SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Disiapkan oleh:
Setiabudi Algamar & Tri Widodo W. Utomo
Pengantar tentang policy brief:
Mengapa Policy Brief?
Apa itu Policy Brief?
Keunggulan Policy Brief;
Karakter Policy Brief.
Tahapan / Komponen dalam Policy Brief;
Struktur (open) Policy Brief;
Penutup: What Next?
ODI / Sci-DevNet survey dengan para pembuat kebijakan
dalam bidang Ilmu, Teknologi dan Inovasi menemukan
bahwa:
50% pembuat kebijakan dan 65% peneliti beranggapan
bahwa diseminasi temuan riset untuk pengambilan
keputusan masih kurang;
79% responden menempatkan policy brief sebagai alat
komunikasi yg bermanfaat.
Sumber: Jones, N and C Walsh (2008) ‘Policy briefs as a communication tool for development research’.
ODI Background Note. London: ODI.
Eisele (2006): a short, neutral summary of what is known about
a particular issue or problem. Policy briefs are a form of report
designed to facilitate policy-making (dokumen ringkas dan netral
yg fokus pada isu tertentu yg membutuhkan perhatian
pengambil kebijakan.
Young & Quinn: A document that outlines the rationale for
choosing a particular policy alternative or course of action in a
current policy debate (dokumen yg memaparkan alasan/rasional
pemilihan alternatif kebijakan tertentu yg ada pada tataran
perdebatan kebijakan):
Menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait;
Menyajikan rekomendasi kebijakan;
Memberikan bukti yg mendukung rekomendasi tsb.
Ringkas, sederhana, tampilan menarik, banyak
gambar shg tidak perlu berpikir, handy, dsb;
Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai
sehingga bisa disampaikan pada saat yg tepat;
Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan
informasi dari policy makers tertentu. Orientasi pada
pengguna sangat kuat;
Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah
(masalah kebijakan, sebab munculnya masalah, dan
pilihan tindakan yg tersedia).
(Agus Dwiyanto)
Diagnos-
tic
Reading
Diagnos-
tic
Reading
Issu
Strategis
Nasional
Issu
Strategis
Nasional
Policy
Issue
Policy
Issue
POLICY ISSUES/PROBLEMS: unrealized
needs, values, opportunities, however we
identified, the solution require public actions
(William Dunn).
• Apa Konteksnya data pendukung sbg deskripsi
masalah; kebijakan mana yg terkait; apa tujuan dari
pemecahan masalah; policy actors (individual maupun
institusional) yg terlibat; pihak mana (policy
stakeholders) yg mempengaruhi / dipengaruhi
masalah tsb, dst.
• Kausalitas issu faktor apa yg menyebabkan
masalah muncul, dan apa dampak/implikasi (policy
consequences) dr masalah ini?
• Kerangka Pikir (framework) dapat menggunakan
pendekatan teoretik/akademik.
• Bagaimana policy implementation kebijakan
saat ini?
• Sejauhmana kinerja kebijakan (policy
performance) yg dihasilkan: masalah apa yg
sudah/belum terselesaikan, berapa persen target
tercapai, dampak positif/negatif apa yg timbul,
dst?
• Kendala apa yg ditemui: sumber daya, kolaborasi
antar aktor, political will, efektivitas fungsi2
manajemen, dll?
• Policy Alternatives apa saja yg prospektif utk
mengatasi masalah?
• Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing
alternatif?
• Alternatif mana yg direkomendasikan sebagai
kebijakan (policy recommendation)?
• Bagaimana langkah konkrit (policy action) untuk
merealisasikan kebijakan terpilih? SIABIDIBA.
Judul;
Executive summary;
Masalah Kebijakan: Konteks & Pentingnya
Masalah;
Kritik terhadap pilihan Kebijakan;
Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan;
Referensi.
• Desainlah tampilan Policy Brief semenarik
mungkin: sisipkan gambar, foto, grafik,
table, text-box, quotation, dll yg bisa
memperkuat content atau memahami
substansi dengan lebih mudah …
• Jangan lupa pula perhatikan pewajahan
(cover).
Penjelasan
Diskusi Kelas
Ceramah
Seri Diskusi
Kelompok
Pra Seminar
Seminar di
Kantor Wapres
Menentukan issu yg dipilih
untuk setiap kelompok:
• Pilih dari issu2 yg sudah
diidentifikasi pd tgl. 20/9 yg lalu,
atau boleh yg baru sama sekali;
• Bisa pilih 1 issu besar, yang dilihat
dari sudut yg berbeda oleh ke-3
kelompok. Atau, dipilih 3 issu
besar yg berbeda utk setiap
kelompok.
4 s/d 18-10-2013
13-11-2013
11-11-2013
23-9-2013
Selamat Merancang Policy Brief

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Dadang Solihin
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spnurul khaiva
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Dadang Solihin
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakanunitpublikasi
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
Modul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mapping
Modul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mappingModul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mapping
Modul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mappingunitpublikasi
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanvirmannsyah
 
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxStrategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxAyunSridamayanti
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanNuzulul Putri
 

Was ist angesagt? (20)

Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
Review Renstra SKPD Tangsel 2011-2016
 
Nurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik spNurul khaiva kebijakan publik sp
Nurul khaiva kebijakan publik sp
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
EBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKKEBP dan Kaitannya dengan IKK
EBP dan Kaitannya dengan IKK
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Modul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mapping
Modul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mappingModul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mapping
Modul 3.1 Mengapa Perlu stakeholders mapping
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakan
 
Tips Menulis Cara JFP
Tips Menulis Cara JFPTips Menulis Cara JFP
Tips Menulis Cara JFP
 
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxStrategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Tipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakanTipe tipe model kebijakan
Tipe tipe model kebijakan
 

Ähnlich wie Policy Issues Nasional

Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfIrwan Dharmawan
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxDidikArrayid
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystTri Widodo W. UTOMO
 
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdfAgusTubels
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfAsroriAbuHammam
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)nurul khaiva
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1hoyin rizmu
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Rusman R. Manik
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfINDIRAARUNDINASARISA
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 

Ähnlich wie Policy Issues Nasional (20)

Perancangan policy brief,
Perancangan policy brief, Perancangan policy brief,
Perancangan policy brief,
 
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdfPelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
Pelatihan PB 11 Agustus-1.pdf
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
 
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
06. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 6_Perencanaan Program.pdf
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
 
Kebijakan publik1
Kebijakan publik1Kebijakan publik1
Kebijakan publik1
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring   Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
Materi Paparan Kuliah Lapangan Daring Sarjana Ekonomi FEB UPN dan Analis Ke...
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
The Policy Brief
The Policy BriefThe Policy Brief
The Policy Brief
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
 
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 

Mehr von Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

Mehr von Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Policy Issues Nasional

  • 1. Disiapkan oleh: Setiabudi Algamar & Tri Widodo W. Utomo
  • 2. Pengantar tentang policy brief: Mengapa Policy Brief? Apa itu Policy Brief? Keunggulan Policy Brief; Karakter Policy Brief. Tahapan / Komponen dalam Policy Brief; Struktur (open) Policy Brief; Penutup: What Next?
  • 3.
  • 4. ODI / Sci-DevNet survey dengan para pembuat kebijakan dalam bidang Ilmu, Teknologi dan Inovasi menemukan bahwa: 50% pembuat kebijakan dan 65% peneliti beranggapan bahwa diseminasi temuan riset untuk pengambilan keputusan masih kurang; 79% responden menempatkan policy brief sebagai alat komunikasi yg bermanfaat. Sumber: Jones, N and C Walsh (2008) ‘Policy briefs as a communication tool for development research’. ODI Background Note. London: ODI.
  • 5.
  • 6. Eisele (2006): a short, neutral summary of what is known about a particular issue or problem. Policy briefs are a form of report designed to facilitate policy-making (dokumen ringkas dan netral yg fokus pada isu tertentu yg membutuhkan perhatian pengambil kebijakan. Young & Quinn: A document that outlines the rationale for choosing a particular policy alternative or course of action in a current policy debate (dokumen yg memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yg ada pada tataran perdebatan kebijakan): Menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait; Menyajikan rekomendasi kebijakan; Memberikan bukti yg mendukung rekomendasi tsb.
  • 7. Ringkas, sederhana, tampilan menarik, banyak gambar shg tidak perlu berpikir, handy, dsb; Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai sehingga bisa disampaikan pada saat yg tepat; Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari policy makers tertentu. Orientasi pada pengguna sangat kuat; Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah (masalah kebijakan, sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan yg tersedia). (Agus Dwiyanto)
  • 8.
  • 10. • Apa Konteksnya data pendukung sbg deskripsi masalah; kebijakan mana yg terkait; apa tujuan dari pemecahan masalah; policy actors (individual maupun institusional) yg terlibat; pihak mana (policy stakeholders) yg mempengaruhi / dipengaruhi masalah tsb, dst. • Kausalitas issu faktor apa yg menyebabkan masalah muncul, dan apa dampak/implikasi (policy consequences) dr masalah ini? • Kerangka Pikir (framework) dapat menggunakan pendekatan teoretik/akademik.
  • 11. • Bagaimana policy implementation kebijakan saat ini? • Sejauhmana kinerja kebijakan (policy performance) yg dihasilkan: masalah apa yg sudah/belum terselesaikan, berapa persen target tercapai, dampak positif/negatif apa yg timbul, dst? • Kendala apa yg ditemui: sumber daya, kolaborasi antar aktor, political will, efektivitas fungsi2 manajemen, dll?
  • 12. • Policy Alternatives apa saja yg prospektif utk mengatasi masalah? • Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif? • Alternatif mana yg direkomendasikan sebagai kebijakan (policy recommendation)? • Bagaimana langkah konkrit (policy action) untuk merealisasikan kebijakan terpilih? SIABIDIBA.
  • 13. Judul; Executive summary; Masalah Kebijakan: Konteks & Pentingnya Masalah; Kritik terhadap pilihan Kebijakan; Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan; Referensi.
  • 14. • Desainlah tampilan Policy Brief semenarik mungkin: sisipkan gambar, foto, grafik, table, text-box, quotation, dll yg bisa memperkuat content atau memahami substansi dengan lebih mudah … • Jangan lupa pula perhatikan pewajahan (cover).
  • 15. Penjelasan Diskusi Kelas Ceramah Seri Diskusi Kelompok Pra Seminar Seminar di Kantor Wapres Menentukan issu yg dipilih untuk setiap kelompok: • Pilih dari issu2 yg sudah diidentifikasi pd tgl. 20/9 yg lalu, atau boleh yg baru sama sekali; • Bisa pilih 1 issu besar, yang dilihat dari sudut yg berbeda oleh ke-3 kelompok. Atau, dipilih 3 issu besar yg berbeda utk setiap kelompok. 4 s/d 18-10-2013 13-11-2013 11-11-2013 23-9-2013