Disampaikan dalam Orientasi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana STIA-LAN Bandung Kampus Cimandiri, 16 Juni 2012

1. Disampaikan dalam Orientasi Mahasiswa Baru
Program Pascasarjana STIA-LAN Bandung
Kampus Cimandiri, 16 Juni 2012

2. NILAI
SISTEM STRUKTUR KINERJA CITA2 & TUJUAN
BERNEGARA
PROSES
UNSUR NILAI Tata nilai yang mendasari, memotivasi, memberi acuan
dan merupakan tujuan
Tatanan organisasi dalam pemerintahan negara (PN)
UNSUR STRUKTUR dan kehidupan masyarakat bangsa (MB)
UNSUR PROSES Aktivitas fungsi-fungsi manajemen dlm
penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

3. ADMINISTRASI NEGARA: MAKNA, PARADIGMA, DAN LINGKUP
ORG *) A SYSTEM FOR RATIONAL
HUMAN COOPERATION
MULTI DI MENSIONAL
ADM MGT
ADM CITA2 & TUJUAN
NGR*) BERNEGARA
NGR MB
PN *) SISTEM KERJA SAMA YANG
RASIONAL DAN MANUSIAWI
WN
Notasi :
*) ADMINISTRASI NEGARA ADALAH ADMINISTRASI MENGENAI NEGARA
DALAM KESELURUHAN UNSUR PADA KEDUANYA DAN SALING MB = MASYARAKAT BANGSA, MAJMUK
HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN DENGAN BERBAGAI AKTIVITAS YANG PN = PEMERINTAHAN (LEG, EKS, YUD)
WN = WILAYAH NEGARA, KEPULAUAN
BERPENGARUH PADA PENCAPAIAN CITA-CITA DAN TUJUAN BERNEGARA ORG = PN, MB, DUNIA USAHA
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

4. ADMINISTRASI CITA-CITA & TUJUAN
(Org & Mgt) Landasan Falsafah NKRI
KAPASITAS ANDA
SISTEM NKRI SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN BERKARYA
NEGARA Cita-Cita & Tujuan AKUNTABILITAS
(Masy, Wilyh, CAPAIAN KINERJA
Pmthn)
SEBAGAIMANA SISTEM ADMINISTRASI NEGARA BANGSA-BANGSA LAINNYA,
SANKRI JUGA DIBANGUN ATAS DASAR KONSTITUSI NEGARA, YAITU UUD A945
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

5. “SISTEM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN NEGARA DAN BANGSA
DALAM SEGALA ASPEKNYA, DENGAN MENDAYAGUNAKAN SEGALA
KEMAMPUAN SELURUH APARATUR NEGARA BESERTA RAKYAT DAN
DUNIA USAHA/SWASTA UNTUK MEMANFAATKAN SEGENAP SUMBER
DAYA YANG TERSEDIA SECARA NASIONAL, DEMI TERCAPAINYA
TUJUAN DAN TERLAKSANANYA TUGAS NASIONAL/NEGARA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD UUD 1945.”
(Lembaga Administrasi Negara, 2005 : 10)
DIWARNAI OLEH PERKEMBANGAN PERUBAHAN PARADIGMA DARI PERANAN SERBA
NEGARA (STATISM) ATAU DOMINASI PEMERINTAH (GOVERNMENT) MENJADI TATA
KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE) YANG MENCERMINKAN INTERAKSI SOSIAL-
POLITIK ANTARA PARA PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MASYARAKAT UMUM
DAN DUNIA USAHA (SWASTA) DALAM BERBAGAI KEGIATAN GUNA MEWUJUDKAN
TUJUAN NEGARA DAN TUJUAN PEMERINTAHAN NEGARA BERDASARKAN UUD 1945.

6. o Unsur Tujuan atau Hasil: Indonesia yang Merdeka, Bersatu,
Berdaulat, Adil, dan Makmur.
o Unsur Proses: seluruh fungsi penyelenggaraan negara,
pemerintahan negara dengan melibatkan masyarakat dan dunia
usaha/swasta.
o Unsur Sumber Daya Nasional: sumber daya alam maupun
sumber daya buatan yang tersedia di bumi Indonesia yang
dikelola untuk sebesar-besarnya hajat hidup rakyat banyak.
o Unsur Kemampuan: kapasitas dan kompetensi seluruh unsur
aparatur negara bersama masyarakat dan dunia usaha.
o Unsur Sistem Penyelenggaraan Kehidupan Negara dan Bangsa:
SANKRI bekerja berdasarkan UUD NRI 1945, hukum, dan
peraturan perundangan yg mengatur segala sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. VISI IDEAL (Cita-cita & Tujuan luhur Bangsa Indonesia):
“... Negara Indonesia yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur”
“... melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah
Indonesia & untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa & ikut melaksanakan ketertiban dunia yg
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial …”
Visi Indonesia 2020 (Visi Antara): Visi Jangka Panjang :
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yg “Indonesia yang mandiri,
religius, manusiawi, bersatu, demokratis, maju, adil, dan makmur .”
adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik & (UU No. 17/2007 tentang RPJP
bersih dalam penyelenggaraan negara.” Nasional)
(Tap MPR No. VII/2001 ttg Visi Indonesia Masa
Depan)

9. Visi Jangka Panjang (2004-2024):
“Indonesia yang mandiri, maju, adil & makmur ”
(UU No. 17/2007 tentang RPJP Nasional)
Visi Jangka Menengah 2004-2009: Visi Jangka Visi Jangka
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa Menengah Menengah
& negara yg aman, bersatu, rukun & damai. 2009-2014: 2014 dst:
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa
& negara yg menjunjung tinggi hukum, “Terwujudnya RPJMN III & IV
kesetaraan, dan HAM. Indonesia yang
3. Terwujudnya perekonomian yg mampu
menyediakan kesempatan kerja &
penghidupan yg layak serta memberi
pondasi yg kukuh bagi pembangunan
Sejahtera,
Demokratis, dan
Berkeadilan”
?
berkelanjutan (RPJMN I). (RPJMN II).

10. Visi Abadi Negara
Visi Jangka Panjang (RPJP)
Visi Jangka Menengah (RPJM)
Visi Lembaga
Visi Lembaga Visi Lembaga
Visi Lembaga Visi Lembaga Visi Lembaga
Visi Lembaga Visi Lembaga
Visi Lembaga
Negara Pemerintah Visi Pemda
Politik Perekonomian Sosial/Kemasy.
Negara Pemerintah Perekonomian Perekonomian
Refleksi Good Governance

11. • Bukan hanya kesatuan teritorial, kesatuan ideologis,
kesatuan sistem (politik, hukum, ekonomi);
• NKRI juga harus mencerminkan adanya kesatuan visi
(secara nasional), kesatuan arah, kesatuan langkah!
• Keragaman sejarah, budaya, afiliasi politik, dll BUKAN
alasan untuk mengembangkan visi yg bertentangan
dengan visi nasional, atau untuk meng-klaim
kedaulatan teritorial, atau untuk memiliki ideologi yg
berbda, atau untuk membangun sistem yg berbeda.
• Maka, “Kesatuan” adalah “harga mati”. Perbedaan
diapresiasi sbg faktor penguat “Kesatuan” tsb.

12. 1. Tata Nilai;
2. Organisasi Pemerintahan Negara;
3. Manajemen Pemerintahan Negara;
4. Sumber Daya Aparatur Negara;
5. Sistem dan Proses Kebijakan Negara;
6. Posisi, Kondisi dan Peran Masyarakat Bangsa
dalam Bernegara;
7. Hukum Administrasi Negara;
8. Organisasi dan Manajemen Kesekretariatan;
9. e-Administration;
10. Sistem Kepemimpinan Nasional.

13. POSIS/PSL PD
DIMENSI SANKRI PRINSIP CATATAN
KONSTITUSI
Pembukaan UUD; Pasal Lihat Slide 14.; merupakan
Dimensi Spiritual, Kultural,
TATA NILAI 28ABCDEFGHIJ; 29; 35, 36, nilai-nilai kebangsaan &
Institusional. MANAJERIAL
36ABC. Perjuangan Bangsa.
Pol & Pmt : Presiden; DPR;
Pasal 1, 2. , 4, 5, 10, 11, 17,
Negara Hukum Dan Demokratis, DPD;MPR; MA, BPK; MK;
ORGANISASI 18, 19, 20, 21, 22, 22C, 22D,
Republik Kesatuam. Mengemban &Parpol. Sisosbud: LSM,
23D, 23E, 24, 24B, 24C, 25A,
Hak Azasi dan Demokrasi.**) Orgprof . Seekon : Dunia
28, 29,30, 33, 34.
Usaha, KAD8N.
Pasal 3, 5, 6, 18A, 18B, Demokratis, Desentarlistik,
National & Public Interest
MANAJEMEN, SISTEM & 20,20A,21, 22, 22D, 26, 27, Sistem Checks & Balances, dan
Oriented; Knowledge Base;
PROSES KEBIJAKAN 28, ,ABCDEFGHIJ; Proses Kebijakan Publik Yg Yang
Participatory.
31, 32, 33, 34, Mengindahkan GG Principles.
MEKANISME UUD tdk menetapkan bahwa
Pemilihan langsung;
KEPEMIMPINAN Pasal 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C,18, KDH dipilih melalui
damPemilihan Secara
PEMERINTAHAN 19, 22B, 22C; 22E, 23, pemilihan langsung, tetapi
Demokratis.
NASIONAL & DAERAH “dipilih secara demokratis”.
SUMBER DAYA
APARATUR, HAN, PERAN
MASYARAKAT,
KESEKRETARIATAN,
e-ADMINSITRATION
Proposionalitas Pembagian Kekuasaan Pemerintahan guna menegakan sistem Checks & Balances dan GG
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

14. PEMBUKAAN UUD 1945
SUMBER
DIMENSI SPIRITUAL/RELIGIUSITAS
CITA-CITA BANGSA :
• PENGAKUAN TERHADAP EKSISTENSI, KEMAKUASAAN, DAN
NEGARA INDONESIA RAKHMAT TUHAN YME DALAM PERJUANGAN BANGSA;
YANG MERDEKA, WUJUD KEIMANAN DAN KETAQWAAN
BERSATU, BERDAULAT,
ADIL, DAN MAKMUR.
DIMENSI KULTURAL
DIMENSI • DASAR NEGARA
 FALSAFAH BANGSA DALAM BERNEGARA PANCASILA
PERAN PANDANGAN HIDUP BANGSA
DIMENSI INSTITUSIONAL (A,B)
(A) TUJUAN BERNEGARA :
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDOENSIA,
• Menjadi dasar, tujuan, dan acuan MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN
perilaku dalam sistem dan proses IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIAYANG
penyelenggaraan negara dan pembangunan BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN
ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
bangsa; • melandasi, memotivasi, dan (B) CARA MMENCAPAI TUJUAN:
mengarahkan aktivitas individu dan  KONSTITUSIONAL, DEMOKRATIS, Professional
institusi dalam bernegara;• merupakan DIMENSI MANAJERIAL
nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan
• THE RIGHT PERSON IN THE RIGHIGGT PLACE, SISTEM MERIT
bangsa, dan • amanah konstitusi bagi  ETIK, INTEGRITAS, AKUNTABILITAS
 GG & GGCG
generasi terda hulu, dewasa ini, dan di
masa datang.

15. Tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang
berada di wilayah pemerintahan negara terdiri dari
organisasi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif,
baik Pusat maupun Daerah, dan lembaga negara lainnya,
serta saling hubungannya dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara, termasuk dalam penyelenggaraan
hubungan antar negara; dan organisasi kesekretariatan
lembaga-lembaga tersebut.
Berperan mengemban misi perjuangan bangsa mencapai
cita-cita dan tujuan NKRI :
• Ada yang bersifat permanen universal.
• Ada yang bersifat kondisional.

16. UUD 1945
BPK Presiden/ DPR MPR DPD MA MK
Wakil
kpu bank
sentral
Kementerian
Negara badan-badan lain
yang fungsinya
KY
dewan berkaitan dengan
pertimbangan
kekuasaan
TNI/POLRI kehakiman PUSAT
PERWAKILAN BPK PEMDA PROVINSI Lingkungan DAERAH
PROVINSI Peradilan
KPD DPRD Umum
Agama
PEMDA KAB/KOTA Militer
TUN
KPD DPRD

17. Pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa dan wilayah
pemerintahan negara; pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-
fungsi manajemen pemerintahan pada umumnya, seperti pengelolaan
kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian,
pelayanan, pengawasan, dan pertanggung jawaban hasil-hasilnya dari
setiap organisasi pemerintahan negara.
Dalam mengemban tugas pemerintahan negara yang demikian kompleks
dan dinamik itu, harus terwujud keserasian strategi dan langkah
kebijakan yang secara sistematis terarah pada pencapaian tujuan NKRI.
Perlu diperhatikan paradigma-paradigma administrasi negara dan
pembangunan relevan, sesuai dengan perkembangan lingkungan
stratejik yang dihadapi.
Memerlukan kompetensi (integritas, pengetahuan, keahlian, dan
keterampilan dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik).

18. Cita-Cita / Tujuan Nasional
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Tugas Nasional
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan
umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia
Fungsi Negara
MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MK
Konsitutif Eksekutif & Legislatif Legislatif Auditif Yudikatif Yudikatif
Legislatif
Semangat:
Melayani masyarakat; mengayomi masyarakat; dan memberdayakan masyarakat.

19. • SDM aparatur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI
dan POLRI - dalam posisinya sebagai abdi masyarakat dan
abdi negara, perekat kesatuan dan persatuan bangsa,
mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab mengemban
misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan
bernegara.
• Demikian pula unsur-unsur dan manajemen sumber daya
lainnya (dana, prasarana, peralatan dan fasilitas kerja,
termasuk di dalamnya teknologi informasi dan komunikasi).
Dalam SANKRI keseluruhan sumber daya aparatur negara
tersebut pada umumnya dikelola dalam organisasi
kesekretariatan di setiap lembaga, mengikuti prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik.

20. • Kekuasaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan negara
diselenggarakan melalui kebijakan publik  harus mengenali
sistem dan proses kebijakan yg berlaku dalam SANKRI;
stakeholders yg terlibat, tahapan kegiatan yg dilalui, dan nilai-nilai
yg menghikmati.
• Pengelolaan kebijakan pemerintahan negara dilakukan menurut
nilai dan prinsip kepemerintahan yg baik sesuai dengan
keluhuran dimensi-dimensi nilai SANKRI.
• Fungsi administrasi negara dalam pengelolaan proses kebijakan
publik dapat disederhanakan meliputi perumusan dan penentuan
kebijakan; pelaksanaan kebijakan & evaluasi kinerja kebijakan.
• Kebijakan negara dalam rangka penyelenggaraan negara dan
pembangunan bangsa dikembangkan untuk (a) mengatasi
masalah-masalah bangsa dalam berbagai bidang kehidupan,
termasuk masalah hubungan internasional; ataupun untuk (b)
mencapai tujuan bangsa dalam bernegara.

21. • Negara eksis karena adanya kesepakatan masyarakat
bangsa yg hidup pada wilayah tersebut. Negara didirikan
oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama.
• Organisasi dan manajemen pemerintahan tidak boleh
mengabaikan aspirasi dan peran masyarakat bangsa
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik sebagai
orang seorang maupun sebagai kelompok.
• Organisasi yg berkembang dalam dinamika kehidupan
masyarakat bangsa merupakan unsur dan asset penting
dalam bernegara yg bertalian dengan hak dan kewajiban
warga negara dalam berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; merupakan
bagian dari sistem dan proses administrasi negara, serta
menjadi salah satu fokus perhatian disiplin dan sistem
administrasi negara.

22. • Dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses
penyelenggaraan negara, termasuk mengenai eksistensi,
susunan, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan negara,
tata cara dalam pengelolaan pelaksanaan tugas, saling
hubungannya satu sama lain, serta karya dan kinerja kebijakan
dan per-UU-an yg dihasilkan masing-masing lembaga.
• Pengembangan HAN dimaksudkan agar kelembagaan negara
terselenggara secara berkepastian hukum, efisien, proporsional,
efektif, tertib, dan mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan,
keadilan, kebenaran dan demokrasi.
• Mengacu pada prinsip negara hukum dan demokrasi, maka
proses administrasi negara dilaksanakan dalam kerangka hukum
yg berlaku dalam negara, sehingga secara konstitusional
administrasi negara terikat pada struktur peraturan perundangan
atau strata kebijakan yg ada dan wajib dipatuhi dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara serta harus dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum.

23. Administrasi (organisasi dan manajemen) kesekretariatan
lembaga pemerintahan negara mempunyai posisi dan peran
menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara, berupa teknis pelaksanaan kegiatan dan
pemberian dukungan termasuk koordinasi atas
pelaksanaan tugas lembaga pemerintahan dalam
menyelenggarakan tugasnya baik yang sifatnya
pengembangan (policy and program development supports)
mau pun pelayanaan rutin (services); dan umumnya diisi
oleh pegawai negeri professional dengan jabatan dan
kepangkatan atau pola karier tertentu.

24. • E-Adm adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
dalam administrasi publik, sebagai upaya untuk
merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan
agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
prima, baik dalam pengelolaan kebijakan, pelayanan
informasi, maupun dalam pengelolaan pelayanan publik.
• Perkembangan e-Adm atau e-Govt tersebut merupakan
jawaban atas perubahan lingkungan stratejik yg menuntut
adanya administrasi negara yg efisien, efektif,
berorientasi pada publik, transparan, dan akuntabel; baik
dalam kehidupan bangsa, maupun dalam hubungan antar
bangsa.
• Pola interaksi berubah dari “one stop services” menjadi
“non stop services”.

25. • Kepemimpinan nasional dalam SANKRI diartikan sebagai sistem
kepemimpinan dalam rangka penyelenggaraan negara dan
pembangunan bangsa, yang berperan mengembangkan visi dan
mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan
tujuan NKRI sesuai posisi masing-masing dalam pemerintahan
negara & masyarakat bangsa.
• Proses kepemimpinan dalam SANKRI harus menempatkan
dimensi-dimensi nilai SANKRI sebagai guiding values and
principles dalam keseluruhan aktivitasnya yg terarah pada
pencapaian cita-cita dan tujuan NKRI.
• Dalam SANKRI, para pejabat pimpinan dalam mengemban
tugasnya dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan
inspirasi & mengembangkan kebijakan yg dapat menggerakkan
orang yg dipimpinnya ataupun masyarakat bangsanya untuk
melakukan kegiatan mencapai tujuan nasional sesuai nilai-nilai
kebangsaan & perjuangan bangsa.

26. DI MANAKAH ANDA BERADA ?
PADA INSTANSI MANA PUN ANDA BEKERJA
DI WILAYAH MANA PUN ANDA BERADA
ANDA SENANTIASA BERADA DALAM
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
(SANKRI)
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

27. DI MANA PUN ANDA BERADA, DAN APA PUN PERAN ANDA. ANDA BERADA DALAM SANKRI
DALAM RANGKA ITU SEBAGAI PIMPINAN ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA ANDA BERTUGAS MENGATASI
MASALAH YANG DIHADAPI MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA, DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERJUANGAN
MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BERNEGARA
SANKRI ADALAH WADAH PERJUANGAN BERSAMA SEGENAP KOMPONEN BANGSA DALAM
MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BERNEGARA
WILAYAH
ORGANISASI KEBIJAKAN NKRI
CITA-CITA
SANKRI PROSES KINERJA & TUJUAN
NKRI
PELAYANAN WILAYAH
MANAJEMEN NKRI
APA YANG TELAH KITA KONTRIBUSIKAN DALAM
PERJUANGAN MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN NKRI TERSEBUT ?
JADILAH PUTRA PUTRI TERBAIK BANGSA DALAM PERJUANGAN TERSEBUT
SESUAI POSISI DAN PERAN MASING-MASING DALAM SANKRI
Prof Mustopadidjaja AR; SE, MPIA, PhD.

30. http://travel.outlookindia.com/article.aspx?264540 http://www.stikage.com/map_harkidoon.htm
Start To Distance
Sankri (1450 mts) – Taluka (1900 mts) – Osla (2559 mts) – Delhi Sankri 435 km
Seema (2500 mts) – Har-Ki-Dun (3566 mts)
Sankri Taluka 10 km
Way to Sankri (Video): Taluka Osla 11 km
http://www.youtube.com/watch?v=Dy_wpEo6hkQ&feature=autoplay&list=UL
Osla Har Ki Doon 12 km
WIIy6X-_dtQ&playnext=3

31. Sankri village
http://www.indiamike.com/india-
images/pictures/sankri-village-uttarkashi
http://meandmylens.blogspot.com/2010/06/kedarkanth-trek-dehradun-to-sankri.html

32. https://sites.google.com/site/suhanasafarbyks/22-garhwal-treks/1-har-ki-dun
The Sankri School

33. Taluka

34. Swargarohini Mt. Har-Ki-Dun Valley and stream
Can you see the rainbow in this picture?
It seems to bridge the Har-Ki-Dun (Valley of
Gods) and the Swargarohini mountain!
https://sites.google.com/site/suhanasafarbyks/22-garhwal-treks/1-har-ki-dun

35. View from Top of HKD Valley
https://sites.google.com/site/suhanasafarbyks/22-garhwal-treks/1-har-ki-dun