpulan zakat berasal dari trade inventory (perdagangan) dengan nilai 45% namun
secara sektoral porsi ekonomi berada pada level 27%.
• Pengenaan zakat mustaghallat atau zakat atas aset produktif yang bersumber dari hasil penyewaan sebuah aset
seperti kendaraan, rumah, gedung, dan tanah.
• Pengenaan zakat mustafad yang dikenakan kepada setiap profesi pekerjaan dengan keahlian tertentu baik dilakukan
sendiri maupun berkelompok (institusi).
• Kewajiban membayar zakat juga diwajibkan kepada orang-orang Sudan yang bekerja atau mendapat penghasilan dari
luar negari (working abroad).
Sumber-Sumber Zakat
Majelis Tinggi Dewan Zakat memiliki wewenang untuk menentukan sumber zakat
III
Sumber Zakat
Sektoral
Trade (27%)
Livestock (13%)
Service (11%)
Agriculture (41%)

8. ©2020 8
Sudan Social Policy Goals
Pemanfaatan Zakat
Pendayagunaan zakat secara tepat mendukung program kebijakan pemerintah
III
Zakat yang terkumpul dapat disalurkan pada project-project yang
memberikan kemaslahatan yang bersifat komunal (non-individu) seperti
melalui pusat kesehatan, penyedian air bersih, sanitasi dan lainnya.
Penyaluran zakat dapat disalurkan secara langsung dalam bentuk kas. Selain
itu pembayaran zakat boleh diberikan kepada penerima zakat untuk kategori
kerabat dengan nilai maksimal 20% dari total kewajiban zakat.
Direct in-kind transfer
Dibayarkan kepada penerima zakat tidak dalam bentuk kas namun
dibayarkan langsung dalam rangka perlindungan terhadap kebutuhan dasar
seperti premi asuransi kesehatan, dan kebutuhan biaya pendidikan.
Fee waived basic service
Penerima zakat memperoleh manfaat zakat dalam bentuk bantuan modal
usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan
keuangan yang pada akhirnya dikembalikan dalam bentuk zakat.
Micro-credit
Basic services expansion
Benefit project yang bersifat
komunal dan maslahat
Perlindungan terhadap kejadian
bencana alam.
Bantuan langsung memitgasi
terjadinya kemiskinan.
Penyediaan lapangan kerja
berbasis zakat fund project

9. ©2020 9
Kesimpulan
Keberadaan Zakat Act menjadi fundamental dalam pendayagunaan zakat di Sudan
IV
1. Beberapa kali mengalami harmonisasi UU Zakat sehingga pada akhirnya ditangani langsung oleh
Pemerintah dengan dibentuknya Dewan Zakat
2. Dewan Zakat sebagai lembaga independen negara berwenang penuh atas pemungutan,
pengelolaan, dan pendistribusian zakat
3. Social Protection Program sebagai dasar untuk terpenuhinya Social Safety Net yang secara
langsung dan signifikan tercapai melalui Social Policy Goals.
4. Program pendayagunaan zakat yang dijalankan secara berjenjang dari sejak level pusat sebagai
policy maker hingga tingkat daerah sebagai eksekutor.
5. Kearifan lokal dalam cara pandang terhadap fiqh menjadikan Dewan Zakat Sudan menetapkan
pengenaan atas zakat termasuk pengenaan terhadap al-mustaghalat dan al-mustafad.
6. Keleluasaan hak penyaluran bagi muzaki untuk membayarkan secara langsung bagian zakatnya
maksimal sebesar 20% kepada kerabat dan sanak saudaranya.
7. Kebijakan dalam menentukan pihak penerima zakat (muzaki) yang tidak hanya dirasakan oleh
individu namun juga dapat memberi manfaat dan maslahat komunal.

10. ©2020 10
Implikasi Kebijakan
Keberhasilan zakat dapat dilihat melalui “protection”; “preventing”; dan “promotion”
IV
1. Kebijakan yang ditetapkan harus berdasarkan dasar akademis yang kuat dengan melibatkan seluruh
stakeholders yang memiliki lintas kewenangan.
2. Kearifan lokal memegang peran penting dalam setiap pengambilan keputusan yang menentukan
kemaslahatan ummat yang bersifat religiusitas.
3. Sentralisasi lembaga-lembaga pengelola dana Zakat dalam satu kewenangan dan koordinasi pada
level pusat dan pelaksanaannya dilakukan pada level daerah.
4. Pengelolaan data yang efektif dan efisien yang saling terintegrasi dari kedua sisi (muzaki dan
mustahik) sehingga mampu mendukung program dan kebijakan nasional.
5. Penyaluran zakat yang luas sehingga mampu mendukung program kebijakan nasional yang secara
langsung berfokus pada masyarakat miskin dan kelompok yang rentan.
6. Ruang lingkup pendayagunaan zakat dapat mempertimbangkan:
- Protection: memberikan perlindungan kepada muzaki;
- Preventing: menjadi katalis tumbuhnya muzaki baru;
- Promotion: mencipta peluang peningkatan kapasitas muzaki;

11. ©2020 11
Sumber Referensi
1. Sudan Social Net Assessment; World Bank; 2014
2. Social Protection and Safety Nets in Sudan; Abdulgadir Turkawi; Insitute of Development Studies;
2015.
3. Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim; Amiruddin K; 2015
4. Zakat for Poverty Alleviation: Evidence from Sudan; Khalifa M A Hassanain, Abd el Rahman Elzahi
Saaid Ali; International Research Journal of Finance and Economics; 2016
5. The Sudan Interim Poverty Reduction Strategy; World Bank, Sudan’s Ministry of Finance and
Economic Planning Assessment; 2016.
6. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara; Bank Indonesia; 2016.
7. Pengelolaan Zakat di Negara Sudan; Aulia Candra Sari; 2017.