Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI Disampaikan pada FGD Pembentukan Jabatan Fungsional APP di Lingkungan Sekretariat Kabinet RI Jakarta, 10 Agustus 2021

1. Dr. Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH,
MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-­‐RI
Disampaikan pada FGD
Pembentukan Jabatan Fungsional APP
di
Lingkungan Sekretariat Kabinet RI
Jakarta,
10
Agustus 2021
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

2. Setkab: Fungsi & Relevansi Jab. Fungsional
Analisis dan penyusunan
rencana kebijakan
Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
Pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi K/L
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan pemerintah
Nasmik,
hal.
35-­‐36
Nama
JF Ket.
Peneliti √
Analis Kebijakan √
Perencana √
Perancang Per-­‐UU-­‐an √
Satistisi √
Analis SDM √
Analis Anggaran √
Analis Penyelenggaraan
Pemerintahan
– Urgensi?
Relevan?

3. Kerangka Pikir Jab. Fungsional
No. Aspek Analis Penyelenggaraan Pemerintahan Analis Kebijakan
1 Definisi
Konseptual
? Whatever
government
choose
to
do
or
not
to
do
(Thomas
R.
Dye)
2 Model
Business
Process
Penyusunan Rencana Kebijakan –
Monev Pelaksanaan Kebijakan –
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Agenda
Setting
– Perumusan Kebijakan
– Implementasi Kebijakan – Evaluasi
Kebijakan
3 Instrumen/
Metodologi
? Iceberg (untuk agenda
setting),
CBA
(untuk alternatif kebijakan),
dll
4 Kompetensi 1)
Manajerial,
2)
Sosial Kultural,
3)
Teknis
1)
Manajerial,
2)
Sosial Kultural,
3)
Teknis (Analisis,
Politis,
Spesialisasi /
Keahlian Bidang Tugas)
5 Hasil Kerja Policy
Paper,
Rekomenasi (Nasmik) Policy
Paper,
Policy
Brief,
Policy
Note,
dll (Rekomendasi ada didalam naskah
dokumen kebijakan)
Ket:
No.
2
dan 5
memiliki kemiripan yang
sangat tinggi

4. Kerangka Pikir Jab. Fungsional
ANALIS
P
ENY.
P
EM.
Definisi Konseptual?
Model
Business
Process?
Instrumen /
Metodologi?
Kompetensi?
Hasil Kerja?
ANALIS
K
EBIJAKAN
Whatever
government
choose
to
do
or
not
to
do
(Thomas
R.
Dye)
Agenda
Setting,
Formulasi,
Implementasi,
Evaluasi
Iceberg
(untuk agenda
setting),
CBA
(untuk alternatif kebijakan),
dll
Analisis,
Politis,
Spesialisasi
(Keahlian Bidang Tugas)
Policy
Paper,
Policy
Brief,
Policy
Note,
dll.

5. Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex-­‐ante
– Analysis
FOR
Policy
*)
Ex-­‐post
– Analysis
OF
Policy
*)
*)
Analysis
for
policy
&
analysis
of
policy
dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
Policy Process
JFAK
tugas fungsinya hanya
mencakup sebelum kebijakan
dilaksanakan (ex-­‐ante)”
Nasmik,
hal.
2
jo.
Hal.
34

6. Definisi Kebijakan Publik
§ Sharkansky
(1970)
mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan pemerintah untuk
mencapai tujuan tertentu;
§ Thomas
Dye
(1975):
whatever
governments
choose
to
do
or
not
to
do;
§ Kebijakan adalah upaya untuk mendefinisikan dan
menyusun basis
rasional untuk
memilih apakah melakukan atau tidak melakukan suatu keputusan atau tindakan
(to
do
or
not
to
do)
dalam rangka mencapai tujuan -­‐tujuan politik tertentu;
§ Kebijakan adalah intervensi negara/Pemerintah yang
bersifat pengaturan dalam
ruang lingkup kegiatan publik untuk mweujudkan tujuan-­‐tujuan umum (public
interest
and
social
welfare)
[Sumber:
Prof.
Eko Prasojo,
2021].

7. Proses Kebijakan
(Dunn, 2004)
penetapan
agenda
kebijakan
formulasi
kebijakan
adopsi
kebijakan
implementasi
kebijakan
evaluasi
kebijakan

8. POLICY
ANALYST
POLICY
DOCUMENTS
-­‐ Policy Memo
-­‐ Policy Brief
-­‐ Policy Paper
POLICY
COMMUNICATIONS
-­‐ Briefing
-­‐ Dengar pendapat
-­‐ Konferensi
-­‐ Percakapan
Communication
Utilization
Analysis
POLICY
INFORMATION
-­‐ Masalah kebijakan
-­‐ Masa depan kebijakan
-­‐ Aksi kebijakan
-­‐ Hasil kebijakan
-­‐ Kinerja kebijakan
Documentation
POLICY
MAKING
PROCESS
-­‐ Penyusunan agenda kebij
-­‐ Formulasi kebijakan
-­‐ Adopsi kebijakan
-­‐ Implementasi kebijakan
-­‐ Penilaian kebijakan
Peran AK
dalam Proses
Kebijakan
(Dunn, 2004)

9. Kebijakan
Aktivitas Analisis
Design and
Recommend
Clarify
values and
Arguments
menggali
perdebatan
dalam rancangan
alternatif
kebijakan
yang
disediakan
Advise
Strategically
Research
and Analyze
Democratize Mediate
memastikan
pemangku
kebijakan dan
masyarakat
mendapatkan
informasi yang
lengkap dan valid
atas agenda
kebijakan
Mengkaji
bagaimana
melakukan
resoulsi dan
mitigasi konflik
kepentingan
Aktivitas riset
kebijakan yang
bertujuan untuk
menghasilkan
rekomendasi
kebijakan
analisis lingkungan
untuk memastikan
rekomendasi dan
desain kebijakan
memperoleh
dukungan politik
menerjemahkan
hasil riset
menjadi
rekomendasi
dan desain
kebijakan
Sumber: UI
CSGAR,
2019

10. 10
Model
Analisis Kebijakan (Hill,
2005)
A.
Analysis
of
Policy:
1. Analisis isi kebijakan
2. Analisis output
kebijakan
3. Analisis proses
kebijakan
B.
Analysis
for
Policy:
1. Evaluasi kebijakan—batas antara analysis
of
policy
dan analysis
for
policy
2. Analisis untuk mendukung informasi pembuatan kebijakan
3.
Policy
advokasi – komunikasi kebijakan untuk memperjuangkan
ide/gagasan kebijakan melalui kelompok kepentingan

11. Dalamproses revisiPermenPANRBtentangJFAK
• Penguasaan Substansi
Teknis Bidang Tugas
• Penguasaan Substansi
Teknis Bidang Kepakaran
• Perumusan Kebijakan
Publik
• Advokasi Kebijakan Publik
• Analisis Urgensi
Penyusunan Kebijakan
Publik
• Analisis Kebijakan Publik
Penyesuaian
Standar
Kompetensi
• Penyusunan saran
kebijakan
• Konsultasi publik
• Kemitraan
• Konteks Politik
(Dinamika Politik dan
Budaya Birokrasi)
• Regulasi dan Legislasi
• Komunikasi
• Membangun Jejaring
• Presentasi
• Pengetahuan tentang
Substansi Kebijakan
Publik
• Metode Riset
• Teknik dan Analisis
Kebijakan
• Kemampuan menulis
dan publikasi
• Pengetahuan tentang
Bidang Pekerjaan
Standar
Kompetensi
Eksisting
KOMPETENSI SPESIALIS
KOMPETENSI POLITIS
KOMPETENSI ANALISIS
STANDAR KOMPETENSI JFAK

12. 12
Tugas Analis
Kebijakan
§ Menyediakan
informasi
terkait
perumusan
masalah
kebijakan
;
§ Merumuskan
isu-­‐isu
kebijakan
ke
dalam
rumusan
masalah
kebijakan;
§ Melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
implementasi
kebijakan;
§ Menyusun
naskah
akademis;
§ Menyediakan
rekomendasi
kebijakan;
§ Melakukan
Fokus
Group
Diskusi
kepada
pejabat
publik
dan
pemangku
kepentingan
terkait
dengan
isu,
masalah
atau
rekomendasi kebijakan;
§ Melakukan
uji
publik
rancangan
rekomendasi
kebijakan;
§ Melakukan
kerjasama
dan
konsultasi
dengan
pejabat
publik
dan
pemangku
kepentingan
;
§ Menyelenggarakan
konsultasi,
dialog
dan
diskusi
dengan
para
pemangku
kepentingan untuk
memperoleh
tanggapan
terhadap
usulan
rancangan
kebijakan
dan rekomendasi kebijakan;
§ Melakukan
advokasi
kebijakan;
§ Melakukan
diseminasi
kebijakan;
§ Menyampaikan
gagasan
kebijakan
kepada
pemangku
kepentingan;
§ Membuat
tulisan
dalam
bentuk
monograf,
buku
referensi,
artikel
dalam jurnal
dipublikasikan,
dipresentasikan.
Butir
Kegiatan
dalam
PermenPAN
dan RB 45/2013

13. Hasil Kerja Analis Kebijakan
1. Policy Paper
2. Policy Brief
3. Artikel Kebijakan
4. Makalah
KARYA TULIS KEDINASAN KARYA TULIS ILMIAH
1. Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen,
Raperda
2. Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional
3. Monograf Kebijakan
4. Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan
5. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan
6. Telaahan Staf
7. Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi
8. Memo Kebijakan
9. Modul Diklat Kebijakan
10. Model Kebijakan sbg bahan Diklat Kebijakan
11. Alat Bantu (perangkat keras/lunak) Diklat Kebijakan
12. Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat Kebijakan
13. Buku Pedoman
14. Juklak / Juknis
15. Laporan diseminasi kebijakan
16. Laporan advokasi kebijakan
17. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi
18. Rancangan kebijakan
Peraturan LAN No. 28/2017
tentang Pedoman Penulisan
KTI bagi AK

14. Catatan Penutup
1. Memperhatikan
butir-­‐butir
kegiatan
yang
akan
dibebankan
kepada
JF
APP
yang
diusulkan,
dapat
dilihat
bahwa
sebagian
besar
identik
dengan
butir-­‐butir
kegiatan
yang
telah
ditetapkan
sebagai
kegiatan
JFAK
2. Apabila
ditelusuri,
dengan
mengacu
pada
naskah
akademik
yang
disusun,
maka
secara
substansi,
dapat
dikatakan
bahwa
fungsi-­‐fungsi
yang
dilaksanakan
oleh
calon
JF
APP
ini
diadopsi
dari
fungsi-­‐fungsi
yang
kemudian
diturunkan
dalam
butir-­‐butir
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
JFAK.
3. Dari
sisi
konseptual
dan
praktis
JFAK
merupakan
sebuah
profesi
yang
telah
diakui,
diadopsi
secara
luas
secara
lintas
negara
serta
memiliki
dasar
konseptual
keilmuan
yang
sangat
solid.
4. Dasar
keiilmuan
yang
lintas
disiplin
ilmu
memungkinkan
profesi
JFAK
dapat
diadopsi
di
unit-­‐unit
kerja
pemerintah
baik
di
level
Pusat
maupun
daerah
dengan
standar
kompetensi
yang
sangat
ketat.

15. Semoga Bermanfaat …
!!
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL