Disampaikan dalam Diklat Peningkatan Kapasitas Untuk Aparat Kecamatan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I LAN) Bandung, 6 Oktober 2010

1. PelimpahanWewenangdanHubunganKerjaKecamatan Tri Widodo W. Utomo (PusatKajianManajemenKebijakan LAN-RI) DisampaikandalamDiklatPeningkatanKapasitasUntukAparatKecamatan PusatKajiandanPendidikandanPelatihanAparatur I (PKP2A I LAN) Bandung, 6 Oktober 2010

2. SusunanMateri: Bagian I :Delegasi & Mandat Bagian II :PelimpahanWewenangdalamKonteksDesentralisasi Bagian III :PelimpahanWewenangBupati/WalikotakpdCamat Bagian IV :Teknik Analisis Kebijakan Pelimpahan Kewenangan/Urusan PemerintahankepadaCamat & Lurah Bagian V : Model KelembagaanKecamatan Bagian VI : Model HubunganKerjaKecamatan

3. Bagian 1 PELIMPAHAN WEWENANG: Antara DELEGASI dan MANDAT

4. SumberWewenang Konstitutif (wewenangpokok / asli). Atributif (wewenangpangkal, delegasilegislatif). Pelimpahanwewenang: Mandat Delegasi

6. Tidak terjadi pengakuan atau pengalihtanganan kewenangan;mandatarisbertindak untuk dan atas nama Mandan.

7. Mandan masihdapat menggunakan wewenangnya.

8. Mandan wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) kpdMandatarisdan berhak meminta penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang.

10. Bagian 2 PELIMPAHAN WEWENANG dalam KONTEKS DESENTRALISASI

11. Background: Desentralisasi & TuntutanPelimpahanWewenang 2 types of autonomy 2 stages of autonomy Autonomy of local govtunit (recent) Autonomy of local community unit (future)   local governance components 70 : 20 : 10 30 : 40 : 30 sub district & village govt purely private institutions semi-govt / semi-private institutions community groups / neighborhood association district / city govt + – priority line central role : government units located at the edge of the people

12. SemangatDesentralisasi Demokratisasi. MeningkatkanKeadilan & PemerataanPemb. MendorongPotensi & Keragaman Daerah. PeningkatanKemandirian Daerah. Pemberdayaan & PelayananMasyarakat. Penyerahan & PelimpahanUrusan hukumnyaWAJIB !!

13. Perbandingan Daerah Immature (Model Sentralisasi) & Daerah Mature (Desentralisasi) Daerah Daerah Daerah NEGARA A Daerah Daerah R G Daerah A Daerah Daerah E Daerah Daerah Daerah Daerah N Daerah Tapi INI !!! BUKAN ini yang kita inginkan !!

16. “PendelegasianUrusan” (Pelimpahanwewenang)Cam / Lur

17. TarikMenarikPusat – Daerah KeraguanPusat Daerah tidakmampumenjalankanurusanpemerintahan. V.S. Kecurigaan Daerah Pusattidakseriusmenyerahkanurusanpemerintahan. Pembagianurusan / kewenanganygjelas & tegas. Penguatan kapasitas Daerah dlm penyelenggaraan urusan / kwng.

18. TarikMenarikKab/Kota – Cam/Lur KeraguanKab/Kota Cam tdkmampumenjalankanurusanpemerintahan. V.S. Kecurigaan Cam/Lur Kabtdkseriusmelimpahkanurusanpemerintahan. Pembagianurusan / kewenangan & 3P ygjelas & tegas. Penguatan kapasitas Cam / Lur sbg “Perangkat Daerah”

19. TUGAS CAMAT (PP 19/2008) Menangani sebagian urusan otonomi daerah (melaluiPelimpahanKewenangan)  luas / besarankewenanganygdilimpahkantergantungkpdkebijakanKepala Daerah, meliputi8 aspek: perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan. Menyelenggarakn tugas umum pemerintahan 7 kategori: pemberdayaanmasy; ketenteraman & ketertiban umum; penegakan peraturan per-UU-an; pemeliharaanprasarana & fasilitaspelayananumum; penyelenggaraankegiatanpemerintahan; membinapenyelenggaraanpemerintahandesa / kelurahan; melaksanakanpelayananmasyygbelumdapatdilaksanakandesa / kelurahan. Mampukah ?

20. TugasBidangPemerintahan 1. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa; 2. Pembinaan TRANTIBUM serta kemasyarakatan. 3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Pol PP dan LINMAS. 4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. 5. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi pemerintah. 6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan KADES dan BPD. 7. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan KADES, Pimpinan & Anggota BPD. 8. Melakukan penilaian atas Lap Pertanggungjawaban KADES. 9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama & penyelesaian perselisihan antar desa. 10. Fasilitasi penataan Desa/Kelurahan; 11. Fasilitasi penyusunan PERDES. 12. Penyelanggaraan lomba/penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kec. 13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan; 14. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya. 15. Penegakan dan pelaksanaan PERDA dan Keputusan KDH serta PER UU. 16. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu. 17. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan.

21. TugasBidangEkonomi Pembangunan 1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan. 2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/ kel. 3. Pengkoordinasian, BINAWAS serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 4. Pelaksanaan pungutan atas pajak retribusi daerah. 5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan INDAG, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. 6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian. 7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. 8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

22. TugasBidangPendidikan & Kesehatan 1. Fasilitasi penyelenggaraan TK dan Pendidikan Dasar; 2. BINAWAS kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita, kesehatan masyarakat. 3. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan dan KB. 4. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya. 5. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar. 6. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala SDN dan MIN.

23. TugasBidangKesra 1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan. 2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Fasilitasi kegiatan ORMAS dan LSM. 4. Pembinaan Lembaga Adat dan suku terasing. 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi. 6. Penanggulangan masalah sosial.

24. TugasBidangPertanahan 1. Pengawasan atas tanah negara dan tanah aset PEMDA. 2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yg akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dgn ketentuan PER UU. 3. Pembantuan dlm hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yg berubah menjadi kelurahan. 4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul.

26. Kewenangan / UrusanPemerintahan

27. SDM

28. Eselonisasi

30. KeuntunganPelimpahanWewenang/Urusan Menciptakanefektivitasdanefisiensipenyelenggaraanpemerintahan, sekaligusmeningkatkankualitaspelayananumumdidaerah; BebanPemdadalampenyediaan / pemberianlayanansemakinberkurangkarenatelahdiambilaliholehKecamatanatauKelurahansebagaiujungtombak; Pemdatidakperlumembentukkelembagaan yang besarsehinggadapatmenghematanggaran; Alokasidandistribusianggaranlebihmeratakeseluruhwilayahsehinggadapatmenjadistimulanbagipertumbuhanekonomi regional, sertamengurangikesenjanganantarwilayah. Menciptakanpemerintah yang demokratis (egalitarian governance) sertauntukmendorongperwujudangood governance & good society.

32. Dilihatdarifungsiadministratifnya, lebihbersifatrowing (pelaksanaan) daripadasteering (pengaturan). Contoh: pemberianijin IMB (untukluastertentu), administrasikependudukan, dll.

34. Dilihat dari penggunaan teknologi, tidak membutuhkan pemakaian teknologi tinggi atau menengah. Contoh: pembinaan UKM, dll.

36. Kewenangan Rekomendasi.

37. Kewenangan Koordinasi.

38. Kewenangan Pembinaan.

39. Kewenangan Pengawasan.

40. Kewenangan Fasilitasi.

41. Kewenangan Penetapan.

42. Kewenangan Penyelenggaraan.

46. Pola II : HETEROGEN (beraneka ragam). Seragam utk kewenangan tertentu ygbersifat umum (KEWENANGAN GENERIK), ditambah kewenanganspesifik sesuai karakteristik wilayah &penduduk (KEWENANGAN KONDISIONAL).  Menjadikan Kecamatan sbg pusat pelayanan masyarakat utk pelayanan yg sederhana, murah & cepat.

49. Beberapa Contoh PelimpahanKewenangan kpd Camat - 1

50. Beberapa Contoh PelimpahanKewenangan kpd Camat - 2

51. Beberapa Contoh PelimpahanKewenangan kpd Camat - 3

52. PerbandinganJumlahKewenangan ygdilimpahkankpd Camat - 1

53. PerbandinganJumlahKewenangan ygdilimpahkankpd Camat - 2

55. Kebutuhan Perimbangan Sumber Daya Keuangan, SDM dan Sarana.

58. Banyaknya jumlah penduduk dalam wilayah kecamatan.

59. Banyaknya jumlah desa/kelurahan atau kampung/dusun/RT/RW.

60. Banyaknya penduduk diluar wilayah kecamatan yang ikut menikmati jasa layanan / urusan tertentu.

61. AKUNTABILITAS kedekatan suatu tingkat pemerintahan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan.

62. Perbandingan jarak antara kantor unit penyelenggara urusan di tingkat kecamatan dengan desa / kelurahan tempat dimana masyarakat pengguna layanan berada.

64. Besarnyabiaya total dalampenyelenggaraanurusanpemerintahanditingkatkecamatan, dibandingkanjikadilaksanakanditingkatkabupaten/kota.

65. Besarnyabiaya per unit dalampenyelenggaraanurusanpemerintahandikecamatan, dibandingkanjikadilaksanakanditingkatkabupaten/kota.

66. Besarnyabiaya rata-rata dalampenyelenggaraanurusanpemerintahandikecamatan, dibandingkanjikadilaksanakanditingkatkabupaten/kota.

67. Besarnyabiaya per kapitadalampenyelenggaraanurusanpemerintahandikecamatan, dibandingkanjikadilaksanakanditingkatkabupaten/kota.METODE KRITERIA DASAR - 2

69. Tentukanfungsi-fungsimanajemen yang melekatpadaurusan / kewenangandaerahtersebut. Contoh: Penyelenggaraan, Fasilitasi, Pengaturan, Penetapan, Pengendalian, Perijinan, Pertimbangan, Koordinasi, Perencanaan, Pembinaan, dsb.

70. Buatlah analisis silang antara bidang urusan dengan fungsi manajemen. Dari matriks analisis akan terlihat jenis dan sebaran urusan.

72. Privatisasi.

73. Kemitraan.

74. Kontrak Karya / Kontrak Kerja.

75. Market Testing.

77. Bagian 5 MODEL KELEMBAGAAN KECAMATAN

80. Tim Ad-hoc / Komisi.

81. Lembaga Semi-Publik/Semi-PrivatatauGovernment-Initiated Private Management.

83. TipologiBerdasarkanKondisi / Potensi Wilayah.

84. TipologiBerdasarkanPolaGabungan I dan II.

86. HubunganKerjaKecamatan (1) Hubungan kerja Kecamatan dgn Bupati/Walikota bersifat hierarki (pertanggungjawaban vertikal). (2) Hubungan kerja Kecamatan dgn perangkat daerah Kab/Kota atau perangkat Kotamadya/Kab Administrastif di Prov DKI Jakarta bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. (3) Hubungan kerja Kecamatan dgn instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. (4) Hubungan kerja Kecamatan dgn pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi. (5) Hubungan kerja Kecamatan dgn kelurahan bersifat hierarki.

87. PerubahanPolaHubunganKerjaKecamatandgnDesa/Kelurahan

88. 4 BentukHubunganKerja a. Hubungan Kerja Fasilitatif Camat menjadipenghubung kebijakan dariPemerintah Kabupaten; b. Hubungan Kerja Koordinatif Camat mengkoordinasikan kegiatan – baik rutin maupunpembangunan – yang ada di wilayahnya agarmemenuhi asas sinkronisasi & integrasi.Hasil koordinasi disampaikan kepada Bupati. c. Hubungan Kerjasama Camat yg memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasamadengan lurah/ Kadesyg memimpin satu unit pemerintahan dalamkedudukan setara untukmencapai tujuan bersama; d. Hubungan Pembinaan & Pengawasan Camat dapatmelaksanakan fungsi pembinaan & pengawasan (berupapemberianpemahaman, penyempurnaankerja, ataumeningkatkankemampuanaparatur) terhadapjalannya pemerintahan, termasuk mengatasikonflik intra & antar pemerintahdiwilayahnya.

89. Implementasi 4 Bentuk Hub. Kerja Sumber : PP No. 19 Tahun 2008 danKepmendagri 158 Tahun 2004

90. TemuanEmpirik Hub. Kerja PolaHubunganKerjaAntaraKecamatandenganKelurahan/ Desadi Kab. KutaiKartanegara & Kab. KutaiTimur Perda No. 5 Tahun 2007 PersepsiResponden Bupati Camat 1 Camat 2 Kelurahan/Desa Desa Keterangan : AlurPertanggungjawaban AlurPembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Koordinasi & Kerjasama *) Kelurahan/ DesaMasihMenganggapCamatSebagaiAtasannya

91. KorelasiAntaraStrukturOrganisasiKecamatanDenganPolaHubunganKerjaKecamatanDenganDesa & Kelurahan Setiappenguranganataupenambahansusunanstrukturorganisasikecamatanakanmenimbulkanpengaruhterhadappolahubungankerjadengandesadankelurahan RendahatauTingginyabebankerjayang diembankecamatanpadastrukturorganisasi yang adaakanberpengaruhpadapolahubungankerjadengandesadankelurahan Tinggiataurendahnyakapasitasaparaturkecamatandalammenjalankanperandanfungsinyaakanberpengaruhpadapolahubungankerjadengandesadankelurahan Semakinkuatataulemahnyatatakerjakecamatandengandesadankelurahantentunyaakanberpengaruhpadapolahubungankerja yang tercipta Tinggiataurendahnyapemahamankelurahandandesaakankedudukankecamatansebagaikoordinatorwilayah yang tentunyaakanberpengaruhpadapolahubungankerja yang tercipta

92. Email: triwidodowu@yahoo.com HP. 08195034500 Website/Blog: www.blogspot.triwidodowutomo TERIMA KASIH … SemogaBermanfaat !! Bandung, 6 Oktober 2010 Tri Widodo W. Utomo (PusatKajianManajemenKebijakan LAN-RI)