Penataan Kewenangan Pemdes
•Als PPT, PDF herunterladen•
4 gefällt mir•2,101 views
Dokumen tersebut membahas tentang penataan kewenangan pemerintahan desa dan pengembangan standar pelayanan minimal di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat dan pemberdayaan, namun saat ini peran desa masih terfokus pada administrasi. Dokumen tersebut juga membahas mengenai kebutuhan penguatan otonomi desa serta penyerahan kewenangan lebih bes
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Penataan Kewenangan Pemdes
Ähnlich wie Penataan Kewenangan Pemdes (20)
Mehr von Tri Widodo W. UTOMO
Mehr von Tri Widodo W. UTOMO (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Penataan Kewenangan Pemdes
- 1. PENATAAN KEWENANGAN (URUSAN) PEMERINTAHAN DESA DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PUSAT KAJIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR (PKP2A) II LAN MAKASSAR Tri Widodo W. Utomo Disampaikan dalam Roundtable Discussion Penguatan Otonomi Desa Makassar, 29-30 Agustus 2008
- 2. Desentralisasi & Tuntutan Pelimpahan Urusan 2 types of autonomy local governance components district / city govt sub district & village govt purely private institutions semi-govt / semi-private institutions community groups / neighborhood association 2 stages of autonomy Autonomy of local government unit ( recent ) central role : government units located at the edge of the people + – priority line Autonomy of local community unit ( future ) 70 : 20 : 10 30 : 40 : 30
- 4. Perbandingan Daerah Immature (Model Sentralisasi) & Daerah Mature (Desentralisasi) Tapi INI !!! BUKAN ini yang kita inginkan !! Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah E N G A R A NEGARA Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
- 10. Landasan Pemikiran Pengaturan Mengenai Desa (Berdasarkan UU 32/ 2004) Keanekaragaman Partisipasi Otonomi Asli Demokratisasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
- 14. Skema Alur Berpikir UU No. 32/2004, PP No. 38/2007 PP No. 72/2005 PERMENDAGRI No. 30/2006 PERDA URUSAN KABUPATEN Potensi dan Karakteristik Desa Urusan yang Diserahkan kepada Desa Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persepsi Aparat Desa Tipologi Desa PERDA Urusan Desa Peraturan Bupati
- 15. Permendagri No. 30 / 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, memuat 31 bidang u rusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa, yaitu: 31 BIDANG URUSAN
- 19. SEKIAN & TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat…