Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

1. Tri Widodo W. Utomo
Disampaikan pada Diklat Tata Pemerintahan,
Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara
Jakarta, 21 Oktober 2013

2. Biodata Singkat
Nama
TTL
Nip
Jabatan
:
:
:
:
Gol/Pangkat :
Alamat Ktr :
Alamt Rmh :
Email / Blog :
Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Yogyakarta, 15-07-1968
19680715 199401 1 001
Kepala Pusat Kajian Hukum Adm. Negara/
Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
IV-d / Pembina Utama Madya
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936
triwidodowu@yahoo.com
www.slideshare.net/triwidodowutomo

3. Struktur Penyajian
Polemik Public Administration;
SANKRI;
Kelembagaan Negara;
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara;
Koordinasi (Hubungan Kerja).

4. Bagian 1
Polemik Public Administration

5. Ketiadaan Konsensus ttg Makna & Ruang
Lingkup AN

6. Ruang Lingkup Public Administration

7. Ruang Lingkup Public Administration

8. Ruang Lingkup Public Administration

9. Ruang Lingkup Public Administration

10. Ruang Lingkup Public Administration

11. Bagian 2
SANKRI

12. Pergeseran Fokus
Urgensi Kesatuan?
SANRI
SANKRI
Matra Kesatuan?

13. Unsur Sistem dlm SANKRI
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

14. Unsur AN dlm SANKRI
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

15. Unsur Kesatuan dlm SANKRI
4 Matra Kesatuan:
o
o
o
o
Kesatuan Kejiwaan (psikologis) yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928;
Kesatuan Kenegaraan (politis) yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta
pada 17 Agustus 1945;
Kesatuan Kewilayahan (yuridis teritorial) yang diumumkan oleh Perdana
Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957 (Djalal, 2001).
Kesatuan Visi (secara nasional), kesatuan arah, kesatuan langkah!
Keragaman sejarah, budaya, afiliasi politik, dll BUKAN alasan
untuk mengembangkan visi yg bertentangan dengan visi nasional,
atau untuk meng-klaim kedaulatan teritorial, atau untuk memiliki
ideologi yg berbda, atau untuk membangun sistem yg berbeda.
Maka, “Kesatuan” adalah “harga mati”. Perbedaan diapresiasi sbg
faktor penguat “Kesatuan” tsb.

16. 10 Dimensi SANKRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tata Nilai;
Organisasi Pemerintahan Negara;
Manajemen Pemerintahan Negara;
Sumber Daya Aparatur Negara;
Sistem dan Proses Kebijakan Negara;
Posisi, Kondisi dan Peran Masyarakat
Bangsa dalam Bernegara;
7. Hukum Administrasi Negara;
8. Organisasi dan Manajemen
Kesekretariatan;
9. e-Administration;
10. Sistem Kepemimpinan Nasional.

17. Bagian 3
Kelembagaan Negara

18. Model Organisasi Henry Mintzberg

19. Struktur Kelembagaan Negara/Pem.
UUD 1945
Presiden/
Wakil
Presiden
BPK
Bank
Sentral
KPU
DPR
Kementerian
Negara
MPR
DPD
MA
MK
KY
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
Dewan
Pertimbangan
TNI/POLRI
PUSAT
LPNK
LNS
PERWAKILAN
BPK
PROVINSI
PEMDA
PROVINSI
KPD
DPRD
PEMDA
KAB/KOTA
KPD
DPRD
Lingkungan
Peradilan
DAERAH
Umum
Agama
Militer
TUN

20. Kementerian Negara
1. Lembaga KEPRESIDENAN dibantu oleh WAKIL PRESIDEN
2. Unsur Pembantu Presiden: Menteri Negara.
3. KESEKRETARIATAN Lembaga Negara:
o
o
o
o
Sekretariat Jenderal MPR.
Sekretariat Jenderal DPR & DPD.
Sekretariat Jenderal BPK.
Sekretariat Jenderal MA.
4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
5. Organisasi EKSTRA STRUKTURAL yg dibentuk Pemerintah:
Dewan, Badan, Panitia, Komisi, Kelompok Kerja.
6. PERWAKILAN RI di Luar Negeri :
o Perwakilan Diplomatik.
o Perwakilan Konsuler.

22. Kementerian Negara
Penafsiran dari kadar Urgensi:
• Pola 1: Urusan yg nomenklaturnya disebutkan dalam UUD 1945
Wajib (obligatory).
• Pola 2: Urusan yg ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945
Perlu (optional).
• Pola 3: Urusan dalam rangka penajaman koordinasi program
Dapat dibentuk (optional).
• Pola 4: tidak jelas pengaturannya kementerian koordinator (3
buah).
Penafsiran dari aspek kuantitas:
• Di Jepang, jumlah kementerian adalah 17 (2007) dan mengecil
menjadi 12 (2010). Indonesia menggunakan pola maksimal, yakni 34.
• Perbandingan kementerian Pola 3 dengan Pola 1 + 2 saat ini 11 : 20.
Sebaiknya, pola 3 cukup 1/4 atau bahkan 1/5 dari Pola 1 + 2, karena
“hanya” bersifat penajaman.

23. Reformasi Kelembagaan Pusat
• UU No. 19/2008 sbg tonggak penataan kelembagaan
harus diikuti dengan penataan lembaga selain
kementerian secara komprehensif, mencakup: LPNK,
LNS, Sekretariat Lembaga Negara, Kejagung/TNI/Polri,
Perwakilan RI di LN, BI dan UMN, dll.
• Lembaga yg menjalankan urusan penajaman koordinasi
tidak harus diwadahi dalam bentuk kementerian,
namun bisa juga dalam wadah LPNK atau LNS sbg
executing agency.
– Restrukturisasi Kementerian yg ada saat ini.
– Merger dengan LPNK atau LNS yg relevan.
• Perlu Grand Design reformasi kelembagaan Pusat.

24. Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri
JAKSA AGUNG
BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS KABINET
UKP4

25. Hubungan LPNK dg Kementerian

26. Inflasi LNS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komisi Yudisial UU No. 22/2004
Komisi Pemilihan Umum UU No. 12/2003
Komnas HAM UU No. 39/1999
Komisi Pengawas Persaingan Usaha UU No. 5/1999
Komisi Penyiaran Indonesia UU No. 32/2002
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / KPK
UU No 30/2002
Komisi Perlindungan Anak UU No. 23/2002
Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi UU No. 27/2004
Komnas Anti Kekerasan Thd Perempuan Keppres
No. 181/1998
Komisi Ombudsman Nasional Keppres 44/2000
Komisi Kepolisian UU No. 2/2002
Komisi Kejaksaan UU No. 16/2004
Komisi Hukum Nasional Keppres No. 15/2000
Dewan Pers UU No. 40/1999
Dewan Pendidikan UU No. 20/2003
Dewan Riset Nasional Keppres No. 94/1999

27. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dewan Pembina Industri Strategis Keppres No.
40/1999
Dewan Buku Nasional Keppres No. 110/1999
Dewan Maritim Indonesia Keppres No. 161/1999
Dewan Ekonomi Nasional Keppres No. 144/1999
Dewan Pengembangan Usaha Nasional Keppres No.
165/1999
Dewan Gula Nasional Keppres No. 23/2003
Dewan Ketahanan Pangan Keppres No. 132/2001
Dewan Pengembangan Kws Tmr Indonesia Keppres
No. 44/2002
DPOD Keppres No. 151/2000
Dewan Pertahanan Nasional Keppres No. 3/2003
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Keppres
No. 132/1998
KNKT UU No. 41/1999
Komite Antar Dept. Bidang Kehutanan Keppres No.
80/2000
Komite Akreditasi Nasional Keppres No. 78/2001
Komite Penilaian Independen Keppres No. 99/1999
KONI Keppres No. 72/2001
Komite Kebijakan Sektor Keuangan Keppres No.
89/1999
Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran PP No.
102/2000, dll, dsb.

28. Organisasi Perangkat Daerah

29. Bagian 4
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara (SPPN)

31. SPPN Pra Amandemen UUD 1945
Indonesia adalah Negara yang Berdasar Atas Hukum
(Rechtstaat);
Sistem Konstitusional;
Kekuasaan Negara yang Tertinggi Ada di Tangan MPR;
Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah yang Tertinggi
dibawah Majelis;
Presiden Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR;
Menteri Negara ialah Pembantu Presiden; Menteri Negara
Tidak Bertanggungjawab Kepada DPR;
Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.

32. Negara Hukum Indonesia
UUD 1945 NASKAH ASLI
UUD 1945 SETELAH PERUBAHAN
BAB I
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik.
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
(2) Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang
Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah
negara hukum. ***)

33. Negara Hukum Indonesia
Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), bukan
berdasarkan atas kekuasaan (Machtsstaat).
3 Asas Pokok Negara Hukum (Prajudi A):
Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli) monopoli
penggunaan kekuasaan dan paksaan untuk membuat orang
menaati apa yang menjadi keputusan penguasa.
Asas persetujuan rakyat peraturan yg dibuat tanpa
perintah/kuasa UU adalah tidak sah. Ingat prinsip No Taxation
without Representation.
Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) Rakyat
dan penguasa Negara bersama- sama merupakan suatu
persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal partnership).

34. Presidensial vs Parlementer
PRESIDENSIAL: sistem pemerintahan dmn Kepala
Pemerintahan dipegang oleh Presiden, dan pemerintah
tidak bertanggung jwb kepada Parlemen. Cirinya:
Presiden disamping sebagai Kepala Negara, juga sebagai Kepala
Pemerintahan yg mempunyai kekuasaan politik secara riil.
Kedudukan Presiden tidak tergantung pada Parlemen, dan tidak
dapat dijatuhkan, kecuali atas tuduhan melakukan kejahatan yg
luar biasa.
Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen.
Presiden dan Parlemen dipih untuk waktu dan jangka waktu
tertentu, sehingga tidak dapat bubar sewaktu-waktu.

35. Presidensial vs Parlementer
PARLEMENTER: sistem pemerintahan dmn pemerintah
(eksekutif) bertanggungjawab kpd parlemen (legislatif).
Kekuasaan Kepala Negara merupakan kekuasaan nominal (hanya
merupakan figur kepemimpinan formal & seremonial; hanya sbg
lambang), shg kekuasaan politiknya dalam pemerintahan relatif
kecil.
Pelaksana dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan
adalah PM bersama para menteri (Kabinet),
Kedudukan Kabinet tergantung pada dukungan Parlemen, dan
Kabinet akan jatuh apabila Parlemen menarik dukungannya.
Parlemen dapat dibubarkan oleh Kepala Negara atas usul PM;
sebaliknya Kabinet dapat dijatuhkan oleh Parlemen melalui mosi
tidak percaya (vote of non-confidence).

36. Perjalanan Amandemen UUD 1945

37. Amandemen Pertama (9 psl)
Psl yg diAmandemen
5
7
9
13
14
15
17
20
21
Perihal / Substansi
Kekuasaan Presiden
Masa Jabatan Presiden
Sumpah Presiden
Pengangkatan Duta dan Konsul
Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
Gelar, Tanda Jasa & Kehormatan
Menteri Negara
Persetujuan thd UU
Hak Inisiatif DPR

38. Amandemen Kedua (10 psl)
Psl yg diAmandemen
18
19, 20, 22
25
26, 27
28
30
36
Perihal / Substansi
Pemerintahan Daerah
DPR
Wilayah Negara
Warga Negara dan Penduduk
Hak Asasi Manusia
Hankam Negara
Bendera, Bahasa, Lambang Negara & Lagu
kebangsaan

39. Amandemen Ketiga (10 psl)
Psl yg diAmandemen
1
3
6
7
8
11
17
22 c/d
22 e, 23a/c
23 e/f/g
24
Perihal / Substansi
Kedaulatan & Bentuk Negara
MPR
Presiden & Wapres
Pemberhentian Presiden / Wapres
Presiden Berhalangan
Perjanjain Internasional oleh Presiden
Pembentukan, Pengubahan & Pembubaran
Kementerian Negara
DPD
Pemilu
BPK
Kekuasaan Kehakiman (MA dan KY)

40. Amandemen Keempat (12 psl)
Psl yg diPerihal / Substansi
Amandemen
2
Susunan MPR
6a
Pemilihan Presiden
8
Presiden Berhalangan
11
Pernyataan Perang, Perdamaian & Perjanjian
16
Dewan Pertimbangan (DPA hapus)
23
Mata Uang dan Bank Sentral
24
Kekuasaan Kehakiman
31, 32
Pendidikan & Kebudayaan
33, 34
Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sos.
37
Perubahan UUD
Aturan Peralihan Pasal I, II, III
Aturan Tambahan Pasal I, II

41. Bagian 5
Koordinasi (Hubungan Kerja)

42. Checks & Balances
Pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada Abad Pencerahan
(enlightenment).
Lahir sbg hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan
(separation of power), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi
negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789).
Suatu negara dikatakan memiliki sistem checks n balances yg efektif jika
tidak ada 1-pun cabang pemerintahan yg memiliki kekuasaan dominan,
serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya (A government is said to
have an effective system of checks and balances if no one branch of
government holds total power, and can be overridden by another).
Sistem checks n balances ini memiliki 2 komponen:hak untuk ikut
memeriksa/menilai/mengawasi/mencari konfirmasi terhadap suatu
keadaan (the right to check); serta alat untuk mencari keseimbangan
(the means to actively balance out imbalances).

43. Checks & Balances dlm UUD 1945
7A – Presiden / Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh MPR atas usul DPR.
7B – MK memeriksa, mengadili & memutus pendapat DPR dalam 90
hari. Jika dikabulkan, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk
meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR menyelenggarakan
sidang dalam 30 hari setelah menerima usul DPR.
7C – Presiden tidak dapat membekukan / membubarkan DPR.
Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat:
– Menyatakan perang, membuat perdamaian & perjanjian
internasional (Pasal 11).
– Menetapkan Perpu (Pasal 22 - dalam persidangan berikut).
23E – Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada
DPR, DPD, dan DPRD.
24A – Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan.

44. Checks & Balances dlm UUD 1945
Dengan pertimbangan DPR, Presiden dapat:
– Mengangkat Duta & Konsul (Pasal 13).
– Memberikan Amnesti & Abolisi (Pasal 14).
Dengan pertimbangan MA, Presiden dapat:
– Mengangkat Grasi & Rehabilitasi (Pasal 14).
20 – Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
20A – DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran & fungsi pengawasan.
Hak DPR lainnya: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat,
hak mengajukan pertanyaan, hal menyampaikan usul dan pendapat, serta
hak imunitas.
22D – DPD ikut membahas & dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan/ pemekaran/
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

45. Checks & Balances dlm Konstitusi AS

46. Checks & Balances dlm Konstitusi AS

47. Jakarta, 21 Oktober 2013