Undang-undang baru tentang administrasi kependudukan memperbarui aturan terkait KTP elektronik, penggunaan data kependudukan, pencetakan KTP, penerbitan akta kelahiran, dan pengurusan dokumen kependudukan secara gratis. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan akurasi data.

1. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG PERLU ANDA KETAHUI
Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November
2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan.
Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi
kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.
Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)
Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data
dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).
KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan
berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).
Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan
kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan:
alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan,
pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun
2013).
Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan
diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8
ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).
Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun
Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat
domisili penduduk.
Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi
belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan
catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).
Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk
semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian,
Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

2. Delapan, Pencatatan Kematian
Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT
atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1
UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain,
Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan
meningkat secara signifikan.
Sembilan, Stelsel Aktif
Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada
pemerintah melalui petugas.
Sepuluh, Petugas Registrasi
Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12
ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan
Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun
2013).
Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur
(Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal
83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN
Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi
maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada
APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum
tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.
Tiga Belas, Penambahan Sanksi
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data
kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).
Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan
penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).
Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan
dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013.
Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P
untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota.
Dukcapil***
Keterangan:
1. Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri (Tahun 2014)
2. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016
PERPRES 25 2008
Pasal 3
(1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili
atau tempat tinggal penduduk.
(2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah
tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.
Pasal 4
Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah
dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi
Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database
kependudukan.
Pasal 5
Pencatatan biodata penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
1. Kutipan Akta Kelahiran;
2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
3. KK;
4. KTP;
5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
6. Kutipan Akta Perceraian.
c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil/suku terasing.
Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Paspor; atau
b. Dokumen pengganti paspor.
Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
c. Buku Pengawasan Orang Asing.
Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
c. Buku Pengawasan Orang Asing.

4. Pasal 6
Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar
untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data
ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Pasal 7
Pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, dilakukan dengan tata
cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK;
Pasal 8
Pencatatan biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap, dilakukan dengan tata cara:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir Biodata
Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang
Asing Tinggal Tetap;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan merekam ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK.
Pasal 9
Pencatatan perubahan biodata bagi penduduk WNI, WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau
Orang Asing dilakukan dengan menggunakan :
a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan
Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir
Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat.
Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia
kepada Instansi Pelaksana.

5. Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara
melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara:
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam
Database Kependudukan.
Pasal 10
Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik
Indonesia, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
kembali ke Republik Indonesia.
Pasal 11
Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala
desa/lurah dan camat.
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi
Pelaksana.
Pelaporan sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk penerbitan KK.
Pasal 12
Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan
setelah memenuhi syarat berupa:
a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga
Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami
kelahiran bagi penduduk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan
setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama; dan
b. Kutipan Akta Kelahiran.
Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi
penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama;
b. KK yang akan ditumpangi;
c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan/atau
d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri
karena pindah.
Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:
a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
b. Paspor;
c. Izin Tinggal Tetap; dan
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap;

6. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama;
b. surat keterangan kematian; atau
c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
b. KK yang rusak;
c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.
Pasal 13
Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan bagi Penduduk WNI dilakukan dengan
tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat
sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas
persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.
Pasal 14
Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap, dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.

7. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama;
b. surat keterangan kematian; atau
c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala desa/lurah;
b. KK yang rusak;
c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.
Pasal 13
Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan bagi Penduduk WNI dilakukan dengan
tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
e. Kepala desa/lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat
sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas
persyaratan kepada Instansi Pelaksana.
Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.
Pasal 14
Instansi Pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap, dengan tata cara:
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan.