Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI Jl. Veteran No. 10 Jakarta http://inovasi.lan.go.id

1. Inovasi Dalam Kerangka Agenda
Pembangunan Nasional
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA

2. Inovasi Dalam RPJMN 2015-2019
37x68x26x
BukuBukuBukuBuku 1111 BukuBukuBukuBuku 2222 BukuBukuBukuBuku 3333

3. BUKU I
AGENDA PEMBANGUNAN
NASIONAL

4. INDIKATOR KEMANDIRIAN:
1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan
pembangunannya;
2. Aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan
yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan
berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri;
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok yang
disertai dengan keunggulan dalam INOVASI, kreativitas,
integritas, dan etos kerja sumber daya manusia
TRI SAKTI

5. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang BERDAYA-SAING;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan
dunia internasional.
VISI-MISI Pembangunan Nasional 2015-2019
StrategiStrategiStrategiStrategi:::: membangun SDM
berkualitas dan berdaya saing;
meningkatkan penguasaan dan
pemanfaatan iptek melalui
penelitian, pengembangan, dan
penerapanpenerapanpenerapanpenerapan menujumenujumenujumenuju INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI secarasecarasecarasecara
berkelanjutanberkelanjutanberkelanjutanberkelanjutan; dst.

6. 1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
2. Mempercepat proses transformasi untuk mencapai keseimbangan antara parapihak
dalam bentuknya yang terbaik yang dapat mendukung proses pembangunan
nasional kedepan secara efektif dan efisien.
Tantangan Utama Pembangunan
Stabilitas Politik dan
Keamanan
Tata Kelola: Birokrasi
Efektif dan Efisien
Pemberantasan
Korupsi
Pemerintah harus proaktif dalam mengembangkan terobosanterobosanterobosanterobosan dandandandan INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI
pengelolaanpengelolaanpengelolaanpengelolaan pembangunanpembangunanpembangunanpembangunan khususnya mencari solusi yang optimum bagi
kepentingan nasional dengan melibatkan semua unsur pembangunan.

7. 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai
Tambah Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah.
Arah Kebijakan Umum Pembangunan
Indikator Pertumbuhan Ekonomi:
Terjadinya transformasi ekonomi melalui
penguatan pertanian dan pertambangan,
Berkembangnya industri manufaktur di berbagai
wilayah,
Modernisasi sektor jasa,
Penguasaan iptek dan berkembangnya INOVASI,
Terjaganya kesinambungan fiskal,
Meningkatnya daya saing produk ekspor non
migas terutama produk manufaktur dan jasa,
Meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan
koperasi,
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan
kesempatan kerja yang berkualitas.

8. NAWACITA: Agenda Pembangunan Nasional
Menghadirkan Kembali Negara
untuk Melindungi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga
Negara
Membangun Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Demokratis dan
Terpercaya
Membangun Indonesia dari
Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Memperkuat Kehadiran Negara
Dalam Melakukan Reformasi
Sistem dan Penegakan Hukum
yang Bebas Korupsi, Bermartabat
dan Terpercaya
Meningkatkan Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Meningkatkan Produktivitas
Rakyat dan Daya Saing di Pasar
Internasional
Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi dengan Menggerakan
Sektor-Sektor Strategis Ekonomi
Domestik
Melakukan Revolusi Karakter
Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan
Memperkuat Restorasi Sosial
Indonesia

9. Agenda 2
2.1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan publik melalui
reformasi sistem kepartaian dan sistem
pemilu, penguatan sistem presidensial dan
penguatan lembaga perwakilan.
2.2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan
perempuan dalam politik dan
pembangunan.
2.3. Membangun transparansi dan akuntabiltas
kinerja pemerintahan.
2.4. PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS RB NASIONAL.
2.5. Meningkatkan partisipasi publik dalam
proses pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik.
“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”
2.4.1. Restrukturisasi
kelembagaan
birokrasi pemerintah
2.4.2. Penguatan kapasitas
pengelolaan RB
nasional;
2.4.3. Penerapan
manajemen ASN yg
transparan,
kompetitif, dan
berbasis merit;
2.4.4. PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK.
1. Penguatan kerangka kebijakan
kelembagaan pelayanan;
2. Peningkatan pelayanan publik
terpadu, memastikan
implementasi UU 25/2009;
3. Penerapan TI & komunikasi;
4. Penetapan quick wins K/L/Pemda;
5. MENDORONG INOVASI
PELAYANAN PUBLIK, peningkatan
kualitas dan standarisasi
kelembagaan pelayanan
perizinan;
6. Pemantapan penerapan SPM;
7. Peningkatan partisipasi masy
melalui citizen charter;
8. Penguatan kapasitas
pengendalian kinerja pelayanan.

10. Agenda 3
3.1. PELETAKAN
DASAR-DASAR
DIMULAINYA
DESENTRALISASI
ASIMETRIS.
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan”
Mengembangkan perekonomian masyarakat
di daerah tertinggal dalam rangka
meningkatkan nilai tambah sesuai dengan
karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan
antarkawasan yang meliputi aspek
infrastruktur, manajemen usaha, akses
permodalan, INOVASI, dan pemasaran.
3.1.1. Pengembangan Kawasan
Perbatasan.
3.1.2. PENGEMBANGAN
DAERAH TERTINGGAL
3.1.3. Pembangunan Perdesaan.
3.1.4. PENGUATAN TATA KELOLA
PEMDA, PENINGKATAN
KUALITAS PEMDA
3.1.5. Penataan Daerah Otonom
Baru Untuk Kesejahteraan
Rakyat.
Perbaikan pelayanan publik melalui
implementasi SPM, PTSP, dan mendorong
INOVASI DAERAH.

