Disampaikan pada Seminar Refleksi 20 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diselenggarakan oleh Direktorat Otda Bappenas, 11-12-2019 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI

1. Disampaikan pada Seminar Refleksi 20 Tahun Desentralisasi dan Otonomi
Daerah, diselenggarakan oleh Direktorat Otda Bappenas, 11-12-2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI

2. KONVERGENSI OTDA & DISTRIBUSI PNS
Sumber: Data per Juni 2019, BKN (2019)
Status Jumlah Presentase (%)
PNS Pusat 968.736 22,60
PNS Daerah 3.318.182 77,40
Jumlah 4.286.918 100

3. PROBLEM SDM APARATUR DI ERA OTDA
RENDAHNYA KOMPETENSI & KINERJA
34,57% PNS memiliki kompetensi dan potensi sangat
rendah. Kualitas, kinerja, produktivitas budaya kerja
umumnya masih rendah.
SEDIKITNYA SPESIALIS
4.286.918 juta ASN diisi pejabat pelaksana/JFU
(39,09%). Pejabat fungsional teknis selain
kependidikan dan kesehatan, hanya 7,53%.
KETIDAKSESUAIAN DENGAN KEBUTUHAN
Hanya 0,06% ASN di Sumatera dengan latar belakang
industri pengolahan, dan 0,27% di Bali-Nusa Tenggara
untuk pariwisata.
Regulasi dan red-tape menjadi
kendala yang sangat kuat (the most
binding constraint) penyebab
stagnasi pertumbuhan ekonomi,
rendahnya investasi dan daya saing
daerah.
Sumber: KemenPANRB (2019), Bappenas (2019), diolah

4. KOMPETENSI PNS >< KARAKTER WILAYAH
SumberSumberSumberSumber:::: Kementerian PANRB, 2018

5. KETIMPANGAN RATIO PNS ANTAR DAERAH
Ketidakseimbangan rasio ini menjadi
indikasi lemahnya perencanaan kebutuhan
PNS per wilayah/instansi yang akhirnya
berujung pada rendahnya mutu layanan
kepada masyarakat.
https://tirto.id/ada-437-juta-orang-bekerja-sebagai-pns-
efektifkah-ctmX
dan instansi pemerintah tidak memiliki standar kompetensi PNS. Manajemen PNS tidak mendesain
proyeksi kebutuhan PNS yang didasarkan pada jumlah penduduk dan kondisi obyektif kekuatan PNS
yang ada, sehingga trend antara pertumbuhan penduduk dan PNS tidak menjadi dasar dalam
pemenuhan kebutuhan PNS.
Tidak adanya komposisi ideal antara jumlah
PNS dan penduduk diantaranya disebabkan
oleh tidak adanya perencanaan PNS secara
nasional, validitas kebutuhan PNS per
instansi berdasarkan beban kerja,
http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Policy-Brief-Distribusi-PNS20-10-2016.pdf

6. KETIMPANGAN KUALITAS PENDIDIKAN PNS
61%
16%
23%
Sumber: BKN (2019) https://www.bkn.go.id/statistik-pns

7. TANTANGAN PEMBANGUNAN & PELAYANAN PUBLIK
Competitiveness
Index (2019)
Ease of Doing
Business (2019)
Gov’t Effectiveness (2017)
50
64.6
67
61.5
1
84.8
40
68.1
68
61.4
28
73.9
2
77
27
46
73
67.96
69
68.36
85.24
78.45
67.23
73.64
1
2.21
80
0.09
84
0.04
88
0.00
60
0.38
57
0.43
Sumber: WEF (2019), World Bank (2017 & 2019), diolah
Stagnasi pertumbuhan ekonomi pada
angka rata-rata 5%.
Perekonomian masih didominasi Pulau
Jawa dan Sumatera.
Lambatnya pertumbuhan industri
pengolahan.
Rasio penerimaan pajak belum
mencapai 16% dari PDB.
Investasi, daya saing dan inovasi yang
masih rendah.

8. INOVASI SEBAGAI TEROBOSAN UNTUK AKSELERASI KINERJA
OTDABUTUH
KEPEMIMPINANBARU
1. Daerah tidak bisa lagi
dikelola dengan cara-cara
lama (business as usual);
2. Dibutuhkan pemimpin
inovatif, mampu berpikir
berbeda (out of the box),
menghasilkan inisiatif
baru yang cerdas, dan
bias menarik lesson
learned dari pengalaman
kepemimpinannya.
3. Dengan inovasi, daerah
akan mampu mengubah
yang tidak mungkin
menjadi mungkin.

9. TRAJECTORY INOVASI DALAM PERIODISASI DESENTRALISASI
15151515 TahunTahunTahunTahun nyarisnyarisnyarisnyaris tanpatanpatanpatanpa
inovasiinovasiinovasiinovasi
5555 TahunTahunTahunTahun penuhpenuhpenuhpenuh inovasiinovasiinovasiinovasi
“Bab XXI (Pasal 386-390) UU No. 23/2014
telah membuat perbedaan nyata
terhadap tumbuhnya inovasi Pemda”

10. INDEKS INOVASI DAERAH 2019 (BPP Kemendagri)
Sangat Inovatif
Inovatif
Kurang Inovatif
Tidak
mengisi
data
CatatanCatatanCatatanCatatan::::
137137137137 daerahdaerahdaerahdaerah inovatifinovatifinovatifinovatif dandandandan sangatsangatsangatsangat
inovatifinovatifinovatifinovatif dari 485 kabupaten/kota
(28,25%) dicapai dalamdalamdalamdalam kurunkurunkurunkurun
waktuwaktuwaktuwaktu 5555 tahuntahuntahuntahun, adalah sebuah
indikasi efektifnya pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi
daerah.

11. INOVASI DAERAH DALAM PROGRAM SINOVIK KEMENPAN-RB
IP
Jumlah Top 99 Inovasi pada Tahun
TOTAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kementerian 19 16 11 20 16 19 101
Lembaga 11 4 5 3 10 5 38
Provinsi 17 15 25 21 18 12 108
Kabupaten 28 39 40 34 39 41 221
Kota 24 25 13 15 16 21 114
BUMN 0 0 5 2 0 1 8
BUMD 0 0 0 4 0 0 4
TOTAL 99 99 99 99 99 99 594
Sumber: Kemenpan-RB, SINOVIK 2019, diolah.

12. INOVASI DAERAH DALAM PROGRAM SINOVIK KEMENPAN-RB
Sumber: Kemenpan-RB, SINOVIK 2019, diolah.
PROVINSI (total 26 Provinsi):
• Jawa Timur (2014-2018) = 30 inovasi
• DIY (2014-2019) = 7 inovasi
• Jawa Tengah (2015-2019) = 9 inovasi
• DKI Jakarta (2014, 2015-2019) = 13 inovasi
• Jawa Barat (2014-2016, 2018-2019) = 5
inovasi
KABUPATEN (total 99 Kabupaten):
• Banyuwangi (2014-2019) = 14 inovasi
• Pinrang (2014, 2015, 2017,2018) = 7 inovasi
• Badung (2014-2016 dan 2019) = 7 inovasi
• Malang (2015, 2016, 2018) = 3 inovasi
KOTA (total 41 Kota):
• Surabaya (2014-2019) = 15 inovasi
• Yogyakarta (2014-2017, 2019) = 12 inovasi
• Banda Aceh (2014, 2015, 2017) = 6 inovasi
• Makassar (2014, 2016-2017, 2019) = 4 inovasi
• Bandung (2015-2016, 2018) = 8 inovasi

13. INOVASI DAERAH DALAM PROGRAM LAB. INOVASI LAN

14. KONTRIBUSI OTDA MEMBANGUN BIROKRASI KELAS DUNIA MELALUI INOVASI
Juara Pertama UNPSA Kategori 1
di Marrakesh, 21-23 Juni 2018, dengan
inovasi Juru Malaria Kampung

15. EPILOG
1. Dari perspektif aparatur, pelaksanaan Desentralisasi dan Otda masih menyisakan
beberapa permasalahan. Namun masalah aparatur ini bukan implikasi langsung
dari UU No. 23/2014, mengingat kewenangan bidang ASN tidak termasuk
kewenangan yang didesentralisasikan.
2. UU No. 23/2014 khususnya Bab XXI telah terimplementasikan dengan sangat baik
dan terbukti mampu mendorong inovasi tata kelola maupun pelayanan publik di
daerah. Inovasi bahkan turut menguatkan visi RB mewujudkan world-class
bureaucracy.
3. Penguatan kedepan perlu diarahkan untuk membangun ekosistem inovasi daerah
yang kokoh, bukan sekedar menghasilkan banyak inovasi. Kemendagri &
Kemenpan-RB sebaiknya juga tidak terus-menerus hanya menyelenggarakan
kompetisi & memberikan penghargaan, namun perlu memberi pembinaan secara
lebih terstruktur.
4. Untuk memperkuat implementasi desentralisasi, kebijakan pembangunan SDM
Pemda dan inovasi harus menjadi twinning strategy.

16. TerimaTerimaTerimaTerima KasihKasihKasihKasih
PNS adalah penggerak inovasi; Inovasi adalah jiwanya pelayanan
publik; Pelayanan publik adalah tujuan utama pemerintahan daerah !!