3. www.hlpconsultant.org
Definisi
eFiling adalah suatu cara
penyampaian SPT Tahunan secara
elektronik yang dilakukan secara
online dan real time melalui internet
pada website Direktorat Jenderal
Pajak (www.pajak.go.id) atau
Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi
atau Application Service Provider
(ASP)
4. www.hlpconsultant.org
Latar Belakang eFiling
1
Beban administrasi
yang besar bagi DJP
dalam melakukan
penerimaan,
pengolahan, dan
pengarsipan SPT di
sepanjang tahun
2
Ekonomi biaya tinggi
terkait proses
penerimaan,
pengolahan,
dan pengarsipan
SPT yang sangat
panjang dan
memakan waktu
yang lama
3
Pentingnya inovasi
berbasis teknologi
untuk menuju
administrasi
perpajakan yang
lebih ‘lean’
(ramping)
5. www.hlpconsultant.org
Tujuan eFiling
Mempermudah proses perekaman
data SPT di dalam basis data DJP
Mengurangi pertemuan langsung
antara Wajib Pajak dengan Petugas
Pajak
Mengurangi dampak antrian dan
volume pekerjaan proses
penerimaan SPT
Mengurangi volume berkas
fisik/kertas dokumen perpajakan
6. www.hlpconsultant.org
Jenis e-Filing
Web DJP
fasilitas pelaporan
pajak secara online
yang disediakan
melalui website
www.pajak.go.id.
eFiling
Jenis Layanan
ASP
fasilitas pelaporan
pajak secara online
yang tersedia melalui
jalur yang disediakan
oleh ASP (Application
Service Provider)..
7. www.hlpconsultant.org
eFiling pajak.go.id VS ASP
Pajak.go.id
Hanya untuk SPT Tahunan
1770S dan 1770SS
Mengisi SPT online
Mengirim SPT online
Menggunakan SSL (Security
Socket Layer)
Tanda tangan digital dengan
token
Bukti Penerimaan Elektronik
dikirim melalui email
Gratis
ASP
Untuk semua SPT Masa dan
SPT Tahunan
Menggunakan eSPT
Menggunakan software eFiling
Menggunakan dedicated line
Digital Certificate
Bukti Penerimaan Elektronik
diunduh langsung
Berbayar
16. www.hlpconsultant.org
Keuntungan lain eFiling
Tidak perlu menunggu tanda tangan
WP / Pejabat yang ditunjuk;
Tidak pernah ditolak petugas di KPP;
Bisa dilakukan dengan cepat saat
diperlukan pembetulan/pelaporan
SPT yang mendesak.
19. www.hlpconsultant.org
Proses Permohonan e-FIN
Mengisi
Formulir
Permohonan
e-FIN
Langkah 1
Melampirkan
fotokopi
NPWP atau
Surat
Keterangan
Terdaftar dan
Kartu Tanda
Penduduk
Langkah 2
Melampirkan
surat kuasa
khusus dan
fotokopi
identitas diri
Wajib Pajak
Langkah 3
Menunjukan
asli identitas
diri Wajib
Pajak atau
kuasanya.
Langkah 4
Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN paling
lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan
lengkap dan benar
44. www.hlpconsultant.org
Permasalahan
Masalah Lampiran yg tdk bisa
disampaikan melalui eFiling karena
Pasal 9 Ayat (1) PER - 47/PJ/2008
dihapus dengan PER - 36/PJ/2013.
Masalah kewajiban tetap lapor
melalui eSPT / eFiling bagi yg sudah
melakukannya (SPT PPN dan PPh
Pasal 21) - PER - 14/PJ/2013 Pasal 4
& PER - 44/PJ/2010 Pasal 4.
Masalah eFiling SPT PPh Pasal 21
2014 yang tidak kunjung selesai.
45. www.hlpconsultant.org
Permasalahan 1
Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen
lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara
elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti
pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau
jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, kecuali SSP lembar 3
yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT dan/atau e-
SPTy, paling lama:
14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelum batas
akhir penyampaian;
14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat
batas akhir penyampaian.
(Pasal 9 Ayat (1) PER - 47/PJ/2008)
46. www.hlpconsultant.org
Permasalahan 1
1) e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan
ketentuan beserta keterangan dan/atau dokumen lain yang
harus dilampirkan dalam SPT dan/atau Pemberitahuan
Perpanjangan SPT Tahunan dibubuhi tanda tangan elektronik
atau tanda tangan digital dan disampaikan secara elektronik ke
Direktorat Jenderal Pajak rnelalui suatu Perusahaan Penyedia
Jasa Aplikasi (ASP).
2) Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah suatu informasi elektronik yang
di generate oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.
3) Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak
wajib mencantumkan Nomor Transaki Penerimaan Negara pada
e-SPT dan e-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah
divalidasi.
4) Apabila e-SPT dan e-SPTy sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada
Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
(Pasal 7 PER - 36/PJ/2013)
47. www.hlpconsultant.org
Permasalahan 2
PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111
dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan
lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam
bentuk formulir kertas (hard copy).
(Pasal 4 PER - 44/PJ/2010)
Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh
Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT
tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk
formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak
berikutnya.
(Pasal 4 PER - 14/PJ/2013)