11. Agenda 3
3.2. PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
ANTAR WILAYAH
TERUTAMA
KAWASAN TIMUR
INDONESIA.
3.3. Pengurangan
Ketimpangan Antar
Kelompok Ekonomi
Masyarakat.
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan”
Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang
berorientasi kepada keterkaitan kota-desa dengan:
(a) mengembangkan sistem perdagangan antar
daerah yang efisien;
(b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di daerah;
(c) mengembangkan kerjasama antar daerah
khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama
pemerintah-swasta;
(d) mengembangkan forum dialog antar stakeholder
yang mendorong perwujudan kerjasama;
(e) mengembangkan pendidikan kejuruan untuk
memperkuat KEMAMPUAN INOVASI DAN
KREATIFITAS LOKAL
3.2.1. Pengembangan
Kawasan Strategis
3.2.2. Pembangunan
Perkotaan
2.2. PENINGKATAN
KETERKAITAN
KOTA-DESA
3.2.2. Tata Ruang

12. Agenda 6
6.1. MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK
MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
6.2. Membangun Transportasi Massal Perkotaan
6.3. Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar
6.4. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam
Pembiayaan Infrastruktur
6.5. Penguatan Investasi
6.6. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan
6.7. Peningkatan Kapasitas Inovasi Dan Teknologi
6.8. AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL
6.9. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional
6.10.Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.
“Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”
Mendorong tingkat literasi dan inovasi
TIK
Peningkatan Daya Saing dan
Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai
Tambah Per Tenaga Kerja) dengan
strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan Efisiensi Teknis
2. Peningkatan PENGUASAAN IPTEK /
INOVASI
3. Peningkatan Penguasaan dan
Pelaksanaan Pengembangan
4. Produk Baru oleh industri domestik
5. Pembangunan Faktor Input

13. Agenda 8
Sasaran butir 16:
Meningkatnya BUDAYA INOVASI
di masyarakat
“Melakukan Revolusi Karakter Bangsa”
Meningkatkan IKLIM YANG KONDISIF BAGI INOVASI,
melalui:
2.1. Pemberian penghargaan bagi temuan2 baru antara lain
dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan
berbagai penghargaan sosial lainnya;
2.2. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak
(randomness) dari setiap kejadian agar terbangun
kemampuan mengantisipasi kejadian2 yang bersifat
acak (calculated risk) yang pada akhirnya mendorong
daya kreasi.
2.2. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas
dan yang memfasilitasi pengwujudan ide kreatif ke
dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi,
dan lain-lain.

14. Tantangan Utama
Logika Hubungan Inovasi Dalam Sistem Pembangunan NasionalINOVASI
Tata Kelola Birokrasi yang Efektif
dan Efisien
Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi secara Berkelanjutan
Mewujudkan Bangsa (Daerah)
yang Berdaya Saing
Mendorong Kemandirian Ekonomi
Arah Kebijakan
Misi Pembangunan
Tri Sakti

15. AGENDA 2
Inovasi Dalam Konteks Agenda Pembangunan (Nawa Cita)
AGENDA 3
MENDORONG INOVASI
PELAYANAN PUBLIK
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PENYEMPURNAAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS
RB NASIONAL
INOVASI
PEREKONOMIAN
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
DAERAH TERTINGGAL PELETAKAN DASAR-
DASAR DIMULAINYA
DESENTRALISASI
ASIMETRISMENDORONG INOVASI
DAERAH
PENGUATAN TATA
KELOLA PEMDA
MEMPERKUAT
KEMAMPUAN INOVASI
DAN KREATIFITAS LOKAL
PENINGKATAN
KETERKAITAN KOTA-DESA
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH TERUTAMA KTI
MENINGKATKAN IKLIM
YANG KONDUSIF BAGI
INOVASI
MENINGKATNYA BUDAYA
INOVASI DI MASYARAKAT
REVOLUSI KARAKTER
BANGSA AGENDA 8

16. Usulan Program Unggulan DIAN Dalam Koridor Nawa Cita
• Membangun inovasi secara
berkelanjutan untuk mewujudkan
bangsa yang berdaya-saing (Misi
ke-2 RPJMN).
• Mendorong inovasi daerah untuk
memperkuat tata kelola Pemda
(Agenda ke-3).
• Meningkatkan iklim inovasi yang
kondusif untuk meningkatkan
budaya inovasi di masyarakat
(Agenda ke-8).
• Memperkuat kemampuan inovasi
dan kreativitas lokal untuk
meningkatkan keterkaitan kota-
desa (Agenda ke-3).
• Mendorong inovasi
perekonomian masyarakat untuk
mengembangkan daerah
tertinggal (Agenda ke-3).

17. Usulan Program Unggulan DIAN Dalam Koridor Nawa Cita
• Mendorong inovasi pelayanan
publik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dalam rangka
penguatan RB Nasional (Agenda
ke-2).
• Menjawab tantangan dalam tata
kelola birokrasi, terutama untuk
meningkatkan integritas,
akuntabilitas; efektifitas, dan
efisiensi penyelenggaraan
pelayanan publik.
• Meningkatkan penguasaan iptek
dan inovasi untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional
(Agenda ke-6).
• Mendorong tingkat literasi
inovasi untuk mencapai
keseimbangan pembangunan
antar sektor, antar wilayah, dan
antar instansi (Agenda ke-6).

18. Terima Kasih …
SalamSalamSalamSalam InovasiInovasiInovasiInovasi TiadaTiadaTiadaTiada HentiHentiHentiHenti !!!!!!!!
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL